S T R Tenaga Kesehatan Masyarakat Drs. SULISTIONO,SKM, M.Sc

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
Advertisements

KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
BIO DATA Nama : H. Burlian Mughnie,SH.M.Kes
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI ​ Persatuan Teknisi Gigi Indonesia ​ Suroto, AMTG., M. Kes ​ Makasar, 19 – 20 Juli 2014.
Dr. Arum Atmawikarta, MPH Ketua Divisi Profesi MTKI
LEGALITAS PROFESI SANITARIAN
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
DATA KETENAGAAN DALAM KOMUNIKASI ON LINE
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
REKAM MEDIS Dr. Fairuz Quzwain, SpPA, M.Kes
TENAGA KESEHATAN.
PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
S T R Tenaga Kesehatan Drs. SULISTIONO,SKM, M.Sc
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BIDAN. Program pengembangan profesi Bidan 1.PELAKSANAAN KEGIATAN PROFESI 2.KEGIATAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN 3.KEGIATAN.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
KEBIJAKAN MTKP RE - REGISTRASI STR
TEDY HIDAYAT, S.ST RMIK, MM
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
SERTIFIKASI, LEGISLASI, DAN STANDAR PROFESI
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI
SISTEM KREDIT PROFESI (SKP) PERAWAT
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
OLEH: SUYATNO, Ir. MKes. (Hp: / @suyatnoundip) 2017
MEKANISME DAN ALUR PERPANJANGAN STR
STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
HUKUM KEPERAWATAN Peraturan Perundangan Terkait Profesi Perawat
Up Date Terbaru Peraturan
ALUR PENERBITAN STRTTK
TIM MKKI *) Diajukan pada : 1.Rapat Pleno Bersama MKKI-MPPK 15/02/2011
UPDATE INFORMASI Data sebelum tahun 2012 pada umumnya masih belum sebaik setelah tahun Data PDPT setelah 2012 bisa langsung on line ON GOING, untuk.
Manajemen Umum Kepegawaian
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PUSTANSERDIK SDM KESEHATAN
TENAGA KESEHATAN DIATUR DALAM  UU. NO. 23 TAHUN 1992
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Materi dan Metode Uji Portofolio
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB), STR, NIRA dan SIMK PPNI
ETIKA PROFESI Tita Media Fitra Muslimah Dira Novita Sherly Herlina
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
KEBIJAKAN KETENAGAAN DI FASYANKES.
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
PENGAJUAN DAN PERPANJANGAN STR BIDAN
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
PENYEDIAAN KETENAGAAN KESEHATAN
EMAN SULAEMAN, Amd.Per.Kes, SKM DPP PORMIKI
Aspek Etik dan Hukum Kesehatan
ANIS ZUSDI P, S.Sos, MMRS DPW PATELKI JAWA BARAT
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI PROFESI
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI) TERKAIT PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Sekretaris Konsil Tenaga.
Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes. 80 an Pekerja Kesehatan 90 an Tenaga Keperawatan 2000 Profesi Perawat Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes.
PENDIDIKAN KEPERAWATAN (Profesi ners) DI INDONESIA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Batas-batas Kewenangan Profesional
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN DENGAN APLIKASI STR ONLINE 2.0
TELAAH HUKUM ATAS Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan.
Transcript presentasi:

S T R Tenaga Kesehatan Masyarakat Drs. SULISTIONO,SKM, M.Sc Ketua Divisi Registrasi MTKI Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Semarang, 21 Februari 2015

S T R SURAT TANDA REGISTRASI

STR

Surat Tanda Registrasi Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI.

Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan PRAKTIK dan/atau PEKERJAAN KEPROFESIANNYA wajib memiliki izin dari Pemerintah dengan syarat memiliki STR yang dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional.

STR SERTI-FIKAT TENAGA UJI KOMPE-TENSI KESE-HATAN KOMPE-TENSI Untuk memperoleh STR, Tenaga Kesehatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi. Sertifikat Kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan MTKI P. TINGGI & MTKI

PENERBITAN STR OLEH MTKI Perawat, Bidan, Fisioterapi, Perawat Gigi, Teknisi Gigi Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis & Informasi Kesehatan, Teknisi Kardiovaskuler Sanitarian, Elektromedis, Analis Kesehatan, Perawat Anestesi, Akupunktur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, KESEHATAN MASYARAKAT

masa berlaku STR TAHUN

STR TIDAK berlaku masa berlaku habis; dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan; atas permintaan yang bersangkutan; yang bersangkutan meninggal dunia.

STR Bagaimana Mendapatkan Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan kepada MTKI melalui MTKP; atau Tenaga Kesehatan yang baru lulus Uji Kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh Perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP.

MTKI Tugas & Fungsi STR Uji kompe-tensi PERMENKES NO 46/2013 Pembi-naan Profesi Komite Disiplin

ALUR REGULASI MELALUI UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI (exit exam) REGISTRASI LISENSI STR SIP / SIK SERKOM UU 12/2012 PT PMK 46/2013 PERMENKES PERGURUAN TINGGI* PEMERINTAH DAERAH MTKI

SIKAP MTKI Sikap: Idealnya: UK adalah exit exam SERKOM  STR UK  EXIT EXAM BIAYA : PEM  SWADANA SERTIFIKAT KOMPETENSI Sikap: Idealnya: UK adalah exit exam Bila tidak bisa: UK harus ada sebelum mendapatkan STR Biaya: tahap awal dibiayai Pemerintah, nanti swadana

ALUR REGULASI MELALUI PORTOFOLIO STR MTKI LISENSI SIP / SIK SERKOM Re- SERTIFIKASI Portofolio  CPD Re-REGISTRASI LISENSI STR SIP / SIK OP MTKPMTKI* SERKOM MTKI PEMDA

AKTIVITAS DALAM TIAP RANAH CPD Pembelajaran Mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran EBM session, membaca artikel di jurnal terakreditasi, dll Profesionalisme Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi pembicara/moderator pada seminar/workshop, berpartisipasi dalam audit medik, dll Pengabdian Masyarakat Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi profesi, aktif dalam pokja tertentu, dll Publikasi Ilmiah Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal ilmiah. Pengembangan Ilmu Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesor kompetensi

SKP Satuan Kredit Profesi Ditetapkan 25 SKP dalam 5 tahun Ketentuan sudah ada Yang kurang adalah publikasi ilmiah Setiap OP  menerbitkan Jurnal Ilmiah, sebagai wahana anggotanya untuk menampilkan publikasi ilmiahnya

LISENSI SIP / SIK ALUR REGULASI melalui EVALUASI KEMAMPUAN SERTIFIKASI REGISTRASI LISENSI STR SIP / SIK SERKOM OP & MTKI MTKI PEMERINTAH DAERAH

KKNI Melalui Berbagai Jalur Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur PENDIDIKAN : GELAR AKADEMIS SMP SMA D1 D2 D3 S1 PRO S2 S3 9 U 8 M D 7 M 6 5 4 3 2 1 OPERATOR ANALIS AHLI OTODIDAK : PENGALAMAN KEAHLIAN KHUSUS PROFESI : SERTIFIKAT PROFESI (PII) INDUSTRI : FUNGSI JABATAN KERJA

KEADAAN INSTITUSI PENDIDIKAN JURUSAN JUMLAH TERAKREDITASI VALID AKREDITASI KEDALU-WARSA TIDAK TERAKRE-DITASI KEPERAWATAN 753 457 44 252 KEBIDANAN 728 454 15 259 KES. MAS. 175 101 60 FARMASI 153 79 7 67 GIZI 12 4 28 2.253 1.181 (52%) 118 (5%) 954 (43%)

UJI KOMPETENSI SEKARANG MASA DEPAN Paper/computer based test Serentak nasional Nilai batas lulus ditentukan setelah uji kompetensi Hasil diketahui 1 bulan kemudian Non-exit exam Computer based test Bisa kapan saja, standar nasional Nilai batas lulus sudah ditetapkan sebelum uji kompetensi Hasil langsung diketahui begitu test selesai dikerjakan Exit exam

REGISTRASI DAN RE-REGISTRASI Sekarang Masa depan Registrasi manual Input dilakukan petugas, sehingga sering salah Data terpisah antara MTKI, MTKP dan OP Ditanda-tangani MTKI Pengajuan dan penyerahan STR melalui MTKP Registrasi on line Data terintegrasi antara MTKI, MTKP dan OP Ditanda-tangani MTKP setempat Pengajuan oleh nakes, otomatis tercatat di OP, MTKP dan MTKI On line untuk re-registrasi dan pengembangan profesi lainnya

KESIAPAN PENERBITAN STR PROSEDUR: Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi membayar biaya penerbitan STR sebesar Rp.100.000,- ke rekening PNBP Pustanserdik nomer: 0193.01001868.30.7 Peserta didik menyerahkan berkas melalui institusi pendidikan atau langsung ke MTKP MTKP melakukan rekapitulasi dan mengirimkan data permintaan STR ke MTKI MTKI melakukan validasi / verifikasi, yang salah dikembalikan ke MTKP untuk diperbaiki. PROSES: STR selesai dalam waktu 2 MINGGU setelah diterima bersih dari MTKP

UU no 36 Tahun 2014 tentang Nakes Jenis nakes Tenaga medis Tenaga psikologi klinis Tenaga keperawatan Tenaga kebidanan Tenaga kefarmasian TENAGA KESMAS Tenaga kesling Tenaga gizi Tenaga keterapian fisik Tenaga keteknisan medis Tenaga teknik biomedika Tenaga kesehatan tradisional Tenaga kesehatan lain

UU NO 36/2014 tentang NAKES BAB VII: ORGANISASI PROFESI PASAL 50: Tenaga kesehatan HARUS MEMBENTUK ORGANISASI PROFESI sebagai wadah untuk meningkatkan dan / atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat dan etika profesi nakes. Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi

PASAL 88 UU NO 36/2014 tentang NAKES Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, TETAP DIBERIKAN KEWENANGAN untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR TENAGA KESEHATAN.

PASAL 89 UU NO 36/2014 tentang NAKES Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya SAMPAI TERBENTUKNYA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

PASAL 93 UU NO 36/2014 tentang NAKES KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam pgasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

USULAN STR IAKMI SD FEB Jatim 352 TOTAL USULAN Maluku 174 2.493 USUL Kalsel121 TOTAL STR JADI Banten 48 708 STR Lampung 5 Sulsesl 4 Sumbar 2 DKI Jakarta 2

E-mail: sekretariatmtki.ymail.com

TERIMAKASIH