Pelaksanaan putusan arbitrase domestik Pertemuan ke 11
Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase diatur sekaligus dalam suatu paket, agar UU No. 30 Tahun 1999 dapat dioperasikan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai dengan Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999.
Pada dasarnya, putusan arbitrase nasional harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase nasional tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase nasional itu dilaksanakan secara paksa. Supaya putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Tindakan dideponir ini dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran yang dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkannya. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase nasional.
Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional tersebut, yaitu dilakukan dalam waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Bila tindakan deponir terhadap putusan arbitrase nasional tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan.
Tindakan deponir putusan arbitrase