Persiapan pendirian usaha

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia
Bentuk – bentuk badan Usaha
SAFETY ggggggggggg PROSEDUR K3.
Bab 2 menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Oleh Ervita Safitri, SE. MSi
Kependudukan.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
SOSIALISASI PEMBUKAAN REKENING PENYALURAN BANTUAN PROGRAM APE
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Wajib Daftar Perusahaan. Dasar Hukum Daftar Perusahaan UU No. 3 Tahun 1982 tetang Wajib Daftar Perusahaan SK Memperidag No. 12/MPP/Kep/1/1998 jo SK Menperindag.
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
BAB VII Bentuk – Bentuk Badan Usaha Jenis danBentuk Badan Usaha Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Di Indonesia kita mengenal 3 macam.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
FORMULIR ANGGOTA FOTO WARNA 3X4 A. PROFIL PRIBADI TANGGAL DPD DPC
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
SOSIALISASI SITU.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
OLEH: YUSNEDI, SH, M.Hum SABRINA UTAMI, S.IP, M.Si
Aspek Hukum.
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
PERATURAN PERUSAHAAN PENGERTIAN :
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Presented by: Cempaka Paramita,
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
kaRTU MASYARAKAT INDONESIA LUAR NEGERI (KMILN)
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BOS MELALUI BANK JATIM TANGGAL, ……………….. PT BANK PEMBANGUNAN.
Prosedur Peminjaman Arsip Peminjaman Arsip adalah keluarnya arsip dari file karena dipinjam baik oleh atasan sendiri, teman unit kerja atupun oleh rekan.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
M Bagus Farhan Teknik Industri.  Secara khusus aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya kurang mendapat perhatian dari pemrakarsa proyek maupun.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Persiapan pendirian usaha

PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA A. PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN B. DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN UNTUK MENGURUS SURAT IZIN USAHA

PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK USAHA PERDAGANGAN (SURAT IZIN USAHA) SITU SIUP NPWP NRP NRB AMDAL

SITU : SURAT IZIN TEMPAT USAHA YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SYARAT-SYARAT KEAMANAN KESEHATAN KETERTIBAN SYARAT-SYARAT LAIN

KEAMANAN PERUSAHAAN HARUS MENYEDIAKAN ALAT- ALAT PEMADAM KEBAKARAN BANGUNAN PERUSAHAAN HARUS TERBUAT DARI BAHAN-BAHAN YANG TIDAK MUDAH TERBAKAR PERUSAHAAN HARUS MENGIKUTI DAN MENTAATI UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

KESEHATAN PERUSAHAAN HARUS MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH TERTUTUP PERUSAHAAN HARUS MENCEGAH ATAS KEMUNGKINAN TERJADI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN HARUS MENYEDIAKAN ALAT- ALAT P3K

KETERTIBAN KEGIATAN PERUSAHAAN HANYA DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH DILARANG MENYIMPAN BARANG-BARANG PERUSAHAAN DI PINGGIR JALAN UMUM PENGGUNAAN BANGUNAN USAHA HARUS SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH DIMANA PERUSAHAAN TERSEBUT BERDOMISILI

SYARAT-SYARAT LAIN PERUSAHAAN DIWAJIBKAN UNTUK MENGUTAMAKAN TENAGA KERJA DARI PENDUDUK DI SEKITARNYA YANG MEMPUNYAI KTP PERUSAHAAN HARUS MENJAGA KEINDAHAN LINGKUNGAN DAN MENGADAKAN PENGHIJAUAN MASA BERLAKU SITU 3 TAHUN.

SIUP ADALAH SURAT IZIN YANG DIBERIKAN MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK KEPADA PENGUSAHA UNTUK MELAKSANAKAN KEGITAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA. SIUP PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DITERBITKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAERAH TINGKAT II ATAS NAMA MENTERI. SIUP PERUSAHAAN BESAR DITERBITKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAERAH TINGKAT I. MASA BERLAKU SIUP 5 TAHUN.

NPWP

NRP (NOMOR REGISTER PERUSAHAAN) NRP DISEBUT JUGA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. BERLAKUNYA NRP DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN

NRB (NOMOR REKENING BANK) SYARAT MENDAPATKAN REKENING BANK; FOTO COPY KTP/SIM MENGISI FOLMULIR KARTU CONTOH TANDA TANGAN UNTUK NRB PERUSAHAAN MINIMAL 2 ORANG YAITU BENDAHARA DAN MANAGER UNTUK NRB PERORANGAN ORANG YANG BERSANGKUTAN

AMDAL ADALAH KESELURUHAN PROSES YANG MELIPUTI PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BAGI BERBAGAI USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTI SEKTOR