Review & Implementasi Audit Kinerja

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Advertisements

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Matriks BHMN, BLU, PTN.
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
BAGI GURU RA/MADRASAH DI LINGKUNGAN KANKEMENAG KAB. PAMEKASAN
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN Universitas Brawijaya
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
TAHUN ANGGARAN 2017 Kamis, 16 pebruari 2017
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
PESERTA SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TW I
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
KEMENTRIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG SEKSI MAPENDA
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Pembiayaan Pembangunan
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
PEDOMAN PELAPORAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PEMBINAAN BOS MI, MTs, ULA DAN WUSTHA
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Pengelolaan Hibah Daerah
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Penjelasan teknis Reviu
Transcript presentasi:

Review & Implementasi Audit Kinerja INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Agama sbb : - Tahun 2010 Disclaimer - Tahun 2011 WTP DPP (Asset, Acount, PNBP) - Tahun 2012 WTP DPP (Pengadaan Barang, Bansos) - Tahun 2013 WTP LKKA Tahun 2013 Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI selama 12 hari (11 sd. 22 Juli 2014) melakukan Audit Kinerja pada Kantor Kemenag Kab. Sleman dengan ruang lingkup pelaksanaan DIPA TA. 2013 melalui 35 sample kegiatan; Berdasarkan hasil audit, Capaian Kinerja Kantor Kemenag Kab. Sleman TA. 2014 dikategorikan “Cukup Berhasil” dengan nilai indikator kinerja utama/KPI sebesar 67,96 dengan rincian sbb : 1. Stakeholder 39,82% 2. Internal Proses 14,63% 3. Pembelajaran dan Pertumbuhan 6,24% 4. Keuangan 7,27%

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBN DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) Belanja Bantuan Sosial (57) - UU No 17 Th 2003 - UU No 01 Th 2004 - UU No 15 Th 2004

“ tidak ada makan siang gratis”

“ dana yang berasal dari anggaran negara dimintai pertanggung jawaban dari hulu sampai dengan hilir ” (poace)

Perspektif Stakeholder Perspektif Internal Proses Audit Kinerja Indikator Kinerja (KPI) - TP, TS, TW Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Perspektif Keuangan

Perspektif Uraian Stakeholder Kegiatan Workshop/Sosialisasi/Orientasi/Pembinaan Setiap kegiatan dilengkapi dengan Surat Keputusan, TOR, RAB, undangan peserta/panitia/narasumber, dan evaluasi kegiatan Menetapkan peserta kegiatan dengan surat keputusan kepala kantor Membuat rencana/jadual kegiatan tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Membuat Standar Operasional Prosedure (SOP) Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional/Bantuan Tunjangan Penyuluh/ Bantuan Siswa Miskin Melakukan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam prosedure penyaluran bantuan siswa miskin (BSM) sesuai Pedoman Pelaksanaan BSM Dirjen Pendis Melengkapi prosedure bantuan dengan membuat juklak/juknis, mengalokasikan anggaran untuk monitoring dan evaluasi Penerima bantuan menggunakan anggaran disesuaikan dengan proposal Madrasah penerima bantuan agar melengkapi dengan surat keterangan miskin dari kelurahan/desa dan dibuat perorangan/siswa Melakukan seleksi dan verifikasi data siswa sehingga tepat sasaran Penerima bantuan merealisasikan sesuai dengan proposal Membuat rencana/jadwal kegiatan tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

Perspektif Uraian Internal Proses Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Gedung Melengkapi prosedure pengadaan dengan SK pejabat pengadaan, pejabat pengadaan bersertifikat barang dan jasa, kerangka acuan kerja, instruksi kepada peserta, lembar data pengadaan, metode pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, berita acara hasil pengadaan langsung, penetapan penyedia dan pengumuman penyedia, melakukan survey harga pasar, membuat HPS, membandingkan harga penawaran dan membuat berita acara hasil pengadaan langsung Membuat rencana/jadual kegiatan tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kegiatan Belanja Uang Makan Rekapitulasi kehadiran PNS dijadikan sebagai dasar untuk pengamprahan pembayaran uang makan PNS yang melaksanakan dinas luar/perjalanan dinas dan mengikuti kegiatan tidak melakukan finger print dan tidak diusulkan pembayaran uang makan Memfungsikan format daftar hadir, rekapitulasi daftar hadir, surat permohonan izin/pemberitahuan dan surat keterangan sebagaimana dalam lampiran PMA Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama

Pertumbuhan dan Pembelajaran Perspektif Uraian Pertumbuhan dan Pembelajaran Kegiatan Workshop/Sosialisasi/Orientasi/Pembinaan Melengkapi prosedure kegiatan dengan membuat undangan peserta/panitia /narasumber, jadual kegiatan, curiculum vitae narasumber dan evaluasi kegiatan Melampirkan daftar peserta kegiatan dengan surat keputusan kepala kantor Membuat rencana kegiatan tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Membuat Standar Operasional Prosedure (SOP) Keuangan Kelebihan Pembayaran Honor/Uang Makan/Transpor Menyetorkan kelebihan pembayaran Honor/Uang Makan/Transpor ke Kas Negara Foto copy bukti setor dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Dokumen Pendukung / Unsur-unsur yang Diaudit

Sistimatika Penyusunan L A P O R A N