Jaringan Pusat Telekomunikasi Beragam Kebutuhan Masyarakat

 Umum Mengembangkan model dan pendekatan yang berkelanjutan untuk memperbaiki akses dan kapasitas masyarakat desa dalam mengakses pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.  Khusus 1.Membangun Jaringan Pusat Telekomunikasi Beragam Kebutuhan Masyarakat (Multipurpose Community Telecenters - MCTs) di wilayah Jawa Timur. 2.Mengembangkan kapsitas pengelola / operator / penyedia pelayanan / pengembangan materi MCT, dan masyarakat. 3.Mengembangkan pelayanan dan materi yang sesuai. 4.Membangun kepedulian masyarakat lokal dan kemitraan dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan pedesaan.

KRITERIA LOKASIKRITERIA LEMBAGA TUAN RUMAH 1.Sebuah lembaga calon tuan rumah MCT yang diakui dan dipercaya oleh lembaga pelaksana proyek (PUSKOWANJATI) 2.Adanya aktifitas sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi mendapatkan manfaat atau nilai tambah dari adanya MCT 3.Memungkinkan secara teknis (paling tidak ada listrik dan koneksi internet), dengan tetap mempertimbangkan masalah biaya/efisiensi, dan maintenance 4.Lokasi-lokasi yang dapat saling dihubungkan melalui Wide Area Network (WAN) 5.Kriteria lain yang ditambahkan/ditentukan oleh lembaga peleksana proyek (PUSKOWANJATI) 1.Mampu dan bersedia untuk menyediakan tempat (meja, kursi, dan papan tulis) yang memudahkan aksesibilitas masyarakat umum; 2.Mampu dan bersedia untuk menyediakan pengelola MCT berikut kompensasi tim ini 3.Bersedia mengikat perjanjian tertulis yang mengatur status “pinjam” penggunaan fasilitas informasi dan komunikasi yang disediakan 4.Memiliki antusiasme untuk mengelola MCT, termasuk adanya ide-ide awal tentang bagaimana MCT itu akan dikelola dan dimanfaatkan 5.Memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya; 6.Lembaga tuan rumah dianggap sebagai lembaga yang memberdayakan. 7.Kriteria lain yang ditambahkan/ditentukan oleh lembaga pelaksana proyek (PUSKOWANJATI)

ASPEKVARIABEL / KRITERIAKATEGORI & SKORING FISIK 1.Tempat / Ruang  Ada:2  Tidak Ada:1 2.Listrik 3.Telepon SOSIAL EKONOMI 1.Karakteristik Wilayah  Rural:3  Transisi:2  Urban:1 2.Antusiasme  Tinggi:3  Sedang:2  Rendah:1 3.Muncul ide-ide  Banyak:3  Sedang:2  Sedikit:1  Tidak ada:0

ASPEKVARIABEL / KRITERIAKATEGORI & SKORING SOSIAL EKONOMI 4.Calon BPH  Siap:3  Diusahakan:2  Tidak Ada:1 5.Produk Unggulan  Ada:3  Tidak Ada:2 6.Jaminan Keberlanjutan 7.Dukungan Kemitraan :  Baik:3  Sedang:2  Kurang:0  Muspika  Dinkop & UKM  Swasta

1.BERGUNA : berhasil membangun kebutuhan masyarakat akan informasi dan masyarakat merasakan manfaat dari penggunaan fasilitas telecenter. 2.MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI : mendukung kegiatan usaha masyarakat. 3.LAYANAN PROFESIONAL : memungkinkan penggalangan dana yang mendukung keberlanjutan telecenter (keswadanaan). 4.SUMBER PENDAPATAN BERAGAM : perlu membuat berbagai jenis kegiatan penggalangan dana berdasarkan kajian apakah permintaan terhadap suatu layanan cukup banyak atau tidak. 5.PARTISIPASI MASYARAKAT : menjadikan lembaga ini sebagai kepentingan bersama, seperti Posyandu dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya. 6.PENGUATAN ORGANISASI TELECENTER : perlu diperkuat struktur, mekanisme dan perangkat organisasinya, dapat mengembangkan program layanan komunikasi-informasi yang selalu diperbarui (up-to date), mengikuti perkembangan TIK yang diperlukan oleh masyarakat. 7.PENGUATAN KEPEMIMPINAN : perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan strategi tentang pengembangan dan keberlangsungan telecenter. Kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan juga perlu dipersiapkan. 8.KEMITRAAN (PARTNERSHIP). Merupakan hal yang paling penting untuk keberlanjutan telecenter. Membutuhkan komitmen pemerintahan desa dan pemerintah daerah. Sejak awal perlu memulai kerjasama dengan pemda dan berbagai dinas/instansi program yang bisa memungkinkan menjadi sumber pembiayaan program infomobilisasi dan operasional telecenter. Sumber:Memberdayakan Masyarakat Dengan Mendayagunakan Telecenter, Panduan untuk Fasilitator Infomobilisasi, Tim Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) Bappenas – UNDP, Jakarta 2007, hal. 56.

The World Bank