MEMPEROLEH DATA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG SAHIH DAN TERPERCAYA wynandin imawan, wynandin@bps.go.id Badan Pusat Statistik R.I. FOCUS GROUP DISCUSSION.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Advertisements

Blok III Blok IV Blok II Blok I Pengenalan Tempat Informasi Blok I disalin dari Daftar SDKI07-DSRT yang dipegang oleh pengawas Lihat Kues. Blok I …
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
Data-Data, Tata Cara Pendataan, dan Pemetaan Keluarga
Critical review fungsi dan program Puskesmas
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA MINI
SURVEI CONTOH PERTEMUAN KE-5.
SURVEI CONTOH PERTEMUAN KE-4.
SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2012
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Peta kekuatan kandidat BUPATI dan aspirasi publik Menjelang
PROFIL PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
PELATIHAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 BAGI MANAJER DESA
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Strategi Pemetaan Masalah di Tingkat Kelurahan
Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
Rapat lanjutan penyusunan pemetaan indikator kependudukan dan keluarga berencana hasil Susenas Desember 2015.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
Kemiskinan dan ketahanan keluarga.
Kemiskinan di jawa tengah
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Verifikasi dan Pemutakhiran Basisdata RTS-BLT
Untuk Anda kami ada.
Identifikasi Ketersediaan DATA KESEHATAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Selayang Pandang KIP. Selayang Pandang KIP KIP/PIP (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program pemerintahan era Jokowi - JK. KIP diluncurkan tepat.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Desain Sampling Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) BKKBN Tahun 2018 Pelatihan Fasilitator dan Supervisor Direktorat Pengembangan Metodologi.
Transcript presentasi:

MEMPEROLEH DATA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG SAHIH DAN TERPERCAYA wynandin imawan, wynandin@bps.go.id Badan Pusat Statistik R.I. FOCUS GROUP DISCUSSION Kementrian Sosial Jakarta, 24 November 2014 24 Nov 2014

Dasar Hukum [untuk FGD?] UUD 1945 Pasal 34 UU No 13 tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin UU No. 11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial Perpres 15/2010 Percepatan GULKIN Inpres 3/2010 Program Pembangunan yang Berkeadilan poin Lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan PKH Inpres 1/2013 Pencegahan Pemberantasan Korupsi Lampiran 46 tentang Pelaksanaan Transparasi Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai Peserta PKH Inpres 7/2014 Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Perpres 166/2014 Program Percepatan GULKIN 24 Nov 2014

Apa Perlindungan Sosial Jaminan sosial  negara guna menjamin warganegara memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain Social protection [UNRISD] concerned with preventing, managing, and overcoming situations that adversely affect people's well being policies and programs to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as unemployment, exclusion, sickness, disability and old age 24 Nov 2014

Inpres Nomor 7 Tahun 2014 Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif Apa bedanya dengan Program Perlindungan Sosial ? …… untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pelindungan sosial melalui Apakah PPLS perlu berganti nama Pendataan sesuai nama program yang disebut Inpres 7/2014; ==> pengaruh terhadap audit BPKP dan BPK Kenapa tidak data keluarga sejahtera BkkbN saja yang digunakan? 24 Nov 2014

data SAHIH dan TERPERCAYA [perspektif ilmu statistik] Validity and Reliability research issues ask us to consider whether we are studying what we think we are studying and whether the measures we use are consistent TERPERCAYA => RELIABLE, reliability bagaimana [cara]/metodologi pengumpulan data; measurement error [bias] perlu penanganan yang sangat serius SAHIH => VALID, validity data menunjukkan hal yang dimaksudkan; contoh persoalan invalidity: inclusion error dan exclusion error 24 Nov 2014

Bagaimana PPLS 2011 dilakukan 24 Nov 2014

Tahapan dalam Penentuan Rumah Tangga yang Eligible Identifikasi Variabel untuk memperkirakan Pengeluaran Ruta Data Set SP 2010 Prediksi Pengeluaran ≤ 1.6*GK DATA SET Susenas 2008-2010 Run PMT model Prelisted Ruta per SLS* Pengujian dan Pemilihan PMT Model Verifikasi Ruta eligible [Desk Verification] Penentuan Model dan Penentuan Kuota Menurut Desa, Kec, dan Kab/Kota *SLS=Satuan Lingkungan Setempat Model diterapkan menggunakan data SP 2010 untuk memperkirakan pengeluaran Data Set SP 2010 Daftar Ruta yang Eligible per SLS 24 Nov 2014

Mekanisme Pendataan RT Miskin 1 2 3 KONSULTASI DENGAN Prelisted RTS per RT (SP2010) Ketua RT 1 2 Tambahan RTS Konfirmasi keberadaan RTS pada Ketua SLS 3 KONSULTASI DENGAN 3 Rumah Tangga MISKIN Keliling RT, SWEEPING Validasi dan kompilasi propinsi Updated lists RTS Data Entry Basis Data PPLS 2011 Kompilasi Pusat Verifikasi lapangan RTS hasil PMT 24 Nov 2014

Rencana PPLS 2014 24 Nov 2014

Pentingnya Pemutakhiran dan Verifikasi BDT Mempertajam ketepatan sasaran Mengurangi kekurangcakupan (exclusion error) dan kebocoran (inclusion error) Mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga akibat perubahan makro Tindak lanjut input dan umpan balik dari pelaksana program dan pemerintah daerah Meningkatkan layanan terutama kepada program yang telah menggunakan Basis Data Terpadu dalam menentukan penerima manfaatnya, baik nasional maupun daerah Bentuk apresiasi kepada pelaksana program dan pemerintah daerah yang telah memberikan input dan umpan balik Mengakomodasi perubahan administratif seperti pemekaran provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan Mendukung keberlanjutan KPS yang akan berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2014 Meningkatkan dukungan (buy in) dari masyarakat, terutama Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu dan Pemerintah Daerah 24 Nov 2014

RANCANGAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN TERHADAP BASIS DATA PPLS 2011 BDT/PPLS 2011 yang dimutakhirkan dengan musdes /muskel dan pendataan lokal mencakup 40% rumah tangga termiskin Pelibatan pemda dan masyarakat memperbaiki daftar rumah tangga Pendataan Nasional pada 2015 Penyusunan Basis Data Terpadu Hasil PPLS 2015 Rakor TKPKD tingkat propinsi dan kab/kota Instruksi pada camat/lurah membantu PPLS 2014 Penghitungan 20% tambahan menurut: provinsi, kab/kota, kecamatan, desa, dusun Forum Konsultasi Publik tingkat dusun [FGD] 24 Nov 2014

Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan PPLS 2014 2014 Basis Pemutakhiran Data PRE-LIST AWAL PRE-LIST AKHIR (Daftar Calon RTS untuk dikunjungi pada 2015) Desa A RW / Dusun -2 Sumber: BPS RW / Dusun -1 Sumber: TNP2K BDT PPLS 2011 Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan Form Rekap Pengganti Raskin (2012, 2013) Forum Konsultasi Publik (FKP) Partisipasi masyarakat/tokoh komunitas mengupdate daftar RTS Pertemuan tokoh komunitas di tk RW/Dusun {Pengurus RT/SLS} Koordinator Penyelenggara: ? Pelaksana: ? Mengurangi RT yang sudah tidak ada (pindah keluar /meninggal) Menambah RT yang baru (sekelas tapi belum masuk, pindahan, anaknya bersekolah menengah/tinggi) Data MIS – PKH Form Usulan Sekolah BSM (2012, 2013) Form Rekap Pengganti KPS (Musdes/Muskel) Sumber: Pemda 24 Nov 2014

Mekanisme Forum Konsultasi Publik di Tingkat Komunitas Dusun/RW Daftar LS dari BDT/PPLS 2011 Fasilitator dan Asisten Fasilitator Peserta Forum Konsultasi Publik: Pengurus RT/SLS Pokmas Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Negatif List (pindah, meninggal) Forum Konsultasi Publik Penambahan RTS baru pada Daftar DT Disyahkan: Ketua Dusun/RW Daftar Ruta/Keluarga Warga Daftar Ruta/Keluarga Calon BDT 2015 untuk Dilakukan Pendataan Ruta Disyahkan: Kepala Desa/Lurah Kuota Jumlah RTS Dusun/RW 24 Nov 2014

Rancangan PPLS 2014 (Lanjutan) 2015 Karakteristik Rumah Tangga dan Anggota PRE-LIST AKHIR (daftar calon RTS) Pengolahan Analisis Utilisasi BDT PPLS 2014 Karakteristik Rumah Tangga dan Anggota: Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Keluarga Jumlah Anggota RTS Nama anggota Hubungan dengan Kepala RT Jenis kelamin Tanggal Lahir Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID Jenis cacat Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita Partisipasi sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan pekerjaan Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar/enerji memasak Tempat buang air besar TPA tinja Kepemilikan aset: Mobil Motor Perahu/kapal Sepeda Lemari es Tabung gas HP Peserta program PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KB 24 Nov 2014

CAKUPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR RTS 2015 (berdasarkan MFD/PODES 2014) Uraian Jumlah Unit Kabupaten/Kota 511 Daerah Kecamatan 7,075 Jumlah Desa 82,196 Desa Jumlah SLS di bawah Desa (RW/Dusun) 335,609 SLS (setara RT) Estimasi Target Rumah Tangga - Daftar Awal (28,2 juta) - Hasil Konsultasi Publik (12,3 juta) 40,560,369 Rumahtangga 24 Nov 2014

Terima kasih 24 Nov 2014