Argumentasi Mengapa Perlu ‘Kamar Kedua’ (menurut CF Strong dalam Modern Political Constitution) Keberadaan kamar kedua dapat mencegah pengesahan undang-undang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lembaga Kepresidenan di awal kemerdekaan
Advertisements

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PRESIDENSIIL Sistem Presidensiil (ala Indonesia)
SISTEM KONSTITUSI/HUKUM di INDONESIA

Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban DPD menurut UUD 1945, serta hubungannnya dengan lembaga negara lainnya.
TUGAS HTN Nama kelompok : Wulandari ( )
Uud dasar negara republik indonesia
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
Sistem Pemerintahan.
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Lembaga Legislatif Indonesia
SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN KONSTITUSI KLASIFIKASI KONSTITUSI.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Sistem Pemerintahan Indonesia
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
HUKUM TATA NEGARA.
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH RI
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
LEGISLATIF INDONESIA IPEM4323
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

Argumentasi Mengapa Perlu ‘Kamar Kedua’ (menurut CF Strong dalam Modern Political Constitution) Keberadaan kamar kedua dapat mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan dengan matang oleh satu majelis Perasaan sebagai kekuasaan yang tak terbatas dalam satu majelis dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan tirani Sebaiknya setiap saat harus ada pusat resistensi thd kekuasaan yang dominan dlm suatu negara, apakah itu dilakukan oleh rakyat secara keseluruhan ataupun oleh parpol Pada negara federal, kamar kedua dibuat untuk melindungi kehendak rakyat dari setiap negara bagian

Urgensi Kamar Kedua Pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. untuk membentuk perwakilan yang menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama.

Pola Pengorganisasian Parlemen Hampir semua negara federal memiliki dua majelis; Negara-negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih unikameral dan sebagian lagi bikameral; Sebagian besar negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki dua majelis: demikian pula sebagian besar negara yang memiliki wilayah luas memiliki dua majelis.

Parlemen Bikameral Kuat atau Lemah menurut Arend Lijphart Kekuasaan yang diberikan secara formal oleh konstitusi terhadap kedua kamar tersebut. Pola yang umum terhadap kamar kedua adalah bahwa kamar kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai contoh, suara negatif (negatives votes) mereka pada pengusulan legislasi seringkali diabaikan oleh kamar pertama, dan dalam banyak sistem parlementer kabinet bertanggungjawab secara ekslusif kepada kamar pertama Kepentingan politik yang sesungguhnya dari kamar kedua tidak hanya tergantung dari kekuasaan formalnya (dalam konstitusi), tetapi juga bagaimana metode seleksi mereka.Semua kamar pertama dipilih secara langsung oleh pemilih, tetapi anggota kamar kedua paling banyak dipilih secara tidak langsung. Kamar kedua yang tidak dipilih secara langsung kurang mempunyai legitimasi demokratis dan karena itu pengaruh politik yang sebenarnya diberikan kepada yang memilihnya (populer election). kamar kedua mungkin dipilih dengan cara atau desain yang berbeda dengan menempatkan perwakilan minoritas tertentu/khusus.

Kelebihan Bikameral atau Unikameral menurut Dahlan Thaib Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan); Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan; Mencegah disahkan perundang-undangan yang cacat atau ceroboh; dan Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif. UNIKAMERAL Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan Undang-Undang Tanggung jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang-Undang tidak lolos, atau bila kepentingan warga negara terabaikan). Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau kepentingan mereka; dan Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak

Sistem Trikameral Republik Cina Taiwan yang dirumuskan dalam Konstitusi Republik Cina Tahun 1946 Majelis Nasional atau Majelis Rakyat, Dewan Legislatif (Yuan Legislatif), dan Dewan Pengawas (Yuan Kontrol). Karena sifat keanggotaanya yang sama-sama dipilih itulah maka dikatakan bahwa ketiga lembaga dapat disebut sebagai lembaga yang sama-sama menjalankan fungsi parlemen Struktur parlemen nasional Afrika Selatan seperti yang dirumuskan dalam Konstitusi 1984. Di Afrika Selatan ketika berlaku apartheid parlemen dikelompokkan berdasarkan warna kulit

Parlemen Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 “bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah” (Konsiderans menimbang huruf (a) UU No. 23 Tahun 2003 ttg Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD)