Laporan Kemajuan Persiapan Unpad menuju PTN BH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Advertisements

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J.
SOSIALISASI PEMILIHAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Penyerahan RKAT 2013 Universitas Pendidikan Indonesia
Memantapkan Langkah Undip sebagai PTN-BH (PP no 81/ 17 Oktober 2014)
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
Matriks BHMN, BLU, PTN.
RANCANGAN REMUNERASI PTN BLU
Surabaya, 3 Maret 2015.
Diskusi Kelompok Bidang IV
RAKERTA UNIVERSITAS DIPONEGORO Awal Tahun 2015 Semarang, 25 Maret Implementasi Tata Kelola PTN-BH dalam Memperkuat Universitas Riset HASIL SIDANG.
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
MWA UI 2014.
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Asep Gana Suganda SPI-ITB PERAN INTERNAL AUDIT DAN KOMITMEN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS GOVERNANCE PERGURUAN TINGGI DENGAN ITB SEBAGAI MODEL.
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
Persyaratan Substantif, Teknis,
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Universitas Padjadjaran
Laporan Perkembangan Unpad menjadi PTN BH
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Oleh: Direktur Keuangan
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
Universitas Padjadjaran
DirektoratTeknologi & Sistem Informasi 10 Maret 2016
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PANDUAN PROKER DIREKTORAT SDM TERPUSAT TAHUN 2017
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BEASISWA UNGGULAN DIKTI
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Kebijakan Umum tentang Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Brawijaya
Kapus Standarisasi dan Penjaminan Mutu Akademik LP2MP Undip
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
RAPAT PENETAPAN MEKANISME KKID FEB UNPAD
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
BEASISWA UNGGULAN DIKTI
MERAJUT KEBERSAMAAN MEWUJUDKAN USU SEBAGAI UNIVERSITAS NASIONAL TERKEMUKA DENGAN AKREDITASI TERTINGGI DAN MERINTIS PENGAKUAN INTERNASIONAL Senat Akademik.
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
PRA-MUSRENBANG USU T.A Tema :Merajut Kebersamaan MewujudkanUSU Sebagai Universitas Nasional Terkemuka Dengan Akreditasi Tertinggi Dan Merintis.
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
P1 – Pay for Person Komponen yang diberikan karena seseorang merupakan pegawai tetap IPB yang aktif Terdiri atas: Gaji Tunjangan keluarga Tunjangan umum/fungsional.
REMUNERASI UNIVERSITAS HASANUDDIN
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
RAPAT KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019
Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih,M.Si
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Transcript presentasi:

Laporan Kemajuan Persiapan Unpad menuju PTN BH Tim PTN BH Universitas Padjadjaran

TIM PERSIAPAN PTN BH UNPAD 4 WR, 4 Dekan, 4 Senat + Biro +Dosen +Tendik +Dekan +Dekan/WD +Lembaga +Senat

KEGIATAN TIM PTN BH UNPAD Harmonisasi Lintas Kementerian untuk Draft RPP Statuta PTN BH 11 dan 13 Februari 2015: Konsolidasi pembahasan draft Statuta Unpad di Dikti 6 Maret 2015: Konsolidasi finalisasi draft Statuta Unpad, di Unpad 13 Maret 2015: Konsolidasi pembahasan draft Statuta Unhas di Dikti 17 Maret 2015: Konsolidasi pembahasan draft Statuta ITS di Dikti 27 Maret 2015: Konsolidasi finalisasi draft Statuta Unhas, di Unhas. 10 April 2015: Konsolidasi finalisasi draft Statuta ITS, di ITS Versi terakhir draft RPP Statuta Unpad 17 April 2015: versi ke-31

SUBSTANSI STATUTA Ketenagaan Pegawai Non-PNS pada PTN BH dengan hak dan kewajiban setara PNS, pendanaan dari pemerintah. Tantangan pada IPK/Dana Pensiun dari dana non-PNBP. Dosen tetap Unpad dari Kementerian/Lembaga lain. Sistem Kepegawaian Unpad Keuangan Perubahan BOPTN-BH menjadi Bantuan PTN BH (revisi PP 58) Perolehan tanah setelah pemisahan tanah pada kekayaan awal Peran Pemerintah Daerah melalui APBD untuk pendanaan PTN BH

KEGIATAN TIM PTN BH UNPAD Videoconference Forum 4 PTN BH 29 Desember 2014 tentang Remunerasi 26 Januari 2015 tentang Organisasi Tata Kelola PTN BH 26 Februari 2015 tentang Pengelolaan Usaha dan Dana Lestari (narasumber: ITB) Rencana vicon tertunda: Mekanisme pemisahan aset untuk kekayaan awal PTN BH (narasumber: Unair). Diskusi Forum 4 PTN BH 27 Maret 2015 pembahasan tentang aplikasi dan sistem remunerasi di 4 PTN BH, di ITS, dihadiri para WR II dan tim Remunerasi.

POKOK REMUNERASI Harmonisasi Remunerasi di 4 PTN BH Unpad, Undip dan ITS sudah melaksanakan remunerasi, sesuai amanat KMK Remunerasi menjadi momentum untuk peningkatan kinerja pegawai Remunerasi di Unpad dibayarkan setiap bulan, memperhatikan kinerja 6 bulan sebelumnya (retrospektif), sementara di ITS, insentif dibayarkan dalam waktu 6 bulan ke depan, setelah ada unjuk kinerja 6 bulan yang terekam pada SIM Remunerasi (prospektif). Remunerasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing PTN BH. Pengembangan aplikasi remunerasi bersama akan dilakukan, menyempurnakan SIM remunerasi yang telah dibuat oleh ITS.

POKOK ORGANISASI TATA KELOLA Harmonisasi Nomenklatur dari 4 PTN BH Terdapat 4 Wakil Rektor untuk urusan pengembangan kegiatan akademik, namun dengan pengelompokan yang berbeda sesuai dengan argumentasi pengaturan kerja masing-masing. Bisa dibentuk Sekretaris Institut/Universitas untuk urusan administratif (ITS dan Unhas). Direktorat untuk unsur pengembangan dan pelaksana kegiatan ,dibantu Biro untuk administratif. Selain Direktorat, masih dikenal Lembaga, seperti LPPM (di ITS, Undip dan Unhas).

POKOK PENGELOLAAN USAHA DAN DANA LESTARI

Peraturan Turunan Amanat Statuta Peraturan MWA: 13 buah Peraturan Rektor: 25 buah Peraturan SA: 7 buah Diselesaikan maksimal dalam waktu 2 tahun.

Penyusunan Draft Peraturan Turunan 6, 15, dan 23 April 2015 Alat kelengkapan SA, hak suara, dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan SA (Pasal 34(5)) Ketentuan Persyaratan, pengusulan dan tata cara pemilihan anggota MWA (pasal 74(3) ) Tata kerja antar organ Unpad (Pasal 17(2)) Tata cara pemilihan pengurus MWA (Pasal 20(4)) Tata cara sidang dan pemungutan suara MWA (Pasal 21(4))

Anggota kehormatan MWA (Pasal 22(6)) Tugas, tata kerja dan keanggotaan Komite Audit (Pasal 23(7)) Tata cara pembentukan peraturan internal Unpad (Pasal 58(3)) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Unpad (Pasal 73(4)) Pelaporan (akademik dan non-akademik) (Pasal 72(7)) Pemanfaatan Kekayaan Unpad (Pasal 63(4))

Rencana Kerja Mei-Juni 2015 Advokasi percepatan penetapan PP Statuta Unpad dan 3 PTN BH lainnya. Sosialisasi Statuta Unpad kepada stakeholders. Finalisasi penyusunan draft peraturan turunan untuk Peraturan MWA. Penyusunan draft peraturan turunan untuk Peraturan Rektor dan Peraturan SA. Forum 4 PTN BH untuk pembahasan pemisahan aset dalam rangka penetapan kekayaan awal.

Terima kasih…..