DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL) TATAP MUKA III PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR DR. H. RUDIANTO, MA

Sebab perubahan FAKTOR INTERN: a. berasal dari masyarakat sendiri: dinamika penduduk, perubahan tempat tinggal, contoh: urbanisasi dan transmigrasi; b. Penemuan baru (new invention): discovery dan invention (pengembangan yang lama) c. Pergerakan sosial/ Revolusi FAKTOR EKSTERN a. terjadinya bencana alam b. peperangan; c. pengaruh kebudayaan lain

KLASIFIKASI PERUBAHAN EVOLUSI: PERUBAHAN SECARA LAMBAT, PERLU ADA PENYESUAIAN; B. REVOLUSI: PERUBAHAN SECARA CEPAT: persyaratan tertentu. antara lain: a.      Ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. b.     Adanya pemimpin/kelompok yang mampu memimpin masyarakat tersebut. c.      Harus bisa memanfaatkan momentum untuk melaksanakan revolusi. d. Harus ada tujuan gerakan yang jelas dan dapat ditunjukkan kepada rakyat. e. Kemampuan pemimpin.

Pertimbangan untuk Model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir : 1. Identifikasi awal terhadap kondisi masyarakat yang bergerak secara dinamis; 2. Informasi akurat tentang kompleksitas struktur sosial, kapasitas ruang struktur sosial dan titik kritis struktur sosial untuk menyelaraskan program atau kegiatan yang akan diintroduksikan dari luar; 3. Kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal, maupun kegiatan yang mengintegrasikan kebutuhan lokal dengan kepentuingan dari luar.

KEMISKINAN ABSOLUT: apabila tingkat pendapatannya di bawah “garis kemiskinan” atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja KEMISKINAN RELATIF: kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya KEMISKINAN KULTURAL: mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif; meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya BANK DUNIA: garis batas kemiskinan adalah US $ 50 perkapita pertahun untuk pedesaan dan US $ 75 perkapita per tahun untuk perkotaan. PROF. SAYOGYA: standar kebutuhan pokok atas kebutuhan beras dan gizi. Golongan paling miskin pendapatannya 240 kg atau kurang beras perkapita pertahun. Golongan miskin sekali pendapatannya 240 hingga 360 kg beras perkapita per tahun. Golongan miskin pendapatannya lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg beras perkapita pertahun.

KEMISKINAN STRUKTURAL: kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan Ketimpangan Kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain; Laporan BPS Tahun 1996 terdapat 22,5 juta orang miskin, Tahun 1998 79,5 juta orang (56,8 juta jiwa berada di pedesaan). Tahun 2009: jumlah penduduk hampir miskin 20,66 juta jiwa (8,99 %). Tahun 2010 menjadi 22,9 juta jiwa (9,88%). Tahun 2011 menjadi 27,12 juta jiwa (10,28 %). Penduduk hampir miskin adl mereka yang memiliki pengeluaran perbulan diatas garis kemiskinan. (Keluarga hampir miskin penghasilan > Rp. 1.121.952/bulan atau setara Rp. 37.398/keluarga/hari.

SEBAB SEBAB KEMISKINAN NELAYAN Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan; Menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingga aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan berlangsung terus; Maslah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi melambatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya; Adanya relasi sosial ekonomi ”eksploitatif” dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan; Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup; Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka; Lemah karsa

PROGRAM SANGAT MISKIN (60%) No PROGRAM SANGAT MISKIN (60%) MISKIN (30%) HAMPIR MISKIN (10%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelatihan dasar Pemberian kartu jaminan nelayan Pinjaman modal Sosialisasi motivasi Jaminan kesejahteraan Pelatihan dan modal JP Sklled ditingkatkan Pendidikan Pemberian modal KUN dan modal JM Pelatihan Pelatihan dan lahan usaha Penyediaan sapras dan modal JP

PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR TAHUN 1970 AN; TAHAPAN: PRODUCT ORIENTED TAHUN 1980 AN: TAHAPAN PENYEBARLUASAN ALAT TANGKAP (PURSE SEINE), PENGEMBANGAN KUD MINA DAN TPI TAHAP KETIGA: DITUNTUT KONDISI INTERNASIONAL TENTANG KEBUTUHAN UDANG YG MAKIN MENINGKAT. TERJADI INTENSIFIKASI UDANG TAHAP KEEMPAT 1990 AN. PEMERINTAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN AGRIBISNIS; TAHAP KELIMA: TAHUN 1998 (TAHAP KRISIS): PENINGKATAN EKSPOR DAN PENDEKATAN HOLISTIK (EKOLOGI, EKONOMI, SOSIAL POLITIK DAN KELEMBAGAAN HUKUM. TAHAP KEENAM: PEMERINTAH MENGGULIRKAN PROGRAM REVITALISASI PERIKANAN DENGAN PRIORITAS PADA: UDANG, TUNA DAN RUMPUT LAUT.

PERTANYAAN? MENURUT SAUDARA APAKAH STRATEGI PEMBANGUNAN KITA SELAMA INI DAPAT MENCIPTAKAN KEMAKMURAN MASYARAKAT? BUAT GROUP 5 – 15 ORANG WKATU 10 MENIT.

NILAI INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (PI) NILAI INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) Maret 2013: P1 = 1,90 (September 2012) menjadi 1,75 P2 = 0,48 (September 2012) menjadi 0,43 ARTINYA: Penurunan nilai dua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati :Garis Kemiskinan”. Ketimpangan pengeluaran penduduk juga menyempit. Maret 2013: P1 di perkotaan 1,25, Pedesaan 2,24 P2 di perkotaan 0,31 Pedesaan 0,56 Artinya Kemiskinan didaerah pedesaan lebih memprihatinkan bila dibandingkan dengan perkotaan. KESIMPULAN: STRATEGI PEMBANGUNAN SELAMA INI TERNYATA BELUM MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, BAHKAN MENCIPTAKAN DISPARITAS ANTARA PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia; Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal; Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu. 4. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, dengan Ciri-ciri: a. berbasis sumberdaya lokal (resource-based), b. pasar yang jelas (market based), c. memperhatikan kapasitas sumberdaya (environmental-based), d. berdampak bagi masyarakat lokal (local society-based), dan menggunakan teknologi maju tepat guna (scientificbased). 5. Hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman. 6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PENDEKATAN SECARA LINTAS SEKTOR Pembangunan Pelayanan Dasar HARMONISASI LOKASI/ KEWILAYAHAN Hukum & Pertahanan Keamanan Publik, Penanganan Terorisme, Penyelundupan, Penegakkan hukum, dsb. Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sandang, Pangan, Papan, dsb. Pembangunan Manusia Rasa Aman & Keamanan Pembangunan Politik Pembangunan Ekonomi Peningkatan Kesejahteraan & Pengurangan Kemiskinan Pro-Growth & Pro-Job: Infrastruktur, Investasi, Perdagangan, Jasa-jasa, Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Ketahanan Ekonomi, Koordinasi Kebijakan Fiskal- Moneter Desentralisasi, Membangun Konvensi, Konsensus, Konsolidasi Demokrasi Demokrasi Bhinneka Tunggal Ika Pertumbuhan & Stabilitas Governance, Anti-Korupsi, Budaya, Kearifan Lokal, dsb. Nation & Character Building Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sosial, Bantuan Sosial, Pelayanan Jasa Sosial Lembaga Publik Keadilan Sosial HARMONISASI LOKASI/ KEWILAYAHAN Pembangunan Budaya Pembangunan Sosial 13 13

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pelaksanaan kebijakan & program pembangunan EKONOMI SOSBUD POLITIK LINGK MEMAMPUKAN MEMANDIRIKAN DALAM MEMBANGUN DIRI LINGKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Menempatkan Masy sebagai Subyek Pemb Memberi wewenang secara proporsional

Pengurangan Kemiskinan Dalam Pembangunan Nasional: Peran Pemerintah Melalui APBN/APBD MDGs & Konvensi Internasional Lainnya AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN RPJP (LTDP) RPJM (MTDP) RENCANA STRATEJIK SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) RKP (Annual Work Plan) Pengurangan Kemiskinan Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Program Sektor Program Wilayah Implementasi Program Pengurangan Kemiskinan APBN (National Budget) APBD (Regional Budget) 15

PESTA BUDAYA PESISIR DI KALIMANTAN TIMUR

BUDAYA PESISIR DI LAMPUNG

TATAP MUKA III SELESAI