USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
Advertisements

Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
PENATAAN RUANG & PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
RENCANA KERJA KEGIATAN
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
Sekretariat Jenderal (Setjen)
Komisi Pemberantasan Korupsi Balai Kartini, 13 Desember 2012
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perencanaan Perlindungan Lingkungan
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Tindak lanjut penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan jakarta, 12 agustus 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan, dan.
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DITJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN
PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN
Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
Hutan Desa (HD).
PENDAHULUAN PENGERTIAN Kawasan Konservasi
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
Perlindungan dan Pengelolaan LH UU RI No. 32 Tahun 2009
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
Pemanfaatan SDA dengan Pembangunan Berkelanjutan
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
REKLAMASI HUTAN dan rehabilitasi das
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
“Bersama Membangun NKRI yang Mandiri”
Transcript presentasi:

USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UU 23 / 2014: Pemerintahan Daerah Dasar Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan UU No. 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 18/2008: Pengelolaan Sampah PP turunannnya UU No. 41/1999: Kehutanan UU No. 19/2005: Kehutanan+Tambang di HL UU No. 5/1990: Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya UU No. 18/2013: Pencegahan dan Pemberantasan Pelanggaran Hutan UU No.37/2014: KTA PP turunannya UU 23 / 2014: Pemerintahan Daerah

HIGHLIGHT ISU STRATEGIS (HASIL DISKUSI KELEMBAGAAN 12-14 NOVEMBER 2014) Mantan Menteri Crisis management SDA: rantai pangan/jasa LH Perubahan Iklim Pembangunan Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Transparansi/akses publik Perubahan Iklim Perbaikan tata kelola Pembangunan Berkelanjutan Harmonisasi Kepentingan Nasional dan Internasional Bilateral Donor/ PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PEMDA Hubungan Pusat-Daerah Pembagian kewenangan Pembangunan Berkelanjutan Kapasitas Lembaga Perbaikan sistem perizinan Penyelesaian konfllik tenurial Kepastian hukum Keterbukaan Informasi dan Kolaborasi Kelembagaan Dunia Usaha Konstitusi Pakar Green Constitution Review/Transparansi/klarifikasi aspek legal Pembangunan Berkelanjutan SDA : faktor ekonomi atau non-ekonomi Penegakan Hukum (Sebagian fungsi yudikatif) Pembangunan Berkelanjutan Akses publik Keanekaragaman Hayati Kepastian hukum Manajemen perubahan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumberdaya Akses masyarakat Penegakan hukum Perlindungan SDA Keterbukaan informasi Perencanaan LH dan KLHS Pemberdayaan Masyarakat Kolaborasi Stakeholders LSM Pakar LHK/Aktivis

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN KEHUTANAN SKEMA PENGGABUNGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN KEHUTANAN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN Penatagunaan Kws Htn Usaha Hutan Perbenihan Tnm Hutan Pemuliaan Pohon High Conservation Values Taman Nasional Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3 AMDAL / UKL-UPL / KLHS Pengendalian Pencemaran Ijin Lingkungan Penegakan Hukum Konservasi Biodiversity Ekonomi Lingkungan Pengendalian DAS Perubahan Iklim Pengendalian Kebakaran Hutan Pemberdayaan Masyarakat Public campaign High Carbon Stock Values Pembinaan Dunia Usaha Peningkatan Kapasitas Lembaga

Pengembangan Sumberdaya Manusia Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi RANTAI NILAI LHK Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Lingkungan baik dan sehat Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Penyuluhan, & Pemberdayaan Masyarakat Internalisasi, Efisien, Efektif, dan Berkeadilan Penegakan Hukum Pengendalian Kerusaan DAS & Hutan Lindung Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan & Perubahan Iklim Konservasi SDA & Ekosistem Pengembangan Sumberdaya Manusia Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN Inspektorat Jenderal Menteri LH & Kehutanan Sekretariat Jenderal Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Konservasi SDA & Ekosistem Pengendalian DAS & Hutan Lindung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ditjen Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Ditjen Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Dr.Ir.Siti Nurbaya, M.Sc. Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga, Pusat & Daerah Lingkungan Global Energi Ekonomi SDA Lingkungan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat Badan Pengembangan SDM Ditjen Penyuluhan, Resolusi, dan Partisipasi masyarakat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Badan Litbang dan Inovasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) SAM III. Tata Kelola Kebijakan SAM IV. Ekonomi Lingkungan (7) (8) (9) (10) (11) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Hukum & Perijinan Biro Umum Biro KLN Pusat Sarana & Peralatan Kehutanan Pusat Standardisasi LH dan Kehutanan Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sumatera I Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Biro HUMAS Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Jawa Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Bali Nusra Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Kalimantan II Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sulawesi Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Maluku Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Papua I Pusat Data & Informasi Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Sumatera II Pusat Pengendalian LHK Ekoregion Kalimantan I Pusat Kajian Kebijakan Strategis KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL Inspektorat Jenderal Inspektorat Wilayah I Inspektorat Wilayah II Sekretariat Itjen Inspektorat Wilayah III Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Investigasi UKP4 internal kementerian masuk di  birocan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DITJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN Dit. Perencanaan Pengelolaan SDA & LH dan KPH Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDA & LH Sekretariat Ditjen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Penanganan Tenurial dan Hutan Adat Dit. Instrumentasi dan Analisis Lingkungan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Dit Analisis Lingkungan  Dit Penetapan Kelayakan Lingkungan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Dit. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Usaha Hutan Produksi Sekretariat Ditjen Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi Direktorat Jenderal KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Dit. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Gambut Dit. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Pesisir dan Laut Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran Air Dit. Pengendalian Pencemaran Udara Dit. Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, B3 dan LIMBAH B3 Dit. Pengelolaan Sampah Dit. Pengelolaan B3 Sekretariat Ditjen Dit. Pengelolaan Limbah B3 Dit. Bina Usaha Limbah B3 dan non B3 Dit. Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGENDALIAN DAS & HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS & HUTAN LINDUNG Direktorat Jenderal Dit. Pembinaan Rehabilitasi dan Konservasi Tanah dan Air Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Fasilitasi Benih Tanaman Hutan Dit. Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Sekretariat Ditjen Perencanaan & Evaluasi Pengelolaan DAS. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM & EKOSISTEM DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM & EKOSISTEM Direktorat Jenderal Dit. Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Dit. Konservasi Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru Sekretariat Ditjen Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Kolaborasi Kawasan Konservasi Dit. Konservasi Ekosistem Esensial KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Dit. Sosialisasi dan Pencegahan Dit. Fasilitasi Penegakan Hukum Sekretariat Ditjen Dit. Penanganan Non Litigasi Dit. Penanganan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata Dit. Penanganan Hukum Pidana KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN & INOVASI Kepala Badan Pusat Penelitian Hutan Pusat Penelitian Hasil Hutan Pusat Pengembangan dan Inovasi Bidang LHK Pusat Penelitian dan Laboratorium Lingkungan Sekretariat Badan KELTI masuk ke Pusat Penelitian Sosial EkonomiKebijakan dan Pengembangan Inovasi KOTAK KETIGA: Pusat Penelitian Kualitas Lingkungan (Selasa, 2 Des, 2014) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM Kepala Badan Pusat Perencanaan Pengembangan & Standarisasi SDM Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengembangan Generasi Lingkungan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Sekretariat Badan Dit Generasi Lingkungan termasuk di dalamnya : SMK Kehutanan, Adiwiyata, Sekolah Alam, Display Sifat-Sifat Alam, Sosialisasi dan Pelatihan Anak-Anak TK/SD/SMP/SMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DITJEN PENYULUHAN, RESOLUSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Direktorat Jenderal Dit. Penanganan Konflik Dit. Bina Program Kawasan Kelola Masyarakat Dit. Bina Usaha Kawasan Kelola Masyarakat Dit. Penyuluhan dan Komunikasi Publik Dit. Peranserta Masyarakat Sekretariat Ditjen Aneka Usaha masuk ke Dit Penyuluhan  level subdit KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM Direktorat Jenderal Dit. Adaptasi Perubahan Iklim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Mitigasi Perubahan Iklim Mobilisasi Sumberdaya Sekretariat Ditjen Inventarisasi GRK & Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN