Masnur Marzuki, SH, LLM masnur_marzuki@yahoo.com @MasnurMarzuki Hukum Tata Negara Masnur Marzuki, SH, LLM masnur_marzuki@yahoo.com @MasnurMarzuki

Definisi Hukum Tata Negara Logemann; Serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakukan hukum suatu negara. (menyelidiki jabatan dalam struktur ketatanegaraan, siapa yang mengadakan, bagaimana tugasnya, hubungannnya dengan kekuasaan lain, dan batas- batas kewenangannya. Krenenburg: Hukum mengenai susunan atau struktur umum dari negara, yaitu terdapat dalam UUD atau UU

Definisi Hukum Tata Negara Paul Scholten; het recth dat regelt staatsorganisatie); A. V. Dicey; all rules which directly or indirectly affect the distribution or exercise of the souvereign power in the state.

Definisi Hukum Tata Negara Ilmu HTN; cabang ilmu hukum yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan, mekanisme hubungan antar struktur ketatanegaraan serta hubungan antar organ negara dengan warga negara. (Jimly Asshiddiqie) HTN = Droit Constitutionelle = Consitutional Law = verfassungrecht = staatsrecht

Staatsrecht (Istilah Belanda) Staatsrecht = Hukum NEGARA Terkandung DUA pengertian; Hukum NEGARA dalam arti Sempit ( staatsrecht in engere zin) Hukum NEGARA dalam arti Luas ( staatsrecht in ruimere zin)

Hukum NEGARA dalam arti Sempit ( staatsrecht in engere zin) Hukum NEGARA dalam arti Sempit  Hukum Tata Negara yang terbagi lagi menjadi pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dalam pengertian yang luas terdiri atas Verfassungsrecht dan Verwaltungsrecht (HTN & HAN)

Hukum Tata Negara in ruimere zin HTN HAN HTN (Pengertian Luas)

HTN Formil dan Materiil | HTN Umum dan HTN Positif Tulis Makalah Singkat mengenai pengertian HTN Formil-Materiil dan HTN Umum-Positif Dikumpulkan Minggu Depan.

Obyek & Hubungan HTN dengan HAN, Politik dan Ilmu Negara. Ilmu Negara digagas oleh Goerge Jellinek yang dimaksudkan utk menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang NEGARA dan HTN. HTN juga menempatkan NEGARA sebagai Objek kajiannya; HAN juga menempatkan NEGARA sebagai Objek kajiannya;

Begitu juga Ilmu Politik, menempatkan NEGARA sebagai kajian utama. Perbedaannya? Ilmu Negara dan HTN serta HAN mengkaji Negara dari sudut kerangka yuridis, sedangkan Ilmu Politik menyelidiki bagian yang ada di sekitar kerangka itu. (Metode Yuridis vs Metode Sosiologis) (Hoetink)

HTN dan Konstitusi Mengingat HTN sbg ilmu yg membahas struktur ketatanegaraan, mekanisme hubungan antar struktur ketatanegaraan serta hubungan antar organ negara dengan warga negara, maka KONSTITUSI merupakan kajian utama dalam HTN. Konstitusi bisa bermakna tertulis maupun tidak tertulis.

Sumber-Sumber HTN Sumber Hukum bervariasi tergantung sudut pandang. Sumber Hukum dari aspek Sejarah, Filosofis, Agama, dan Sosiologis serta Ilmu Hukum Pengertian Sumber Hukum; Asas hukum, penjelasan atas hukum terdahulu, sumber berlakunya hukum (legalitas), sumber dari mana hukum ditemukan (dokumen, UU dll), sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. (Sudikno M.) SH  Ilmu Hukum  Formiil dan Materiil

Sumber Hukum Tata Negara Sumber Hukum Materiil HTN; Dasar dan pandangan Hidup Bangsa; Kekuatan politik yang berpengaruh dalam kebijakan; Hukum perundangan ketatanegaraan; Yuresprudensi Ketatanegaraan; Hukum Perjanjian Internasional; Doktrin Ketatanegaraan.

Prinsip dan Pengertian Konstitusi Apa itu Konstitusi? Apa Fungsinya? “A Constitution is a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself.” (Dennis C. Muller;1996) “A frame of political society, organized through and by law, that is to say one in which law has established permanent institutions with recognized functions and definite rights” [James Bryce;1910] A document which contains the rules for the operation of an organization [Brian Thompson;1997]

“A body of laws, customs, and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen” [Philip Hoods and Jackson; 1987] Bagaimana dengan Piagam UUD 1945? Constitution as a Contract?

Jenis & Hierarki Peraturan Per-UU-an Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) Sebelumnya diatur dalam: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan TAP MPR Nomor III Tahun 2000