BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No : 46 TH 2011 DAN PERKA BKN No : 1 TH 2013 KETENTUAN PELAKSANAAN PP No : 46 TH 2011) Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta

tentang POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN LATAR BELAKANG UU No. 8 Th 1974 Jo UU No. 43 Th 1999 tentang POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Kedudukan PNS sangat strategis, karena PNS sebagai pemikir, perencana dan sekaligus pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. Pasal 12 ayat ( 2) : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja Pasal 20 : Untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja

UNSUR-UNSUR YANG DINILAI DALAM DP-3 maka Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Thn 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3) UNSUR-UNSUR YANG DINILAI DALAM DP-3 kesetiaan prestasi kerja tanggung jawab ketaatan kejujuran kerja sama prakarsa kepemimpinan TIDAK BERLAKU LAGI SE KA BKN NO 02/SE/1980

Permasalahan Empirik DP3 dianggap tidak efektif dan tidak optimal memberikan daya dukung pada tujuan pengembangan dan pemanfaatan potensi PNS yang berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja. DP3 dianggap secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya Proses penilaian atasan pegawai lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka.

Penyempurnaan PP 10 Tahun 1979 Amanat PP 53 Th 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 3 angka 12 “PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan“ 2. Penyempurnaan DP3-PNS secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif. 3. Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi.

Penilaian Prestasi Kerja PP No. 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yg dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku PNS psl 1 ayat (2) prestasi kerja adalah hasil kerja yg dicapai oleh setiap PNS pd satuan org sesuai dengan SKP dan perilaku kerja psl 1 ayat 3 SKP adalah rencana kerja dan target yg akan dicapai oleh seorang PNS yg disusun dan disepakati bersama antara pjbt penilai dg PNS yg dinilai psl 1 ayat 4

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana yang memuat Lanjutan .................... Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas pokok jabatan (Psl 1-5) Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yg dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yg seharusnya dilakukan sesuai dg ketentuan per-UU-an (Psl 1-6) Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Tujuan Penilaian Prestasi Kerja Untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja Prisip Penilaian Prestasi Kerja Objektif : penilaian hrs sesuai dg capaian yg sebenarnya. Terukur : penilaian hrs dpt diukur secara kuantitatif maupun kualitatif Akuntabel : seluruh hsl penilaian dpt dipertgg jawabkan kpd pjbt yg berwenang. Partisipatif : penilaian antara pjbt penilai yag dinilai hrs aktif. Transparan : penilaian bersifat terbuka tidak rahasia.

paling lambat akhir Januari tahun berikutnya yang terdiri atas unsur : Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun pd akhir Desember dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya yang terdiri atas unsur : Sasaran Kerja Pegawai = bobot nilai 60 % Perilaku Kerja = bobot nilai 40 % SKP meliputi aspek : kuantitas kualitas waktu ; dan biaya Unsur Perilaku kerja meliputi : orientasi pelayanan integritas komitmen disiplin kerjasama ; dan kepemimpinan

TATA CARA PENYUSUNAN SKP Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Penetapan Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Instansi dng memperhatikan : Kegiatan hrs jelas (apa yg akan dilakukan); 2.Dapat diukur (brapa jml yg akan dicapai) : - bentuk angka, jml satuan/hasil. - kualitas sempurna tanpa revisi. - pelayanan memuaskan. 3.Relevan (dengan tugas jabatan); 4.Dapat dicapai (kemampuan PNS); 5.Memiliki target waktu (dpt ditentukan waktunya, kapan waktu pnyelesaiannya).

Memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur berdasarkan tugas dan fungsi,wewenang,tanggung jawab serta uraian tugas dalam SOTK. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai bila tdk disetujui maka kpts diserahkan kpd atasan pjbt penilai dan bersifat final. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari.

Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS. Perpindahan pegawai setelah bulan Januari tetap menyusun SKP pada awal bulan menerima SPMT atau SPMJ.

UNSUR-UNSUR SKP Kegiatan Tugas Jabatan: Harus mengacu kepada Penetapan Kinerja/RKT dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah (SOTK): - Eselon I - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Eselon V - Jabatan Fungsional Umum (JFU) - Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Lanjutan,,, Angka Kredit : PNS JFT harus menetapkan target angka kredit yg akan dicapai dlm kurun waktu tertentu (1 thn). ( Ketika target KP sdh di tetapkan, maka target perolehan angka kreditnya tiap thn dpt dihitung/ direncanakan)

Lanjutan,,, Target : Target yg akan dicapai harus jelas yg meliputi aspek: 1) Kuantitas (Target Output/TO) - kegiatan, dokumen, konsep, laporan. 2) Kualitas (Target Kualitas/TK) - baik, paling tinggi nilai 100 (sempurna). 3) Waktu (Target Waktu) - bln, triwulan, semester, 12 bln. 4) Biaya (Target Biaya/TB) - penyelesaian dlm 1 thn, jml biaya ? : jutaan, ratusan juta, milyaran.

Tugas Tambahan dan Kreativitas Penilaian Tugas Tambahan : Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya yg ada hubungannya dengan tugas jabatan ybs dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan serta dibuktikan dg surat keterangan . Nilai tugas tambahan diberikan pada akhir thn penilaian paling rendah nilai 1 (satu) paling tinggi nilai 3 (tiga) : tgs tambahan 1 s.d 3 kgt = nilai 1. tgs tambahan 4 s.d 6 kgt = nilai 2. tgs tambahan > 7 = nilai 3.

Tugas Tambahan dan Kreativitas Penilaian Kreativitas : Kreativitas adalah kemampuan seorang PNS menciptakan/ menemukan sesuatu gagasan/ metode pekerjaan yang berkaitan dengan tugas pokoknya. Bila penemuan baru bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dg SK yg di TTD oleh Kepala unit setingkat Eselon II maka nilainya 3 (tiga)

Tugas Tambahan dan Kreativitas Bila penemuan baru bermanfaat bagi organisasinya dan dibuktikan dg SK yg di TTD oleh PPK maka nilainya 6 (enam). Bila penemuan baru bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden maka nilainya 12 (dua belas).

Yang Perlu Mendapat Perhatian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan, ditetapkan sebagai kontrak kerja, selanjutnya pada akhir tahun SKP tersebut digunakan sebagai standar/ukuran penilaian prestasi kerja. PP No 46 Tahun 2011 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 ( Psl 33 )

PNS yang tidak membuat SKP dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Sanksi : PNS yang tidak membuat SKP dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS PNS yang mecapai SKP pada akhir tahun Hanya 25 % s/d 50 % dikenakan hukuman disiplin Sedang Psl 9 (ayat 12) PNS yang mecapai SKP pada akhir tahun Kurang dari 25 % dikenakan hukuman disiplin Berat Psl 10 (ayat 10)

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: Tingkat dan Jenis HD Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. Jenis HD ringan terdiri dari : teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis HD sedang terdiri dari : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) thn; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) thn; Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) thn. Jenis HD berat terdiri dari : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) thn; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tata Cara Penilaian SKP Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: 91 – ke atas : Sangat baik 76 – 90 : Baik 61 – 75 : Cukup 51 – 60 : Kurang 50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu: aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sbb: a. Aspek Kuantitas = Realisasi Output (RO) x 100 Target Output (TO) b. Aspek Kualitas = Realisasi Kualitas (RK) x 100 Target Kualitas (TK)

UNTUK MENILAI KUALITAS OUTPUT, DIGUNAKAN KRITERIA SBB : KRITERIA NILAI KETERANGAN 91 - 100 Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll. 76 - 90 Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll. 61 - 75 Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan 51 -60 Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll. 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.

RUMUS PERHITUNGAN ASPEK WAKTU 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 0 x 100 2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 100 3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) 76 - x 100 - 100 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu : Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) 100 % - x 100

RUMUS PERHITUNGAN ASPEK BIAYA 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) : 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 0 x 100 2. Jika aspek biaya yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik : 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 100 3. Jika aspek biaya yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk : 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 76 - x 100 - 100 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya : Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 100 % - x 100

PENILAIAN SKP PNS YANG MUTASI Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya) Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol.Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja III. KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA - Jakarta, … Januari 20… Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai ……………………………… ………………………… NIP. ……………………………….. NIP. …………………………..

PENILAIAN SASARAN KERJA I. Kegiatan Tugas Jabatan PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian …..… Januari s/d 31 Desember ……….… NO I. Kegiatan Tugas Jabatan AK TARGET REALISASI PENGHITUNGAN NILAI CAPAIAN SKP Kuant/ output Kual/ Mutu Waktu Biaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/ Unsur Penunjang : a. Tugas Tambahan b. Kreativitas JUMLAH NILAI CAPAIAN SKP Jakarta, 31 Desember 20……… Pejabat Penilai …………………………….. NIP. ………………………………………….

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ........................................................................................ JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN .... Januari s/d .... Desember 20.... 1. YANG DINILAI N a m a N I P Pangkat, Golongan ruang, TMT Jabatan/Pekerjaan Unit Organisasi 2. PEJABAT PENILAI Pangkat, Golongan ruang 3. ATASAN PEJABAT PENILAI

4. Unsur yang dinilai Jumlah a. SKP ....... x 60% B. Perilaku Kerja 1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Disiplin 5. Kerjasama 6. Kepemimpinan 7. Jumlah 8. Nilai rata-rata ....... x 40% Nilai Prestasi Kerja 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal, ..........................................

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal .......................... 7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal ......................................

8. REKOMENDASI Tanggal ................................................ 9. DIBUAT TANGGAL, PEJABAT PENILAI (....................................................) NIP. 10. DITERIMA TANGGAL, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANGDINILAI (...........................................................) 11.DITERIMA TANGGAL, ATASAN PEJABAT YANG MENILAI (.......................................................)

PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Orientasi Pelayanan Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 91 - 100 Sangat baik Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi 76 - 90 Baik Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayan-an dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 61 - 75 Cukup Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 51 - 60 Kurang Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 50 ke bawah Buruk

NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Integritas Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 91 - 100 Sangat baik Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 76 - 90 Baik Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenangnya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 61 - 75 Cukup Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 51 - 60 Kurang Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 50 ke bawah Buruk

Komitmen NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Komitmen Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIRI), Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mrngutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 91 - 100 Sangat baik Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIRI), Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mrngutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 76 - 90 Baik

NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIRI), Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mrngutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 91 - 100 Sangat baik Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIRI), Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mrngutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 76 - 90 Baik

NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIRI), Bhinneka Tunggal Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mrngutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 91 - 100 Sangat baik

Disiplin NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Disiplin Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 91 - 100 Sangat baik Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. 76 - 90 Baik Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. 61 - 75 Cukup Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. 51 - 60 Kurang Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja. 50 ke bawah Buruk

NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Kerjasama Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 91 - 100 Sangat baik Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 76 - 90 Baik Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 61 - 75 Cukup Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 51 - 60 Kurang Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 50 ke bawah Buruk

Kepemimpinan NO UNSUR YG DINILAI URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 1 2 3 4 5 6 Kepemimpinan Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-gerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 91 - 100 Sangat baik Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-capai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 76 - 90 Baik Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 61 - 75 Cukup Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 51 - 60 Kurang Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 50 ke bawah Buruk

sekian dan terima kasih semoga manfaat