MODUL 10 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Penyelesaian Delik Pers di Indonesia.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Analisa Perancangan Sistem
Advertisements

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN
TEKNIK OPTIMASI MULTIVARIABEL DENGAN KENDALA PERTIDAKSAMAAN
Ketidak Mampuan Bertanggung Jawab
PEMBIDANGAN HUKUM Menurut bentuk, sifat, isi, tempat berlakunya, cara mempertahankan dan cara pembentukannya.
Hukum Pidana & Pers.
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Hukum Pidana.
Hukum Etika Pers Kelompok 3 Firsta Vaulina A Febbiadi Rahmat
Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum
Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.
Hukum Lingkungan “ BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP”
DASAR-DASAR PERINGAN PIDANA
Pasal 44.
SIFAT MELAWAN HUKUM Penilaian Objektif terhadap perbuatan
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
MALIKA LULU ATUN AMANAH, Analisis Hukum Pidana Terhadap Penerapan Pasal 338 KUHP Bagi Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang.
ALASAN PENGHAPUS PIDANA
Etika dan Hukum MR. SL Batubara dari MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia) mengatakan bahwa pada masa reformasi ini kendali kebebasan pers lebih.
BAHASA INDONESIA HUKUM
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA Bidang Studi Hukum Pidana FHUI 2007.
DAFTAR ISI DAFTAR 1 DAFTAR 2 DAFTAR.
Percobaan (Poging) Oleh: Riswan Munthe.
JENIS-JENIS PIDANA.
PROGRAM KERJA KKN-PPM Kuliah Kerja Nyata
Modul XIV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
(CARA MANUAL) Modul 11 REGRESI LINIER BERGANDA
SISTEM HUKUM DAN SISTEM PIDANA
PANGKAT, AKAR, DAN LOGARITMA
Freedom of Press Freedom of Speech.
RAHASIA KEDOKTERAN Dr. Meivy Isnoviana,S.H.
PENYUSUNAN LAPORAN Kuliah Kerja Nyata
Asas nasional aktif Asas ini sering disebut asas personal.
JOURNALISM   Agus Triyono,SSos,MSi.
1) Surplus Konsumen INTEGRAL TERTENTU
KUHP, UU Pers, Kode Etik Pers
PENERAPAN FUNGSI LINIER
PENERAPAN FUNGSI LINIER DALAM BIDANG EKONOMI
MODUL 12. INTEGRAL TAK TENTU TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :
Modul 7 Pengertian Delik
Hak-hak yang timbul dari penerbitan Pers
Sekilas Hukum Pidana Indonesia
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
Hak-hak yang timbul dari penerbitan Pers
ADR MENURUT UUPLH.
SYSTEM FLOWCHART.
DERET HITUNG DAN DERET UKUR
TATA CARA PENYELESAIAN STATUS KEPEGAWAIAN
IDATUL FITRIYAH, PENINGKATAN KEMAMPUAN MELENGKAPI KARYA TULIS DENGAN DAFTAR PUSTAKA DAN CATATAN KAKI MENGGUNAKAN MEDIA KUARTET MODIFIKASI MELALUI.
Rumusan Delik Oleh: Riswan Munthe.
RUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
ASAS LEGALITAS.
Asas Kesalahan, Pertanggungjawaban dan Kesengajaan serta Kealpaan
PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA NUR HAYATI, SH, MKn
ADR MENURUT UUPLH.
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI
Tugas Media Pembelajaran
Jenis Delik (1) Kejahatan Pelanggaran (misdrijf) (overtreding)
Kerangka Tulisan Judul: Peningkatan Potensi dan Kreativitas Anak TK dengan Media Pembelajaran Bak Pasir Abstrak dan Kata Kunci Pendahuluan Potensi dan.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH) M. RIZKI JANUARNA NPM FAKULTAS. HUKUM.
SUMBER HUKUM HTUN Dr. Triyanto, SH. MHum.
MATA KULIAH TINDAK PIDANA KHUSUS
KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA
Ragam Bahasa dalam Konteks Pertemuan 12
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGOBAT TRADISIONAL ATAS KELALAIANNYA YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MATINYA ORANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Pembimbing.
Pengenalan Teknologi Informasi
C A B Ini budi Ini Cici Ini Adi. Indikator Tujuan Materi Menu.
TUJUAN Tujuan Mempelajari Mahasiswa Struktur Data Mampu memahami sistem pengorganisasian data pada memori komputer dan file pada media penyimpanan data,
Transcript presentasi:

MODUL 10 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Penyelesaian Delik Pers di Indonesia

MODUL 10 Mahasiswa mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Sistemnya serta Penyelesaian Delik Pers di Indonesia

MODUL 10 Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers yang pernah di terapkan di Eropa dan sistem yang diterapkan di Indonesia serta kasus-kasus Penyelesaian Delik Pers di Indonesia

Sistem pertanggung jawaban pidana delik pers di Eropa Pers Sistem KUHP

MODUL 10 Sistem UU PErs No. 11 thn 1966 Sistem UU Pers No. 40 thn 1999 Penyelesaian delik pers di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA Mass media dan Hukum Oemar Seno Adjie; Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Bambang Sadono; UU Pers No. 40 thn 1999