PERENCANAAN KAS G-2 DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

Presentasi berjudul: "PERENCANAAN KAS G-2 DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA"— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN KAS G-2 DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
SUBDIT PERENCANAAN & PENGENDALIAN KAS DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2 1. Latar Belakang Kendala/keluhan di satker
Konsep terlalu detail sangat merepotkan Kekurangan SDM Satker besar memerlukan SDM disetiap direktorat/bagian yg jumlahnya sangat banyak. Satker kecil dgn jumlah SDM terbatas, satu pegawai mengurusi berbagai persoalan dan aplikasi yg sangat banyak. Kekurangan Dana satker kecil tidak terdapat dana honor dan perjalanan dinas utk menyusun renkas.

3 1. Latar Belakang Pelaksanaan di KPPN
“Pelaksanaan perencanaan kas di KPPN tidak efektif dan efisien” KPPN melakukan bimbingan /pelayanan/konsultasi kepada seluruh satker, padahal sekitar satker (77%) dengan pagu DIPA dibawah 10 miliar dengan total pagu sebesar 3,05% dari total pengeluaran (tidak signifikan terhadap cash management. Nilai transaksi yang dikontrol KPPN terkait dengan perencanaan kas sebanyak 98,2% transaksi dibawah Rp1miliar dengan nilai transaksi 12,95% total pengeluaran. Sedangkan transaksi besar (SPM Rp.1 s.d. 10 Triliun) hanya 0,006% dari total transaksi dengan nilai 47,66% dari nilai pengeluaran. Sehingga sebagian besar “energi” KPPN tidak berkontribusi signifikan terhadap cash management. KPPN perlu lebih fokus pada satker-satker tertentu yang lebih signifikan mempengaruhi cash management.

4 1. Latar Belakang Masalah IT dan Aplikasi
Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Proses Restore DIPA/POK setelah revisi menyebabkan data perencanaan kas hilang. Anak satker hanya maksimal 12, padahal beberapa satker mempunyai anak satker lebih dari 12. Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) Monitoring kepatuhan satker tidak tersedia di AFK. dan belum integrasi dengan FO Monitoring harian belum realtime. SMS Gate way masih banyak yang belum optimal Aplikasi monitoring Kanwil/kantor Pusat Hasil pengiriman data dari KPPN ke Dit. PKN masih belum optimal, sehingga Dit. PKN belum dapat mengambil data secara regular. Dit. PKN tidak dapat mengetahui persentase/jumlah satker yang mengirim dan yang tidak mengirim data

5 1. Latar Belakang Dapat disimpulkan …………. “Setelah hampir 3 tahun PMK 192/PMK.05/2009 berjalan, dengan segala pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan, belum menghasilkan output yang dapat digunakan dalam peningkatan pengelolaan kas ”

6 2. Masalah “Bagaimana format laporan/ metode perencanaan kas yang lebih “general” dan sederhana, tanpa menghilangkan substansi akurasi dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan perencanaan kas harian dalam kerangka cash management ??”

7 3. Literature Review Ideally
Daily (if necessary weekly) some months ahead Rolled forward regularly (weekly) Key features : Develop a compehensive framework Incentive to Spending Units (SU) to provide realistic plan Concentrate on major inflows and outflows Develop contacts with SUs Tool and techniques At start of year, forecast consistent with annual budget Expenditure forecast from departments/ agencies/Sus Expected expenditure by day/week for xxx months ahead Focus on largest Sus Identify major individual flows-some are very precise Salary payments; regular social welfare or pension payments Payment on major public project &Transfer to lower levels of government Source : Mike Williams, Integrating debt and cash management

8 4. Best Practises Pemerintah Federal Amerika
Hanya transaksi dan agencies/satker yang signifikan mempengaruhi kas, yang wajib menyampaikan perkiraan. Nilai batas yang besar adalah sama dengan /lebih besar dari US$ 50 juta. Jika transaksi US$ 50 s.d. 500 juta maka satker diwajibkan melaporkan 2 hari sebelumnya. Di atas US$ 500 juta dilaporkan 5 hari kerja sebelumnya. Update atas perubahan nilai harus dilaporkan segera mungkin, paling lambat jam 8.30 pagi.

9 4. Best Practises Queensland Government
Tujuannya mengetahui saldo akhir hari & menentukan kebijakan terkait peminjaman dan investasi. Satker mengirim perkiraan pagi hari untuk 4 hari kedepan. Update paling lambat sore hari itu juga. Update selanjutnya harus seizin treasury. Pengeluaran dengan cek diatas AUD 1 juta harus diketahui dengan pasti kapan akan dicairkan. Evaluasi/analisis akurasi disampaikan secara bulanan oleh treasury kepada satker. Penalti/sanksi dikenakan kepada satker dengan error margin di atas AUD 10 juta perhari.

10 5. Solusi Prinsip –prinsip Dasar
Fokus perencanaan kas kepada transaksi/satker yang secara signifikan mempengaruhi cash management. Adanya kepastian atas akurasi perencanaan kas. Perlu penjadwalan dengan rentang waktu agar BUN/Dit. PKN dapat melakukan optimalisasi idle cash atau antisipasi kekurangan kas. Format data sederhana Ada reward and punishment Jaringan komunikasi/hubungan intensif antar satker dengan BUN/KPPN serta Dit. PKN

11 5. Solusi Asumsi Dasar Transaksi dengan nilai kecil (kurang dari 1 miliar) seluruh KPPN diasumsikan sama dengan nilai SKM Transaksi Besar adalah transaksi yang nilainya Rp 1 miliar ke atas Nilai SKM saat ini sebesar Rp 2 Triliun SATKER KPPN PKN TRANSAKSI KECIL TRANSAKSI BESAR ∑ TRANSAKSI KECIL=SPM TRANSAKSI BESAR=???

12 5. Solusi Rasionalisasi :
Sebanyak + 70% satker mempunyai pagu dibawah Rp 10 miliar dengan nilai total pagu dibawah 5% total pagu pengeluaran. Pengeluaran dengan SPM dibawah Rp 1 miliar dalam setahun sebanyak 98,2% dari seluruh SPM Pengeluaran tetapi total nilainya hanya sebesar 12% dari total pengeluaran atau rata-rata 0,75 T perhari. Rata-rata pengeluaran harian pada kisaran Rp 2 T, kecuali jika terjadi pengeluaran besar (misal DAU, gaji/pensiun, Subsidi). Jumlah SPM untuk pengeluaran besar hanya sekitar 2% dari total SPM pengeluaran dengan nilai lebih dari 95% dari total pengeluaran. KPPN/Dit. PKN dapat lebih fokus pada SPM yang jumlahnya sekitar 2% (SPM dgn pengeluaran besar), dan diasumsikan pengeluaran kecil jumlahnya sebesar Rp 2 triliun (SKM) perhari. Jika asumsi diatas meleset, contoh ekstrim seluruh satker menyampaikan SPM mendekati Rp1 miliar/dibulatkan jadi Rp 1 miliar maka nilai transaksi kecil sebanyak X 1 M = Rp 20 triliun, maka kebutuhan tersebut masih dapat tertanggulangi oleh adanya “Primary Reserve” yang nilainya sekitar Rp 40 triliun, sehingga masalah penyediaan dana tidak terganggu.

13 Klasifikasi DIPA Pengeluaran T.A 2012 Per tanggal 9 November 2012
Pagu DIPA Jumlah DIPA % JML DIPA Jumlah Nilai (milyar) % Thd Total Pagu < 1 miliar 5092 20.87% 0.15% 1-5 miliar 10630 43.58% 1.60% 5 s.d. 10 miliar 3069 12.58% 1.32% Jumlah 18791 77.03% 50,719.43 3.08% 10 s.d. 15 miliar 1225 5.02% 0.93% 15 s.d. 20 miliar 789 3.23% 0.84% 20 s.d. 30 miliar 971 3.98% 1.46% 30 s.d. 50 miliar 910 3.73% 2.12% 3895 15.97% 88,117.79 5.35% 50 s.d. 100 miliar 836 3.43% 3.53% 100 miliar s.d. 1 triliun 806 3.30% 12.69% 1 s.d. 5 triliun 49 0.20% 5.39% 1691 6.93% 355,812.24 21.61% 5 s.d. 10 triliun 7 0.03% 2.66% 10 s.d. 100 triliun 17.67% > 100 triliun 3 0.01% 49.63% 17 0.07% 1,151,941.08 69.96% Total 24394 100.00%

14 Transaksi SPM Bernilai Besar 2011
No Jenis Transaksi ∑ Transaksi /SPM % Total Transaksi/SPM ∑ Nilai Transaksi/SPM % Nilai Total Transaksi / SPM 1 Transaksi SPM di bawah 1 miliar 3,989,340 98.23% 180,294,602,937,249 12.95% 2 Transaksi SPM 1 s.d. 5 Miliar 57,827 1.42% 118,352,785,643,026 8.50% 3 Transaksi SPM 5 s.d. 10 miliar 7,284 0.18% 50,594,452,390,795 3.63% 4 Transaksi SPM > 10 s.d. 20 miliar 3,355 0.08% 46,190,214,903,776 3.32% 5 Transaksi SPM >20 s.d. 50 miliar 1,790 0.04% 54,000,231,348,672 3.88% 6 Transaksi SPM >50 s.d. 100 miliar 698 0.02% 47,967,830,974,754 3.45% 7 Transaksi SPM >100 s.d. 250 miliar 409 0.01% 63,555,617,590,452 4.57% 8 Transaksi SPM >250 s.d. 500 miliar 187 0.005% 65,880,998,339,380 4.73% 9 Transaksi SPM 500 s.d. 1 triliun 150 0.004% 101,873,102,236,677 7.32% 10 Transaksi SPM 1 s.d. 10 triliun 230 0.006% 663,479,261,593,885 47.66% Total 4,061,270 100% 1,392,189,097,958,670

15 Dropping Dana RPKBUN Januari s.d Oktober 2013

16 Dropping Dana RPKBUN Januari s.d Desember 2012

17 Dropping Dana RPKBUN Januari s.d Desember 2011

18 6. Perencanaan Kas G-2 Pada Satker
Klasifikasi transaksi/satker dilakukan agar KPPN/Dit. PKN dapat lebih fokus melakukan pembinaan/bimbingan sehingga akurasi perencanaan kas lebih optimall Satker yang wajib menyampaikan data adalah semua jenis satker (KP/KD/ KP/TP/UB dan BUN) yang diperkirakan mempunyai transaksi besar. Transaksi yang masuk dalam konsep Perencanaan kas harian ini adalah transaksi pengeluaran meliputi belanja, pembiayaan, pengembalian, dan transfer.

19 Langkah 1 : Menentukan tipe KPPN
Transaksi Nilai SPM KPPN Tipe I Transaksi A lebih besar dari Rp1 Triliun Transaksi B antara Rp500 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun Transaksi C antara Rp1 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar Tipe II Transaksi D lebih besar dari Rp1 Miliar Transaksi E antara Rp750 Juta sampai dengan Rp1 Miliar Transaksi F antara Rp500 Juta sampai dengan Rp750 Juta Tipe III Transaksi G lebih besar dari Rp500 Juta Transaksi H antara Rp350 Juta sampai dengan Rp500 Juta Transaksi I antara Rp200 Juta sampai dengan Rp350 Juta

20 Langkah 2 : Penjadwalan transaksi besar
Nilai SPM Penyampaian Periode Pemutakhiran Transaksi A lebih besar dari Rp1 Triliun 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM Transaksi B antara Rp 500 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM Transaksi C antara Rp1 Miliar sampai dengan Rp.500 Miliar - Transaksi D lebih besar dari Rp1 Miliar Transaksi E antara Rp750 Juta sampai dengan Rp1 Miliar Transaksi F antara Rp500 Juta sampai dengan Rp750 Juta Transaksi G lebih besar dari Rp500 Juta Transaksi H antara Rp350 Juta sampai dengan Rp500 Juta Transaksi I antara Rp200 Juta sampai dengan Rp350 Juta

21 Langkah 3 : Pembuatan Kalender Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Dalam Satu Tahun Anggaran

22 Langkah 4 : Kalender Kegiatan Dan Rencana Penarikan Dana
JADWAL PENARIKAN DANA (jutaan) Jumlah TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des  Pengadaan ATK (tiap dua bulan)  400 400   2.000  Pembangunan kantor (selama 11 bulan)  2400  3000  600  12.000  Diklat 1000  1.000  Workshop Renkas   800 800  600  5.000  Perjalanan dinas 1000 2000 3.000

23 Langkah 5 : Pembuatan RPD Harian
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT Tgl penarikan Kegiatan Jenis belanja Jml dana Pengadaan ATK 52 Rp400 Pembangunan Kantor termin I 53 Rp2.400 Workshop Renkas Rp800

24 Langkah 6 : Update RPD Harian
Penerima Hak 5 Hari Kerja TAGIHAN SPP SPM KPPN/SP2D 2 hr utk UP/TUP 5 hr utk GUP, LS peg. & non Pegawai 4 hr utk GUP 3 hr utk GU Nihil 5 hr utk LS 2 hari kerja No Nama Kegiatan Perkiraan Jadwal Keterangan Tgl Kegiatan Tgl BAST Tgl SPTB Tgl SPP Tgl SPM

25 Langkah 7 : Evaluasi No Kegiatan Jadwal Anggaran Keterangan Rencana
Realisasi (dalam jutaan rupiah) No Kegiatan Jadwal Anggaran Keterangan Rencana Realisasi 1 Pengadaan ATK Februari Januari 400 300 Kebutuhan ATK yang mendesak, dana menyesuaikan dengan kebutuhan  2  Pembangunan Kantor Februari  Maret  2400 2000  Proses lelang memerlukan lelang ulang, dan uang muka nilainya turun  3 Workshop renkas  800  4 Pengadaan ATK  Belum ada   Maret - 100  Pengalihan dari rencana pengadaan bulan Februari yg semula Rp 400 menjadi Rp 300 pd bulan Januari.

26 7. Perencanaan Kas G-2 Pada Satker BA BUN
Pada prinsipnya, pembuatan RPD Harian oleh satker BA BUN adalah sama dengan pembuatan RPD Harian oleh satker non BA BUN. RPD Harian satker BA BUN segera disampaikan kepada KPPN dan tembusannya disampaikan kepada Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam waktu yang bersamaan. Kegiatan pembuatan RPD Harian bagi satker BA BUN dititik beratkan kepada unit-unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan maupun satker non Kementerian Keuangan yang diserahi tugas mengelola dana BA BUN seperti Kementerian Pertanian untuk subsidi pupuk dan benih serta Kementerian Sosial untuk subsidi pangan

27 8. Alur Penyampaian Laporan RPD Harian
DJPBSatker Satker BUN Satker K/L Penyampaian/ update ke KPPN RPD dan PPD oleh Bagian Anggaran BUN DIPA/POK Identifikasi Kegiatan Bulanan Identifikasi Kegiatan Harian Identifikasi Transaksi A/B/C/D/E/F/G/H/I Konsolidasi oleh KPPN Konsolidasi oleh Dit.PKN RPD harian dan BulananPPDRenkas Pemerintah Pusat

28 9. Perkiraan Pendapatan Perkiraan pendapatan adalah rencana penyetoran pendapatan yang dibuat oleh KPA untuk periode tertentu Jenis Pendapatan yang harus dibuat perkiraan penyetorannya adalah PNBP

29 10. Penyampaian Perkiraan Pendapatan
Perkiraan Pendapatan Mingguan merupakan perkiraan dalam 1 (satu) bulan yang dibuat dalam 4 (empat) periode/minggu, yaitu : tanggal 1 sampai dengan 7 untuk minggu pertama, tanggal 8 sampai dengan 15 untuk minggu kedua, tanggal 16 sampai dengan 23 untuk minggu ketiga, tanggal 24 sampai dengan akhir bulan untuk minggu keempat. KPA menyampaikan Perkiraan Pendapatan Mingguan tingkat Satker kepada Kepala KPPN. Perkiraan Pendapatan Mingguan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum bulan perkiraan. Sedangkan pemutakhiran disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyetoran pendapatan.

30 11. Contoh Penyusunan Perkiraan Pendapatan
Satker Kantor Kementerian Agama Kota L, memperkirakan bahwa pada bulan April 2014, terdapat penerimaan nikah rujuk sebesar Rp Adapun rinciannya per periode adalah : Tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 sebesar Rp Tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar Rp Tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 sebesar Rp Tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 sebesar Rp Maka satker tersebut menyampaikan Perkiraan Pendapatan Mingguan paling lambat tanggal 26 Maret 2014.

31 12. Contoh Penyusunan Perkiraan Pendapatan
Pada tanggal 11 April Kantor Kementerian Agama Kota L mendapatkan informasi dari KUA kecamatan M, bahwa KUA Kecamatan M akan melakukan penyetoran PNBP nikah rujuk pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp sehingga rencana penyetoran selama tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 April 2013 sebagai berikut : Tanggal 8 9 10 11 12 13 14 15 Total Jumlah Pendapatan 9.000 7.500 - 10.500 Hari Libur 3.000 37.500 Maka Satker Kantor Kementerian Agama Kota L menyampaikan pemutakhiran ke KPPN paling lambat tanggal 14 April 2013.

32 13. Aplikasi Pendukung Kebijakan Renkas G2
Aplikasi Perencanaan Kas Satker (APS) Aplikasi Perencanaan Kas KPPN (APK) Aplikasi Monitoring Perencanaan Kas Kanwil dan Dit. PKN (SATU)

33 Aplikasi Perencanaan Kas Satker (APS)

34 Menu dan Fitur APS 1 2 3 4

35 Menu dan Fitur APS Kode Kewenangan
Kode kewenangan secara default akan terpilih sesuai data pagu yang di Aplikasi SPM. Kode kewenangan merupakan salah satu kode kunci perencanaan disamping Kode Satker dan Nomor Karwas. Tabel Perencanaan Tabel Perencanaan merupakan tabel yang berisi data perencanaan yang sudah diinput oleh user. Tanggal Pencairan merupakan tanggal perencanaan kebutuhan dana Satker akan dicairkan. Jumlah Perkiraan adalah Jumlah perencanaan kebutuhan dana yang akan dicairkan oleh Satker. Jumlah perkiraan dana yang direncanakan akan dicairkan merupakan jumlah bruto yang besarnya harus memenuhi kriteria perencanaan kas seperti yang sudah dijelaskan pada PENDAHULUAN di atas dengan jumlah minimum Rp 500 juta untuk transaksi C. Jenis Transaksi merupakan kriteria transaksi yang ditentukan berdasarkan besarnya jumlah perkiraan dana. Status adalah keterangan terkait data perencanaan direkam atau diubah. Status ‘1’ menunjukkan bahwa data perencanaan yang direkam pertama kali sedangkan Status ‘2’, ‘3’, ‘4’ dan seterusnya merupakan keterangan berapa kali data perencanaan diubah/di-update. Tanggal Awal dan Jumlah Awal merupakan Tanggal dan Jumlah perencanaan sebelum dilakukan perubahan/update. Last Modified merupakan informasi waktu terakhir dilakukan perekaman/perubahan terhadap data perencanaan.

36 Rincian Perencanaan Rincian perencanaan digunakan untuk melakukan rekam / ubah / hapus data perencanaan Satker dengan isian yang sama pada penjelasan Tabel Perencanaan ditambah isian keterangan yang bersifat opsional. Input dan Output Perencanaan Input merupakan kumpulan tombol untuk merekam / mengubah / menghapus data perencanaan, sedangkan ouput merupakan kumpulan tombol untuk menghasilkan suatu laporan dan ADK kiriman terkait perencanaan kas.

37 Aplikasi Perencanaan Kas KPPN (APK)

38 SATU

39 14. Komunikasi dan Koordinasi
Komunikasi intensif diperlukan untuk mendukung akurasi renkas satker. Perlu petugas yang secara khusus dapat dihubungi dan bertanggung jawab terhadap proses perencanaan kas baik di satker maupun di KPPN dan Dit. PKN. Hubungan/komunikasi tersebut terkait dengan teknis penyusunan renkas (data renkas) dan bimbingan serta konsultasi. Petugas di KPPN dan Dit. PKN merangkap menjadi helpdesk perencanaan kas. Hubungan jalur Komunikasi dalam perencanaan kas : Hubungan satker dengan KPPN Hubungan KPPN dengan Dit. PKN Hubungan satker dengan Dit. PKN

40 15. Reward and Punishment …..?
Satker harus menyampaikan sesuai jadwal, jika tidak sesuai harus mengulang dari awal. Satker harus menyampaikan SPM sesuai “waktu dan nilai” dalam perencanaan yang dibuat, jika tidak sesuai maka penerbitan SP2D-nya di tunda satu minggu (5 hari kerja) kedepan. Satker dengan akurasi perencanaan kas tinggi, diberi fasilitas kemudahan berupa bebas antrian/sejenisnya. Pemberian surat penghargaan untuk satker dengan akurasi tinggi.

41 16. Penyampaian Data Penyampaian perkiraan harus mudah (tidak merepotkan) Harus ada konfirmasi /bukti dari KPPN bahwa perkiraan penarikan dana sudah diterima Petugas KPPN dapat memastikan kebenaran data dari petugas satker Penyampaian sedapat mungkin secara elektronik; ADK – dibawa langsung Short Message Service (SMS Gateway)

42 17. Apa yang dilakukan KPPN?
Menunjuk pegawai untuk menjadi petugas. Mengidentifikasi satker yg berpotensi memiliki SPM besar. Melakukan pembinaan dan komunikasi secara intensif dengan satker besar. Menyediakan sms center Menyampaikan data tepat waktu Komunikasi dengan tim di Dit. PKN terkait kebijakan perencanaan kas.

43 18. Identifikasi satker? Berdasarkan jumlah pagu satker
Berdasarkan jenis kegiatan/program (satker dgn program subsidi, bantuan sosial, dsb). Data historis (data SPM tahun-tahun sebelumnya). Analisa lainnya.

44 Contoh identifikasi berdasarkan Jumlah Pagu (KPPN Jakarta II)
No Kode satker Nama satker Nilai Pagu 1 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK 579,527,244,000 2 427922 SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 581,469,444,000 3 447812 PENGEMBANGAN PERUMAHAN FORMAL 639,500,000,000 4 957337 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 770,128,985,000 5 412534 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 813,555,079,000 6 961671 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 876,500,000,000 7 985120 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 897,631,980,000 8 984102 BLU BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BPJT 900,000,000,000 9 410640 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 968,620,403,000 10 452491 PENGELOLAAN KAWASAN 991,844,507,000 11 622297 KANTOR KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1,069,855,572,000 12 412590 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI 1,170,261,840,000 13 983783 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 1,173,640,133,000 14 452527 PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA 1,320,741,816,000 15 119091 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1,714,010,130,000 16 440310 DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL 1,867,336,956,000 17 452511 PENYEDIAAN PERUMAHAN 1,873,913,677,000 18 984155 PERUSAHAAN UMUM BULOG 2,000,000,000,000 19 412559 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA 2,323,931,837,000 20 409294 SEKRETARIAT JENDERAL 5,767,612,910,000 21 984149 DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 13,958,483,797,000 22 979785 PERUM BULOG KANTOR PUSAT JAKARTA 19,378,635,436,000 23 987361 69,392,784,848,000 24 999202 TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 70,423,877,528,000 25 999204 TRANSFER DANA PERIMBANGAN (DBH) 90,226,913,190,972 26 979321 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 202,353,245,300,000 27 999201 TRANSFER DANA PERIMBANGAN 299,930,386,203,000 28 90,226,913,190,972.00 29 202,353,245,300,000.00 30 299,930,386,203,000.00

45 TERIMA KASIH