Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bureaucracy Reform Ministry of Finance 3 December 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bureaucracy Reform Ministry of Finance 3 December 2008."— Transcript presentasi:

1 Bureaucracy Reform Ministry of Finance 3 December 2008

2 Latar Belakang Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Peningkatan Pelayanan Publik Reformasi Keuangan Negara •UU No. 17 Th Tentang Keuangan Negara •UU No. 1 Th Tentang Perbendaharaan Negara •UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara VISI DAN MISI DEPARTEMEN KEUANGAN

3 Pilar Reformasi Birokrasi Penataan OrganisasiPenyempurnaan Proses Bisnis Peningkatan Disiplin & Manajemen SDM Reformasi Keuangan Negara Indikator Kinerja Utama Remunerasi Pelayanan Publik Peningkatan Kinerja Good Governance

4 Penataan Organisasi Kantor Modern DJP, KPU DJBC, KPPN Percontohan Modernisasi • DJAPK menjadi DJA dan DJPK • DJPB dan DJPLN menjadi DJPB, DJPU dan DJKN • DJAPK menjadi DJA dan DJPK • DJPB dan DJPLN menjadi DJPB, DJPU dan DJKN Pemisahan Fungsi • Bapepam dan DJLK menjadi Bapepam-LK • Dir. Pengelolaan Dana Investasi dan Dir Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Dir. Sistem Manajemen Investasi • Bapepam dan DJLK menjadi Bapepam-LK • Dir. Pengelolaan Dana Investasi dan Dir Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Dir. Sistem Manajemen Investasi Penggabungan Fungsi • Pembentukan Direktorat KITSDA DJP • Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi ItJen • DJPU, DJKN, BKF, dan Biro SDM • Pembentukan Direktorat KITSDA DJP • Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi ItJen • DJPU, DJKN, BKF, dan Biro SDM Penajaman Fungsi Lampiran

5 Penataan Organisasi Pembentukan Kantor Pajak Modern •31 Kanwil Modern, 3 LTO, 28 MTO, 299 STO dan 207 KP2KP Pembentukan/Berfungsinya Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea & Cukai •KPU Tanjung Priok dan KPU Batam, serta pembentukan 7 KPPBC Madya Pembentukan/Berfungsinya KPPN Percontohan •32 kantor pada 30 propinsi (Jakarta terdapat 3 kantor)

6 Penyempurnaan Proses Bisnis Analisis dan Evaluasi Jabatan Penyusunan Standard Operating Procedure Analisis Beban Kerja

7 Penyempurnaan Proses Bisnis Lampiran

8 Peningkatan Manajemen SDM

9 Pelaksanaan Assessment Center (AC) PMK: 47/PMK.01/2008 Tentang Assessment Center Depkeu KMK: 323/KMK.01/2008 Tentang Associate Assessor Kep Sekjen 55/SJ/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Assessment Center Depkeu Untuk memperoleh informasi profil kompetensi setiap Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dalam rangka Perencanaan Karir, Mutasi Jabatan, dan Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi. Kamus Kompetensi Standar Kompetensi Jabatan Metode & Alat Ukur Profil Kompetensi Lampiran

10 Diklat Berbasis Kompetensi Telah dilaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi untuk 183 pejabat eselon II Pelatihan 2,5 hari Workshop selama 1 hari Untuk meningkatkan level kompetensi pejabat agar sesuai dengan tuntutan jabatan (Sebagai tindak lanjut hasil AC)

11 Pengintegrasian SIMPEG TM Pembangunan sistem informasi manajeman kepegawaian (SIMPEG TM ) Pendataan ulang kepada seluruh PNS Departemen Keuangan User Acceptance Test di Jakarta Connection Test di Surabaya, Batam, & Tanjung Balai Karimun

12 Penyempurnaan Pola Mutasi Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan Unsur prestasi kerja Jangka waktu menduduki jabatan dan lokasi unit kerja Peringkat Jabatan Hukuman disiplin PNS Persyaratan khusus dari unit esolon I Penyusunan Pedoman Pola Mutasi PMK 75/PMK.01/2008 Pengisian jabatan secara terbuka (open bidding) Menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dalam memperoleh kandidat yang kompeten dan memberi kesempatan kepada para Pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural tertentu Merupakan proses pengisian jabatan struktural tertentu melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap PNS Depkeu Open Bidding merupakan alternatif dalam pengisian jabatan di Depkeu dengan penekanan pada inisiatif individu pelamar

13 Peningkatan Disiplin PNS Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS KMK Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 Tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Dengan Pemberian TKPKN Pegawai Depkeu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE- 99/SJ/2000 Tentang Penegakkan Disiplin Kerj a Dalam Hubungan Dengan Pemberian TKPKN. PMK Nomor 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 71/PMK.01/2007 tentang Kewajiban setiap unit Eselon I Depkeu menyusun kode etik PNS yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit PMK No. 72/PMK.01/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Majelis Kode Etik di lingkungan Depkeu KMK Nomor 293/KMK.01/2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di lingkungan DepkeuUntuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik PNS di lingkungan Depkeu Ditetapkan 12 kode etik unit eselon I Departemen Keuangan Pembentukan : • Inspektorat Bidang Investigasi, Itjen • Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur-DJP • Unit Kepatuhan Internal-DJBC • Biro Kepatuhan Internal, Bapepam-LK • Bagian Penegakan Disiplin, Setjen Pembentukan : • Inspektorat Bidang Investigasi, Itjen • Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur-DJP • Unit Kepatuhan Internal-DJBC • Biro Kepatuhan Internal, Bapepam-LK • Bagian Penegakan Disiplin, Setjen Januari - Desember 2008 telah dijatuhkan hukuman disiplin kepada 510 CPNS dan PNS Depkeu Penggunaan Presensi Elektronik Lampiran

14 Manajemen Berbasis Kinerja Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Bertaraf Internasional dan Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen Bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil dan Makmur, dan Berperadaban Tinggi Tema Pendapatan NegaraTema Belanja NegaraTema Pembiayaan NegaraTema Kekayaan NegaraTema Pasar Modal & LK Lampiran

15 Perspektif BSC Depkeu •Manfaat yang harus dihasilkan sesuai harapan stakeholder Strategic Outcomes •Menetapkan dan mengelola proses internal yang mendukung pencapaian strategic outcomes Strategic Drivers •Mengelola intangible assets sebagai faktor pendukung kelancaran proses rantai nilai pemenuhan harapan stakeholder Learning and Growth

16 16

17 Penataan Organisasi BACK •Mengandung unsur one stop services, check and balances, tetap mengindahkan independensi, built control, dan didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi Modernisasi •Memisahkan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Pemisahan Fungsi •Menggabungkan fungsi-fungsi yang sejenis dan koheren Penggabungan Fungsi •Lebih mempertegas wewenang dan tanggung jawab diantaranya disebabkan oleh adanya undang-undang baru Penajaman Fungsi

18 Unsur Pemeringkatan Jabatan BACK

19 Kamus Kompetensi Thinking •Visioning, Innovation, In-Depth Problem Solving and Analysis, Decisive Judgement, Championing Change, Adapting to Change, Courage of Convictions, Business Acumen Working •Planning and Organizing, Driving For Results, Delivering Results, Quality Focus, Continuous Improvement, Policies, Processes and Procedures, Safety, Stakeholder Focus, Stakeholder Service, Integrity, Resilience, Continuous Learning Relating •Team Work and Collaboration, Influencing and Persuading, Managing Others, Team Leadership, Coaching and Developing Other, Motivating Others, Organizational Savvy, Relationship Management, Negotiation, Conflict Management, Interpersonal Communication, Written Communication, Presentation Skill, Meeting Leadership, Meeting Contribution NEXT

20 Contoh Kamus Kompetensi •Mengidentifikasi sasaran jangka panjang dan memprakarsai implementasi dari berbagai gagasan atau alternatif yang terbaik. •Orang-orang yang kompeten, menghasilkan solusi yang kreatif dan strategis yang dapat berhasil diimplementasikan. Mereka berpikir dengan cara-cara yang inovatif dan mendukung pemikiran yang serupa dalam diri orang lain. Mereka ”menantang” dan mendorong organisasi untuk terus meningkatkan diri dan bertumbuh. VISIONING (PENETAPAN VISI) NEXT

21 Contoh Kamus Kompetensi Tingkat Kemahiran Indikator Perilaku LevelDeskripsi 1Berpikir terbuka  Terbuka terhadap ide-ide baru.  Berpikir dengan cara-cara yang inovatif, kreatif serta berpikir jangka panjang.  Cermat dan terampil untuk melihat peluang di masa yang akan datang. 2Berpikir strategis sesuai visi  Memanfaatkan visi sebagai acuan dalam menetapkan langkah-langkah strategis.  Menekankan solusi yang mendukung tujuan strategis. 3Merumuskan visi  Mendukung dan memprakarsai inisiatif strategis orang lain.  Merumuskan rencana strategi jangka panjang untuk organisasi dan/atau departemen. 4 Menciptakan dan mengimplementasikan gagasan sesuai visinya  Menciptakan dan memprakarsai gagasan-gagasan baru sampai berhasil diimplementasikan.  ”Menantang” dan mendorong organisasi untuk meningkatkan diri dan bertumbuh secara konstan. BACK

22 Contoh Standar Kompetensi Jabatan BACK

23 Contoh Profil Kompetensi NEXT

24 Contoh Job Person Match BACK

25 Keterangan 1.Kolom 3-4 : Pemberhentian 2.Kolom 5-8: Hukuman disiplin berat 3.Kolom 9-11: Hukuman disiplin sedang 4.Kolom 12-14: Hukuman disiplin ringan 5.Kolom 16-17: Pemberhentian bagi CPNS 6.Kolom 19-20: Surat Peringatan *Hukuman sanksi kode etik = 2 Orang dari DJP Keterangan 1.Kolom 3-4 : Pemberhentian 2.Kolom 5-8: Hukuman disiplin berat 3.Kolom 9-11: Hukuman disiplin sedang 4.Kolom 12-14: Hukuman disiplin ringan 5.Kolom 16-17: Pemberhentian bagi CPNS 6.Kolom 19-20: Surat Peringatan *Hukuman sanksi kode etik = 2 Orang dari DJP Data Per Januari-Desember 2008 BACK

26 26 Stakeholders: •Wajib Pajak •Importir/Eksportir •Masyarakat •Dunia Usaha •DPR •Pemerintah/Dept teknis Pelayanan dan PengadministrasianPerumusan Kebijakan STRATEGY MAP TEMA PENDAPATAN NEGARA SS.PEND.4 Menetapkan pendapatan negara berdasarkan kajian handal dan administrasi yang teliti SS.PEND.19 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam pengelolaan pendapatan negara SS.PEND.16 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam pengelolaan pendapatan negara SS.PEND.2 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal SS.PEND.7 Meningkatkan pelayanan yang pasti, efisien dan efektif melalui modernisasi sistem dan prosedur SS.PEND.8 Meningkatan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES STRATEGIC DRIVERS PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT SS.PEND.1 Tingkat Pendapatan yang Optimal SS.PEND.3 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi VALUE CHAIN •Perumusan Kebijakan •Pelayanan •Pengawasan •Penegakan Hukum SS.PEND.6 Meningkatkan akurasi proyeksi Pendapatan Negara berdasarkan kajian yang handal Pengawasan & Penegakan Hukum SS.PEND.13 Mengoptimalkan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak SS.PEND.14 Meningkatkan kepatuhan SS.PEND.15 Mengefektifkan kegiatan pemeriksaan, penagihan, penyelidikan, dan penyidikan SS.PEND.10 Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara dan pelaksanaan lelang SS.PEND.9 Melaksanakan pengelolaan PNBP yang efektif dan tepat waktu SS.PEND.17 Membangun organisasi yang modern yang mensinergikan antara perumusan kebijakan, pelayanan dan pengawasan dengan prinsip check and balanceSDMOrganisasiInformasi SS.PEND.12 Mengupayakan dan mengelola hibah secara akuntabel SS.PEND.5 Memantau indikator ekonomi yang mempengaruhi pendapatan negara SS.PEND.11 Mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kas negara TUJUAN STRATEGIS MENINGKATKAN DAN MENGAMANKAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEADILAN MASYARAKAT SS.PEND. 18 Mewujudkan good governance dalam pengelolaan pendapatan negara bagi Stakeholders NEXT

27 SS.PEND.1 (Tingkat Pendapatan Yang Optimal) Contoh KPI Tema Pendapatan Negara BACK

28 28 Pelaksanaan, Monev, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perencanaan dan alokasiPerumusan Kebijakan STRATEGY MAP TEMA BELANJA NEGARA SS.BEL.9 Menetapkan alokasi belanja mengikat berdasarkan kinerja K/L dan menelaah RKAKL berpedoman pada kebijakan penyusunan anggaran SS.BEL.17 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara SS.BEL.14 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara SS.BEL.1 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil SS.BEL.6 Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja negara dengan Stakeholders MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES STRATEGIC DRIVERS PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT Stakeholders: •Masyarakat •DPR/DPD/DPRD •K/L •Bappenas •BI •Depdagri •BPS •Pemda SS.BEL.2 Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara VALUE CHAIN •Perumusan Kebijakan •Perencanaan dan alokasi •Pelaksanaan •Monitoring dan Evaluasi •Pelaporan dan pertanggungjawab an SS.BEL.15 Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan negaraSDMOrganisasiInformasi SS.BEL.11 Meningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas dan pelayanan penyaluran dana SS.BEL.7 Menetapkan alokasi subsidi dan belanja lain- lain agar tepat sasaran dan efisien SS.BEL.13 Mendorong terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaba n pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu SS.BEL.16 Mewujudkan good governance di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara bagi Stakeholders SS.BEL.5 Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SS.BEL.3 Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi belanja negara serta penyusunan kegiatan dan biaya K/L SS.BEL.4 Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi dana transfer ke daerah SS.BEL.8 Menetapkan alokasi dana transfer ke daerah berdasarkan rumusan norma dan standard SS.BEL.12 Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran SS.BEL.10 Meningkatan kecepatan dan akurasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran TUJUAN STRATEGIS MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN BELANJA NEGARA UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TUGAS KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA NEXT

29 SS.BEL.1 (Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil) Contoh KPI Tema Belanja Negara BACK

30 30 Perencanaan dan Pengembangan Instrumen Perumusan Kebijakan STRATEGY MAP TEMA PEMBIAYAAN APBN SS.PEMB.15 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam penatausahaan utang SS.PEMB.12 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang pengelolaan pembiayaan SS.PEMB.1 Stok utang yang aman bagi kesinambungan FISKAL SS.PEMB.6 Merencanakan dan mengembangkan instrumen surat berharga negara sebagai instrumen investasi, moneter, dan pengelolaan kas MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES STRATEGIC DRIVERS PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT Stakeholders: •Masyarakat •DPR/DPRD •Pemerintah Pusat/Pemda •Kementrian/Lemba ga •LK Bank dan NB (DN&LN) •BI •SROs & Capital Market Regulators •Rating Agencies •Investors, donor & creditors SS.PEMB.2 Pembiayaan yang efisien dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan rIsiko VALUE CHAIN •Perumusan Kebijakan •Perencanaan dan Pengembangan produk •Pengelolaan Portofolio utang •Pengembangan Pasar SBN Pengelolaan Portofolio Utang SS.PEMB.7 Mengoptimalkan struktur portofolio utang SS.PEMB.13 Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan value chain pengelolaan pembiayaanSDMOrganisasiInformasi SS.PEMB.9 Melaksanakan Pembayaran pokok, bunga dan biaya utang yang tepat waktu dan tepat jumlah SS.PEMB.5 Merencanakan dan Mengembangkan alternatif instrumen pembiayaan fiskal SS.PEMB.10 Menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid SS.PEMB.11 Membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders dalam dan luar negeri Pengembangan Pasar SBN SS.PEMB.4 Melakukan kajian dan merumuskan strategi pengelolaan utang dengan memperhatikan debt sustainability dan contingent liability exposure SS.PEMB.8 Mengoptimalkan Penyerapan Pinjaman LN SS.PEMB.3 Melakukan kajian dan merumuskan besaran kebutuhan pembiayaan dengan memperhatikan berbagai skenario ekonomi makro dan pasar, potensi risiko fiskal TUJUAN STRATEGIS MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN YANG EFISIEN DENGAN RISIKO YANG TERKENDALI DALAM RANGKA MENCAPAI KESINAMBUNGAN FISKAL SS.PEMB.14 Mewujudkan good governance di bidang pengelolaan pembiayaan negara NEXT

31 SS.PEMB.1 (Stok utang yang aman bagi kesinambungan FISKAL) Contoh KPI Tema Pembiayaan APBN BACK

32 STRATEGY MAP TEMA KEKAYAAN NEGARA SS.KN.2 Merumuskan kebijakan yang berkualitas SS.KN.14 Membangun sistem informasi pengelolaan kekayaan negara yang handal dan terintegrasi SS.KN.11 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang pengelolaan kekayaan negara SS.KN.1 Terinventarisasi dan termanfaatkannya kekayaan negara secara optimal MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDE R: STRATEGIC OUTCOMES STRATEGIC DRIVERS PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT Stakeholders: •Masyarakat •DPR/DPRD •Pemerintah/ Pemda •Kementerian / Lembaga •BUMN/D SS.KN.12 Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang handal dan selaras dengan value chain pengelolaan kekayaan negaraSDMOrganisasiInformasi SS.KN.5 Melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara berkesinambungan SS.KN.4 Mengkoordinasi perencanaan pengadaan aset oleh K/L untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran SS.KN.3 Mengoptimalkan penggunaan & pemanfaatan aset SS.KN.9 Mengamankan dan memelihara aset dengan meningkatkan kepastian hukum SS.KN.8 Memastikan penghapusan dan pemindahtanganan aset berdasarkan prinsip transparan dan optimal SS.KN.6 Melakukan pembinaan, pengawasaan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan Pengelolaan VALUE CHAIN •Perumusan kebijakan •Perencanaan kebutuhan & penganggaran •Inventarisasi •Pengadaan •Penggunaan •Pengamanan & pemeliharaan •Penilaian •Penghapusan •Pemindahtangan an •Penatausahaan •Pengawasan/ pengendalian •Optimalisasi KN dipisahkan Perumusan Kebijakan TUJUAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL SESUAI DENGAN ASAS FUNGSIONAL, KEPASTIAN HUKUM, TRANSPARANSI, EFISIENSI, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN KEPASTIAN NILAI SS.KN.13 Mewujudkan good governance di bidang pengelolaan kekayaan negara SS.KN.7 Mengoptimalkan kekayaan negara lainnya SS.KN.10 Mengoptimalk an kekayaan negara yang dipisahkan Pengelolaan NEXT

33 SS.KN.1 (Terinventarisasi dan termanfaatkannya kekayaan negara secara optimal) Contoh KPI Tema Kekayaan Negara BACK

34 34 Pembinaan dan Pengembangan PasarPerumusan Kebijakan STRATEGY MAP TEMA PASAR MODAL DAN LKNB SS.PML.16 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam pengawasan pasar modal dan LKNB SS.PML.13 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang pengawasan pasar modal dan LKNB SS.PML.1 Terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES STRATEGIC DRIVERS PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT Stakeholders BAPEPAM: •Investor •Emiten •Perusahaan Efek •Profesi dan lembaga penunjang pasar modal Stakeholders LKNB: •LKNB a.l : Asuransi, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, Persh Modal Ventura •Profesi di bidang LKNB VALUE CHAIN •Perumusan Kebijakan •Pembinaan •Pengemban gan Pasar •Penegakan Hukum Penegakan Hukum SDMOrganisasiInformasi SS.PML.7 Meningkatkan diversifikasi instrumen investasi pasar modal dan jasa keuangan non bank SS.PML.2 Terwujudnya LKNB yang memenuhi standard prudential dan menyediakan jasa keuangan yang efisien dan melindungi kepentingan nasabah. SS.PML.4 Mengharmonisasi kan regulasi pasar modal dan LKNB dengan standar internasional SS.PML.8 Meningkatkan standar kualifikasi pelaku pasar modal dan LKNB SS.PML.11 Meningkatkan kemampuan penyelesaian perilaku pasar yang menyimpang SS.PML.12 Meningkatkan kepatuhan pelaku pasar modal dan LKNB terkait perlindungan investor dan nasabah SS.PML.10 Meningkatkan efisiensi dan kredibilitas sistem perdagangan SS.PML.9 Meningkatkan edukasi masyarakat tentang pasar modal dan jasa keuangan non bank SS.PML.14 Mengembangkan struktur organissi berdasarkan fungsi dan SOP yang efisien serta sarana prasarana yang memadai di bidang pengawasan pasar modal & LKNB SS. PML 5 Mengharmonisasikan regulasi dan mengoptimalkan liberalisasi bidang pasar modal dan jasa keuangan non bank terkait dengan kerjasama regional dan internasional SS.PML.6 Memberikan pelayanan terbaik sesuai SOP SS.PML.3 Merumuskan regulasi pasar modal dan LKNB yang lebih menjamin kepastian hukum SS.PML.15 Mewujudkan good governance di bidang pengawasan pasar modal & LKNB TUJUAN STRATEGIS MEMBANGUN OTORITAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN YANG AMANAH DAN PROFESIONAL, YANG MAMPU MEWUJUDKAN INDUSTRI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN NASIONAL YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING GLOBAL NEXT

35 SS. PML. 1 Terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat Contoh KPI Tema Pasar Modal dan LKNB BACK


Download ppt "Bureaucracy Reform Ministry of Finance 3 December 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google