Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. 2 TATA URUTAN PERUNDANGAN UUD TAP MPR PERATURAN KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN KEPALA DAERAH UU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. 2 TATA URUTAN PERUNDANGAN UUD TAP MPR PERATURAN KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN KEPALA DAERAH UU."— Transcript presentasi:

1 1 REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2 2 TATA URUTAN PERUNDANGAN UUD TAP MPR PERATURAN KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN KEPALA DAERAH UU PERPU PP

3 KEPMENDAGRI 29/02 UU 17/03 UU 1/2004 UU 15/2004 Permendagri 13/06 PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UU 25/04 UU 32/04 UU 33/04 OTDA UU 22/99 UU 25/99 PP 105/00 PP 108/00 Reformasi Adm&Keuangan IReformasi Adm & Keuangan II PP 24/05 PP 58/05

4 4 PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR KEUANGAN PEMDA  UNDANG-UNDANG 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA  UNDANG-UNDANG 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA  UNDANG-UNDANG 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAANDAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA  UNDANG-UNDANG 25 THN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  UNDANG-UNDANG 32 & 33 THN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH  PERATURAN PEMERINTAH NO 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 THN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  PERATURAN PEMERINTAH NO 8 THN 2006 TTG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

5 5 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

6 6 ISI UU 17/2003  Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara  Penyusunan & Penetapan APBN & APBD  Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asuing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, & Badan Pengelola Dana Masyarakat  Pelaksanaan APBN & APBD  Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

7 7 Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara  Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

8 8 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah  CEO: Kepala Daerah  CFO: BUD  COO: SKPD

9 9 Penyusunan & Penetapan APBD  Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran Pemerintah  Penegasan Peran DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaran  Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran  Penyempurnaan klasifikasi anggaran  Penyatuan Anggaran  Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam Penyusunan Anggaran

10 10 Hubungan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke daerah  Pemerintah dapat memberikan/menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/D

11 11 PELAKSANAAN APBD  Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan perkada penjabaran APBD, DPASKPD, cash budget, standar harga, ASB

12 12 PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  Pertanggungjawaban APBN/D disampaikan berupa laporan keuangan yang paling tidak terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK sesuai standar akuntansi pe,erintahan. Disampaikan kepada DPR/D selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun anggaran ybs berakhir

13 13 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA

14 14 ISI UU 1/2004  Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Perbendaharaan Negara  Pejabat Perbendaharaan Negara  Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan  Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Penyelesaian Kerugian Negara  Pengelolaan Keuangan BLU

15 15 Pengertian, Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara  Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD  Ruang Lingkup: kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan utang/piutang negara, investasi & barang milik negara/daerahg, pengelolaanmn BLU

16 16 PEJABAT PERBENDAHAARAAN NEGARA  Pusat: Menteri Keuangan  Daerah: PPKD

17 17 Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat  Kewenangan PPKD untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara/daerah pada bank sentral, optimalisasi dana pemerintah  Untuk transparansi dan akuntabilitas piutang daerah diatur kewenangan penyelesaian piutang daerah

18 18  Untuk melaksanakan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang daerah  Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik daerah diatur tentang pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik daerah

19 19 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran  Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi  Laporan Keuangan pemerintah disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas disertasi Catatan atas Laporan Keuangan

20 20  Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah

21 21  Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir  Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelumj disampaikan kepada DPR  Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisisi perbandingan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah

22 22 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah.  Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK  Pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah  Mereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

23 23 Pengelolaan BLU  BLU bertugas untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsa  Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan  RKA & LAPKEU BLU disusun & disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dengan RKA & LAPKEU kementerian negara/lembaga/pemda  Pembinaan Keuangan BLU oleh Menkeu

24 24 UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN & TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

25 25 ISI UU 15/2004  Pengertian pemeriksaan & pemeriksa  Lingkup pemeriksaan  Standar Pemeriksaan  Kebebasan & Kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan  Akses pemeriksa terhadap informasi  Kewenangan untuk mengevaluasi Pengendalian Intern  Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut  Pengenaan ganti kerugian negara  Sanksi Pidana

26 26 Pengertian Pemeriksaan & Pemeriksa  Pemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara  Pemeriksa: orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

27 27 LINGKUP PEMERIKSAAN  Pemeriksaan Keuangan  Pemeriksaan Kinerja  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

28 28 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  Perencanaan  Pelaksanaan  Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut

29 29 Hasil Pemeriksaan & Tindak Lanjut  Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini  Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan  LHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan

30 30  BPK menerbitkan surat keputusan penetapoan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara  Bendahara dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK Pengenaan ganti kerugian negara

31 31 UNDANG UNDANG 32 & 33 TAHUN 2005 TENTANG OTONOMI DAERAH

32 32 UNDANG-UNDANG 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus  Pembagian Urusan Pemerintahan  Pemerintahan Daerah  Perangkat Daerah  Keuangan Daerah  PerDa dan PerKaDa  Kepegawaian Daerah  Pembinaan & Pengawasan  Desa

33 33 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  Sumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

34 34 UU 17/03; PP 58/05; PERMENDAGRI 13/06  APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.  APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.  Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.  Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja

35 35 PP 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah pasal 39 menyatakan bahwa:  Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.  Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

36 36 Standar pelayanan minimal  Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yg digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yg berkualitas.  SPM digunakan sebagai bahan masukan dlm penyusunan RKP dan penyusunan Anggaran.  SPM bermanfaat untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.

37 37 Contoh praktek SPM Dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKT dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik. Namun secara operasional belum dapat diterjemahkan ke dalam penyusunan anggaran

38 38 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT adalah keterangan, gejala, pertanda yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang dapat tercapai atau keberhasilan dalam penyelesaian action plan menuju standar pelayanan minimal yang diinginkan.

39 39 UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KEPMENPAN NO:KEP/25/M.PAN/2/ PROSEDUR PELAYANAN 2. PERSYARATAN PELAYANAN 3. KEJELASAN PETUGAS PELAYANAN 4. KEDISIPLINAN PETUGAS PELAYANAN 5. TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN 6. KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN 7. KECEPATAN PELAYANAN 8. KEADILAN MENDAPATKAN PELAYANAN 9. KESOPANAN DAN KERAMAHAN PETUGAS 10. KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN 11. KEPASTIAN BIAYA PELAYANAN 12. KEPASTIAN JADWAL PELAYANAN 13. KENYAMANAN LINGKUNGAN 14. KEAMANAN PELAYANAN

40 40 Sarana Mengetahui Keinginan Pelanggan  Comment cards and formal surveys  Focus groups  Direct customer contact  Field intelligence  Complaint analysis  Internet monitoring

41 41 Pengukuran Kepuasan Pelanggan  Mengetahui persepsi pelanggan tentang keefektifan layanan terhadap pelanggan  Membandingkan kinerja yang dihasilkan perusahaan dengan kemampuan pesaing  Mengidentifikasi bidang-bidang yang masih memungkinkan untuk dikembangkan  Menelusuri kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari pengembangan

42 42 Alat Untuk Mengukur Kepuasan Pelanggan  Complaint and Suggestion Systems  Organisasi yang berorientasi pelanggan akan sangat mudah bagi pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan.  Customer Satisfaction Surveys  Sebagian besar pelanggan (95%) akan memilih untuk membeli semakin sedikit atau berpindah ke perusahaan lain daripada komplain.  Ghost Shopping  Perusahaan dapat mempekerjakan orang untuk bertindak sebagai pelanggan potensial untuk mengetahui temuan mereka berdasarkan pengalaman membeli di perusahaan tersebut atau di tempat pesaing.  Lost Customer Analysis  Perusahaan seharusnya menghubungi pelanggan yang sudah tidak berbelanja lagi (stop) atau berpindah (switch) ke perusahaan lain untuk mempelajari mengapa hal tersebut terjadi.

43 43 KRITERIA INDIKATOR SPM  MEMBERIKAN INFO KINERJA PENYELENGGARAAN KEW, WAJIB SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS.  MENGGAMBARKAN INDIKASI VARIABEL PELAYANAN DASAR.  MERUPAKAN KEADAAN MINIMAL JENIS PELAYANAN TERTENTU YG. DIHARAPKAN SECARA NASIONAL.  SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN ORGANISASI, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN LPJ KDH.  MENUNJUKKAN KEADAAN, KONDISI, WAKTU, FREKUENSI SERTA RASIO SEBAGAI TARGET.  DITETAPKAN DENGAN DASAR KEPMEN TEKNIS SERTA PENYESUAIAN DG. KEMAMPUAN SDM, DANA DAN SARANA PRASARANA.

44 44 INDIKATOR PELAYANAN MASYARAKAT  Indikator masukan Segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran.  Indikator proses Berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.  Indikator keluaran sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu kegiatan.  Indikator hasil Hasil nyata yang diperoleh dari keluaran.  Indikator manfaat Manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan.  Indikator dampak: Pengaruh yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan.

45 45 CONTOH KEGIATAN PENYEDIAAN OBAT GENERIK UNTUK PUSKESMAS  INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan  INDIKATOR PROSES: - Ketaatan pada aturan hukum dalam pengadaan obat gen. - Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengiriman obat generik ke Puskesmas generik ke Puskesmas  INDIKATOR OUTPUT: Jumlah obat generik yang tersedia  INDIKATOR OUTCOMES: Kualitas pengobatan lebih baik  INDIKATOR BENEFIT: Tingkat kesembuhan pasien  INDIKATOR IMPACT: Tingkat kesehatan masyarakat

46 46 CONTOH KEGIATAN PENYULUHAN LINGKUNGAN SEHAT DAERAH PEMUKIMAN MASY. KURANG MAMPU  INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga penyuluh.  INDIKATOR PROSES: - Keterlibatan stake holders. - Kesesuaian metoda kerja termasuk koordinasi dg. Instansi terkait.  INDIKATOR OUTPUT: Jumlah daerah yang mendapatkan penyuluhan, jumlah iklan layanan masyarakat tentang kesehatan lingkungan.  INDIKATOR OUTCOMES: Masyarakat sadar tentang lingkungan.  INDIKATOR BENEFIT: Masyarakat berupaya menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.  INDIKATOR IMPACT: Kualitas kesehatan lingkungan.

47 47 ANALISIS STANDAR BELANJA  Merupakan unit biaya (unit cost) yang dibutuhkan agar kegiatan dapat dilaksanakan atau keluaran dapat dihasilkan.  Unit cost merupakan dasar patokan biaya yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah anggaran (anggaran berbasis prestasi kerja) yang dibutuhkan agar standar pelayanan minimal dapat tercapai.

48 48 STRUKTUR APBD  PENDAPATAN  BELANJA  Belanja Tidak Langsung  Belanja Langsung Surplus/Defisit  PEMBIAYAAN  Penerimaan  Pengeluaran Pembiayaan Neto  SILPA

49 49 STRUKTUR PENDAPATAN ( PASAL 16 Ayat 3 UU No. 17/2003 PP 58/05 psl 21-24)  PENDAPATAN ASLI DAERAH  Hasil Pajak Daerah  Hasil Retribusi Daerah  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  Lain-Lain PAD yang Sah  DANA PERIMBANGAN  Dana Bagi Hasil  Dana Alokasi Umum  Dana Alokasi Khusus  LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  Dana Darurat dari Pemerintah  Hibah  Bantuan Keuangan  Bagi Hasil dari Propinsi

50 50 Deskripsi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan pajak Retribusi Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah Bagian Laba Usaha Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan dari PAD yang bukan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya.

51 51 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatn untuk suatu tujuan tertentu/khusus, misalnya: Dana Alokasi Khusus untuk Reboisasi, Dana Alokasi Khusus untuk Bidang- bidang tertentu Deskripsi Pendapatan Daerah……….lanjutan

52 52 Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Deskripsi Pendapatan Daerah……….lanjutan

53 53 STRUKTUR BELANJA  BELANJA TIDAK LANGSUNG  Belanja Pegawai  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan  Belanja Tidak Terduga  BELANJA LANGSUNG  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Modal

54 54 BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA YANG TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADA TIDAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG KONTRIBUSINYA THD PRESTASI KERJA SULIT DIUKUR BELANJA YANG DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI KERJA DAPAT DIUKUR

55 55 Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran daerah untuk pegawai atau personel. Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran daerah untuk penyediaan barang dan jasa dan manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran. Deskripsi Belanja Daerah … lanjutan Belanja Modal adalah semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah.

56 56 Deskripsi Belanja Daerah …..lanjutan Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

57 57 Deskripsi Belanja Daerah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah semua pengeluaran daerah yang bersifat pengalihan uang dan atau barang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang dan barang tersebut. Belanja Tidak Tersangka adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang tidak tersangka dan kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa, misalnya, bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

58 58 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/APBD Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: 1. laporan keuangan 2. ikhtisar realisasi kinerja (Ps. 2)

59 59 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (Ps. 5) Laporan keuangan pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari: 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2.Neraca, 3.Laporan Arus Kas (LAK), dan 4.Catatan atas Laporan Keuangan.

60 60 IKHTISAR REALISASI KINERJA Ikhtisar Realisasi Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing- masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. (ps. 17) Laporan Realisasi Kinerja SKPD disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri PAN selambat-lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)

61 61 LAPORAN KINERJA (Ps. 17) Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

62 62 Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsi Sub Fungsi Provinsi/Kabupaten/Kota KodeProgram/Kegiatan BelanjaHasil/Keluaran Keterangan AnggaranRealisasiRencanaRealisasiSatuan xxxx Program 1 xxxxx Kegiatan A Kegiatan A Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja 2 xxxx Program 2 :::: LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN …. FORMAT LAPORAN KINERJA

63 63 Kode Fungsi/Sub Fungsi/Program/ Kegiatan BelanjaHasil/Keluaran Keterangan AnggaranRealisasiRencanaRealisasiSatuan xxFungsi xx Sub Fungsi xxxxProgram xxxxx Kegiatan A Kegiatan A Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja 2 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN …. FORMAT LAPORAN KINERJA

64 64 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (PS )  Laporan Kinerja SKPD disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara PAN selambat-lambatnya 2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)

65 65 SEKIAN


Download ppt "1 REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. 2 TATA URUTAN PERUNDANGAN UUD TAP MPR PERATURAN KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN KEPALA DAERAH UU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google