Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH."— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

2 Dasar Hukum 1.Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2.Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ; 3.KMK No. 293/KMK.01/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ; tentang Pelimpahan kewenangan Menkeu kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menkeu untuk Mengesahkan DIPA ; 4.PMK No. 160/PMK.02/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 5.PMK No. 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 ; 6.PMK No. 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN ; 7.PMK No. 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;

3 Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan Kesra Empat Pilar Pembangunan Pro Growth Pro Poor Pro Job Pro Environment ARAH KEBIJAKAN FISKAL Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan fiskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan fiskal Optimalisasi Pendapatan Negara Pengendalian defisit APBN (1,3%-1,9%) PDB Pengendalian defisit APBN (1,3%-1,9%) PDB Mengurangi Ratio Utang terhadap PDB Mengurangi Ratio Utang terhadap PDB Meningkatkan kualitas belanja negara TEMA RKP 2013 Arah Kebijakan Fiskal

4  INDIATOR KELUARAN STRUKTUR ORGANISASIKEBIJAKAN PERENCANAAN AKUNTABILITAS KINERJA STRUKTUR ALOKASI ANGGARAN  KEG PRIORITAS  KEG POKOK/ DASAR  PRIORITAS  FOKUS PRIORITAS SATUAN KERJA OPERASIONAL RPJM, RKP RENSTRA & RENJA K/L PROGRAM KEGIATAN OPERASIONAL SASARAN K/L PAGU BELANJA (RESOURCE ENVELOPE) PAGU BELANJA PUSAT & BELANJA DAERAH  PAGU BEL K/L  PAGU APP • PAGU INDIKATIF • PAGU SMNTARA • RKA-KL • PERPRES SATUAN ANGGARAN  DIPA INDUK  DIPA PETIKAN OPERASIONALISASI KEGIATAN ESELON II UNIT ORGANISASI (ESELON I) VISI & MISI K/L KEMENTERIAN NEG/LMBG SASARAN NASIONAL/ SASARAN STRATEGIS KINERJA PRESIDEN  INDIKATOR KELUARAN  KELUARAN (Output)  INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM (OUTCOMES) VISI & MISI FUNGSI 2 PEMERINTAHAN PRESIDEN ARSITEKTUR ORGANISASI, KEBIJAKAN, KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN

5 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja SK R K P Kement./Lembaga Eselon I Program Nasional Outcomes Outcome Program Eselon I Program Outcome Program Keg. keg. Output satker Satker Keg. Output SK SKeg Struktur alokasi anggaran dan unit penanggung jawab Struktur Informasi Kinerja Keg. keg.

6 Perubahan Dalam Penyusunan dan Pengesahan DIPA a.Jenis DIPA; b.Penanda tangan DIPA; c.Perubahan Proses Bisnis; d.Penyesuaian Dukungan Sistem IT.

7 RINGKASAN POSTUR APBNP 2012 DAN APBN 2013 (miliar rupiah)

8 Sasaran Pembangunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 IndikatorAPBN-P Pertumbuhan Ekonomi (%)6,56,8 – 7,2 Tingkat pengangguran (%)6,4 – 6,65,8 – 6,1 Angka Kemiskinan (%)10,5 – 11,59,5 – 10,5

9 9 RINGKASAN BELANJA NEGARA APBNP 2012 DAN APBN 2013 (triliun rupiah)

10 BELANJA PEMERINTAH PUSAT APBNP 2012 DAN APBN 2013 (miliar rupiah)

11 Azas-Azas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara • Akuntabilitas berorientasi pada hasil • Profesionalitas • Proporsionalitas • Keterbukaan • Pemeriksaan keuangan oleh BPK • Akuntabilitas berorientasi pada hasil • Profesionalitas • Proporsionalitas • Keterbukaan • Pemeriksaan keuangan oleh BPK INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

12 AZAS-AZAS APBN • Azas Kesatuan, disajikan dalam satu dokumen anggaran • Azas Universalitas, semua transaksi ditampilkan secara utuh • Azas Tahunan, batasan berlakunya anggaran • Azas Spesialitas, terinci secara jelas peruntukannya. • Azas Kesatuan, disajikan dalam satu dokumen anggaran • Azas Universalitas, semua transaksi ditampilkan secara utuh • Azas Tahunan, batasan berlakunya anggaran • Azas Spesialitas, terinci secara jelas peruntukannya. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

13 Data Penyerapan APBN TA 2012 di wilayah Kanwil DJPBN Prov DIY Jenis BelanjaPagu Realisasi (%)Sisa dana Pegawai , Barang , Modal , Sosial , Jumlah , (dalam ribuan )

14 Data Pagu APBN TA 2013 di wilayah Kanwil DJPBN Prov DIY Jenis BelanjaPagu Realisasi Proporsi (%)Sisa dana Pegawai ,4 Barang ,6 Modal Sosial ,1 Jumlah (dalam ribuan )

15 Data Penyerapan Anggaran Tahun 2012 Lingkup Kanwil DJPB Prov. D.I. Yogyakarta (akumulatif)

16 Ideal RPA Realisasi Ideal (optimum) RPA (planned hal III DIPA) Realisasi (actual) 16

17 PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN Presiden (sebagaiCEO) Kepala KPPN ( selaku KuasaCFO) Menteri Keuangan ( sebagai CFO) Menteri Teknis (Sebagai COO) Pendelegasian kewenangan ordonancering Pendelegasian kewenangan comptabel Kepala Kantor (selaku Kuasa COO) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

18 STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN PP SPM PPK BENDAHARA + BPP BENDAHARA + BPP KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN UNIT AKUNTANSI INSTANSI UNIT AKUNTANSI INSTANSI UNIT KONTROL INTERNAL UNIT KONTROL INTERNAL Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

19 PEMISAHAN KEWENANGAN 19 Pengurusan Komtabel Comptabel beheer Pengurusan Komtabel Comptabel beheer Pengurusan Administrasi administratief beheer Pengurusan Administrasi administratief beheer Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran PEMBUATAN KOMITMEN PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PERINTAH PEMBAYARAN PENELITIAN & PENGUJIAN PENELITIAN & PENGUJIAN PERINTAH PENCAIRAN DANA PERINTAH PENCAIRAN DANA (Kondisi setelah berlaku UU No. 1 Tahun 2004) PPSPM PPK KUASA BUN Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara sesudah reformasi sesudah reformasi KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPPN KPPNSP2D SPP SPM INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Check n balances

20 ADK PP-SPM KPPN PENERIMA HAK SPM-LS SPP-LS PPK Dokumen Pendukung PROSES PENYELESAIAN SPP-LS s/d SPM-LS NON BELANJA PEGAWAI PROSES PENYELESAIAN SPP-LS s/d SPM-LS NON BELANJA PEGAWAI Dokumen Pendukung PENGEMBALIAN SPP-LS PENGEMBALIAN TAGIHAN 36 TAGIHAN Dokumen Pendukung

21 Wewenang Pengguna Anggaran /KPA (pasal 9 UU 17/2003) :  Menyusun RKAK/L ;  Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;  Memungut & menyetorkan PNBP ;  Mengelola piutang dan utang negara K/L bersangkutan;  Mengelola BMN K/L bersangkutan ;  Menyusun & menyampaikan Laporan Keu K/L bersangkutan ;  Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan UU.  Menyusun RKAK/L ;  Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;  Memungut & menyetorkan PNBP ;  Mengelola piutang dan utang negara K/L bersangkutan;  Mengelola BMN K/L bersangkutan ;  Menyusun & menyampaikan Laporan Keu K/L bersangkutan ;  Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan UU.  Menyusun RKAK/L ;  Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;  Memungut & menyetorkan PNBP ;  Mengelola piutang dan utang negara K/L bersangkutan;  Mengelola BMN K/L bersangkutan ;  Menyusun & menyampaikan Laporan Keu K/L bersangkutan ;  Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan UU.  Menyusun RKAK/L ;  Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;  Memungut & menyetorkan PNBP ;  Mengelola piutang dan utang negara K/L bersangkutan;  Mengelola BMN K/L bersangkutan ;  Menyusun & menyampaikan Laporan Keu K/L bersangkutan ;  Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan UU.

22 Wewenang Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran (pasal 18 ayat 2 UU 1/2004):  Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;  Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubgn dengan ikatan/perjanjian pengdaan barang/jasa;  Meneliti tersedianya dana dalam DIPA bersangkutan;  Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;  Memerintahkan pembayaran atas beban APBN  Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;  Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubgn dengan ikatan/perjanjian pengdaan barang/jasa;  Meneliti tersedianya dana dalam DIPA bersangkutan;  Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;  Memerintahkan pembayaran atas beban APBN

23 1.Menyusun DIPA; 2.Menetapkan PPK; 3.Menetapkan PPSPM; 4.Menetapkan Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa; 5.Menetapkan RK dan RPD ; 6.Mengawasi penatausahaan dokumen & transaksi pelaksanaan anggaran; 7.Menyusun Laporan Keu dan Kinerja atas pelaksanaan anggaran ; 1.Menyusun DIPA; 2.Menetapkan PPK; 3.Menetapkan PPSPM; 4.Menetapkan Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa; 5.Menetapkan RK dan RPD ; 6.Mengawasi penatausahaan dokumen & transaksi pelaksanaan anggaran; 7.Menyusun Laporan Keu dan Kinerja atas pelaksanaan anggaran ; INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Pasal 9 PMK 190 Pasal 9 PMK 190

24 1.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana (RK dan RPD) berdasarkan DIPA; 2.Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3.Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 4.Melaksanakan kegiatan swakelola; 5.Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; 6.Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 7.Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 1.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana (RK dan RPD) berdasarkan DIPA; 2.Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3.Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 4.Melaksanakan kegiatan swakelola; 5.Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; 6.Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 7.Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Pasal 13 PMK 190

25 8.Membuat dan menandatangani SPP; 9.Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; 10.Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 11.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 12.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8.Membuat dan menandatangani SPP; 9.Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; 10.Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 11.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 12.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Pasal 13 PMK 190 Pasal 13 PMK 190

26 a.Kelengkapan dokumen tagihan b.Kebenaran perhitungan tagihan c.Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran d.Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak e.Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa f.Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa g.Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen perjanjian/kontrak a.Kelengkapan dokumen tagihan b.Kebenaran perhitungan tagihan c.Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran d.Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak e.Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa f.Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa g.Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen perjanjian/kontrak PENGUJIAN SPP INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Pasal 14 PMK 190

27 a.Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; b.Memastikan telah terpenuhi kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c.Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; d.Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; e.Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedian barang/ jasa :  Mobilisasi alat dan tenaga kerja  Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan atau  Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. a.Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; b.Memastikan telah terpenuhi kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c.Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; d.Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; e.Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedian barang/ jasa :  Mobilisasi alat dan tenaga kerja  Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan atau  Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

28 Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi: •Bukti perjanjian/kontrak; •Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; •Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; •Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; •Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; •Berita Acara Pembayaran; •Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; •Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; •Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau •Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. Integritas  Profesionalisme  Sinergi  Pelayanan  Kesempurnaan

29 LAPORAN BULANAN PPK a) perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani b) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP d) jangka waktu penyelesaian tagihan e) SPP yang belum dan telah terbit SPM INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Buku Pengawasan Pasal 14 PMK 190 Pasal 14 PMK 190

30 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung : •kelengkapan dokumen pendukung SPP •kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK •kebenaran pengisian format SPP •kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker •ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; •kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai •kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa •kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan •kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; •kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan •kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; Tugas dan Wewenang PPSPM Pasal 17 (1) PMK 190

31 3. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;4. Menerbitkan SPM; •mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA •menandatangani SPM; dan •memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. Tugas dan Wewenang PPSPM (lanjutan)

32 • Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya. • Dalam melaksanakan pengujian tagihan dan penerbitan SPM, PPSPM bertanggungjawab atas :  Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi thd dokumen hak tagih pembayaran yg menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yg timbul dari pengujian yang dilakukan  Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN • PPSPM menyampaikan laporan bulanan kpd KPA : jumlah SPP yg diterima, jumlah SPM yg diterbitkan, jumlah SPP yg tdk dapat diterbitkan SPM. • Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya. • Dalam melaksanakan pengujian tagihan dan penerbitan SPM, PPSPM bertanggungjawab atas :  Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi thd dokumen hak tagih pembayaran yg menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yg timbul dari pengujian yang dilakukan  Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN • PPSPM menyampaikan laporan bulanan kpd KPA : jumlah SPP yg diterima, jumlah SPM yg diterbitkan, jumlah SPP yg tdk dapat diterbitkan SPM. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

33 a.Kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; c. kebenaran pengisian format SPP; d.kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; e.Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana kerja anggaran satker; f.Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan pembayaran belanja pegawai; g.Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; h.Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; i.Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; j.Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan k.Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian kontrak. a.Kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK; c. kebenaran pengisian format SPP; d.kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; e.Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana kerja anggaran satker; f.Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan pembayaran belanja pegawai; g.Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; h.Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; i.Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; j.Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan k.Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian kontrak. Integritas  Profesionalisme  Sinergi  Pelayanan  Kesempurnaan

34 LAPORAN BULANAN PPSPM INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Buku Pengawasan Pasal 18 (2) PMK 190 Pasal 18 (2) PMK 190

35 • Menteri/Ketua Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran; • Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala satker; • Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. • SK Pengangkatan dan spesimen ttd BP disampaikan kepada PPSPM dan PPK, serta kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. • Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku • Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran. • Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan; • Menteri/Ketua Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran; • Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala satker; • Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. • SK Pengangkatan dan spesimen ttd BP disampaikan kepada PPSPM dan PPK, serta kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. • Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku • Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran. • Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan; BENDAHARA PENGELUARAN

36 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

37

38 Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi: 1.Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya 2.Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK 3.Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu: a.pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. b.pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan c.pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 4.Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 5.Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya 6.Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara 7.Mengelola rekening tempat penyimpanan UP 8.Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN (paling lambat tgl. 10 setiap bulan) Pasal 24(2) PMK 190 Pasal 24(2) PMK 190

39 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi: Bendahara melakukan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi : a.Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b.Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi : 1.Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran 2.Nilai tagihan yang harus dibayar 3.Jadwal waktu pembayaran 4.Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan c.Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/ jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/ kontrak d.Pemeriksaan dan pengujian keteparan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

40 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran (LPJ BPP tgl. 5 setiap bulan) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tugas BPP meliputi: 1.Menerima dan menyimpan UP 2.melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; 3.melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK 4.menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 5.melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara 6.menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara 7.menatausahakan transaksi UP 8.menyelenggarakan pembukuan transaksi UP 9.mengelola rekening tempat penyimpanan UP Tugas BPP meliputi: 1.Menerima dan menyimpan UP 2.melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; 3.melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK 4.menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 5.melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara 6.menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara 7.menatausahakan transaksi UP 8.menyelenggarakan pembukuan transaksi UP 9.mengelola rekening tempat penyimpanan UP Pasal 26(2) PMK 190 Pasal 26(2) PMK 190

41 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Lanjutan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan Kuasa BUN

42 MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER KPAPPKPPSPMBENDAHARA MANAJERIALMATERIALFORMALPENGELOLAAN UANG UP/LS BDHR PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PERIKATAN YG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN NEGARA PERINTAH PEMBAYARAN LK dan Lakip Laporan Bulanan LPJ Bendahara KUASA BUN PA INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Psl 14 PMK 190 Pasal 18 PMK 190 PMK- 73/2008

43 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Terima Kasih INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN


Download ppt "PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google