Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK POKOK KEBIJAKAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DALAM APBD TA 2014 DALAM APBD TA 2014 JAKARTA, 2014 KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK POKOK KEBIJAKAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DALAM APBD TA 2014 DALAM APBD TA 2014 JAKARTA, 2014 KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK POKOK KEBIJAKAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DALAM APBD TA 2014 DALAM APBD TA 2014 JAKARTA, 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

2 1.Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. 2.Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tunjuan bernegara. 3.APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi. 4.APBD ditetapkan dengan PERDA. 5.Semua Penerimaan dan Pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD. ASAS UMUM APBD

3 APBD PendapatanPembiayaanBelanja STRUKTUR APBD

4 KELOMPOK PENDAPATAN APBD A.Pendapatan Asli Daerah: 1.Pajak Daerah 2.Retribusi Derah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.Lain-lain PAD yang sah B.Dana Perimbangan: 1.Dana Bagi Hasil 2.Dana Alokasi Umum 3.Dana Alokasi Khusus C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1.Hibah 2.Dana Darurat 3.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4.Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

5 KELOMPOK BELANJA APBD A.Belanja Tidak Langsung : 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Bunga 3.Belanja Subsidi 4.Belanja Hibah 5.Belanja Bantuan Sosial 6.Belanja Bagi Hasil 7.Bantuan Keuangan 8.Belanja Tak Terduga B.Belanja Langsung: 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Barang dan Jasa 3.Belanja Modal

6 PKD PP 58/2005 PERDA •PERMENDAGRI 13 /2006 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peraturan KDH UU 17/2003 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 PP 55/2005 OMNIBUS REGULATIONS •PERMENDAGRI 59 /2007 •PERMENDAGRI 20/2009 •PERMENDAGRI 59/2010 •PERMENDAGRI 21/2011 •PERMENDAGRI 27/2013

7 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

8 PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 RKA-SKPD DPA-SKPD RAPBD PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD RKPD KUA & PPAS RPJMD PELAKSANAAN PROG&KEG JUNI –JULI 2013MEI-2013 AGUST-SEPT 2013 OKT-NOP 2013 DES-2013 JANUARI 2014 JAN-DES 2014 PAGU/JUKNIS DAK APBD-P SEP-OKT 2014 INFO RESMI KEMENKEU PAGU SEMENTARA

9 PENGANGGARAN DAK DALAM APBD 2014 Permendagri 27/2013 • Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai PeraturanMenteriKeuangantentang Alokasi DAKTahun Anggaran • DalamhalPeraturanMenteriKeuangan dimaksudbelum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. 9

10 KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAK DALAM APBD 1.SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK SETELAH KUA/PPAS DITETAPKAN 2.SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK SETELAH PERDA APBD DITETAPKAN

11 PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. DAK Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS PERMENDAGRI 20/2009

12 “Sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”. PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK (Permendagri 20/2009) PAGU DEFINITIF ALOKASI DAK NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS : KONSISTENSI KUA & PPAS DGN RAPBD (Psl 44 (2) PP 58/2005) Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah DPR Petunjuk Teknis Masing-masing bidang DAK Persetujuan bersama RAPBD (31 Desember)

13 Menetapkan Peraturan Kepala Daerah ttg Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; Lebih lanjut, ditampung dalam Perda ttg Perubahan APBD pd kode program/kegiatan berkenaan. Lebih lanjut, ditampung dalam Perda ttg Perubahan APBD pd kode program/kegiatan berkenaan. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; Langkah-Langkah Pemda untuk Percepatan Pelaksanaan DAK Sebagai Akibat Adanya Keterlambatan Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi Definitif Setelah Perda APBD ditetapkan (Permendagri 27 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan APBD TA 2014)

14  Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007  Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.  Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran kode Program dan Kegiatan) DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

15 KODE URUSAN WAJIB & ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 URUSAN WAJIB 101Pendidikan 10101Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 102Kesehatan 10201Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit xxxxxxxxxx 103 Pekerjaan Umum 10301Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11201Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Permendagri 27/2014)

16 101PENDIDIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 101xx16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 101xx1601 Pembangunan gedung sekolah 101xx1602 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 101xx1603 Penambahan ruang kelas sekolah 101xx1604 Pengadaan peralatan pendidikan 101xx1605 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 101xx1606 Pembangunan ruang penunjang dan prasarana pendukung 101xx1679 dst…………

17 102KESEHATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011) 102xx25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 102xx2501 Pembangunan puskesmas 102xx2502 Pembangunan puskesmas pembantu 102xx2503 Pembangunan sarana instalasi pengolahan limbah 102xx2504 Penyediaan alat kesehatan 102xx2505 Pembangunan posyandu 102xx2507 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 102xx2508 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 102xx2509 Pengadaan sarana dan prasarana puskersmas di wilayah terpencil/sangat terpencil 102xx2510 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling 102XX2524 Dst……

18 112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 112xx15 Program Keluarga Berencana 112xx1501Penyediaan sarana kerja dan mobilitas 112xx1502Pelayanan KIE 112xx1503Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 112xx1504Promosi Pelayanan Khiba 112xx1505Pembinaan Keluarga Berencana 112xx1506Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 112xx1507Dst…………….. 112xx16 Peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak 112xx1601Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 112xx1602Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 112xx1603Penyediaan bina keluarga balita (BKB) kit 112xx Penyediaan kendaraan pendistribusian alokon/pengangkut ekspor 112xx160505Dst…………….. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)

19 TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode urusan Wajib/Pilihan kode organisasi/SKPD kode Program Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode Kegiatan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan X.XX X.XX.XX XX

20 Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang Telah Diarahkan PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b) Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya, Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom penjelasan Penjabaran APBD. Seperti : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta Sumber Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah Ditentukan.

21 KODE REKENINGURAIAN JUMLAH (Rp) PENJELASAN X15 Program Keluarga Berencana 112X Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling DAK KB TA 2013 PMK No : 180/PMK.07/2013 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)... PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ….. Urusan Pemerintahan: 1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Organisasi : 1.12.x.xx xx Dinas/Badan/Kantor Keluarga Berencana

22 PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA dalam rangka yang akan diserahkan kepada Masyarakat dan Pihak ke-3 Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. (Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. (Permendagri 27 Tahun 2013)

23 Perubahan Tujuan dan Sasaran Penggunaan DAK Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD. Permendagri 20/2009 Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

24 Penganggaran DAK di Daerah Pasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan • Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis; • DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai: 1)Administrasi kegiatan 2)Penyiapan kegiatan fisik 3)Penelitian, pelatihan dan 4)Perjalanan Dinas.

25 DANA PENDAMPING Pasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan • Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah. • Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah

26 DANA PENDAMPING Pasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan • Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik. • kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

27 DANA PENDAMPING Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah • Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK. • RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.

28 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN DAK BIDANG Formulir RKA - SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan : x. xx.…………………. Organisasi : x. xx. xx.… Program : x. xx. xx. xx. …………………. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. …………………. Lokasi kegiatan : …………………. Jumlah Tahun n-1 : Rp ( ) Jumlah Tahun n : Rp ( ) Jumlah Tahun n+1 : Rp ( ) Jumlah Tahun n+2 : Rp ( ) Jumlah Tahun n+3 : Rp ( ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja D A K Dana Pendamping Jumlah Capaian Program (10%) Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………… Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) volumesatuanHarga satuan =(3 x 5) x xxxx Jumlah ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No NamaNIPJabatanTandatangan

29 KRITERIA atau PRASYARAT DPA-L (Psl 31 Permendagri 20/2009) KRITERIA atau PRASYARAT DPA-L (Psl 31 Permendagri 20/2009) Sisa DAK yg akan dilanjutkan telah ada di Kas Daerah Memiliki ikatan kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak. Diakibatkan bukan karena kelalaian Pengguna Anggaran atau Rekanan, namun akibat force major. Sisa DAK yg akan dilanjutkan telah ada di Kas Daerah Memiliki ikatan kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak. Diakibatkan bukan karena kelalaian Pengguna Anggaran atau Rekanan, namun akibat force major. KEGIATAN LANJUTAN (DPAL) Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009

30 SISA DAK Permendagri 27/2013 (PEDUM APBD 2014) • Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran • Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2014,digunakanuntukmendanai kegiatan baruatauuntuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama. 30

31 SISA DAK • DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran

32 Surat Edaran Bersama MENDAGRI dan Kepala LKPP No: 027/5308/SJ dan No: 6/SE/KA/2012 Tgl. 27 Desember 2012 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33 PERKEMBANGAN ALOKASI DAK BIDANG KB TAHUN 2003 SD ,9 368,1 329,3 329,0 279,0 462,9

34 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN DAK 2014 • Perda APBD & DPA-SKPD ditetapkan sesuai dengan Jadwal berdasarkan Permendagri 13 TA 2006; • Apabila program & kegiatan dalam RKA tidak sesuai dengan Juknis yang sudah ditetapkan, agar segera merubah dengan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD. • Agar Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK segera dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 34

35 Lanjutan.... • Agar memperhatikan dokumen atau laporan yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK setiap tahap, baik dari waktu dan kecermatan pengisian dokumen; 35

36 • APBD:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • KUA:Kebijakan Umum APBD • PAD:Pendapatan Asli Daerah • PPAS:Prioritas Plafon Anggaran Sementara • PPKD:Pejabat Pengelola Keuangan Daerah • PPTK:Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan • RKA-SKPD:Rencana Kerja Anggaran SKPD • BUD:Bendahara Umum Daerah • DPA-SKPD:Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD • DPPA-SKPD:Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD • DPA-L:Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan • RKPD:Rencana Kerja Pemerintah Daerah • RPJM:Rencana Pembangunan Jangka Menengah • RPJMD:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah PERISTILAHAN DALAM APBD

37 • SiLPA:Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya • SILPA:Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan • SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah • SKPKD:Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah • SPM:Standar Pelayanan Minimal • SPD:Surat Penyediaan Dana • SPP:Surat Perintah Pembayaran • SP2D:Surat Perintah Pencairan Dana • SPM:Surat Perintah Membayar • SPM-LS:Surat Perintah Membayar Langsung • SPM-UP:Surat Perintah Membayar Uang Persediaan • SPM-GU:Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan • SPM-TU:Surat Perintah Membayar Tambahan Uang • TAPD:Tim Anggaran Pemerintah Daerah

38 TERIMA KASIH SUBDIT DAK DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN Ditjen keuangan daerah Kementerian dalam negeri Tlp/fax


Download ppt "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK POKOK KEBIJAKAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DALAM APBD TA 2014 DALAM APBD TA 2014 JAKARTA, 2014 KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google