Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGELOLAAN KEUANGAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DAERAH Berdasarkan (Permendagri No. 20 Tahun 2009) DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN KEUANGAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DAERAH Berdasarkan (Permendagri No. 20 Tahun 2009) DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN KEUANGAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DAERAH Berdasarkan (Permendagri No. 20 Tahun 2009) DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

2 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

3 PKD PP 58/2005 PERDA PERMENDAGRI 13 /2006 UU 15/2004 PP 24/2005 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peraturan KDH UU 32/2004 UU 33/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 OMNIBUS REGULATIONS PERMENDAGRI 59 /2007 PERMENDAGRI 20/2009 PERMENDAGRI 59/2010

4 NOURAIANWAKTUKET A.KUA, PPAS dan RAPBD 1.Penyusunan RKPDAkhir bulan Mei 2.Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan Juni1 bulan 3.Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD Pertengahan bulan Juni3 minggu 4.KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir bulan Juli 5.SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPDAwal bulan Agustus1 minggu 6.Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKDMg I Agustus s/d Mg I Oktober2 1/2 bulan 7.Penyampaian RAPBD kpd DPRDMinggu pertama bulan Oktober2 bulan 8.Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ( bulan Nopember) 9.Hasil evaluasi RAPBD15 hari kerja ( bulan Desember) 10.Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi Akhir Desember (31 Desember) JADWAL PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD

5 PERENCANAAN & PENGANGGARAN TERPADU PERENCANAAN & PENGANGGARAN TERPADU RKPD PENGANGGARANPERENCANAAN

6 PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. DAK Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS

7 PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA DAN PPAS TUJUAN : utk menyepakati pagu alokasi & penggunaan DAK dalam rancangan Perda tentang APBD utk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK yang ditetapkan dalam APBD.

8 “Sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah tersebut langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”. PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK PAGU DEFINITIF ALOKASI DAK NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS : KONSISTENSI KUA & PPAS DGN RAPBD (Psl 44 (2) PP 58/2003) Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah DPR Petunjuk Teknis Masing-masing bidang DAK Persetujuan bersama RAPBD (31 Desember)

9 KODIFIKASI PENGANGGARAN DAK URUSAN WAJIB/ PILIHAN ORGA- NISASI PROG RAM KEGIATAN KELOM- POK BELANJA JENIS BELANJA OBYEK BELANJA RINCIAN OBYEK BELANJA KELOM- POK PENDAPATAN KELOM- POK PENDAPATAN JENIS DANA PERIMBANG AN OBYEK: DAU, DBH, DAK OBYEK: DAU, DBH, DAK PP 38/2007 PP 41/2007 RINCIAN OBYEK DAK 19 BID

10 KODE URUSAN WAJIB & ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 URUSAN WAJIB 101Pendidikan 10101Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 102Kesehatan 10201Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit xxxxxxxxxx 110Kependudukan dan Catatan Sipil 11001Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11201Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

11 KODE URUSAN PILIHAN & ORGANISASI 2 URUSAN PILIHAN 201Pertanian 201 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 202Kehutanan 20201Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 205Kelautan dan Perikanan 20501Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx 206Perdagangan 20601Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx

12 DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007  Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.  Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran kode Program dan Kegiatan)

13 112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 112xx15 Program Keluarga Berencana 112xx1501 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 112xx1502Pelayanan KIE 112xx1503Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 112xx1504Promosi Pelayanan Khiba 112xx1505Pembinaan Keluarga Berencana 112xx1506Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 112xx1507Dst…………….. 112xx16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 112xx1601Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 112xx1602Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 112xx1603Dst…………….. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)

14 PENYUSUNAN RKA-SKPD RKA- SKPD RKA- SKPD Kegiatannya tidak diperkenankan dijabarkan dalam bentuk sub-sub kegiatan. Dpt dikonversi dari LK/RAB. kegiatan yg dipilih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Hanya memuat belanja langsung per kegiatan; dirinci berdasarkan belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal. Kegiatannya tidak diperkenankan dijabarkan dalam bentuk sub-sub kegiatan. Dpt dikonversi dari LK/RAB. kegiatan yg dipilih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Hanya memuat belanja langsung per kegiatan; dirinci berdasarkan belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal.

15 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN DAK BIDANG Formulir RKA - SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan : x. xx.…………………. Organisasi : x. xx. xx.… Program : x. xx. xx. xx. …………………. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. …………………. Lokasi kegiatan : …………………. Jumlah Tahun n-1 : Rp ( ) Jumlah Tahun n : Rp ( ) Jumlah Tahun n+1 : Rp ( ) Jumlah Tahun n+2 : Rp ( ) Jumlah Tahun n+3 : Rp ( ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja DAK Dana Pendamping Jumlah Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………… Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) volumesatuanHarga satuan =(3 x 5) x xxxx Jumlah ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No NamaNIPJabatanTandatangan

16 TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode urusan Wajib/Pilihan kode organisasi/SKPD kode Program Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode Kegiatan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan X.XX X.XX.XX XX

17 CONTOH BEBERAPA BIDANG URUSAN WAJIB DITANGANI OLEH 1 ORGANISASI 1.12URUSAN WAJIB, BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSAN WAJIB, BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN CATATAN SIPIL URUSAN WAJIB, BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

18 KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) KUASA PA PENGGUNA ANGGARAN (PA) (KEPALA SKPD) PENGGUNA ANGGARAN (PA) (KEPALA SKPD) PPTK BENDAHARA PPK-SKPD

19 NOURAIANTanggungjawab 1.Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 2.Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran Kas PPKD 3.Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD 4.Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 5. Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) & SPP-LS Bendahara Pengeluaran 6.Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD 7.Menerbitkan SP2D Kuasa BUD 8. Mengakutansikan dan menyiapkan laporan keuangan SKPD (termasuk DAK) PPK-SKPD 9.Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD 10 Laporan Keuangan SKPD (termasuk DAK) Kepala SKPD 10. Laporan Keuangan PEMDA PPKD Matriks Pelaksanaan dan Penatausahaan

20 Catatan : Laporan realisasi DAK diterima selambat-lambatnya tanggal 20 Desember tahun berjalan. Penyaluran paling akhir pada Akhir Desember. Sisa DAK yang tidak disalurkan dari kas negara tidak dpt diluncurkan lagi (cut off) TAHAPAN PENYALURAN DAK NOMOR 126 /PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH NO TAHAPANKRITERIA 1TAHAP I (30%) - Setelah Perda APBD ditetapkan - Penyampaian laporan penyerapan DAK Thn sblmnya - Surat Pernyataan penyediaan dana pendamping (10%) 2TAHAP II (45%) - Setelah realisasi DAK mencapai 90% 3TAHAP III (25%) - Setelah realisasi DAK mencapai 90%

21 Permendagri 37 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti (DAK) yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: ( dalam butir 6 hal-hal khusus lainnya)  Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;  Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;  Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

22 DANA PENDAMPING Pasal 61 PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah. Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK. (Permendagri 20/2009)

23 Permendagri 20/2009 Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD.

24 KRITERIA atau PRASYARAT DPA-L (Psl 31 Permendagri 20/2009) KRITERIA atau PRASYARAT DPA-L (Psl 31 Permendagri 20/2009) Sisa DAK yg akan dilanjutkan telah ada di Kas Daerah Memiliki ikatan kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak. Diakibatkan bukan krn kelalaian PA atau rekanan, namun akibat force major. Sisa DAK yg akan dilanjutkan telah ada di Kas Daerah Memiliki ikatan kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak. Diakibatkan bukan krn kelalaian PA atau rekanan, namun akibat force major.

25 Permendagri 37 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan APBD TA 2011  Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang.  Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.

26 SEKIAN DAN TERIMA KASIH


Download ppt "PENGELOLAAN KEUANGAN DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DAERAH Berdasarkan (Permendagri No. 20 Tahun 2009) DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google