Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presented by Kelompok IV. LATAR BELAKANG Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Presented by Kelompok IV. LATAR BELAKANG Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007."— Transcript presentasi:

1 Presented by Kelompok IV

2

3 LATAR BELAKANG Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis balanced scorecard FOKUS PERMASALAHAN Bagaimanakah penerapan manajemen kinerja berbasis balanced scorecard pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar?

4 TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui apakah penerapan manajemen kinerja berbasis balanced scorecard pada KPKNL Makassar telah diaplikasikan sesuai dengan aturan yang mendasarinya, dan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja pada KPKNL Makassar.

5

6 Cascading Target Kinerja Menurunkan sasaran strategis sampai tahap pejabat eselon IV (Kemenkeu Four) Memperjelas sasaran strategis dengan program kerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Penandatangan kontrak kinerja yang berisi IKU sampai tahap pelaksana (Kemenkeu Five) Monitoring dan evaluasi Pelaporan berkala capaian kinerja Pelaksanaan rapat evaluasi dan action plan untuk IKU yang belum optimal secara berkala Nilai Kinerja Unit Manajemen Kinerja KPKNL Makassar

7

8 METODOLOGI PENELITIAN Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif UNIT ANALISIS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang beralamatkan di jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Observasi, Wawancara, dan Telaah dokumen. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Observasi, Wawancara, dan Telaah dokumen. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA Pedoman observasi, Pedoman wawancara, dan Pedoman telaah dokumen. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA Pedoman observasi, Pedoman wawancara, dan Pedoman telaah dokumen. PROSEDUR PENGABSAHAN, PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA Teknik triangulasi PROSEDUR PENGABSAHAN, PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA Teknik triangulasi

9

10

11

12 No.Tingkat Periode Monev Peserta Rapat Pimpinan Kinerja Penanggung Jawab 1. Kemenkeu- Wide Triwulanan (Kuartalan) Menteri Keuangan dan Pejabat Eselon I Kepala Pushaka 2. Kemenkeu- One Triwulanan/ Bulanan Masing-masing Pimpinan Unit Eselon I dan Pejabat Eselon II-nya Kantor Pusat DJKN 3. Kemenkeu- Two Bulanan Masing-masing Pimpinan Unit Eselon II dan Pejabat Eselon III- nya Kepala Kanwil 4. Kemenkeu- Tliree Bulanan Masing-masing Pimpinan Unit Eselon III dengan Pejabat Eselon IV-nya Kepala KPKNL

13

14 Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Nilai Kinerja KPKNL Makassar sudah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan pengukuran kinerja berdasarkan Balanced Scorecard. Namun, pada prosesnya masih banyak terdapat kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pencapaian target dari pengukuran kinerja berdasarkan Balanced Scorecard tersebut.

15 1.Sebaiknya waktu pelayanan yang terdapat dalam Standard Operation Procedure (SOP) diperbaharui agar waktu pelayanan kiranya dapat sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. 2.Anggaran seharusnya sesuai dengan target yang ditetapkan, karena semakin besar target yang ditetapkan akan membutuhkan anggaran yang besar pula.

16


Download ppt "Presented by Kelompok IV. LATAR BELAKANG Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google