Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengajar Suwardi, Ak., M.M., B.K.P Sapto Windi Argo, S.E., B.K.P.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengajar Suwardi, Ak., M.M., B.K.P Sapto Windi Argo, S.E., B.K.P."— Transcript presentasi:

1

2 Pengajar Suwardi, Ak., M.M., B.K.P Sapto Windi Argo, S.E., B.K.P

3  Memahami pengetahuan tentang perpajakan  Dapat menerapkanan pemahaman perpajakan dengan praktik (pengisian formulir-formulir pajak)  Mengetahui up date perpajakan yang selalu berkembang dan dinamis

4  Sistem penyampaian kuliah perpajakan dipadukan mulai dengan teori, hitungan, dan praktek pengisian formulir pajak. Quiz dilaksanakan per pokok bahasan untuk mereview materi yang telah dibahas dengan waktu 15 menit. 2 (dua) kali sebelum UTS dan 2 (dua) kali sebelum UAS.  Ujian Tengah Semester: 30%  Ujian Akhir Semester: 40%  Quiz 4X : 10%  Diskusi & Presentasi: 10%  Kehadiran/absensi: 10%

5  Buku I Pajak Terapan Brevet A&B, Teguh Hadi Wardoyo & Sapto Windi Argo by TaxSys 2010  Buku II Pajak Terapan Brevet A&B, Teguh Hadi Wardoyo & Sapto Windi Argo by TaxSys 2010  Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, By TaxSys 2010  Bahan yang diberikan saat perkuliahan

6  Diperkenankan menggunakan lap top saat di kelas hanya untuk kegiatan mencatat  Komputer dalam keadaan off line  Melanggar tidak akan ditegur namun akan di- record dalam catatan dosen  Peserta yang aktif bertanya akan ada “point tersendiri”

7 Setor Gaji,Upah, honor Barang/Jasa Sesi 1,2,3 Sesi 4,5,6 Orang Pribadi

8 Hutang Supplier DN & LN Kreditur Pemegang Saham Pendapatan HPP BANK Bagian Akuntansi Laba Komersil Laba Fiskal SPT Piutang Customer DN & LN Karyawan/ Buruh Pembelian Jasa PPh 23/4(2)/22 PPN Masukan Pinjaman Bunga Bagi Laba (dividen) PPh 23 Sales, PPN Keluaran, PPh 23 (Kredit Pajak) Gaji/Upah PPh 21 Setor Modal Koreksi fiskal

9 HUKUM PAJAK HUKUM FORMALHUKUM MATERIAL - UU KUP - UU PPSP - UU PP - UU PPh - UU PPN/PPn BM - UU PBB - UU BPHTB - UU Bea Meterai - UU PDRD

10 PERPAJAKAN DI INDONESIA Self Assessment System Official Assessment System   Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif. Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi. Sistem Pemungutan Pajak Withholding system kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak

11 Pajak Dipungut Oleh Negara : 1.Self Assessment System WP Dituntut Utk Aktif : 1.1.Mendaftar/Melapor Usaha  NPWP/PKP 1.2.Menghitung Pajak  Pajak Terutang 1.3.Memperhitungkan Pajak --> Kredit Pajak 1.4.Membayar/Menyetor Pajak -> SSP 1.5.Melapor Pajak > SPT 1.6.Mem-file Dokumen Terkait Dengan Perpajakan

12 Pajak itu apa sih sebenarnya? T’rus, kenapa saya harus bayar pajak?

13 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU KUP).

14  Fungsi Anggaran Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Fungsi Mengatur / Regulasi Pajak digunakan sebagai pengendali masalah konsumsi maupun produksi untuk melindungi kepentingan atau memberikan suatu insentif bagi kegiatan usaha dalam negeri.

15 APBN NEGARA????? PAJAK MENYUMBANG....% : (Th. 2009) (Th. 2010) PAJAK SEHARI

16 APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN Posyandu, Imunisasi Pendidikan Fasilitas & Infrastruktur Transportasi masal Pertahanan & Keamanan Kelestarian LH Penanggulan Bencana Kelestarian Budaya Pelayanan kesehatan Penegakan Hukum Subsidi Pangan & BBM Dana Alokasi Umum PEMILIHAN UMUM

17 JENIS-JENIS PAJAK : 1.Pajak Penghasilan (PPh) : 1.1.PPh Pasal 21/ PPh Pasal PPh Pasal 23/ PPh Pasal PPh Pasal 4 Ayat PPh Pasal 29

18 JENIS-JENIS PAJAK : 2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 3.Pajak Bumi & Bangunan (PBB) 4.Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) 5.Bea Meterai (BM) 1 s.d. 5 -  Pajak Pusat.

19 “Orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.” (Pasal 1 Angka 2 UU KUP)

20 “Orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.” 19 Orang Pribadi Karyawan, apabila dalam suatu bulan memperoleh penghasilan melebihi PTKP setahun (Ps. 2 ayat (2) UU PPh jo. KEP-161/PJ./2001)

21 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 Angka 6 UU KUP)

22 FORMAT NPWP (& NPPKP) Kode Cabang Kode KPP Kode Wajib Pajak

23

24 WAJIB PAJAK Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP KEWAJIBAN OBJEKTIF KEWAJIBAN SUBJEKTIF

25 Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (Pasal 2 UU KUP)

26 Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhirpad a saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya. (Pasal 2A ayat 1 UU PPh)

27 26 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2007 Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif WAJIB Daftar ke KPP Wilayah kerja WP NPWP wanita kawin hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim/perjanjian pemisahan penghasilan dan harta wanita kawin memenuhi syarat subjektif & Objektif, tdk hidup terpisah, tdk pisah harta NPWP suami Dapat daftar

28 Wajib Pajak Orang Pribadi 27 Pasal 2 ayat (5) UU KUP Jo. Kep-161/PJ/2001 Paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dengan jumlah penghasilan melebihi PTKP setahun Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

29 Sanksi Administrasi 28 Sanksi Pidana Sanksi Administrasi Denda Pasal 7 UU KUP : Rp.100 rb untuk SPT Masa dan Rp.100 rb untuk SPT Tahunan Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP : 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar Pelanggaran karena kealpaan (Pasal 38 UU KUP) “Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar”. Pelanggaran dengan sengaja (Pasal 39 UU KUP) “Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar”.

30 Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. (Penjelasan Pasal 2 UU KUP)

31 Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. (Bab II Pasal 3 ayat 2 PER-44/PJ/2008 – 20 Okt 2008)

32  Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.  Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. (Penjelasan Pasal 2 UU KUP)

33  Mendaftarkan diri secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal / kedudukan Wajib Pajak.  Mendaftarkan diri melalui fasilitas e- Registration di website Direktorat Jenderal Pajak :  Mendaftarkan secara tidak langsung melalui pemberi kerja. (PER-16/PJ/2007 – 25 Jan 2007)

34 Persyaratan :  Fotokopi KTP yang masih berlaku  Fotokopi Paspor dan KITAS bagi ekspatriat  Surat Keterangan dari Pemberi Kerja  Mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

35 Persyaratan :  Fotokopi KTP yang masih berlaku  Fotokopi Paspor dan KITAS bagi ekspatriat

36  Insentif Tarif Pajak Penghasilan  Insentif Pembebasan Fiskal Luar Negeri  Syarat Pengajuan Kredit Bank > Rp ,00.  Syarat Pembelian Valas > US $ (PBI No 10 / 2008 tentang Pengaturan Pembelian Valas)

37  Melakukan pembayaran pajak terutang.  Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan WP Orang Pribadi (1770 S/SS). Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25. (183/PMK.03/2007).

38  Form 1770 SS Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan penghasilan maksimal Rp. 48 juta setahun.  Form 1770 S Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan penghasilan diatas Rp. 48 juta setahun.  Form 1770 Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

39 Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi, paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 3 dan 4 UU KUP 2007)

40 Apabila SPT Tahunan PPh. Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp ,00. (Pasal 7 UU KUP)

41 Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. (Pasal 4 UU PPh)

42 UU Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam UU PPh. tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. (Penjelasan Pasal 4 UU PPh)

43 Sekarang(Rp) UU PPh (Rp) WP sendiri , ,- Status Kawin , ,- Isteri Bekerja , ,- Tanggungan , ,- Maks. Tanggungan 3 orang (Pasal 7 ayat (1) UU PPh.)

44 Siapa yang wajib NPWP? WPOP Tidak menjalankan usaha/ pek bebas tapi penghasilan pd suatu bulan > PTKP Wanita Kawin Pisah Harta Menjalankan usaha/ pekerjaan bebas WP Badan WP Pemungut/ Pemotong pajak Wanita kawin dapat mendaftar atas namanya sendiri

45 Kapan mendaftar (NPWP) 1 bulan setelah Saat usaha Mulai dijalankan WPOP yg tdk menjalankan usaha/pek bebas tapi peng sd suatu bulan > PTKP WP Badan WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas Paling lambat Pada akhir bln Berikutnya pengh Telah melebihi PTKP WP Pemungut/ Pemotong pajak Sebelum saat Terutang PPh

46 PTKP Keterangan PTKP LAMAPTKP BARU Mulai SETAHUN (Rp) SEBULAN (Rp) SETAHUN (Rp) SEBULAN (Rp) WP , , , ,- WP KAWIN , , , ,- ISTERI BEKERJA , , , ,- TANGGUNGAN (Max 3 orang) , , , ,-

47 Tempat Pendaftaran NPWP KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS. DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP; DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR. E-Registration

48  KPP BUMN  KPP PMA I-VI  KPP Badora I-II  KPP PMB  KPP WP Besar I-II & WP Besar OP  KPP Madya

49 Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai PKP ? WPOP WP Badan Yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN sesuai UU PPN Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP  Untuk mengetahui identitas PKP  melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN

50 Kapan melaporkan usaha (Pengukuhan PKP) Sblm melakukan penyerahan BKP/JKP Pengusaha Kecil WP Badan WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas Paling lambat Pada akhir masa Pajak berikutnya Setelah omzet > 600 juta

51 Pengusaha Kecil Pengusaha Kena Pajak Pengusaha

52 Dimana mendaftar NPWP/Pengukuhan PKP? Wajib PajakTempat Pendaftaran di KPP yang meliputi : Kewajiban Pajak Orang PribadiTempat Tinggal WP PPh Pasal 25 OP PPh Psl 21/22/23/26/4(2) PPN & PPnBM PBB & BPHTB BadanTempat Kedudukan WP PPh Badan PPh Psl 21/22/23/26/4(2)/15 PPN & PPnBM PBB & BPHTB Cabang, perwakilan Tempat Kegiatan Usaha PPN & PPnBM PPh Psl 21/22/23/26/4(2) PBB & BPHTB WP OP tertentu (Penj Psl 2(3)) Tempat Tinggal WP Tempat Kegiatan Usaha PPN & PPnBM PPh Ps 25 OP tertentu

53 Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.

54 Kapan direspon? Berkas diterima lengkap Paling lambat hari kerja berikutnya Pendaftaran NPWP Pengukuhan PKP Paling lambat 3 hari kerja berikutnya Kartu NPWP Surat Keterangan Terdaftar Surat Pengukuhan PKP

55 Syarat NPWP dapat dihapus- Psl 2(6) WPOP WP Badan BUT Dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha Menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia  Diajukan permohonan oleh WP/Ahli Waris apabila WP tdk lagi memenuhi persyaratan Objektif dan/subjektif Atau …. Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak Krn tdk memenuhi syarat Objektif dan subjektif

56 Penghapusan NPWP/PKP Permohonan Penghapusan NPWP Permohonan Pencabutan PKP Pemeriksaan oleh DJP P.L 6 bulan untuk WP OP P.L 12 bulan untuk WP Badan Paling lambat 6 bulan Penghapusan NPWP/PKP Dapat dilakukan secara jabatan atau

57 SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pidana penjara 6 bulan - 6 tahun menimbulkan kerugian pada pendapatan negara denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP

58 3 M Menghitung Pajak yang terutang Melapor Membayar

59 Pembukuan dan Pencatatan (Pasal 1 angka 29) Pembukuan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur data & informasi keuangan Jumlah Harga Perolehan & Penyerahan Barang/Jasa harta ph & biaya modal kewajiban laporan keuangan neraca laporan laba rugi

60 Yg Wajib Pembukuan (Pasal 28) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas PEMBUKUAN WP Badan WAJIB PENGECUALIAN: WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

61 Ketentuan-ketentuan Pembukuan (Pasal 28) memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas harus diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan:

62 Pembukuan dalam Mata Uang Asing dan Rp *Berdasarkan PMK No. 196/PMK.03/2007 WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS: WP dalam rangka PMA Bentuk Usaha TetapWP Kontraktor KKS WP dalam rangka Kontrak Karya Kontrak Investasi Kolektif (KIK) WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN $ WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri

63 Arti Pencatatan (Pasal 28) Terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur ttg peredaran atau penerimaan bruto dan/atau ph bruto sbg PENCATATAN dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk ph yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Bentuk dan tatacara Pencatatan diatur dgn PMK)

64 KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN (3) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (4) harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Pasal 28 UU KUP

65 Penyimpanan Dokumen Pembukuan *Berdasarkan Pasal 28 UUKUP Buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data dasar pembukuan / pencatatan 10 tahun di Indonesia

66 SANKSI-SANKSI *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain Setiap orang yang dengan sengaja: dipidana dengan pidana penjara 6 bulan - 6 tahun dan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar

67 Surat Pemberitahuan (Pasal 3) Self Assessement System  Menghitung  Memperhitungkan  Membayar  melaporkan Pajak Terutang SPT Tahunan Masa Manual Elektronik Psl 12(1)

68 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

69 PPh (Umum)Bagi PKPBagi Pemotong/Pemun gut Melaporkan dan mempertanggungja wbkan penghitungan jumlah pajak terutang dan melaporkan :  pembayaran pajak tahun berjalan  Pemotongan pajak oleh pihak lain  penghasilan yang mrpkn Obyek Pajak – bukan obyek pajak  Harta dan kewajiban Melaporkan dan mempertanggungjawa bkan penghitungan jumlah PPN & PPnBM yang terutang dan melaporkan:  Pengkreditan PM-PK  Pembayaran sendiri maupun melalui pihak lain dalam satu masa pajak Melaporkan dan mempertanggungjawa bkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

70 Jenis SPT SPT Tahunan SPT Masa  PPh Pasal 21 dan Pasal 26  PPh Pasal 22  PPh Pasal 23 dan Pasal 26  PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Pasal 15  PPh Pasal 25  PPN (form 1195 & 1101 WAPU)  PPn BM (form 1101BM)

71 PMK NOMOR 181/PMK.03/2007 SPT Formulir kertas (hardcopy) e-SPT Secara langsung ditempat yang ditetapkan DJP Secara langsung / cara lain yaitu mengunduh format SPT / aplikasi e-SPT di situs DJP Wajib ditandatangani WP atau Kuasa WP 1.Tanda tangan biasa 2.Tanda tangan stempel 3.Tanda tangan elektronik/digital Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik/digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa Cara Pengambilan Formulir dan Penandatanganan SPT

72 SPT Secara langsung Via Pos Cara lainJasa ekspedisi e-filing Tanda penerimaan surat Bukti pengiriman surat Bukti Penerimaan Elektronik BUKTI PENERIMAAN SPT PMK NOMOR 181/PMK.03/2007 Cara Penyampaian SPT

73 SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN  tidak ditandatangani;  tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;  SPT LB disampaikan setelah 3 tahun dan telah ditegur secara tertulis;  disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

74 WP PPh tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria : WP orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima/memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25 dan SPT Tahunan OP Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25 PMK NOMOR 183PMK.03/2007 WP Tidak Wajib Lapor SPT

75 Batas Waktu Penyampaian SPT Pasal 3 (3) dan 3 (4) Jenis SPTBatas Waktu Pelaporan  SPT Masa PPh Pasal 21/26  SPT Masa PPh Pasal 22 /pemungut lainnya  SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26  SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15  SPT MasaPPh Pasal 25  SPT Masa PPN (form 1195 & 1101 WAPU)  SPT Masa PPn BM (form 1101BM) Max 20 hari setelah akhir masa pajak PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM Oleh Bea Cukai Max 7 hari setelah Penyetoran  PPN/PPnBM & PPh Psl 22 oleh Bendaharawan Max tgl 14 setelah akhir masa pajak  SPT Tahunan PPh OPMax 3 bulan setelah akhir thn pajak, dpt diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan tertulis p.l 2 bulan  SPT Tahunan PPh BadanMax 4 bulan setelah akhir thn pajak, diperpanjang p.l 2 bulan

76 Sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk : WP OP yang telah meninggal dunia WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi WP yang terkena bencana (diatur dgn Permenkeu) WP lain (diatur dengan Permenku) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan. Sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk : WP OP yang telah meninggal dunia WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi WP yang terkena bencana (diatur dgn Permenkeu) WP lain (diatur dengan Permenku) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan. Sanksi Keterlambatan Pelaporan (Psl 7(1)-7(2) Sanksi adminitrasi berupa denda :  Rp ,- untuk SPT Masa PPN  Rp ,- untuk SPT Masa lainnya  Rp ,- untuk SPT Tahunan PPh OP  Rp ,- untuk SPT Tahunan PPh Badan

77 WP lain WP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: 1.kerusuhan massal; 2.kebakaran; 3.ledakan bom atau aksi terorisme; 4.perang antarsuku; atau 5.kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara/perpajakan Penetapan WP lain dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak WP Lain yang Tidak Dikenakan Sanksi PMK NOMOR 186PMK.03/2007

78 SPT Masa atau laporan hasil pemungutan KPP disampaikan Batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur (Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang ditetapkan oleh Pcmerintah dan cuti bersama) Hari Kerja berikutnya PMK NOMOR 184PMK.03/2007 Jatuh Tempo Pelaporan Pada Hari Libur

79 Batas Waktu Pembayaran Pajak (pasal 9 (2))  SPT Masa PPh Pasal 21/26  SPT Masa PPh Pasal 23/26  SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2  SPT Masa PPh Pasal 15  SPT Masa PPh Pasal 22 Badan Tertentu  SPT Masa PPh Pasal 25  SPT Masa PPN/PPnBM incl WAPU non Bdhwn SPT Tahunan/PPh Pasal 29 Max tgl 10 setelah akhir masa pajak Max tgl 15 setelah Akhir masa pajak Max tgl 25 bln ketiga stlh tahun pajak SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan SPT Masa PPN/PPnBM, PPh PAsal 22 Bea Cukai Hari yang sama Sehari setelah pemungutan SPT Masa PPN/PPnBM Bendaharawan Max tgl 7 setelah akhir masa pajak Sebelum SPT PPh disampaikan

80 Batas Waktu Pembayaran Pajak Pajak – (cont)  STP, SKPKB, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (Psl 9 – 3)  Bagi WP usaha kecil dan WP didaerah tertentu – dapat diperpanjang p.l. 2 bulan (Psl 9-3a)  Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan paling lama 12 bulan.

81 ANGSURANAtas 1.STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 2.PPh Pasal 29 dikenai bunga sebesar 2% sebulan atas pajak yang kurang dibayar.

82 Sanksi keterlambatan pembayaran pajak

83 Tanggal Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur Hari Kerja berikutnya Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama dilakukan di Kantor Pos / bank yang ditunjuk oleh Menkeu Jatuh Tempo Pembayaran Pada Hari Libur PMK NOMOR 184PMK.03/2007

84 Sarana & Tempat Pembayaran Pajak (psl 10) SSP StandarSSP Khusus Offline :  Kantor Pos  Bank BUMN/BUMD  Bank yang ditunjuk DJA  Loket pembayaran di pelabuhan untuk FLN Online :  Teller PT.Pos Indonesia  Teller Bank Persepsi  ATM atau Internet Banking

85 Pembetulan SPT (Pasal 8)

86 Pembetulan SPT (Pasal 8)- cont. PasalKetentuan/KondisiSyaratKonsekuensi 8(3)WP sudah diperiksa tapi blm dilakukan penyidikan Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya Membayar kekurangan pajak terutang tidak dilakukan penyidikan dikenakan sanksi 150 % dari jumlah KB 8 (4) dan 8(5) WP sudah diperiksa tetapi blm diterbitkan surat ketetapan pajak Dengan kemauan sendiri mengungkapkan pengisian SPT Dilakukan dalam laporan tersendiri Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya jika ada KB ditambah sanksi 50 % Harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan Pemeriksaan tetap dilanjutkan 8(6)Lihat UU

87 PEMBETULAN SPT syarat 1.belum dilakukan pemeriksaan 2.jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan jika menjadi kurang bayar sanksi2% / bulan sanksi : 2% / bulan sejak jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); atau sejak jt pembayaran (SPT Masa) s.d. tanggal pembayaran

88 PEMBETULAN SPT (WP melanggar Ps 38 UU KUP dan sudah diperiksa) syarat 1.mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya 2.melunasi kekurangan pembayaran pajaknya 3.membayar sanksi denda 150 % terhadap WP ini tidak akan dilakukan penyidikan

89 PEMBETULAN SPT (telah/sedang diperiksa, belum terbit skp) syarat 1.dengan kesadaran sendiri 2.mengakibatkan : a. pajak menjadi lebih besar/kecil; atau a. pajak menjadi lebih besar/kecil; atau b. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau b. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil. d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil. 3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50% Pemeriksaan tetap dilanjutkan

90 PEMBETULAN SPT (Rugi Fiskal Berbeda) WP dapat membetulkan SPT  dalam hal Wajib Pajak menerima ◦ surat ketetapan pajak, ◦ Surat Keputusan Keberatan, ◦ Surat Keputusan Pembetulan, ◦ Putusan Banding, atau ◦ Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,  yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut  dalam jangka waktu 3 bulan  dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan


Download ppt "Pengajar Suwardi, Ak., M.M., B.K.P Sapto Windi Argo, S.E., B.K.P."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google