Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KUP KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KUP KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II."— Transcript presentasi:

1 KUP KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II

2

3 SIAPKAH ANDA BELAJAR ?? NEGARA SUDAH MEMILIH ANDA!!!!!! MILIKI KEBANGGAAN TERPILIH SEBAGAI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK!

4 PERPAJAKAN DI INDONESIA Reformasi Perpajakan 1983 Official Assessment System Menghitung Pajak Sendiri (MPS) Menghitung Pajak Orang (MPO) UU No. 8 Tahun 1967 PP No.11 Tahun 1967 Self Assessment System

5 PERPAJAKAN DI INDONESIA Self Assessment System Official Assessment System   Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif. Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi. Sistem Pemungutan Pajak Withholding system kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak

6 DASAR HUKUM KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU Nomor 6 Tahun 1983 Perpu Nomor 5 Tahun 2008 UU Nomor 28 Tahun 2007 UU Nomor 16 Tahun 2000 UU Nomor 9 Tahun 1994

7 NPWP dan Pengukuhan PKP ( Pasal 2) WAJIB PAJAK persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UUPPh Persyaratan Subjektif persyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan Ketentuan UUPPh Persyaratan Objektif Bukan PengusahaPengusaha NPWPNPWP dan Pengukuhan

8 NPWP dan Pengukuhan PKP *Berdasarkan PMK Nomor 20/2008 Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif WPOP selain WP di atas WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas WPOP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan paling lama pada akhir bulan berikutnya

9 Pengukuhan PKP ( Pasal 2) Yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sbg PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan, ( Kecuali Pengusaha Kecil ) Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Ekspor Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

10 menurut keadaan sebenarnya/didasarkan pada kenyataan tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor Tempat Pendaftaran (Pasal 2) TEMPAT PENDAFTARAN (kantor DJP) tempat tinggal tempat kedudukan tempat kegiatan usaha Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.

11 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP) terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan – Kode WPKode KPP Kode cbg

12 NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILAN Penghasilan isteri digabung dengan suami NPWP isteri = NPWP suami yg dikenakan pajak secara terpisah krn hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim / dikehendaki secara tertulis berdsr kan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Selain itu dpt melaksanakan hak&kewajiban pajak terpisah dr suami Isteri dan suami masing-masing memiliki NPWP

13 TATA CARA PENDAFTARANManual Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 Tanggal 21 Pebruari 2001 e-Registration Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 November SE Dirjen Pajak Nomor: Nomor SE-02/PJ./2004 Tanggal 19 Januari 2005.

14

15

16 Kantor Pos Warnet MEKANISME e-Registration Provider Wajib Pajak Konsentrasi Data Nasional KP.DJP Form Aplikasi pendaftarane-registration e-registration KTP, KK, SIUP DLL SKTS & NPWP SKTS & NPWP KANWIL KPP Kartu NPWP & SKT Kartu NPWP & SKT Kios Pendaftaran e-registration KTP, KK, SIUP DLL

17 Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan (Pasal 2) NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.

18 SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pidana penjara 6 bulan - 6 tahun menimbulkan kerugian pada pendapatan negara denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP

19 Penghapusan NPWP (Pasal 2) Penghapusan NPWP diajukan oleh WP dan/ atau ahli warisnya WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dianggap perlu oleh Dirjen Pajak Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP daiam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

20 Pembukuan dan Pencatatan (Pasal 1 angka 29) Pembukuan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur data & informasi keuangan Jumlah Harga Perolehan & Penyerahan Barang/Jasa harta ph & biayamodal kewajiban laporan keuangan neraca laporan laba rugi

21 Yg Wajib Pembukuan (Pasal 28) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas PEMBUKUAN WP Badan WAJIB PENGECUALIAN: WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

22 Ketentuan-ketentuan Pembukuan (Pasal 28) memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas harus diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan:

23 Pembukuan dalam Mata Uang Asing dan Rp *Berdasarkan PMK No. 196/PMK.03/2007 WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS: WP dalam rangka PMA Bentuk Usaha TetapWP Kontraktor KKS WP dalam rangka Kontrak Karya Kontrak Investasi Kolektif (KIK) WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN $ WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri

24 Arti Pencatatan (Pasal 28) Terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur ttg peredaran atau penerimaan bruto dan/atau ph bruto sbg PENCATATAN dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk ph yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Bentuk dan tatacara Pencatatan diatur dgn PMK)

25 KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN (3) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (4) harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Pasal 28 UU KUP

26 Penyimpanan Dokumen Pembukuan *Berdasarkan Pasal 28 UUKUP Buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data dasar pembukuan/ pencatatan 10 tahun di Indonesia

27 SANKSI-SANKSI *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain Setiap orang yang dengan sengaja: dipidana dengan pidana penjara 6 bulan - 6 tahun dan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar


Download ppt "KUP KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google