Audiensi dengan Komisi D DPRD Kab semarang 9 Juni 2010 Di RM Timlo Kab Semarang.

Presentasi berjudul: "Audiensi dengan Komisi D DPRD Kab semarang 9 Juni 2010 Di RM Timlo Kab Semarang."— Transcript presentasi:

1 Audiensi dengan Komisi D DPRD Kab semarang 9 Juni 2010 Di RM Timlo Kab Semarang

2 Peserta - Komisi D : Pimpinan : Bambang DN (PDIP), Said Riswanto (PAN) dan yustina dian ( Demokrat). Anggota : Husni Anissa (PKS), Wiranto ( golkar). - Masyarakat : NGO dan bbrpa kader posyandu (jambon dan leyangan).

3 Permintaan 1.Dinkes : Teralokasikannya anggaran 2011 untuk membeli sarana prasarana untuk 1000 posyandu berupa : timbangan, pengukur tinggi, sarung timbangan dan buku = 300 ribu. Kalkulasi : 300 ribu X 1000 = 300 juta. 2.Bapermas : Teralokasikannya anggaran untuk pelatihan kader posyandu minimal 4 kali/ thn khusus untuk pengembangan kelembagaan. Target : dalam 2 tahun seluruh posyandu pratama n madya dan purnama ke mandiri. Alokasi 4 X 4 juta X 5 wilayah ( 1 wilayah terdiri bbrpa kecamatan) total : 100 juta.

4 Lanjutan… 3. Pokjanal : anggaran untuk koordinasi pokjanal kab semarang posyandu. Diperlukan untuk membahas terkait perkembangan posyandu. Besar anggaran sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh pokjanal ke banggar.

5 Hasil Yang disampaikann ketua komisi : -Komisi D akan menggagarkan alokasi untuk sarpras sebanyak 300 juta untuk APBD TA 2011 asalkan sudah tercantum di KUA-PPAS.(komunikasi dgn pak agus kasi permberdayaan masy dinkes sudah menambah di anggaran tinggal di TAPD). -Untuk pokjanal kab : anggota komisi D yang di banggar akan mengusulkan ke rapat banggar untuk memberikan alokasi dana hibah ke pokjanal dengan syarat konsep posyandu jelas dan termasuk tahapan bagaimana melarikan seluruh strata ke mandiri.

6 Lanjutan -Untuk bapermas berdasarkan tatib dewan terbaru akan berada di komisi A untuk pengembangan kelembagaan. -Hasil diskusi dengan nur fathan selaku wakil ketua komisi A akan menyampaikan ke rapat komisi dan memperjuangkan anggaran posyandu di banggar termasuk pokjanal. -Untuk pimwan Bu sulistyowati siap memback up untuk kebijakan di Banggar – TAPD. Asalkan anggaran lebih definif sesuai dengan masalah.