Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OUTLINE Background Public Financial Management Monitoring & Evaluasi Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OUTLINE Background Public Financial Management Monitoring & Evaluasi Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN."— Transcript presentasi:

1

2 OUTLINE Background Public Financial Management Monitoring & Evaluasi Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 2

3 3

4 4 Sumber: LKPP audited Perkembangan APBN

5 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN Perbandingan Belanja Negara Dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Periode Sumber: &

6 Perbandingan Belanja Sektor Kesehatan Dengan Indeks Kesehatan Periode INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 6 Sumber: &

7 Perbandingan Belanja Sektor Pendidikan Dengan Indeks Pendidikan Periode INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 7 Sumber: &

8 Perbandingan Human Development Index, Indonesia dengan Korea, Thailand, & Singapura Periode INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 8 Sumber:

9 PERMASALAHAN DALAM BELANJA NEGARA INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 9 Ruang Fiskal (Fiscal Space) Fiscal Space Pemerintah dari tahun ke tahun berkisar antara 5%-6% dari PDB. Pada tahun 2011, Fiscal Space sebesar 5,10% dari PDB. Akibatnya ruang Pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal yang berperan siginifikan dalam pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas Penyerapan (Disbursement) Penyerapan belanja negara, khususnya belanja barang dan belanja modal K/L tidak optimal, dan cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran Akibatnya peran stimulus fiskal dari kontribusi belanja negara tidak tercapai, dan tidak menguntungkan untuk pengelolaan kas yang baik Kualitas Belanja (Value for Money) Belanja operasional birokrasi lebih besar dari pada belanja modal atau belanja pelayanan langsung kepada publik. Akibatnya terjadi pemborosan, inefisiensi dan tidak terukurnya pengaruh belanja pemerintah terhadap kualitas penyediaan layanan publik Beban Belanja Subsidi yang sangat besar Alokasi belanja subsidi yang semakin bertambah dari tahun ke tahun Akibatnya ruang gerak pemerintah untuk mengalokasikan dana ke program yang lebih prioritas berkurang Belanja Mandatory Alokasi belanja sebagai amanat Undang-Undang seperti alokasi belanja di sektor pendidikan sebesar 20% dari APBN Akibatnya ruang fiskal pemerintah menjadi sangat terbatas MONEV & SPENDING REVIEW

10 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 10

11 TUJUANRUANG LINGKUPFISCAL POLICY Public Financial Management Resource Generation Resource Allocation Operational Management Agregate Fiscal Dicipline Efficient Resource Allocation Operational Efficiency Growth Stabilization Equity INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 11

12 Public Expenditure Management RUANG LINGKUP Public Expenditure Management Resource Generation Resource Allocation Operational Management Budgeting Treasury INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 12 Resource Allocation Operational Management

13 Penganggaran INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 13 Budgeting Unified Budget MTEF PBB Menjamin Aggregate Fiscal Dicipline Menjamin efisiensi alokasi sumber daya Meningkatkan efisiensi operasional

14 Allocation of appropriations LKPP verification payment Cash Forecasting Cash Optimalization Risk Management GFS Budget execution & Financial planning Accounting & Reporting Cash & Debt management Budget execution Financial planning Accounting Methodologi Financial Reporting Cash management Debt & Loan Management Treasury Accounting System commitment Revenue/ Ekspenditure forecast Debt servicing forecast Cash plan 1.Ensuring the conformity with authorization 2.Adapting to macroeconomic changes 3.Resolving implementation problems 4.Ensuring efficient and effective use of resources Assuring compliance in Budget Execution through monitoring and evaluation Fungsi Treasury 14 (Sumber: Schiavo-Campo, dan Tomasi, 1999) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 14

15 15

16 Pengertian INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 16 Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/ memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran. Monitoring Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai se-efektif dan se-efisien mungkin. Evaluasi Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program / menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi) Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring

17 Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kunci dari tata kelola yang baik. Monev diperlukan untuk mencapai perumusan kebijakan, penganggaran, manajemen dan akuntabilitas yang berlandaskan pada bukti dan fakta (evidence-based policy). INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 17 Monev Pelaksanaan Anggaran dalam Siklus Penganggaran

18 Tujuan Monev Pelaksanaan Anggaran INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 18 Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Reguler Review), dengan tujuan untuk: a.Early warning isu dan permasalahan pelaksanaan anggaran b.Penilaian kualitas budget estimates c.Identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran untuk menyiapkan langkah preventif kedepan d.Menghasilkan input bagi perumusan kebijakan Pelaksanaan Anggaran Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Reguler Review), dengan tujuan untuk: a.Early warning isu dan permasalahan pelaksanaan anggaran b.Penilaian kualitas budget estimates c.Identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran untuk menyiapkan langkah preventif kedepan d.Menghasilkan input bagi perumusan kebijakan Pelaksanaan Anggaran

19 MEKANISME MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN < Rata-Rata Nas < Benchmark Deviasi Rencana EvaluasiEvaluasi Data Sekunder Data Primer Analisis Capaian Anggaran/Output KesimpulanKesimpulan RekomendasiRekomendasi Monitoring Realisasi K/L Tindak Lanjut Bel. Bansos Bel. Modal Bel. Barang Sumber Dana Blokir Dana KewenanganKewenangan KarakteristikKarakteristik PeraturanPeraturan Kuisioner dan wawancara Kompetensi SDM Review Penyaluran BimtekBimtek Perbaikan Mekanisme MembandingkanMembandingkan Rata-Rata Penyerapan Anggaran Nas IdentifikasiIdentifikasi Rencana Penyerapan Anggaran/Output Benchmark Penyerapan Anggaran/Output INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 19 Penyempurnaan Peraturan Review Peraturan

20 Kunci Sukses Monev INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 20 Perlu diagnosis mendalam atas fungsi-fungsi monev yang telah berjalan, a.l tentang: kekuatan dan kelemahan dari sisi demand (penggunaan hasil monev) dan sisi supply (kualitas teknis dari output monev). Perlu action plan yang mengarahkan pada tujuan akhir yang ingin dicapai dengan sistem monev yang dijalankan, a.l terkait: identifikasi pemangku kepentingan, tokoh kunci, sistem insentif untuk melaksanakan dan menggunakan outputnya, struktur organisasi, institusionalisasi. Kehati-hatian untuk tidak terjebak dalam kecenderungan untuk terlalu membakukan metode monev (overengineering). Pemahaman bahwa monev dengan sendirinya tidak memiliki nilai inheren, namun berguna hanya jika hasilnya ditindaklanjuti dengan intensif dan konsisten. Perlu diagnosis mendalam atas fungsi-fungsi monev yang telah berjalan, a.l tentang: kekuatan dan kelemahan dari sisi demand (penggunaan hasil monev) dan sisi supply (kualitas teknis dari output monev). Perlu action plan yang mengarahkan pada tujuan akhir yang ingin dicapai dengan sistem monev yang dijalankan, a.l terkait: identifikasi pemangku kepentingan, tokoh kunci, sistem insentif untuk melaksanakan dan menggunakan outputnya, struktur organisasi, institusionalisasi. Kehati-hatian untuk tidak terjebak dalam kecenderungan untuk terlalu membakukan metode monev (overengineering). Pemahaman bahwa monev dengan sendirinya tidak memiliki nilai inheren, namun berguna hanya jika hasilnya ditindaklanjuti dengan intensif dan konsisten.

21 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 21

22 Pengertian INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 22 Spending Review merupakan buah (hasil) dari M&E, atau sebaliknya spending review yang baik memerlukan M&E yang efektif Melalui Spending Review, temuan dan rekomendasi dari M&E dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran periode berikutnya. Spending review dapat diarahkan untuk melihat efisiensi, efektivitas, maupun value for money dari pengeluaran publik Dengan demikian, spending review berusaha memastikan pengeluaran publik dapat mencapai 3 tujuannya (AFD, ERA dan OE)

23 Tipologi Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 23 SPENDING REVIEW SPENDING REVIEW alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, yang hasilnya dijadikan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien (value for money). PROGRAMS ORGANIZATION FORM POLICY FUNCTIONAL REVIEW STRATEGIC REVIEW Functional Review : lebih mengedepankan pelaksanaan efisiensi suatu program atau kebijakan dengan fokus terhadap bagaimana pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan dengan sumber daya yang lebih sedikit (hemat). Strategic Review : fokus utama kepada pelaksanaan efisiensi dan pemrioritasan belanja, serta lebih dalam lagi memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

24 Level Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 24 Level 2 Output ? Achieve the output (execution) Input Output Input + Output Input + Outcome? Level 1 Efficient Effective + + Strategic Review Functional Review Budget Execution Review Improve budget execution policy As an input in planning and budgeting Level 3

25 Karakteristik Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

26 Perdana MenteriKementerian KeuanganKementerian/LembagaKomisi/Komite Metodologi Australia; Canada; Denmark; Finland; Netherlands; UK Pemilihan Ruang lingkup reviu (dalam hal tidak semua program di reviu) Denmark (komite ekonomi yang ditentukan oleh MenKeu) Australia Penyiapan laporan dan proposal Australia (kadang-kadang bekerja sama dengan K/L); Denmark (kadang- kadang bekerja sama dengan K/L dan konsultan); UK (dibentuk tim) Australia; Canada; Finland; Netherlands; (tim independen) Supervisi dan reviu laporanFinland; UKUK Australia; Canada; Denmark ; Netherlands Pengambilan keputusan final Australia; Canada; Denmark; Netherlands;UK Finland Monitoring dan tindak lanjut Australia; Canada; Finland; Netherlands; UK Institusi Penanggung Jawab Dalam Tahapan Proses Spending Review di negara OECD INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 26

27 Best Practise Spending Review 27 NEGARAMETODOLOGITOLOK UKUR Australia1.Perencanaan kegiatan dan waktu 2.Pengumpulan data & informasi 3.Analisis dan menguji program dan performa 4.Sasaran review sampai pada efisiensi teknis 1.Kelayakan 2.Efektifitas 3.Efisiensi 4.Integrasi 5.Kesesuaian kebijakan strategis Inggris1.Perencanaan kegiatan dan waktu 2.Cakupan tidak hanya belanja pemerintah tetapi juga kaitannya dengan asuransi publik, kredit program, dan pensiun pegawai 1.Kesesuaian dengan program penggerak ekonomi pemerintah 2.Penentuan belanja minimum tiap K/L Canada1.Assessment yang lengkap terhadap seluruh belanja program di setiap institusi pemerintah 2.Identifikasi program dengan performa rendah untuk mendapatkan 5% savings 3.Dilaksanakan setiap 4 tahun 1.Efektifitas 2.Efisiensi 3.Kesesuaian dengan program pemerintah

28 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 28 NEGARAMETODOLOGITOLOK UKUR Denmark1.Penunjukan unit khusus oleh menteri keuangan 2.Dilaksanakan tiap 1 tahun 3.Dilakukan untuk program/sektor khusus (hankam, pendidikan, dll) 1.Savings yang dihasilkan untuk penghematan alokasi anggaran tahun yang akan datang Belanda1.Dilaksanakan oleh gabungan beberapa K/L dan pihak eksternal 2.Diawasi oleh komite dari kementerian pusat (kantor perdana menteri, keuangan,dll) 1.Evaluasi atas kebijakan strategis 2.Fokus pada savings dengan besaran kurang lebih 20% Best Practise Spending Review

29 Framework INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 29

30 Spending Review Framework INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 30 Analisis atas keterkaitan antara penyediaan barang dan jasa dari sektor publik dan swasta, apakah penyediaan oleh pemerintah dapat dijustifikasi dari sisi efektivitas dan efisiensinya; Analisis atas penerimaan negara yang memadai, defisit yang aman, apakah konsisten dengan target pertumbuhan, inflasi, dan tujuan makroekonomi lainnya; Evaluasi prioritas pengeluaran—per fungsi, per sektor, nasional— dengan mengingat adanya keterbatasan sumber daya dan trade-off antara efisiensi dengan tujuan distributif; Penilaian hubungan antara input dan outcome--efisiensi; Fokus pada hubungan institusional (termasuk insentif politis) dengan saran dan rekomendasi untuk reformasi insentif dan institusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengeluaran.

31 Metode INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 31 PER (Public Expenditure Review): menganalisis pola pengeluaran pemerintah, menilai efektivitas dan ekuitasnya, mengidentifikasi bottlenecks. Dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan menemukan solusi potensialnya; PETS (Public Expenditure Tracking Surveys): menelusuri aliran dana melalui berbagai tingkatan birokrasi, dari tingkat pusat sampai ke jajaran unit penyedia layanan, untuk melihat sejauh mana alokasi dana telah mencapai sasarannya. Berguna untuk mengidentifikasi titik kebocoran/inefisiensi operasional dalam hierarki sampai dengan pencairan dana, sebab-sebab inefisiensi, dan jumlah dana yang akhirnya mencapai sasaran akhirnya; QSDS (Quantitative Service Delivery Surveys): memonitor impact dari pengeluaran. Melampaui PETS sampai ke penilaian efektivitas pengeluaran bahkan sistem insentifnya. Tujuan utama QSDS adalah menilai efisiensi pengeluaran, insentif, dan berbagai dimensi dari penyediaan jasa (bisa untuk swasta maupun pemerintah; Lain-lain: NHA (National Health Accounts), Cost and HR studies dll.

32 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 32 Definisi: Metode yang digunakan untuk menelusuri lebih jauh hipotesis awal yang berasal dari Analisis belanja Pemerintah (PER) dengan survei sebagai porsi terbesar fokus analisis. Tujuan: Untuk memperoleh informasi yang lebih detil terkait permasalahan pada pelaksanaan anggaran guna ditindak lanjuti sebagai masukan/input analisis monitoring dan evaluasi. Expenditure Tracking

33 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 33 Mengapa Expenditure Tracking Lemahnya korelasi antara public spending dengan outcomes Minimnya sistem informasi dan kebutuhan akan mekanisme pertanggungjawaban (accountability) Perlunya pemahaman dan implementasi yang lebih baik terhadap service delivery performance Meningkatkan transparansi dan pelaksanaan anggaran Meningkatkan efisiensi dan mengentaskan kemiskinan sebagai dampak dari public expenditure (belanja pemerintah)

34 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 34 In-efisiensi pelaksanaan anggaran Kebocoran penyerapan anggaran Capaian output (sebagai bentuk dari reformasi keuangan) Delay pelaksanaan anggaran In-efektif pelaksanaan Anggaran Sasaran lainnya sesuai kabutuhan Fokus PETS: (perspektif pelaksanaan anggaran/budget execution) Fokus Expenditure Tracking

35 Dampak yang diharapkan dari Spending Review Pergeseran paradigma dari disbursement-based menjadi efficiency-based (meningkatkan technical efficiency) Perbaikan kualitas belanja melalui pengurangan unproductive spending (meningkatkan allocative efficiency) Lebih banyak ruang fiskal untuk discretionary spending Tercapainya sasaran pembangunan pemerintah lebih efektif (berdampak) Meningkatkan value for money dari pengeluaran pemerintah (nilai manfaat dibandingkan biaya)

36 Modal Pendukung Spending Review SDM yang analitis dengan creativity dan critical thinking Institutional setting yang mendukung (komitmen beberapa pihak agar hasil dapat dipakai untuk memperbaiki anggaran periode berikutnya) Extensive references mengenai metodologi (knowledge sharing, studi banding, bechmarking) Data yang berkualitas dan komprehensif (IFMIS)

37


Download ppt "OUTLINE Background Public Financial Management Monitoring & Evaluasi Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google