MONEV & SPENDING REVIEW

MONEV & SPENDING REVIEW
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MONEV & SPENDING REVIEW DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
OUTLINE Background Public Financial Management Monitoring & Evaluasi Spending Review INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

BACKGROUND INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Perkembangan APBN Sumber: LKPP audited INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Perbandingan Belanja Negara Dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Periode Pert ekonomi dihilangkan Sumber: & INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Perbandingan Belanja Sektor Kesehatan Dengan Indeks Kesehatan Periode Sumber: & INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Perbandingan Belanja Sektor Pendidikan Dengan Indeks Pendidikan Periode Sumber: & INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Perbandingan Human Development Index, Indonesia dengan Korea, Thailand, & Singapura Periode Sumber: 8 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

PERMASALAHAN DALAM BELANJA NEGARA
Ruang Fiskal (Fiscal Space) Fiscal Space Pemerintah dari tahun ke tahun berkisar antara 5%-6% dari PDB. Pada tahun 2011, Fiscal Space sebesar 5,10% dari PDB. Akibatnya ruang Pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal yang berperan siginifikan dalam pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas Beban Belanja Subsidi yang sangat besar Alokasi belanja subsidi yang semakin bertambah dari tahun ke tahun Akibatnya ruang gerak pemerintah untuk mengalokasikan dana ke program yang lebih prioritas berkurang Penyerapan (Disbursement) Penyerapan belanja negara, khususnya belanja barang dan belanja modal K/L tidak optimal, dan cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran Akibatnya peran stimulus fiskal dari kontribusi belanja negara tidak tercapai , dan tidak menguntungkan untuk pengelolaan kas yang baik Belanja Mandatory Alokasi belanja sebagai amanat Undang-Undang seperti alokasi belanja di sektor pendidikan sebesar 20% dari APBN Akibatnya ruang fiskal pemerintah menjadi sangat terbatas Kualitas Belanja (Value for Money) Belanja operasional birokrasi lebih besar dari pada belanja modal atau belanja pelayanan langsung kepada publik. Akibatnya terjadi pemborosan, inefisiensi dan tidak terukurnya pengaruh belanja pemerintah terhadap kualitas penyediaan layanan publik MONEV & SPENDING REVIEW 9 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Public Financial Management
RUANG LINGKUP TUJUAN FISCAL POLICY Resource Generation Agregate Fiscal Dicipline Growth Resource Allocation Efficient Resource Allocation Stabilization Operational Management Operational Efficiency Equity INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Public Expenditure Management
RUANG LINGKUP Public Expenditure Management Budgeting Resource Generation Resource Allocation Resource Allocation Treasury Operational Management Operational Management INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Penganggaran Unified Budget Budgeting MTEF PBB
Menjamin Aggregate Fiscal Dicipline Unified Budget Menjamin efisiensi alokasi sumber daya Budgeting MTEF Meningkatkan efisiensi operasional PBB INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Fungsi Treasury Treasury Allocation of appropriations Assuring compliance in Budget Execution through monitoring and evaluation commitment Budget execution Ensuring the conformity with authorization verification Adapting to macroeconomic changes Budget execution & Financial planning payment Resolving implementation problems Revenue/ Ekspenditure forecast Ensuring efficient and effective use of resources Financial planning Debt servicing forecast Cash plan (Sumber: Schiavo-Campo, dan Tomasi, 1999) Accounting Methodologi Accounting System Accounting & Reporting Financial Reporting LKPP GFS Debt & Loan Management Cash & Debt management Cash Forecasting Cash management Cash Optimalization Risk Management INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 14

MONITORING DAN EVALUASI
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Pengertian Monitoring Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/ memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai se-efektif dan se-efisien mungkin. Evaluasi Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program / menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi) Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Monev Pelaksanaan Anggaran dalam Siklus Penganggaran
Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kunci dari tata kelola yang baik. Monev diperlukan untuk mencapai perumusan kebijakan, penganggaran, manajemen dan akuntabilitas yang berlandaskan pada bukti dan fakta (evidence-based policy). INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Tujuan Monev Pelaksanaan Anggaran
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Reguler Review), dengan tujuan untuk: Early warning isu dan permasalahan pelaksanaan anggaran Penilaian kualitas budget estimates Identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran untuk menyiapkan langkah preventif kedepan Menghasilkan input bagi perumusan kebijakan Pelaksanaan Anggaran INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

MEKANISME MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN
Monitoring Realisasi K/L Deviasi Rencana Bel. Barang Membandingkan Identifikasi < Benchmark Evaluasi Bel. Modal < Rata-Rata Nas Bel. Bansos Rencana Penyerapan Anggaran/Output Benchmark Penyerapan Anggaran/Output Sumber Dana Blokir Dana Data Sekunder Rata-Rata Penyerapan Anggaran Nas Kewenangan Karakteristik Merupakan tinjauan umum yang terjadi pada rata-rata K/L Peraturan Kesimpulan Analisis Capaian Anggaran/Output Kuisioner dan wawancara Data Primer Kompetensi SDM Bimtek Rekomendasi Tindak Lanjut Review Penyaluran Perbaikan Mekanisme Review Peraturan Penyempurnaan Peraturan INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Kunci Sukses Monev Perlu diagnosis mendalam atas fungsi-fungsi monev yang telah berjalan, a.l tentang: kekuatan dan kelemahan dari sisi demand (penggunaan hasil monev) dan sisi supply (kualitas teknis dari output monev). Perlu action plan yang mengarahkan pada tujuan akhir yang ingin dicapai dengan sistem monev yang dijalankan, a.l terkait: identifikasi pemangku kepentingan, tokoh kunci, sistem insentif untuk melaksanakan dan menggunakan outputnya, struktur organisasi, institusionalisasi. Kehati-hatian untuk tidak terjebak dalam kecenderungan untuk terlalu membakukan metode monev (overengineering). Pemahaman bahwa monev dengan sendirinya tidak memiliki nilai inheren, namun berguna hanya jika hasilnya ditindaklanjuti dengan intensif dan konsisten. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

SPENDING REVIEW INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Pengertian Spending Review merupakan buah (hasil) dari M&E, atau sebaliknya spending review yang baik memerlukan M&E yang efektif Melalui Spending Review, temuan dan rekomendasi dari M&E dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran periode berikutnya. Spending review dapat diarahkan untuk melihat efisiensi, efektivitas, maupun value for money dari pengeluaran publik Dengan demikian, spending review berusaha memastikan pengeluaran publik dapat mencapai 3 tujuannya (AFD, ERA dan OE) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Tipologi Spending Review
alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, yang hasilnya dijadikan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien (value for money). SPENDING REVIEW PROGRAMS FUNCTIONAL REVIEW POLICY STRATEGIC REVIEW ORGANIZATION FORM Functional Review : lebih mengedepankan pelaksanaan efisiensi suatu program atau kebijakan dengan fokus terhadap bagaimana pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan dengan sumber daya yang lebih sedikit (hemat). Strategic Review : fokus utama kepada pelaksanaan efisiensi dan pemrioritasan belanja, serta lebih dalam lagi memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Level Spending Review + + + + Level 1 Level 2 Level 3
Input Input Input + + + Output Output ? Output + Outcome? Achieve the output (execution) Efficient Effective Functional Review Strategic Review Budget Execution Review Improve budget execution policy As an input in planning and budgeting INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Karakteristik Spending Review
“Spending Review” setidaknya menyangkut 3 hal: Spending Review tidak hanya menilai efisiensi dan efektifitas program, tetapi konsekuensi dari output/outcome yang dicapai apabila dilakukan budget cut/reallocation 1 Hasil dari Spending Review menjadi input bagi proses penganggaran berikutnya 2 Lintas unit (Kementerian), sehingga diperlukan adanya central leadership apabila muncul keengganan kementerian dalam melakukan Spending Review 3 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Institusi Penanggung Jawab Dalam Tahapan Proses Spending Review di negara OECD
Perdana Menteri Kementerian Keuangan Kementerian/Lembaga Komisi/Komite Metodologi Australia; Canada; Denmark; Finland; Netherlands; UK Pemilihan Ruang lingkup reviu (dalam hal tidak semua program di reviu) Denmark (komite ekonomi yang ditentukan oleh MenKeu) Australia Penyiapan laporan dan proposal Australia (kadang-kadang bekerja sama dengan K/L); Denmark (kadang-kadang bekerja sama dengan K/L dan konsultan); UK (dibentuk tim) Australia; Canada; Finland; Netherlands; (tim independen) Supervisi dan reviu laporan Finland; UK UK Australia; Canada; Denmark ; Netherlands Pengambilan keputusan final Australia; Canada; Denmark; Netherlands;UK Finland Monitoring dan tindak lanjut Australia; Canada; Finland; Netherlands; UK INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Best Practise Spending Review
NEGARA METODOLOGI TOLOK UKUR Australia Perencanaan kegiatan dan waktu Pengumpulan data & informasi Analisis dan menguji program dan performa Sasaran review sampai pada efisiensi teknis Kelayakan Efektifitas Efisiensi Integrasi Kesesuaian kebijakan strategis Inggris Cakupan tidak hanya belanja pemerintah tetapi juga kaitannya dengan asuransi publik, kredit program, dan pensiun pegawai Kesesuaian dengan program penggerak ekonomi pemerintah Penentuan belanja minimum tiap K/L Canada Assessment yang lengkap terhadap seluruh belanja program di setiap institusi pemerintah Identifikasi program dengan performa rendah untuk mendapatkan 5% savings Dilaksanakan setiap 4 tahun Kesesuaian dengan program pemerintah Tambah dgn negara lain (OECD) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Best Practise Spending Review
NEGARA METODOLOGI TOLOK UKUR Denmark Penunjukan unit khusus oleh menteri keuangan Dilaksanakan tiap 1 tahun Dilakukan untuk program/sektor khusus (hankam, pendidikan, dll) Savings yang dihasilkan untuk penghematan alokasi anggaran tahun yang akan datang Belanda Dilaksanakan oleh gabungan beberapa K/L dan pihak eksternal Diawasi oleh komite dari kementerian pusat (kantor perdana menteri, keuangan,dll) Evaluasi atas kebijakan strategis Fokus pada savings dengan besaran kurang lebih 20% Tambah dgn negara lain (OECD) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Framework MONEV & SPENDING REVIEW Public Expenditure Process
Budget Execution Review Quantitative Analysis Expenditure Tracking Activity Based Costing (ABC) Public Expenditure Tracking Surveys Process Bussiness Process Review Business Process Modeling Notation Analysis Bottleneck analysis Approaches Methods Tools Framework INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Spending Review Framework
Analisis atas keterkaitan antara penyediaan barang dan jasa dari sektor publik dan swasta, apakah penyediaan oleh pemerintah dapat dijustifikasi dari sisi efektivitas dan efisiensinya; Analisis atas penerimaan negara yang memadai, defisit yang aman, apakah konsisten dengan target pertumbuhan, inflasi, dan tujuan makroekonomi lainnya; Evaluasi prioritas pengeluaran—per fungsi, per sektor, nasional—dengan mengingat adanya keterbatasan sumber daya dan trade-off antara efisiensi dengan tujuan distributif; Penilaian hubungan antara input dan outcome--efisiensi; Fokus pada hubungan institusional (termasuk insentif politis) dengan saran dan rekomendasi untuk reformasi insentif dan institusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengeluaran. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Metode PER (Public Expenditure Review): menganalisis pola pengeluaran pemerintah, menilai efektivitas dan ekuitasnya, mengidentifikasi bottlenecks. Dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan menemukan solusi potensialnya; PETS (Public Expenditure Tracking Surveys): menelusuri aliran dana melalui berbagai tingkatan birokrasi, dari tingkat pusat sampai ke jajaran unit penyedia layanan, untuk melihat sejauh mana alokasi dana telah mencapai sasarannya. Berguna untuk mengidentifikasi titik kebocoran/inefisiensi operasional dalam hierarki sampai dengan pencairan dana, sebab-sebab inefisiensi, dan jumlah dana yang akhirnya mencapai sasaran akhirnya; QSDS (Quantitative Service Delivery Surveys): memonitor impact dari pengeluaran. Melampaui PETS sampai ke penilaian efektivitas pengeluaran bahkan sistem insentifnya. Tujuan utama QSDS adalah menilai efisiensi pengeluaran, insentif, dan berbagai dimensi dari penyediaan jasa (bisa untuk swasta maupun pemerintah; Lain-lain: NHA (National Health Accounts), Cost and HR studies dll. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Expenditure Tracking Definisi: Metode yang digunakan untuk menelusuri lebih jauh hipotesis awal yang berasal dari Analisis belanja Pemerintah (PER) dengan survei sebagai porsi terbesar fokus analisis. Tujuan: Untuk memperoleh informasi yang lebih detil terkait permasalahan pada pelaksanaan anggaran guna ditindak lanjuti sebagai masukan/input analisis monitoring dan evaluasi. INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Mengapa Expenditure Tracking
Lemahnya korelasi antara public spending dengan outcomes Minimnya sistem informasi dan kebutuhan akan mekanisme pertanggungjawaban (accountability) Perlunya pemahaman dan implementasi yang lebih baik terhadap service delivery performance Meningkatkan transparansi dan pelaksanaan anggaran Meningkatkan efisiensi dan mengentaskan kemiskinan sebagai dampak dari public expenditure (belanja pemerintah) 1 2 3 4 5 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Fokus Expenditure Tracking
In-efisiensi pelaksanaan anggaran Capaian output (sebagai bentuk dari reformasi keuangan) In-efektif pelaksanaan Anggaran Fokus PETS: (perspektif pelaksanaan anggaran/budget execution) INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

Dampak yang diharapkan dari Spending Review
Pergeseran paradigma dari disbursement-based menjadi efficiency-based (meningkatkan technical efficiency) Perbaikan kualitas belanja melalui pengurangan unproductive spending (meningkatkan allocative efficiency) Lebih banyak ruang fiskal untuk discretionary spending Tercapainya sasaran pembangunan pemerintah lebih efektif (berdampak) Meningkatkan value for money dari pengeluaran pemerintah (nilai manfaat dibandingkan biaya)

Modal Pendukung Spending Review
SDM yang analitis dengan creativity dan critical thinking Institutional setting yang mendukung (komitmen beberapa pihak agar hasil dapat dipakai untuk memperbaiki anggaran periode berikutnya) Extensive references mengenai metodologi (knowledge sharing, studi banding, bechmarking) Data yang berkualitas dan komprehensif (IFMIS)

TERIMA KASIH

MONEV & SPENDING REVIEW

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "MONEV & SPENDING REVIEW"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

MONEV & SPENDING REVIEW

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "MONEV & SPENDING REVIEW"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan