PATOLOGI BIROKRASI PATOLOGI BIROKRASI.

Presentasi berjudul: "PATOLOGI BIROKRASI PATOLOGI BIROKRASI."— Transcript presentasi:

1 PATOLOGI BIROKRASI PATOLOGI BIROKRASI

2 KONSEP PATOLOGI (Kedokteran)
Mengkaji mengenai penyakit yg melekat pd organ manusia, shg organ tidak berfungsi KONSEP PATOLOGI (Kedokteran) Memahami berbagai penyakit yang melekat dlm birokrasi, shg mengalami disfungsi PATOLOGI BIROKRASI MENJELASKAN BERBAGAI BENTUK PENYAKIT BIROKRASI (Gerald E. Caiden; Bary Bozeman; dan Sondang P. Siagian)

3 MENGAPA MUNCUL BERBAGAI PENYAKIT BIROKRASI ??????
BAGAIMANA KARAKTERISTIK BIROKRASI WEBER YANG PADA AWALNYA DIRANCANG AGAR BIROKRASI DAPAT MENJALANKAN FUNGSINYA DENGAN BAIK, PADA AKHIRNYA JUSTRU MENIMBULKAN BERBAGAI PENYAKIT YANG MEMBUAT BIROKRASI MENGALAMI DISFUNGSI ???????

4 STRUKTUR BIROKRASI WEBERIAN MEMILIKI BERBAGAI MASALAH INTERNAL YANG PADA TINGKAT TERTENTU BERPOTENSI MENYEBABKAN BIROKRASI MENGALAMI DISFUNGSI (Caiden) SETIAP ASPEK DARI STRUKTUR BIROKRASI, SELAIN MEMILIKI MANFAAT DAN KONTRIBUSI THD EFISIENSI & KINERJA BIROKRASI, JUGA MEMILIKI POTENSI UNTUK MENCIPTAKAN PENYAKIT BIROKRASI KAPAN & BAGAIMANA STRUKTUR BIROKRASI ITU MENCIPTAKAN PENYAKIT BIROKRASI ????

5 Teori Kurva-J Birokratisasi = Parabolic Theory of Bureaucracy
KINERJA BIROKRATISASI

6 PENJELASAN: Banyak orang salah memahami hubungan antara birokratisasi* dan kinerja suatu organisasi dengan menganggap keduanya memiliki hubungan yang linear  semakin tinggi birokratisasi semakin baik kinerja dari organisasi, atau sebaliknya semakin tinggi birokratisasi semakin rendah kinerja birokrasi. Menurut Caiden hubungan antara birokratisasi dengan kinerja tidak berbentuk linear, melainkan berbentuk mirip parabola (parabolic curve)  penerapan prinsip birokratisasi Weber sampai titik tertentu akan menghasilkan efisiensi yg lebih tinggi, namun pada penerapan birokratisasi yang berlebihan dan melampai titik optimalnya, maka efisiensi justru menjadi semakin rendah. Caiden memperkenalkan konsep titik optimalitas yang selama ini tidak pernah dijelaskan oleh Weber

7 Prinsip Birokrasi Weberian Manfaat sebelum melampaui titik optimalitas
PENERAPAN PRINSIP BIROKRASI WEBERIAN SEBELUM & SESUDAH MELAMPAUI TITIK OPTIMALITAS Prinsip Birokrasi Weberian Manfaat sebelum melampaui titik optimalitas Efek negatif setelah melampaui titik optimalitas Hierarki Memberikan batas kewenangan; Memfasilitasi pimp dlm supervisi dan koordinasi Mempermudah koordinasi dan memperjelas saluran komunikasi (vertikal) dan pertanggungjawaban Menimbulkan ketergantungan kpd atasan, membatasi diskresi, dan terjadi fragmentasi dlm dec. making Melembagakan budaya paternalism & ABS Menimbulkan distorsi dlm kom. Formalisasi Membantu penyelenggara maupun pengguna layanan Standarisasi prosedur dan proses kerja Meningkatkan kepastian layanan Menghambat munculnya perubahan, kreativitas & inovasi dlm layanan; Menciptakan proses kerja yg rigid, rutin dan tidak responsif Spesialisasi Menyederhanakan proses kerja untuk efisiensi Menjadi basis pengemb keahlian dan profesionalisme Terjadi fragmentasi birokrasi, proses kerja berbelit-belit, lambat & inefisensi Menimbulkan egoisme pekerja Menciptakan ketergantungan antar bagian, shg terjadi ketidakpastian dlm pekerjaan Impersonalitas Aparat bertindak adil, obyektif dan nonpartisan dlm pelayanan Hilangnya sense of human being

8 SUATU VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI DAPAT MENGHASILKAN PATOLOGI BIROKRASI JIKA INTENSITAS DARI VARIABEL ITU SUDAH MENJADI BERLEBIHAN . HUBUNGAN ANTARA BERBAGAI VARIABEL DLM STRUKTUR BIROKRASI SEPERTI “HIERARKI, SPESIALISASI, FORMALISASI SERTA PROSEDUR DAN KINERJA” BIROKRASI SERINGKALI TIDAK BERSIFAT LINEAR

9 HIERARKI CONTOH: Membantu pimpinan melakukan supervisi & kontrol
Membuat arus perintah & info menjadi lebih jelas Mempermudah koordinasi HIERARKI Arus perintah & info menjadi semakin panjang  mengalami distorsi; Proses pengambilan keputusan menjadi semakin lamban dan terkotak-kotak (fragmented); Memperbesar ketergantungan bawahan terhadap atasan  penjilat, laporan yang sifatnya “ ABS “, dan loyalitas yang berlebihan

10 PENJELASAN: Kelemahan internal birokrasi akan menjadi semakin parah apabila birokrasi beroperasi pada lingkungan tertentu; Lingkungan budaya paternalistis masyarakat berpotensi memperkuat dampak negatif dari struktur birokrasi; Sistem politik yang tidak demokratis sehingga sumber daya kekuasaan terkonsentrasi pada pemerintah dan birokrasinya, kapasitas masyarakat madani yang masih lemah menyebabkan kelemahan internal birokrasi menjadi semakin parah Birokrasi publik di Indonesia yang memiliki hierarki panjang dan ketat cenderung mendorong pejabatnya untuk mengembangkan perilaku ABS  memperoleh justifikasi dari lingkungannya karena budaya masyarakat yang paternalistis tidak bisa menjadi sensor bagi perilaku negatif yang muncul dari hierarki yang berlebihan Penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah

11 MODEL KINERJA BIROKRASI DI INDONESIA
LINGKUNGAN BUDAYA DAN NILAI PATOLOGI BIROKRASI KINERJA BIROKRASI STRUKTUR BIROKRASI WEBERIAN

12 BIROKRASI PATERNALISTIS
Pejabat Bawahan sangat tergantung pada atasan Struktur Birokrasi Hierarkis Loyalitas dan pengabdian yang tinggi kpd atasan Memperlakukan atasan secara berlebihan Lingkungan masy yg paternalistis MEMPEROLEH JUSTIFIKASI KULTURAL

13 RENDAHNYA RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK
TIDAK RESPONSIF PIMPINAN (Atasan Langsung) Kurang paham thd realitas yg dihadapi Tersumbat info ttg realitas yg ada Laporan yg “ABS” Tidak punya kewenangan utk merespon PETUGAS PELAYANAN Keluhan & kesulitan masyarakat PENGGUNA LAYANAN

14 CATATAN: Pada masyarakat dengan budaya paternalistis tidak mampu melakukan koreksi thd dampak struktur birokrasi yang hierarkis  beda dengan di negara Barat yang mempunyai budaya rasional  birokrasi rasional Salah satu kriteria penting yg membedakan antara birokrasi rasional dengan birokrasi paternalistis adalah konsep mereka tentang “JABATAN” Dalam birokrasi paternalistis, jabatan dilihat sbg fungsi dari amanah atau kepecayaan atasan; sedang dalam birokrasi rasional jabatan adalah fungsi dari prestasi kerja Karakteristik dari budaya paternalistis juga terjadi pd lingk di sekitar birokrasi, misalnya organisasi Dharma Wanita, ketuanya selalu istri dari pimpinan Dalam setiap kepanitiaan pimpinan selalu memperoleh posisi terhormat dan menerima honor paling tinggi

15 Lanjutan … Karakteristik lain yang menonjol dari birokrasi paternalistis adalah penempatan atasan sbg pusat kehidupan birokrasi publik  dapat dilihat pd produk dan perilaku birokrasi publik “WASKAT” mrp produk birokrasi paternalistis  mekanisme pengawasan yang bersifat elitis  pengawasan adl hak dan kewenangan pimpinan bukan hak dan kewajiban bawahan  Pimpinan bertugas mengawasi bawahan, sedangkan bawahan adl obyek pengawasan SECARA IMPLISIT, WASKAT MENGANGGAP ATASAN ADALAH MALAIKAT SEDANGKAN BAWAHAN CENDERUNG DILIHAT SEBAGAI SETAN YANG HARUS SELALU DIAWASI

16 PEMBENGKAKAN ANGGARAN (Budget-Maximizing Behavior)
ALASAN: Semakin besar anggaran, semakin besar pula insentif Dalam birokrasi publik tidak ada hubungan yang jelas antara biaya (cost) dan pendapatan (revenue)  tidak seperti pd mekanisme pasar yang biaya dan pendapatan mempunyai hubungan langsung dan membuat mereka memiliki dorongan untuk memperkecil biaya, pada birokrasi publik dorongan untuk memperbesar cost justru sangat besar. Anggaran merupakan “driving force” bagi kehidupan birokrasi sebagaimana “profit” menjadi “driving force” bagi mekanisme pasar.

17 Lanjutan…. Pada proses perencanaan anggaran terdapat tradisi untuk selalu memotong anggaran yang diusulkan (tanpa alasan yang jelas ?) Pembengkakan anggaran dalam birokrasi publik juga difasilitasi oleh kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar “INPUT” atau kebutuhan, bukan berdasarkan atau mempertimbangkan “OUTPUT”  walaupun kita sudah menggunakan label “anggaran berbasis kinerja”  akibatanya: Terjadi Ketimpangan Anggaran

18 PROSEDUR YANG BERLEBIHAN
Birokrasi publik mengembangkan prosedur yang rigid dan kompleks, serta ketaatan thd prosedur yang berlebihan Prosedur bukan lagi sbg fasilitas yg dibuat untuk membantu penyelenggaraan pelayanan, tetapi sudah menjadi seperti berhala yang harus ditaati oleh para pejabat birokrasi dalam kondisi apa pun  prosedur menjadi tujuan yang tidak boleh dilanggar Pejabat Birokrasi publik cenderung tidak suka dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan  perlu prosedur dan aturan yang tertulis dan rinci untuk menghindari resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan Pengembangan prosedur birokrasi yang rumit dan panjang juga dimanfaatkan sebagai mekanisme kontrol terhadap masyarakat (ada rasa ketidak percayaan/distrust birokrasi thd kehidupan di luar birokrasi)

19 Lanjutan …… Distrust tidak hanya mewarnai hubungan antara birokrasi dan pengguna layanan, tetapi juga antara suatu birokrasi publik dengan birokrasi publik lainnya (kasus ngurus paspor); Distrust tidak hanya mendorong munculnya prosedur pelayanan yang rigid dan kompleks, tetapi juga turut mendorong munculnya hierarki pemerintahan dan pelayanan publik yang panjang Ketidakmampuan pengguna layanan untuk mengikuti prosedur scr wajar mendorong munculnya praktek KKN  prosedur menjadi komoditi untuk kepentingan tertentu.

20 BIAYA (% dari Pendapatan Perkapita
JUMLAH PROSEDUR, LAMA WAKTU, DAN BESARNYA BIAYA PERIZINAN MEMBUKA USAHA NEGARA PERINGKAT JML PROSEDUR LAMA WKT (HR) BIAYA (% dari Pendapatan Perkapita New Zealand Australia Singapura Amerika Serikat Inggris Denmark Taiwan Belgia Norwegia Swedia Thailand Belanda Malaysia Jepang Vietnam Uganda Indonesia india 1 3 4 8 16 28 29 31 35 43 55 70 88 91 116 129 161 169 2 6 5 ***3 7 9 11 18 13 23 15 32 10 50 25 60 30 0,4 0,8 0,7 0,0 3,9 5,3 1,9 0,6 6,3 5,6 11,9 7,5 13,3 84,4 26,0 66,1

21 PEMBENGKAKAN BIROKRASI
Perkembangan birokrasi di Indonesia yang semula dibentuk dengan misi yang jelas dan struktur yang ramping  kerajaan birokrasi yang besar; Ibarat bayi yang baru lahir dengan berat badan normal  secara cepat menjadi anak yang gemuk dan bahkan menderita obesitas W h y ?????

22 KARENA : Kecenderungan internal birokrasi untuk mengembangkan diri seiring dengan keinginan untuk memperbesar kekuasaan dan anggaran; Kapasitas masyarakat dan legislatif untuk mengontrol perilaku birokrasi masih terbatas  pengembangbiakan birokrasi menjadi tidak terkendali;

23 PEMBENGKAKAN BIROKRASI
MEMPERLUAS MISI BIROKRASI MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR MISINYA B K K B N Bappenas Bappeda

24 EXTRA ORDINARY INSTITUTION
Ketidak percayaan publik kepada penyelenggaraan pemerintahan (layanan, penegakan hukum, penguatan demokrasi)  melakukan pembenahan yang disertai dengan pembentukan lembaga-lembaga baru di luar struktur yang ada  KPK, Komisi Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak, dll); Pembentukan lembaga-lembaga tsb sbg implikasi dari ketidakmampuan lembaga yang sudah ada dalam menjalankan misi atau peran khusus yang dimilikinya Keberadaan KPK adalah buah dari ketisakpercayaan publik thd kemampuan dan keseriusan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi;

25 Lanjutan . . …. Peran yang dijalankan oleh KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) sbenarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan; Keberadaan Komisi Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan merupakan bentuk ketidakpercayaan thd Kementerian Hukum dan HAM dalam melindungi anak dan perempuan serta menjamin hak-haknya; Pembentukan lembaga-lembaga baru juga merupakan bentuk ketidakpercayaan presiden thd lembaga yang sudah ada  Pembentukan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan pengendalian Pembangunan merupakan bentuk ketidakpercayaan presiden thd kabinet dalam menerjemahkan visi dan agenda kebijakannya padahal sudah ada Kemenko

26 Pembengkakan birokrasi dan lembaga negara lainnya tentu memiliki akibat yang sangat buruk bagi kinerja pemerintah. Bukan hanya karena akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki biaya tinggi dan efisiensi rendah, tetapi juga dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk implikasinya bagi kinerja pemerintah

27 Lembaga Baru Tumpang Tindih CONTOH:
Komnas Anti Kekerasan thd Perempuan dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM, atau Komnas HAM UKP4 dengan Lembaga Pengawas Pembangunan (Itjen, dan BPKP)

28 Masih banyak lagi patologi birokrasi lainnya.
Silahkan diidentifikasi sendiri

29 T E R I M A K A S I H SELAMAT BELAJAR