Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2013 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2013 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1

2 BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2013 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FAVE HOTEL BANDUNG 26 S/D 28 MARET 2014

3 PERMEN KP NO.15 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PERMEN KP NO.15 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TUGAS: MELAKSANAKAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, MUTASI PEGAWAI, ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL, TATA USAHA KEPEGAWAIAN, PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN, SERTA LAPORAN KEPEGAWAIAN. TUGAS: FUNGSI: PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN PEGAWAI; PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN PEGAWAI; PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMENSIUNAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI; PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMENSIUNAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI; PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL; PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL; PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN; PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN; PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO. PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO.FUNGSI: PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN PEGAWAI; PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN PEGAWAI; PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMENSIUNAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI; PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMENSIUNAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI; PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL; PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL; PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN; PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN; PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO. PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIRO.

4 BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BAGIAN MUTASI BAGIAN MUTASI BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PERATURAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN DISIPLIN DAN PERATURAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM SUBBAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM SUBBAGIAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN, PENSIUN DAN PEMINDAHAN SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN, PENSIUN DAN PEMINDAHAN SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL I SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL I SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL II SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL II SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL III SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA

5 No.Unit KerjaJumlah (Orang) 1Sekretariat Jenderal 576 2Ditjen Perikanan Tangkap Ditjen Perikanan Budidaya Ditjen P2HP 399 5Ditjen KP3K 527 6Ditjen PSDKP 927 7Inspektorat Jenderal 205 8Badan Litbang KP Badan Pengembangan SDM KP Badan Karantina Ikan PM dan KHP Jumlah JUMLAH PNS KKP PER 20 MARET 2014

6 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 5. Yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (berlaku mulai 1 Januari 2014); 6. PERMEN KP No.PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. PERMEN KP No.PER.17/MEN/2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 5. Yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (berlaku mulai 1 Januari 2014); 6. PERMEN KP No.PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. PERMEN KP No.PER.17/MEN/2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

7 1. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN; 2. MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN KEPADA PIMPINAN; DAN 3. MENGOPTIMALKAN DATA BELANJA PEGAWAI. 1. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN; 2. MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN KEPADA PIMPINAN; DAN 3. MENGOPTIMALKAN DATA BELANJA PEGAWAI.

8 DIGUNAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT DENGAN; 1. RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT); 2. FORMASI PEGAWAI; 3. MUTASI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN DATA PEGAWAI, yaitu; KENAIKAN PANGKAT, PENSIUN USIA, PINDAH ALIH TUGAS, DLL; 4. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) ATAU PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP, dan 5. USULAN TUNJANGAN KELUARGA. DIGUNAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT DENGAN; 1. RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT); 2. FORMASI PEGAWAI; 3. MUTASI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN DATA PEGAWAI, yaitu; KENAIKAN PANGKAT, PENSIUN USIA, PINDAH ALIH TUGAS, DLL; 4. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) ATAU PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP, dan 5. USULAN TUNJANGAN KELUARGA.

9 Manajemen kepegawaian Upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan, dan pemberhentian. Manajemen kepegawaian Upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan, dan pemberhentian. MENGATUR TENTANG:

10 Pejabat Pembina SIMPEG KKP: Sekretaris Jenderal. Pejabat Pengelola SIMPEG KKP adalah pejabat eselon III di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, yang mempunyai tugas melaksananakan pengelolan data dan informasi kepegawaian; Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungannya Operator Aplikasi SIMPEG KKP adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat Pengelola SIMPEG KKP dan pejabat Pengelola Kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG KKP. Pejabat Pembina SIMPEG KKP: Sekretaris Jenderal. Pejabat Pengelola SIMPEG KKP adalah pejabat eselon III di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, yang mempunyai tugas melaksananakan pengelolan data dan informasi kepegawaian; Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungannya Operator Aplikasi SIMPEG KKP adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat Pengelola SIMPEG KKP dan pejabat Pengelola Kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG KKP.

11 YANG LALUSAAT INI 1. Dimulai sejak Dimulai tahun Tidak berbasis Web Server, menggunakan o.s. Windows 2. Berbasis Web Server Aplikasi ( o.s. Windows dan Linux) 3. Bahasa program Visual Fox Pro 73. Bahasa program PHP dan MYSQL 4. Program singgle user 4. Program multi user 5. Belum dikendalikan oleh pusat5. Telah dikendalikan oleh pusat data (Setjen KKP, Jakarta) 6. Data sangat terbatas (blm berbasis web server). 6. Dapat menampung jutaan data rekord dalam server 7. Belum terintegrasi ( Offline, Desktop )7. Terintegrasi -online- antara Biro Kepegawaian dg unit kerja & UPT 8. Data belum akurat, belum dapat menunjang proses manajemen kepegawaian 8. Data akurat menunjang proses manajemen kepegawaian PERKEMBANGAN SIMPEG KKP

12 1. Nama pegawai12. Pendidikan dan pelatihan penjenjangan 2. Nomor Indentitas Pegawai (NIP)13. Pendidikan dan pelatihan prajabatan 3. N P W P14. Unit kerja 4. Gelar pendidikan15. Status kepegawaian 5. Tempat dan tanggal lahir16. Golongan/ruang CPNS dan TMT 6. Alamat pegawai17. Golongan/ruang terakhir dan TMT 7. Jenis kelamin18. Masa kerja golongan dan keseluruhan 8. Status perkawinan18. TMT berkala dan masa kerja gaji berkala 9. A g a m a20. Nama jabatan/uraian tugas dan TMT jabatan 10. Golongan darah21. Bidang keahlian 11. Pendidikan akhir22. Penilaian Prestasi Kerja KOMPONEN DATA DALAM APLIKASI SIMPEG

13 SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dari BKN untuk kenaikan pangkat, pensiun, perpindahan PNS, dll. Data Cuti/izin Pegawai  TUKIN Presensi Pegawai  TUKIN (DT, PLC) Penilaian Prestasi Kerja  TUKIN

14 REKAPITULASI KPE, KARPEG, KARIS/KARSU Januari s.d September 2013 NoUnit Eselon I Jenis Kartu KPEKarpegKarisKarsu 1SETJEN DJPT DJPB P2HP PSDKP KP3K ITJEN BKIPM BPSDM BALITBANG Jumlah

15 Untuk mewujutkan pembinaan PNS berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik Untuk mewujutkan pembinaan PNS berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik Sistem penilaian pekerjaan (dp3) sebagaimana diatur dlm PP Nomor 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku Sistem penilaian pekerjaan (dp3) sebagaimana diatur dlm PP Nomor 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku Untuk mewujutkan pembinaan PNS berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik Untuk mewujutkan pembinaan PNS berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik Sistem penilaian pekerjaan (dp3) sebagaimana diatur dlm PP Nomor 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku Sistem penilaian pekerjaan (dp3) sebagaimana diatur dlm PP Nomor 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan penilaian perilaku

16 I. DASAR HUKUM 1.UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS 3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin PNS 4.Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

17 II. PENDAHULUAN  Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai.  Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seorang PNS.

18 Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya) KOMPONEN PENILAIAN PRESTASI KERJA Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) = 60% Perilaku Kerja (PK) = 40%

19  Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.  Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

20 Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif terukur akuntabel partisipatif transparan

21 III. TATA CARA PENYUSUNAN SKP 1.Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun SKP: Jelas Dapat diukur Relevan Dapat dicapai Memiliki target waktu

22 2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. 3.SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja 4.Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.

23 IV. UNSUR-UNSUR SKP 1. Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya, pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. 2. Angka Kredit

24 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: Kuantitas (Target Output) Kualitas (Target Kualitas) Waktu (Target Waktu) Biaya (Target Biaya)

25 V. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN NoTugas tambahanNilai 1.Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan 1 2.Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan 2 3.Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih 3

26 VI. PENILAIAN KREATIFITAS Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari: 1.Unit kerja setingkat Eselon II 2.Pejabat Pembina Kepegawaian 3.Presiden Maka akan diberikan nilai kreativitas sbb: NoKreativitasNilai 1Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II 3 2Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK 6 3Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden 12

27 VII. PENILAIAN PERILAKU KERJA 1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: a)91 – 100: Sangat baik b)76 – 90: Baik c)61 – 75: Cukup d)51 – 60: Kurang e)50 – ke bawah: Buruk 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a)Orientasi pelayanan b)Integritas c)Komitmen d)Disiplin e)Kerja sama f)Kepemimpinan

28 Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui :  Pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai, dan  Mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing;  Nilai perilaku kerja paling tinggi 100

29 Dikecualikan dari penilaian prestasi kerja: 1. PNS Tugas Belajar:  Pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja. 2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Negara Sahabat, Lembaga Internasional, Organisasi Profesi dan Badan-Badan Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri:  SKP dinilai oleh pimpinan instansi induk atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari tempat ybs bekerja.  Bila dibebaskan dari jabatan organiknya, yang dinilai hanya perilaku kerjanya saja.

30 VIII. REKOMENDASI Pejabat penilai memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb:  Untuk peningkatan kemampuan dengan mengikutsertakan diklat teknis, seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb.  Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai  Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan pendidikan dan peningkatan karier (promosi).

31 IX. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS  Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yang dinilai. Pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS.  Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yang satu ke instansi yang lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru  Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yang sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja saja yang dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit organisasi yang baru.

32 Contoh: NoTangga l Uraian Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai 1234 BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama: NIP:

33 Manfaat Hasil Penilaian Kinerja PNS Di bidang: 1. Pekerjaan; 2. Pengangkatan dan Penempatan; 3. Pengembangan; 4. Penghargaan; dan 5. Disiplin.

34 PENUTUP 1.PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA SISTEMIK PENEKANNYA PADA PENGUKURAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ATAU TINGKAT CAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) YANG TELAH DIRENCANAKAN DAN DISEPAKATI ANTARA PEJABAT PENILAI DENGAN PNS YANG DINILAI SEBAGAI KONTRAK PRESTASI KERJA. 2.PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA STRATEGIS DIARAHKAN SEBAGAI PENGENDALIAN PERILAKU KERJA PRODUKTIF YANG DISYARATKAN UNTUK MENCAPAI HASIL KERJA YANG DISEPAKATI DAN BUKAN PENILAIAN ATAS KEPRIBADIAN SESEORANG PNS 3.PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILAKSANAKAN UNTUK MENGEVALUASI KERJA PNS, SEKALIGUS UNTUK DALAM RANGKA MENGEVALUASI KINERJA UNIT DAN KINERJA ORGANISASI DAN DILAKUKAN EVALUASI PER TIGA BULAN 4.SEORANG PNS YANG MENDAPAT PENILAIAN KINERJA DENGAN KRITERIA BAIK DAPAT DIKATEGORIKAN PNS YANG BERPESTASI. 5.ATASAN LANGSUNG SEBAGAI PENILAI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA PERORANGAN AGAR LEBIH CERMAT, SEHINGGA TIDAK TERDAPAT PNS KKP YANG MENDAPAT NILAI KURANG KARENA KESALAHAN PERENCANAAN AKAN MENIMBULKAN CIVIL EFFECT YANG MELEKAT PADA PNS

35 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

36 BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERIA Tunjangan Kinerja diberikan kepada: Setiap Pegawai CPNS diberikan sejak SPMT sebesar 80% Diberikan setiap bulan Tunjangan diberikan berdasarkan: Capaian Kinerja Pegawai; Jam kerja; dan Nilai jabatan dan kelas jabatan.

37 BAB III PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA Setian Pegawai yg memiliki capaian kinerja sangat/amat baik; Tunjangan diberikan sebesar 50% dari selisih tunjangan Kinerja nilai jabatan dan kelas jabatan diatasnya.

38 BAB IV PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA Tdk masuk kerja/tdk ditempat tugas selama 7,5 jam atau lebih; dipotong sebesar 4% setiap 1 hr Terlambat masuk kerja; Pulang sebelum waktunya; dan Dijatuhi hukuman disiplin.

39 TERLAMBAT MASUK KERJA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) LAMA KETERLAMBATANPERSENTASE PENGURANGA N (%) TL 11 menit s.d. < 30 menit0,5 TL 230 menit s.d. < 60 menit1 TL 360 menit s.d. < 90 menit1,5 TL 4> 90 menit dan/atau tidak melakukan finger print atau mengisi daftar hadir 2

40 PULANG SEBELUM WAKTUNYA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE PENGURANG AN (%) PSW 11 menit s.d. < 30 menit0,5 PSW 230 menit s.d. < 60 menit1 PSW 360 menit s.d. < 90 menit1,5 PSW 4> 90 menit dan/atau tidak melakukan finger print atau mengisi daftar hadir 2

41 TUNJANGAN KINERJA TIDAK DIBERIKAN KETERANGANTUNJANGAN Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu; Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan KKP; dan/atau Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. TIDAK DIBERIKAN

42 PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA KARENA HAL-HAL SBB: KETERANGANPERSENTAS E (%) CPNS80 % TUGAS BELAJAR50 % JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TDK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT 50 % JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG MENDAPAT TUNJANGAN PROFESI, DAPAT MEMILIH SALAH SATU. APAKAH MENGAMBIL HAKNYA DI TUNJANGAN KINERJA ATAU TUNJANGAN PROFESI DENGAN MELIHAT BESARANNYA. (PASAL 16)

43 PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA HAL-HAL SBB: KETERANGANPERSENTASE (%) TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN (PASAL 20) PENGURANGAN 4% PERHARI CUTI TAHUNAN (PASAL 14)PENGURANGAN 2,5 % PERHARI CUTI BESAR/CUTI ALASAN PENTING (PASAL 14) BULAN PERTAMA BULAN KEDUA BULAN KETIGA DIBERIKAN 50 % 25 % 10 % CUTI BERSALIN (PASAL 14) ANAK PERTAMA DAN KEDUA ANAK KETIGA BULAN PERTAMA BULAN KEDUA BULAN KETIGA DIBERIKAN 70 % 60 % 30 % 20 %

44 PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA HUKUMAN DISIPLIN (PASAL 23) KETERANGANPERSENTASE (%) HUKUMAN DISIPLIN RINGAN TEGURAN LISAN ( 1 BULAN) TEGURAN TERTULIS (2 BULAN) PERNYATAAN TDK PUAS SECARA TERTULIS (3 BLN) PENGURANGAN 20% 30% 40% HUKUMAN DISIPLIN SEDANG PENUNDAAN KGB ( 1 TAHUN) PENUNDAAN KP (1 TAHUN) PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH (1TAHUN) PENGURANGAN 40% (6 BLN) 50% (8 BLN) 60% (10 BLN) HUKUMAN DISIPLIN BERAT PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH (3TAHUN) PEMINDAHAN, PENURUNAN JABATAN PEMBEBASAN DARI JABATAN PEMBERHENTIAN DGN HORMAT TDK ATAS PERMINTAAN SENDIRI PENGURANGAN 60% (12 BLN) 70% (12 BLN) 80% (12 BLN) 100%

45 PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI 5.Cuti sakit - Sakit selama 1 s.d 2 hr pengurangan sebesar 2,5% setiap hari; - sakit selama 3 s.d 14 hari pengurangan sebesar 25%; - sakit selama 15 s.d 30 hari pengurangan sebesar 50%; - sakit selama 30 s.d 60 hari pengurangan sebesar 70%; - sakit selama 60 s.d 180 hari pengurangan sebesar 80%; - sakit selama 180 s.d 500 hari pengurangan sebesar 90%; - Lebih dari 540 hari tidak diberikan tunjangan.

46

47 PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN 1.Hukuman disiplin ringan - teguran lisan 20% selama 1 bln - teguran tertulis 30% selama 2 bln - hukuman disiplin berupa pernyataan tdk puas secara tertulis sebesar 40% selama 3 bln 2.Hukuman disiplin sedang - Penundaan kenaikan KGB selama 1 Thn sebesar 40% selama 6 bln - Penundaan KP selama 1 Thn sebesar 50% selama 8 bln - Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah sebesar 60% selama 10 bln 3.Hukuman disiplin berat - Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 Thn sebesar 60% selama 12 bln - Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bln sebesar 70%; - Pembebasan dr jabatan selama 12 bln sebesar 80% - pemberhentian dgn tdk hormat atas permintaan sendiri sebesar 100%

48 PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI 1.Cuti Tahunan - Cuti tahunan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% setiap hr tdk masuk kerja 2.Cuti Besar - Bulan pertama diberikan sebesar 50% - Bulan kedua diberikan sebesar 25% - Bulan ketiga diberikan sebesar 10% 3.Cuti alasan penting - Bulan pertama diberikan sebesar 50% - Bulan kedua diberikan sebesar 25%; 4. Cuti bersalin - Bulan pertama diberikan sebesar 70% (anak pertama dan kedua) - Bulan pertama diberikan sebesar 60% (anak ketiga) - Bulan kedua diberikan sebesar 30% (anak ketiga) - Bulan ketiga diberikan sebesar 20%

49

50 TERIMA KASIH


Download ppt "BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2013 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google