Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014 Denpasar, 3 April 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014 Denpasar, 3 April 2014."— Transcript presentasi:

1 ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH Denpasar, 3 April 2014

2 SUSUNAN PRESENTASI I.AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN II.PELAKSANAAN PROGRAM TA III.KEBIJAKAN PROGRAM TA IV.PARTISIPASI DAERAH V.RANCANGAN RPJMN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALKES

3 I.AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN Bidang kefarmasian dan alat kesehatan

4 1.UU No. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional 2.UU No. 35 Tahun 2009: Narkotika 3.UU No. 36 Tahun 2009: Kesehatan 4.UU No. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5.PP No. 72 Tahun 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 6.PP No. 51 Tahun 2009: Pekerjaan Kefarmasian 7.Perpres No. 72 Tahun 2012: Sistem Kesehatan Nasional 8.Perpres No. 111 Tahun 2013: Jaminan Kesehatan 9.SK Menkes No. 189 Tahun 2006: Kebijakan Obat Nasional 10.SK Menkes No. 381 Tahun 2007: Kebijakan Obat Tradisional Nasional 11.SK Menkes No Tahun 2010: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 12.SK Menkes No. 32 Tahun 2013: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

5 II.PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2013

6 STATUS CAPAIAN KINERJA TW PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PROGRAMKEGIATAN STATUS CAPAIAN KINERJA Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan alat Kesehatan Sumber: e-monev BAPPENAS, 28 Januari 2014

7 APRESIASI ATAS KEBERHASILAN PROGRAM 1.Rapor Hijau Pelayanan Publik (Ombudsman RI), khususnya pelayanan registrasi alat kesehatan 2.E-procurement Award 2013 (LKPP), atas kesungguhan jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah menggunakan e-catalogue E – Monitoring E- Planning E – NSW E- Catalogue Alkes E - Register

8 APRESIASI ATAS KEBERHASILAN... (lanjutan) 3.Sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai pengakuan manajemen mutu pada sektor: a.pelayanan publik perizinan sarana produksi & distribusi kefarmasian b.Dukungan manajerial dan pelaksanaan tugas teknis lainnya c.pelayanan publik perizinan sarana produksi & distribusi alat kesehatan 4.Registrasi Alkes dan PKRT on-line, untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebelum beredar

9 PERMASALAHAN (2013) Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB, CPAKB dan pengawasan produk di pasaran Komitmen manajemen stakeholder dalam pelaksanaan program kefarmasian dan alkes kurang optimal Pelaksanaan dekonsentrasi yang kurang optimal Jumlah dan distribusi tenaga kefarmasian yang belum merata Pelaporan ketersediaan obat tergantung kepada kepatuhan daerah untuk melapor Implementasi e-catalogue obat (masalah pengiriman, penetapan harga, dll)

10 III.KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2014

11 PromotifPreventif Kuratif Rehabilitatif Pelayanan Obat dan BMHP MANFAAT OBAT DALAM JKN KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT POR Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA UUD No. 36/2009 Kesehatan Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial UU No. 40/2004 SJSN Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah Perpres No. 111/2013 Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium Alkes SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional

12 Upaya Peningkatan Ketersediaan Obat Dalam Mendukung Keselamatan Pasien Formularium Nasionale- KatalogueStandar Pelayanan Kefarmasian Kebijakan dan Program Peningkatan Ketersediaan Obat dan POR Jaminan Ketersediaan Obat yang bermutu, aman dan berkhasiat Keselamatan Pasien (Patient Safety) FASKES

13 Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. FORMULARIUM NASIONAL (FORNAS) (SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013)

14 14 FORMULARIUM NASIONAL Fornas terdiri dari : Kelas Terapi : 29 Sub kelas terapi : item obat/zat aktif, (dalam 923 kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari: 468 item obat /zat aktif (dalam 838 kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk sediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013, 30 kekuatan dan bentuk sediaan baru (dari 30 item obat/zat aktif yang sudah ada didalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013)

15 FORNAS mencakup semua tingkat pelayanan (tingkat pertama, tingkat lanjutan dan rujuk balik). Setiap fasyankes mengacu FORNAS agar efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dapat tercapai, mutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali, serta keamanan bagi pasien (patient safety) dapat dijamin. Agar penerapan FORNAS mencapai tujuannya, harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang mematuhi Pedoman Pelayanan Klinis yang komprehensif dan implementasi Sistem Rujuk Balik PENERAPAN FORNAS

16 Kebijakan obat satu pintu. IF menyusun rencana kebutuhan obat (RKO) satu tahun. Pengelolaan obat dan BMHP yang baik dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan monitoring evaluasi Implementasi Formularium Nasional. Monitoring implemantasi Fornas diintegrasikan dengan sistem informasi RS Diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Prov/Kab/Kota dan RS Pemerintah; Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchasing (pengadaan langsung) berdasarkan e- catalogue. Ketersediaan Obat Seleksi Obat E-catalogue E-purchasing Pengelolaan Obat PKD

17 e – CATALOGUE IF KAB/KOTA IF RUMAH SAKIT APOTEK IF KAB/KOTA IF RUMAH SAKIT APOTEK E - PURCHASING E - CATALOGUE LELANG SATUAN HARGA OBAT (Tim LKPP dan Kemkes) LELANG SATUAN HARGA OBAT (Tim LKPP dan Kemkes) NAMA GENERIK KEMASAN PENYEDIA HARGA (tmsk pajak & franco kab/RS) NAMA GENERIK KEMASAN PENYEDIA HARGA (tmsk pajak & franco kab/RS) TRANSPARAN AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN RKO

18 e-logistic obat TUJUAN Memastikan ketersediaan obat dan perbekes di daerah Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes di daerah. Mempermudah relokasi obat dari faskes/daerah yang berlebih ke faskes/daerah yang kekurangan obat sehingga obat dan perbekes dapat diserap dengan optimal SASARAN Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat TUJUAN Memastikan ketersediaan obat dan perbekes di daerah Meningkatkan efektifitas pemantauan ketersedian obat dan perbekes di daerah. Mempermudah relokasi obat dari faskes/daerah yang berlebih ke faskes/daerah yang kekurangan obat sehingga obat dan perbekes dapat diserap dengan optimal SASARAN Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat

19 PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL Tanaman Obat Simplisia Ekstrak Produk OT UKOT UMOT IOT Yankes P4TO PED

20 MENINGKATKAN KEAMANAN, MUTU, MANFAAT ALKES PKRT YG BEREDAR Peningkatan Pelayanan Publik Persiapan Harmonisasi Regulasi Penguatan Postmarket Penguatan Premarket Peningkatan Produk Alkes Dalam Negeri yg berbasis riset & berdaya saing Tuntutan masyarakat terhadap good & Clean Governance Menjamin Keamanan Mutu dan Manfaat Alkes & PKRT Peningkatan Pengawasan Penerapan AMDD Peningkatan Kemandirian Alat Kesehatan

21 Persiapan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Penguatan PENGAWASAN ALAT KESEHATAN Alat kesehatan yang aman bermutu bermanfaat, tepat guna dan terjangkau.. E Cataloq Alkes Telah tercantum: 30 kategori alkes 16 Penyedia alkes 1540 jenis alkes E Watch alkes adalah sistem pengawasan alkes Nasional yang dibangun oleh Kementrian Kesehatan, merupakan suatu System pelaporan elektronik dari kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan alkes di fasilitas pelayanan kesehatan Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Nasional Alkes dan merupakan informasi untuk pertimbangan dalam pengadaan alat kes di fasyankes.

22 RENCANA TINDAK LANJUT (2014) PROGRAM DEKON; Integrasi evaluasi-pelaporan dengan perencanaan (dekonsentrasi TA 2014) PENGAWASAN ALKES DAN PKRT: Peningkatan kompetensi SDM dalam hal audit CDAKB dan CPAKB PEMBINAAN KEFARMASIAN DAN ALKES Peningkatan advokasi kepada stakeholder bidang kefarmasian dan alkes PELAYANAN KEFARMASIAN Peningkatan kapasitas teknis tenaga kefarmasian, dan mengeksplorasi peluang pemberdayaan tenaga kesehatan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian PENGELOLAAN KEFARMASIAN Evaluasi terpadu e-catalogue obat bersama LKPP Perbaikan perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi Pengumpulan data & sistem informasi terpadu

23 IV.PARTISIPASI DAERAH dalam Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

24 Dekonsentrasi 71% indikator satuan kerja Ditjen Binfar dan Alkes membutuhkan partisipasi Daerah, sehingga dekonsentrasi relevan dilakukan Tren pemanfaatan (serapan) dana dekonsentrasi dibawah 90%, sehingga perlu penajaman terhadap menu dan pelaksanaan dekonsentrasi Agar perencanaan dan penganggaran dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan penyerapan masung-masing daerah Menu dekonsentrasi disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai pembagian urusan di bidang kesehatan Integrasi evaluasi – pelaporan dengan perencanaan (Dekonsentrasi TA 2014)

25 MENU DEKONSENTRASI TA I.MENU WAJIB (1-9) 1)Sampling Produk Alkes dan PKRT 2)Pemetaan Sarana Produksi Alkes dan PKRT dalam penerapan CPAKB/CPPKRTB serta Sarana Distribusi Alkes dalam penerapan CDAKB 3)Peningkatan kemampuan SDM dalam Binwasdal Alkes dan PKRT 4)Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 5)Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tk Propinsi – Profil Kefarmasian 6)Advokasi Pelaksanaan SAI Program Kefarmasian dan Alkes 7)Advokasi implementasi pedoman dan standar untuk peningkatan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan 8)Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan obat rasional dengan metode CBIA 9)Sosialisasi makanan jajanan anak sekolah (MJAS) di Kab/Kota

26 MENU DEKONSENTRASI TA I.MENU WAJIB (10-17) 10)Peningkatan kemampuan UKOT, UMOT, UJR dan UJG provinsi 11)Pembekalan tenaga kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan industri dan usaha OT di provinsi 12)Penerapan pengembangan software SIPNAP untuk unit layanan 13)Sosialisasi e-logistic dan e-catalog 14)Penyusunan RKO PKD 15)Sinkronisasi dan harmonisasi one gate policy 16)Biaya Operasional Instalasi Farmasi Propinsi dan Kab/Kota 17)Biaya Distribusi Obat dan Vaksin Provinsi ke Kab/Kota

27 MENU DEKONSENTRASI TA II.MENU PILIHAN 1)Perencanaan & Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian 2)Percepatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas perawatan 3)Workshop penggunaan antibiotik bagi tenaga kesehatan 4)Pembekalan terhadap sarana distribusi obat 5)Sosialisasi E-report PBF 6)Biaya Pengelolaan software e-report PBF

28 Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011: 20% 2012: 64% 2013: 42,6% Tujuan: Menjamin ketersediaan obat bagi pelayanan kesehatan dasar Komponen: -Obat PKD 18 bulan -Sarpras Instalasi Farmasi Kab/Kota dan Prov Kepatuhan Pelaporan DAK SARAN Strategi pelaksanaan dan pelaporan untuk perbaikan terus-menerus

29 V.RANCANGAN RPJMN Bidang kefarmasian dan alat kesehatan

30 Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai standar Penggunaan obat secara rasional rendah Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83% Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor) Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin

31 STRATEGI RPJMN Bidang Kefarmasian dan Alkes 1.Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik 2.Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen 3.Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen supply chain obat dan teknologi 4.Peningkatan produksi lokal BBO, obat tradisional, dan alat kesehatan 5.Peningkatan pelayanan kefarmasian 6.Penguatan pengawasan post dan pre market alat kesehatan 7.Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi biaya obat 8.Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes, serta sarana pelayanan sediaan farmasi

32


Download ppt "ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN RAKONAS PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TH. 2014 Denpasar, 3 April 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google