Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Medan, 5 Juli 2013 Oleh Dr. Ir. Dida H. Salya, MA Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Medan, 5 Juli 2013 Oleh Dr. Ir. Dida H. Salya, MA Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan."— Transcript presentasi:

1 1 Medan, 5 Juli 2013 Oleh Dr. Ir. Dida H. Salya, MA Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan

2 KERANGKA PAPARAN 2 PENDAHULUAN FAKTA KETIDAKSINERGIAN KEBUTUHAN SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN SINERGI PUSAT – DAERAH RINGKASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) 5 PERMINTAAN MASUKAN DARI STAKEHOLDER DI DAERAH

3 PENDAHULUAN 1

4 4 *) Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian Sinergitas Perencanaan dan Anggaran dengan pendekatan Soft System Methodology (SSM) PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS Eksternal a.l: Globalisasi Regionalisasi, AFTA, ASEAN, APEC Internal a.l : Demokratisasi (Pemilu dan Pilkada) Peraturan perundangan Otonomi Daerah Lingkungan a.l: Perubahan iklim Daya dukung dan daya tampung Diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Terintegrasi Menentukan arah pembangunan – Penetapan prioritas program – Optimalisasi sumberdaya (UU No. 25 Tahun 2004; Pasal 1; Angka 1) Tujuan Bernegara: Pembukaan UUD 1945 Sumberdaya: Kondisi geografis Keterbatasan SDA

5 MENJAGA KESINAMBUNGAN TUJUAN BERNEGARA 5 RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2009 RKP 2009 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2014 RKP 2014 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2019 RKP 2019 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 RKP 2025 RKP 2025 R P J P N (Visi Misi Pembangunan, ) VISI Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur MISI Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah IndonesiaMelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umumMemajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsaMencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaanIkut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan Pembukaan UUD 45 RKP 2009 RKP 2009 RKP 2014 RKP 2014 RKP 2019 RKP 2019 RKP 2024 RKP 2024

6 6 Manajemen Pembangunan Perencanaan Penganggaran Pengendalian (Evaluasi dan Pengawasan) Pelaporan/ Pertanggungjawaban Pelaksanaan TUJUAN BERNEGARA Kekuasaan Keuangan Negara APBN Melalui Tatakelola Terintegrasi Keterangan: APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan bernegara PENCAPAIAN TUJUAN BERNEGARA MELALUI APBN DAN SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN

7 FAKTA KETIDAKSINERGIAN PERENCANAAN DAN PENGGARAN 2

8 FAKTA 1: Dalam periode dengan pertumbuhan Belanja Modal 7,6%; dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7,8%. Sementara periode terdapat indikasi pertumbuhan Belanja Modal yang semakin tinggi tidak diiringi oleh Pertumbuhan Ekonomi yang semakin tinggi Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Modal Petumbuhan Rata-rata GDP Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Modal Petumbuhan Rata-rata GDP 7,6 %7,8 %23,40 %5,8 % Sumber Data: NOTA KEUANGAN, KEMENKEU Catatan: Data belanja modal merupakan data Pengeluaran Pembangunan setelah dikurangi 25% Tahun merupakan data tahun fiskal 8 Alokasi Belanja Modal semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

9 9 Sebelum Penerapan UU 17/2003 Sesudah Penerapan UU 17/2003 FAKTA 2: Membandingkan Periode dengan periode , Prosentase Alokasi Belanja Modal makin menurun  Porsi Pembangunan Kurang Menonjol

10 Pemerintah merencanakan pembangunan Jalur Ganda Kereta Api lintas utara Jawa, yang merupakan arahan Wapres pada Sidang Kabinet, dan mempunyai target operasi tahun RKP 2012 telah mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan dana. Namun, dalam Pagu Definitif sebagian alokasi tersebut dialihkan pada kegiatan pembangunan dermaga di sejumlah tempat sehingga terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp. 1,8 T Rentannya perubahan alokasi pendanaan walaupun telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan karena lemahnya kewenangan perencanaan mengawal hingga penganggaran FAKTA 3: Sumber: RKP 2012 dan APBN 2012

11 11 NO.PRIORITAS DALAM RKP 2012 (BUKU I) JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH INDIKATOR KINERJA TERPETAKAN % JML. TIDAK TERPETAKAN % LANGSUNG TIDAK LANGSUNG JUMLAH (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 1Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola ,45739,6 2Prioritas Pendidikan ,7811,3 3Prioritas Kesehatan ,03147,0 4Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ,13522,9 5Prioritas Ketahanan Pangan ,37322,7 6Prioritas Infrastruktur ,46739,6 7Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha ,22924,8 8Prioritas Energi ,32328,8 9 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana ,12820,9 10 Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik ,78639,3 11 Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi ,41536,6 12Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ,02631,0 13 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat ,42139,6 14 Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ,369,7 TOTAL ,650529,4 Catatan: -Terpetakan lansung : terkait langsung antara indikator kegiatan yang ada di RKP dengan output kegiatan yang ada di RKA K/L, baik secara nomenklatur, maupun target/ volume kegiatan. -Tidak terpetakan Tidak Langsung: Indikator kinerja yang tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara subtansi terkait dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA K/L -Tidak Terpetakan: Indikator kinerja yang ada di RKP tidak terkait sama sekali/ tidak dapat/sulit iterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKA K/L, baik nomenklatur maupun subtansi. DEVIASI RKP DAN RKA-KL FAKTA 4:

12 Data berdasarkan Perda APBD * Data Konsolidasi non reciprocal account Dalam Jutaan Rupiah Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% dan terus meningkat hingga tahun Proporsi belanja modal mengalami penurunan terus hingga Dominasi Belanja Pegawai Dlm Struktur Belanja APBD TA FAKTA 5:

13 FAKTA 6: Dikarenakan tidak sinergis mekanisme perencanaan dan penganggaran Pusat – Daerah maka seringkali terjadi “lagi” penyerapan anggaran APBD yang ditunjukkan dimulainya penyerapan dari bulan Juni. Terjadi peningkatan sampai dengan bulan juni lalu mulai menurun sampai dengan bulan agustus  disebabkan mulai dilakukannya proses pembayaran oleh pemda (lihat grafik di atas) dalam miliar Rupiah Posisi dana APBD yang berada di Lembaga Perbankan

14 FAKTA 7: Penyampaian pagu indikatif APBD selalu terlambat sehingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Daerah menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya  Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah kurang harmonis.

15 KEBUTUHAN SINERGI PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN 3

16 16 Alur Kerja yang Tidak Kondusif Kurang Kesinambungan Rencana – Anggaran Mekanisme Penganggaran Pusat- Daerah Belum Sinergi Deviasi  Indikator (RKP) vs Output (RKA KL) Pendekatan RKP (Rencana Aksi) vs RAPBN (Akunting) Keselarasan Tatawaktu (timing) : Jadwal dan Agenda MASALAH UTAMA KETIDAKSINKRON PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN

17 SOLUSI: HARMONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM SATU SIKLUS SIKLUS TAHUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Penetapan arah kebijakan & prioritas Penyusunan kapasitas fiskal Pengusulan inisiatif baru Penyampaian pagu indikatif & Rancangan awal RKP Penyusunan Renja K/L Peretemuan Trilateral (K/L dan Daerah) MUSRENBANG (Propinsi & Nasional) Pembahasan Nota Keuangan & RAPBN Penyusunan & Penelaahan RKA-KL Pembahasan RUU APBN + Pemutakhiran RKP Penetapan alokasi belanja & pengesahan dokumen anggaran

18 Sistem Perencanaan dan Penganggaran Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Sistem Anggaran dan Tahun Fiskal Kewenangan Parlemen Struktur Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintahan Faktor Kunci yang Mempengaruhi INDONESIABRAZIL KOREA SELATAN Studi Komparasi SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (PENGALAMAN NEGARA LAIN) BEST-FIT untuk INDONESIA “Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran”

19 DeskripsiKorea SelatanBrasilIndonesia Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan, Semi-Presidensiil. Perdana Menteri dipilih oleh Presiden dan Parlemen, untuk mengkoordinasikan fungsi kabinet. Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat Negara Federal, Presidensiil. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat Negara Kesatuan, Presidensiil Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat Sistem AnggaranUnified Budget, MTEF, Performance Based Budgeting Program Budgeting, fixed 4-yrs budgeting, direview per tahun (bukan MTEF). Unified Budget, MTEF, Performance Based Budgeting Tahun Fiskal1 Januari - 31 Desember 1 Juli – 30 Juni1 Januari -31 Desember 19 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (1)

20 DeskripsiKorea SelatanBrasilIndonesia Struktur Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Dalam 1 Lembaga: Ministry of Strategy and Finance (MOSF). MOSF merupakan penggabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Penganggaran (sejak tahun 2008) Dalam 1 Lembaga: Ministry of Planning, Budgeting, and Management Terpisah dalam 2 Lembaga: 1.Perencanaan: Bappenas 2.Penganggaran: Kementerian Keuangan 20 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (2)

21 DeskripsiKorea SelatanBrasilIndonesia Kewenangan Parlemen Parlemen membahas pagu total, detil program dan proyek. Parlemen tidak berwenang menaikkan pagu anggaran. Dalam prakteknya Parlemen tidak banyak mengubah usulan Pemerintah. Parlemen membahas dari asumsi makro sampai detil program sektor. Parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran total dan per sektor. Pemerintah memiliki hak veto terhadap hasil pembahasan Parlemen Parlemen membahas dari asumsi makro sampai detil program dan kegiatan sektor. Parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran per program dan kegiatan, bahkan sampai jenis belanja 21 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (3)

22 22 NoIndikatorKorea SelatanBrazilIndonesia 1. GDP Per Capita (2011) Interm of constant 2005 international $) HDI (2011) 0,8970,7180, Life expectancy (2011) 80,6 Tahun73 Tahun69,4 Tahun 4. Indeks Pendidikan (2011) 0,9340,6630,584 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN Sumber : UNDP, 2012

23 SINERGI PUSAT – DAERAH: PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 4

24 RELEVANSI PERENCANAAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH Amanat Konstitusi Pembukaan UUD 1945  Kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan seluruh wilayah  Pemerataan Konsepsi Wawasan Nusantara Kesatuan Wilayah Politik  Kesadaran bernegara Kesatuan Wilayah Ekonomi  Integrasi ekonomi nasional Kesatuan Wilayah Sosial  Kesadaran berbangsa Kesatuan Wilayah Budaya  Kesadaran berbudaya Kesatuan Wilayah Geografis  Keterkaitan wilayah Kesatuan Wilayah Hankam  Perlindungan dan pengamanan wilayah Potensi Wilayah Maritim dan Kepulauan Penghubung wilayah, bukan pemisah wilayah Penguatan Daya Saing Nasional Dibangun dari peningkatan daya saing wilayah

25 FAKTOR PEREKAT PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH

26 Pembangunan Tingkat Pusat Pembangunan Tingkat Provinsi Pembangunan Tingkat Kab/Kota Domain Pemerintah Pusat Domain Pemerintah Provinsi Domain Pemerintah Kab/Kota Keterkaitan dengan Kab/Kota Keterkaitan dengan Provinsi Keterkaitan dengan Pusat Keterkaitan dengan Kab/Kota Keterkaitan dengan Pusat Keterkaitan dengan Provinsi KETERKAITAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

27 PERMASALAHAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH Belum efektifnya implementasi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2.Kurangnya koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 3.Kurangnya optimalnya kontribusi/dukungan pemerintah pusat dan sebaliknya. 5. Adanya Tumpang Tindih atau duplikasi perencanaan antara Pusat dan Daerah 4. Belum sinkronnya rencana pembangunan baik vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta horizontal (antar sektor). Kegiatan pembangunan tidak efisien (biaya tinggi) dan tidak efektif (manfaat pembangunan tidak optimal)

28 SINERGI PUSAT DAN DAERAH: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 28 LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN, Renstra SKPD dan Renstra K/L, RKPD dan RKP, melakukan penajaman sasaran kegiatan SKPD dengan sesuai prioritas Renja K/L. LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN, Renstra SKPD dan Renstra K/L, RKPD dan RKP, melakukan penajaman sasaran kegiatan SKPD dengan sesuai prioritas Renja K/L. LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L Mengalihkan kegiatan Dekon dan TP ke daerah dalam DAK Mengoptimalkan Musrenbang. Mencantumkan lokasi kegiatan dalam Renja K/L dan RKA-K/L. Harmonisasi nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L dan SKPD. LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L Mengalihkan kegiatan Dekon dan TP ke daerah dalam DAK Mengoptimalkan Musrenbang. Mencantumkan lokasi kegiatan dalam Renja K/L dan RKA-K/L. Harmonisasi nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L dan SKPD. Kegiatan K/L yang dibiayai APBN dan kegiatan SKPD yang dibiayai APBD belum sesuai. Nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L (APBN) dan SKPD (APBD) belum seragam.

29 SINERGI PUSAT DAN DAERAH: PENGENDALIAN DAN EVALUASI 29 LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA Melakukan penataan dan penguatan SKPD dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA Melakukan penataan dan penguatan SKPD dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L Harmonisasi sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemen Keu, KemenDagri, KemenPANRB, BPKP dan BPK). LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L Harmonisasi sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemen Keu, KemenDagri, KemenPANRB, BPKP dan BPK). Belum adanya keterpaduan dalam pengendalian dan evaluasi antara K/L dan SKPD sehingga terjadi duplikasi pengawasan, dan keterlambatan laporan pelaksanaan.

30 PERMINTAAN MASUKAN DARI STAKEHOLDER DI DAERAH 5

31 31 PEMIKIRAN UNTUK MENDORONG SINERGI PUSAT DAN DAERAH 1.Perencanaan dan Penganggaran menjadi satu kesatuan baik di pusat maupun di daerah 2.Perbedaan tentang tahun anggaran APBN dan APBD. (Misal APBN: Januari s/d Desember, APBD: April s/d Maret)

32 32 TERIMAKASIH


Download ppt "1 Medan, 5 Juli 2013 Oleh Dr. Ir. Dida H. Salya, MA Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google