PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEHUTANAN (2015 – 2019)

Presentasi berjudul: "PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEHUTANAN (2015 – 2019)"— Transcript presentasi:

1 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEHUTANAN (2015 – 2019)
Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc, KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN

2 4. INDIKATOR KINERJA BP2SDK 2015-2019
OUTLINE 1. ARAH RPJM NASIONAL TH 3. ARAH & PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN 2. KONDISI SDM KEHUTANAN 4. INDIKATOR KINERJA BP2SDK 5. KESIMPULAN

3 ARAH PEMBANGUNAN (RPJP) NAS 2005-2025
1 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. SDM

4 INDEX SDM INDONESIA (HDI)
No. Negara Tahun Rangking 2010 2011 2012 Norwegia 0.955 1 Singapura 0.892 0.894 18 2 Brunei 0.854 0.855 30 3 Malaysia 0.763 0.766 0.769 64 4 Thailand 0.686 0.69 103 5 Filipina 0.649 0.651 0.654 114 6 Indonesia 0.62 0.624 0.629 121 7 Vietnam 0.611 0.614 0.617 127 8 Timor Leste 0.565 0.571 0.576 134 9 Laos 0.534 0.538 0.543 138 10 Kamboja 0.532 139 11 Myanmar 0.49 0.494 0.498 173 Congo 0.341 187 HDI Indonesia menunjukkan SDM Indonesia masih relatif rendah Sumber: Laporan UNDP, 2013

5 China menjadi eksportir produk bambu terbesar dunia (91% )
Arah RPJM III ( ): Keunggulan kompetitif perekonomian yg berbasis : SDA yg tersedia, SDM yg berkualitas serta kemampuan IPTEK SDA SDM IPTEK KEUNGGULAN EKONOMI China menjadi eksportir produk bambu terbesar dunia (91% )

6 KEUNGGULAN EKONOMI KEHUTANAN
Arah RPJM III ( ): Keunggulan kompetitif perekonomian Kehutanan yg berbasis : SDAH yg tersedia, SDM KEHUTANAN yg berkualitas serta kemampuan IPTEK KEHUTANAN SDAH SDMK IPTEKK Hutan terkelola baik, Indonesia menjadi eksportir hasil hutan terbesar dunia KEUNGGULAN EKONOMI KEHUTANAN

7 5 Urusan Pembangunan kehutanan
Konservasi Kwsn Inventarisasi Htn Konsevasi Kehati Pemetaan Htn Pengelolaan jasling Statistik Kht Perencanaan hutan PHKA Kebakaran Htn Pengukuhan Htn Perlindungan Htn Penatagunaan Kwsn Hutan Lestari Masy. Sejahtera 5 Urusan Pembangunan kehutanan Rehabilitasi Htn Pemanfaatan Htn Alam Manajemen SDM Pengelolaan DAS Pemanfaatan Htn Tanaman Diklat Luh Perbenihan Htn REHABILITASI Htn Pengolahan & Pemasaran Hsl Htn Pemanfaatan Htn Litbang Administrasi, Litbang, Diklat, Luh Perhutanan Sosial Manajemen Keuangan Pemanfaatan Usaha Kawasan Aneka Usaha Kht Perlengkapan Pengelolaan Iuran Persuratan

8 PENEKANAN PEMBANGUNAN KHT 2015-2019 Pembentukan dan pengembangan KPH
Unit–unit KPH harus dikelola secara profesional menuju SFM. “NO KPH - NO MONEY” Luar KPH Pembentukan dan pengembangan KPH 2015 2016 2017 2018 2019 120 100 (220) 100 (320) (420) (520) 80 (600)

9 KONDISI SDM KEHUTANAN 2 PELAKU UTAMA PEMBANGUNAN KEHUTANAN
APARATUR PNS Kht DAERAH PNS Kht PUSAT NON Kelompok Tani Hutan Kader K, PKSM, KPA, MPA, MPS Ganis IUPHHK/HT BUMN, BUMD Kehutanan Swasta Kehutanan FASILITATOR REGULATOR MOTIVATOR PELAKU UTAMA PEMBANGUNAN KEHUTANAN

10 Kewenangan Pengelolaan
LUAS KAWASAN HUTAN (Permenhut No P.49/Menhut-II/2011 tentang RKTN) Kawasan Hutan Luas Prosentase Kewenangan Pengelolaan (PP 38/Tahun 2007) Hutan Konservasi 26,82 juta ha 20,53% PUSAT Hutan Lindung 28,86 juta ha 22,08% PEMDA (79,47 %) Hutan Produksi (HPT & HPK) 75,00 juta ha 57,39% Total 130,68 juta ha  100% Narasi

11 KONDISI vs KEBUTUHAN SDM APARATUR KEHUTANAN
No Unit Kerja Jumlah Unit Kerja Pegawai yang ada (orang) Jumlah Kebutuhan (orang) Kekurangan 1. Kemenhut * 184 16.867 30.817 13.950 2. Dishut Provinsi ** 33 4.895 6.050 1.155 3. Dishut Kab/Kota** 417 26.427 45.349 18.922 4. Bakorluh Provinsi** 22 40 110 70 5. Bapeluh Kab/Kota** 275 3.798 20.966 17.168 6. KPH Model*** (TOTAL KPH) 120 (600) 480 3.000 (15.000) 2.520 (12.520) TOTAL 52.507 53.785 Keterangan : *) Usulan Kemenhut ke MENPAN-RB hasil anjab & analisis beban kerja (2013) **) Estimasi untuk Tenaga Fungsional Penyuluh Kehutanan, Pusrenbang (2013) ***) Kajian Kebutuhan SDM KPH, Biropeg (2011)

12 KOMPETENSI TEKNIS SDM APARATUR KEHUTANAN (KEMAMPUAN VS PEMAHAMAN)

13 KOMPETENSI TEKNIS SDM DISHUT & UPT (%)
Kemampuan Pemahaman Ingat  80 % luas hutan di bawah kewenangan Dinas Kehutanan

14 Tingkat ketrampilan teknis kehutanan SDM Non Aparatur Kht (2013)
Pusrenbang BP2SDMK Persentase Capaian Aspek P, K, S, D, dan Kinerja SDM NAK NASIONAL (di 17 Provinsi)

15 Tingkat Kinerja SDM Non Aparatur Kht (2013)
Pusrenbang BP2SDMK Persentase Capaian Aspek P, K, S, D, dan Kinerja SDM NAK NASIONAL (di 17 Provinsi)

16 ARAH & PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN TAHUN 2015 - 2019
3 SDM penyelenggara pembangunan kehutanan yg PROFESIONAL BERSIH KOMPETEN (K,S,A) MELAYANI ARAH

17 KERANGKA KELEMBAGAAN, REGULASI, PENDANAAN
VISI BP2SDMK: “SDM PENYELENGGARA PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG PROFESIONAL” MISI - 1 “MEMANTAPKAN SISTEM PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN” MISI - 2 “MEMANTAPKAN PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN” MISI - 3 “MENINGKATKAN KAPASITAS SDM KEHUTANAN BERBASIS KOMPETENSI” TUJUAN “MEWUJUDKAN SDM KEHUTANAN YANG KOMPETEN, BERSIH & MELAYANI GUNA MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN DI TINGKAT TAPAK” SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN PENDUKUNG PUSRENBANG PUSDIKLAT PUSLUH SETBADAN IKU/IKK IKU/IKK IKU/IKK IKU/IKK KERANGKA KELEMBAGAAN, REGULASI, PENDANAAN

18 A B C D PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN TH 2015 - 2019
UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan UU No. 16 Tahun 2006 ttg Sistem P3K UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN Baseline – 2014 Kondisi Saat ini Kompeten dan Profesional SDM Kehutanan Visi : PEMETAAN: ∑ & kualitas SDMK Kapasitas Masy. Sekitar hutan A Perncanaan Pengemba-ngan SDM Kehutanan B C Pemberdayaan KTH & Peningkt SDMK Daerah Uji Kompetensi & Sertifikasi SDM Kehutanan D Diklat berbasis kompetensi Pendidikan SMKK, S2, S3 Penyuluhan Kehutanan ISU STRATEGIS: 600 KPH  basis pembangunan khtn menuju SFM. SDM sebagai ”Human Capital ” .

19 Aparatur & Non Aparatur (Pusat & Daerah)
A. PEMETAAN SDM   Aparatur & Non Aparatur (Pusat & Daerah) KUANTITAS KUALITAS BP2SDMK

20 B. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDMK
Standarisasi SDMK SKKNI (Aparatur, NonAparatur, KPH, BUMS, Pusat & Daerah) Perencanaan Rekruitmen SDMK (KPH, Pusat, Pemda) BP2SDMK

21 a). PERENCANAAN SDMK DI KPH Pembentukan dan pengembangan KPH
Luar KPH Pembentukan dan pengembangan KPH 2015 2016 2017 2018 2019 120 100 (220) 100 (320) 100 (420) 100 (520) 80 (600) 119 700 4.000 2.181 REKRUITMENT BASARHUT/BAKTI RIMBAWAN unt memenuhi kebutuhan minimal SDM KPH.

22 b). USULAN FORMASI PEGAWAI KEMENHUT PUSAT & UPT TAHUN 2015 – 2019
2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 3000 org 1950 13.950 Usulan 2014 : 3000 Formasi dari total Formasi sbg PNS & PPPK yaitu: 2000 PNS seleksi umum 600 PPPK dari PLG/PLRHL sbg Penyuluh Kehutanan Pusat 400 PPPK dari Tenaga Honorer lingkup Kemenhut Pusat dan UPT

23 c). KEBUTUHAN FORMASI SDMK PEMDA
TAHUN 2015 – 2019 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 3.000 (120 KPH) (100 KPH) 2.500 (100 KPH) 4.500 (180 KPH) 40.000 org Usulan 2014: 3.000 Formasi unt 120 KPH dari total usulan Formasi dg rincian: Formasi unt 600 KPH Formasi unt Penyuluh Kehutanan (Bakorluh, Bapeluh, Dishut) Formasi unt Polhut dan Manggala Agni (Dishut Prov/Kab,UPTD) 5.000 Formasi unt PEH dan fungsional umum (Dishut,Bakor,Bapeluh)

24 C. PENDIDIKAN, PENYULUHAN & DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
Menyiapkan S2, S3, profesi dan SMKK sbg tenaga teknis Menyiapkan penyuluh kht sbg pendamping pemberdayaan KTH Mengembangkan Diklat berbasis kompetensi Peningkatan karakter & integrity BP2SDMK

25 D. PEMBERDAYAAN KTH & UJI KOMPETENSI
Meningkatkan Kelas KTH berdasarkan kemampuan melaksanakan 4 kelola : kelembagaan, sosial, usaha & lingkungan PEMULA s/d 250 LANJUT MADYA UTAMA > 750 BP2SDMK

26 Penetapan Kelas KTH dilakukan dengan pemberian sertifikat oleh:
Kepala Desa/Lurah  Kelas Pemula Camat  Kelas Lanjutan Bupati/ Walikota  Kelas Madya dan Kelas Utama BP2SDMK

27 MEKANISME KERJA PK ≥ 15 org 1 PK minimal ≥ 150 KELUARGA 10 KTH 1 WKPK
(Kec/Seksi Wil) 1 PK 10 KTH KTH ≥ 15 org 1 PKSM 1 WKPK 10 PKSM 10 KTH ≥ 150 KELUARGA 1 KOPERASI 1 PK minimal Koperasi Usaha Kehutanan Propinsi (KUKPro) Koperasi Usaha Kehutanan Indonesia (KUKI)

28 UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI SDMK
Sertifikasi profesi melalui LSP independen Profesi kehutanan SDM Non Aparatur Kehutanan Pembentukan LSP Internal Kemenhut /ACS – Assessment Center SDMK (2014) Penyiapan dokumen LSP Pelatihan sistem sertifikasi Pengembangan asesor 100 Orang Uji kompetensi Aparatur Kemenhut Fasilitasi LSP Pemda Prov (Kerjasama dg Kemendagri) Diklat asesor 132 orang Uji kompetensi SDM Kehutanan daerah Uji kompetensi SDM Aparatur KPH BP2SDMK

29 INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG P2SDMK
4 INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG P2SDMK TAHUN 2015 – 2019 Program : Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tujuan Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM Kehutanan terutama untuk mendukung kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak. Outcome (hasil) Meningkatnya kapasitas kelembagaan 600 KPH dan kapasitas institusi kehutanan lainya. Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan KTH di dalam dan di luar 600 KPH. IKU Tersedianya orang SDM KPH dan lainnya melaui bakti rimbawan. Meningkatnya kapasitas SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya sebanyak orang. Terbentuknya KTH dan berkembangnya KTH di dalam dan di luar KPH.

30 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN P2SDMK TAHUN 2015 – 2019
Renbang SDM KPH & SDM Kehutanan lainnya Peningkatan Penyuluhan Kehutanan Penyelenggaraan Diklat SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Tersedianya Rencana Pengembangan SDM pada setiap Tipologi KPH Terbentuknya KTH & berkembangnya 5000 KTH di dalam dan sekitar KPH. Meningkatnya kapasitas orang SDM KPH Terjalinnya 50 kerjasama parapihak dlm mendukung pengelolaan hutan Sertifikat kompeten orang SDM KPH & SDM Khtn lainnya Terbentuknya 500 unit kelembagaan Koperasi KTH di KPH dan Sekitar KPH Meningkatnya kompetensi orang SDM KPH & SDM Kehutanan lainnya Tersedianya 20 jenis regulasi bidang P2SDMK Tersedianya tenaga Bakti rimbawan di 600 KPH Terjalinnya 150 unit Kemitraan pelaku utama dgn pelaku usaha kehutanan Meningkatnya karakter orang SDM Kehutanan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di unit Badan P2SDMK. Bertambahnya orang tenaga teknis menengah kehutanan Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di 17 satker lingkup BP2SDMK. Terkelolanya 7 KHDTK di 7 BDK dengan baik Bertambahnya SDM aparatur kehutanan yang berpendidikan S2 =690 org dan S3= 185 org

31 KESIMPULAN  5 BP2SDMK

32 1. Dlm RPJM IV, SDMK DIANGGAP SDH SIAP krn sdh di programkan dlm RPJM II & III
Arah RPJM III ( ): Keunggulan kompetitif perekonomian Kehutanan yg berbasis : SDAH yg tersedia, SDM KEHUTANAN yg berkualitas serta kemampuan IPTEK KEHUTANAN Arah RPJM IV ( ): Masy Indonesia yg mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan Khtn dg struktur perekonomian yg kokoh berdasarkan Keunggulan Kompetitif ekonomi Kehutanan.

33 KEUNGGULAN EKONOMI KEHUTANAN
2. Dlm RPJM III ( ), SDMK hrs kompeten profesional agar dpt mengolah SDAH yg tersedia dg menggunakan IPTEK KEHUTANAN yg handal guna menciptakan Keunggulan kompetitif perekonomian Khtn SDAH SDMK IPTEKK Hutan terkelola baik, Indonesia menjadi eksportir hasil hutan kayu, non kayu terbesar dunia KEUNGGULAN EKONOMI KEHUTANAN

34 2015-2019 Mutlak Perlu Institusi ES I SDMK yang Kuat
3. PENEKANAN PEMBANGUNAN SDM HANYA DI RPJM III, OLEH KRN ITU TH MUTLAK DIPERLUKAN INSTITUSI ES1 SDMK Arah Baru Kebijakan: Membangun 600 KPH Mutlak Perlu Institusi ES I SDMK yang Kuat Kondisi hutan ± 50 % Rusak (HL, HP, dan HK) Pasca 50Th Pengelolaan Hutan Keunggulan Kompetetif Ekonomi Kehutanan, Masy Sejahtera? Memenuhi SDM Kehutanan: ∑ SDM (KPH) sangat kurang Kualitas : Kemampuan < 50% Pemahaman < 40% Hutan dikelola Profesional & Lestari SDM Khtn yang: Cukup Jumlahnya & Kompeten, Bersih, Melayani

35 TERIMA KASIH