Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BKN Arah Pengembangan Database PNS  Database tunggal  Satu struktur data, regulasi, tabel refferensi  Database PNS bersifat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BKN Arah Pengembangan Database PNS  Database tunggal  Satu struktur data, regulasi, tabel refferensi  Database PNS bersifat."— Transcript presentasi:

1 BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2 BKN Arah Pengembangan Database PNS  Database tunggal  Satu struktur data, regulasi, tabel refferensi  Database PNS bersifat Nasional  Akurat, aktual dan komplit  Multi Purpose (dapat di integrasikan dengan data e-KTP, Bank, Pajak, data stakeholder dan lain-lain)  Format field Database bersifat umum (pengisan tanggal lahir, golongan ruang, TMT dan lain-lain)  Safety database (menjamin kepada instansi pengguna bahwa database aman)  User Management (pengaturan penggunaan user)

3 BKN Upaya Akurasi Database 1. PUPNS tahun Rekonsiliasi tahun Konversi NIP 2008 s.d sekarang 4. Penerbitan KPE Tahun Pertukaran Data dengan Stakeholder 6. Peremajaan Data 7. Entry Data Non PUPNS dan Non Database 8. Informasi data PNS di portal BKN (Website) 9. Rekonsiliasi data Tahun 2012 (Jabatan Struktural)

4 BKN PROSES REKONSILIASI 1.Telah disiapkan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Rekonsiliasi Data sebagai pedoman pelaksanaan rekonsiliasi data. 2.Penerbitan Listing Perbedaan Data Hasil Proses Rekonsiliasi Data Instansi dan Data BKN 3.Kewenangan untuk Update/Peremajaan Data diserahkan ke Kanreg, kecuali tanggal, bulan dan Tahun Kelahiran. 4.Dokumen yang dibutuhkan (disesuaikan dengan PERKA BKN 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database). 5.Sosialiasi proses rekonsiliasi kepada instansi/BKD dilakukan di Kantor Regional. 6.Proses Rekonsilaisi dilakukan secara bertahap, untuk tahap awal dilakukan untuk data pejabat struktural dan akan dilanjutkan ke data PNS lainya.

5 BKN Permasalahan proses Rekonsiliasi Data 1.Data yang dikirim tidak sesuai dengan format dari BKN 2.Adanya kesalahan pengisian format data (karna input manual) dari instansinya. 3.Data yang tidak lengkap (ex. TMT Gol kosong, TMT CPNS kosong, eselon kosong dll) 4.Instansi yang belum menyerahkan data rekonsiliasi. 5.Data yang terkirim belum valid (data lama)

6 BKN Permasalahan dan Hambatan Database PNS 1.Perbedaan struktur data antara BKN dan Instansi mengakibatkan sinkronisasi sulit dilakukan 2.Belum ter-update-nya Unit Organisasi (Unor) pada Instansi 3.Perbedaan (selisih) data PNS antara BKN dan Instansi (setelah dilakukan rekonsiliasi) cukup besar 4.Tidak tersedianya data di instansi/bkd sehingga menyulitkan meminta/mengambil data ke instansi/bkd 5.Permasalahan historikal data (Gol. Ruang, Jabatan, pendidikan dan lain-lain)

7 BKN Format Permintaan Data Rekonsiliasi Tahap I ke Instansi/BKD (lampiran surat)

8 BKN Format Permintaan Data Rekonsiliasi Tahap II ke Instansi/BKD (lampiran surat)

9 BKN Keterangan Format Permintaan Data Rekonsiliasi Tahap II ke Instansi/BKD (lampiran surat) 1.Format pengisian nama tidak mencantumkan gelar (pendidikan, status dll) 2.Format tanggal lahir ; tanggal, bulan dan tahun kelahiran, contoh pengisian untuk tanggal lahir 10 Januari Format Jenis Kelamin : 1 = Pria, 2 = Wanita 4.Format TMT CPNS = tanggal, bulan dan Tahun TMT CPNS, contoh pengisian untuk TMT CPNS 01 Januari Format TMT PNS = tanggal, bulan dan Tahun TMT CPNS, contoh pengisian untuk TMT PNS 01 maret Format Golongan Ruang, contoh pengisian 11 untuk I.a, 21 untuk II.a, 31 untuk III.a, 32 untuk IIIb dan seterusnya 7.Format TMT Gol. Ruang = Tanggal, Bulan dan Tahun TMT Gol. Ruang, contoh untuk TMT Gol. Ruang 01 April Format Masa Kerja Golongan, sesuai dengan SK Pangkat/Gol terakhir, contoh pengisian (untuk masa kerja 5 tahun 4 bulan) 9.Format nama jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 10.Format nama jabatan fungsional umum sesuai dengan analisis jabatan pada masing- masing instansi 11.File di buat dalam bentuk Microsoft Exel

10 BKN Permasalahan proses peremajaan data Non Database / Non PUPNS 1.Perpindahan jabatan dari jabatan struktural ke fungsional tidak sesuai dengan norma standar dan prosedur yang dampaknya BUP menjadi lebih panjang. 2.Pengaktifan kembali data yang sudah masuk ke data pensiun (sesuai BUP jabatan ) ternyata ybs menduduki jabatan fungsional. 3.Permasalahan data diketemukan pada saat usul masuk (pensiun, KP dll) 4.Perbaikan NIP yang dilakukan di Kantor Regional ( Nama, Jenis Kelamin, TMT CPNS) 5.Data tidak dapat di entry usul (KP, pensiun) karena permasalahan data yang belum terpenuhi (field masih ada yang kosong/tidak sesuai)

11 BKN SOP Induk Rekonsiliasi Database ( 1 ) BKN PUSATKANTOR REGIONALINSTANSI PUSAT / BKD START SURAT DEPUTI INKA KE BKD/INSTANSI PERIHAL REKONSILIASI DATA PNS TAHAP I DAN TAHAP II SURAT DEPUTI INKA KE BKD/INSTANSI PERIHAL REKONSILIASI DATA PNS TAHAP I DAN TAHAP II MENERUSKAN SURAT DEPUTI KE SEMUA INSTANSI MENERIMA SURAT MENGUMPULKAN /MENGISI DATA SESUAI FORMAT (EXCEL) MENGIRIM SURAT KE BKN PUSAT/KANREG BERIKUT SOFTCOPY (bisa menggunakan ) MENGIRIM SURAT KE BKN PUSAT/KANREG BERIKUT SOFTCOPY (bisa menggunakan ) MENERIMA SOFTCOPY (CD) DARI BKD MEMERIKSA FORMAT DATA DATA OK DATA OK MENERIMA SOFTCOPY /CD DARI KANREG MEMPERBAIKI DATA SESUAI FORMAT DARI BKN Ya Tidak MENERIMA SOFTCOPY (CD) DARI INSTANSI PUSAT MEMERIKSA FORMAT DATA DATA OK DATA OK INFORMASI- KAN KE INSTANASI INFORMASI- KAN KE INSTANASI Ya Tidak INFORMASI KE BKD 1 2

12 BKN BKN PUSATKANTOR REGIONALINSTANSI PUSAT / BKD SOP Induk Rekonsiliasi Database ( 2 ) PROSES REKONSILIASI DATA DAN UPDATE UNOR DAN NAMA JABATAN STRUKTURAL MENGIRIM KE KANREG/INSTANSI LISTING REKONSILIASI PER INSTANSI (PERBEDAAN NIP LAMA, NIP BARU GOL. RUANG, TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN, TMT CPNS INSTANSI KERJA, INSTANSI INDUK) MENGIRIM KE KANREG/INSTANSI LISTING REKONSILIASI PER INSTANSI (PERBEDAAN NIP LAMA, NIP BARU GOL. RUANG, TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN, TMT CPNS INSTANSI KERJA, INSTANSI INDUK) KANREG/INSTANSI MENERIMA LISTING DAN MELAKUKAN VERIFIKASI KE INSTANSI/BKD MENYIAPKAN DATA PENDUKUNG PER JENIS PERBEDAAN DATA MENYIAPKAN DATA PENDUKUNG PER JENIS PERBEDAAN DATA MENGIRIM KE BKN PUSAT / KANTOR REGIONAL MENERIMA DATA PENDUKUNG (BKD) DATA PENDUKUNG SESUAI MEMPERBAIKI DATA PENDUKUNG Ya Tidak Ya BEDA TANGGAL LAHIR MENERIMA DATA PENDUKUNG (KHUSUS INSTANSI PUSAT) DAN PERBEDAAN TANGGAL LAHIR DATA PENDUKUNG SESUAI Tidak Ya Tidak

13 BKN BKN PUSATKANTOR REGIONALINSTANSI PUSAT / BKD SOP Induk Rekonsiliasi Database ( 3 ) Tidak FINISH (MASUK KE TAKAH) FINISH (MASUK KE TAKAH) Ya UPDATE 1. JENIS KELAMIN 2. TMT CPNS 3. GOLONGAN RUANG 4. INSTANSI KERJA 5. INSTANSI INDUK UPDATE 1. JENIS KELAMIN 2. TMT CPNS 3. GOLONGAN RUANG 4. INSTANSI KERJA 5. INSTANSI INDUK UPDATE 1. JENIS KELAMIN 2. TMT CPNS 3. GOLONGAN RUANG 4. INSTANSI KERJA 5. INSTANSI INDUK 6. TANGGAL LAHIR UPDATE 1. JENIS KELAMIN 2. TMT CPNS 3. GOLONGAN RUANG 4. INSTANSI KERJA 5. INSTANSI INDUK 6. TANGGAL LAHIR DATA PENDUKUNG MASIH BERMASALAH MENERIMA INFORMASI PERMASALAHAN DOKUMEN INSTANSI PUSAT / BKD MENERIMA INFORMASI PERMASALAHAN DOKUMEN INSTANSI PUSAT / BKD Ya FINISH (MASUK KE TAKAH) FINISH (MASUK KE TAKAH)

14 BKN PENERIMA DATA (TU DEPUTI/DIREKTORAT) PENGELOLA DATAREKONSILIASI DATABASEVERIFIKASI TATA NASKAH UPDATE/PEREMAJAAN DATA LAPORAN DAN ADMINISTRASI SOP Proses Rekonsiliasi Database di BKN Pusat ( 1 ) START MENERIMA DATA DARI KANREG/INSTANSI (FISIK DAN SOFTCOPY MENERIMA DATA DARI KANREG/INSTANSI (FISIK DAN SOFTCOPY PEMILAHAN DATA MASUK MENGATUR FORMAT DATA PROSES REKONSILILIASI DENGAN DATABASE SAPK CETAK LISTING PERBEDAAN NIP, JENIS KELAMIN, TMT CPNS, GOL. RUANG, INSKER, INSDUK LISTING PERBEDAAN TANGGAL LAHIR VERIFIKASI PERBEDAAN TANGGAL LAHIR KIRIM KE KANREG/INSTANSI 1 LISTING NON PUPNS LAPORAN DATA MASUK LAPORAN DATA YANG SUDAH PROSES REKONSILIASI

15 BKN PENERIMA DATA (TU DEPUTI/DIREKTORAT) PENGELOLA DATAREKONSILIASI DATABASEVERIFIKASI TATA NASKAH UPDATE/PEREMAJAAN DATA LAPORAN DAN ADMINISTRASI SOP Proses Rekonsiliasi Database di BKN Pusat ( 2 ) SESUAI TAKAH MENYURAT KE INSTANSI/KANREG PERIHAL PERBEDAAN TANGGAL LAHIR DAN NON PUPNS UPDATE TANGGAL LAHIR CETAK SK KONVERSI NIP (CETAK BARU DAN PERBAIKAN) CETAK SK KONVERSI NIP (CETAK BARU DAN PERBAIKAN) MENYURAT & KIRIM KE KANREG/INSTANSI SK KONVERSI MENYURAT & KIRIM KE KANREG/INSTANSI SK KONVERSI MENERIMA DOKUMEN PERBEDAAN DATA MENERIMA DOKUMEN PERBEDAAN DATA UPDATE PERBEDAAN DATA MENERIMA DOKUMEN PERBEDAAN TANGGAL LAHIR DAN NON PUPNS MEMO DINAS KE DIREKTORAT STATUS KEPEGAWAIAN KHUSUS SENGKETA PERMASALAHAN TANGGAL LAHIR INPUT PUPNS 1 1 MASALAH SK KA. BKN PERUBAHAN TANGGAL LAHIR LAPORAN UPDATE PERBEDAAN DATA PEMILAHAN DOKUMEN SIMPAN DOKUMEN DI TATA NASKAH Tidak Ya Tidak Ya Tidak

16 BKN SOP Penyelesaian Masalah Data PNS PENERIMA DATA (TU DEPUTI/DIREKTORAT) TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN SURAT/BERKAS MASUK VERIFIKASI/CEK DATABASE VERIFIKASI/CEK TATA NASKAH UPDATE / PERBAIKAN DATABASE CETAK KONVERSI (DIR. PDAK II) LAPORAN DAN ADMINISTRASI (MEMBALAS SURAT) DIREKTORAT STATUS KEPEGAWAIAN KANTOR REGIONALINSTANSI START MENERIMA SURAT DARI INSTANSI/BKD/K ANREG PEMILAHAN PERMASALAHAN DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMILAHAN PERMASALAHAN DAN KELENGKAPAN BERKAS CEK TATA NASKAH / REGISTER LAPORAN DAN BALAS SURAT KE INSTANSI TEMBUSAN KANREG PERMASALAHAN 1. KONVERSI NIP (TGL LAHIR, TMT CPNS. JENIS KELAMIN) 2. BELUM TERIMA KONVERSI NIP 2. NON PUPNS 3. NON DATABASE PERMASALAHAN 1. KONVERSI NIP (TGL LAHIR, TMT CPNS. JENIS KELAMIN) 2. BELUM TERIMA KONVERSI NIP 2. NON PUPNS 3. NON DATABASE DATA SESUAI TAKAH /REGIS TER PEREMAJAA N DATA UPDATE / INSERT DATABASE PEREMAJAA N DATA UPDATE / INSERT DATABASE CETAK KONVERSI (KEWENANGAN PUSAT) MENERIMA SURAT DAN HASIL PERBAIKAN MENERIMA SURAT DAN CETAK KONVERSI (KEWENANGAN KANREG) MENERIMA SURAT DAN CETAK KONVERSI (KEWENANGAN KANREG) MENERIMA SURAT PEMBERIT AHUAN LAPORAN DAN BALAS SURAT KE INSTANSI BERKAS LENGKAP TEMBUSAN SURAT MENERIMA MEMO DINAS MASALAH PERBEDAAN TANGGAL LAHIR ANTARA BERKAS & TATA NASKAH MEMBUAT JAWABAN MEMO DINAS TGL LAHIR BERUBAH SURAT JAWABAN/MEM O DINAS/KEP. KA. BKN/ DLL MASUK KE TATA NASKAH CEK DATABASE (SAPK) TIDAK YA KHUSUS PERBEDAAN TANGGAL LAHIR MEMBUAT MEMO DINAS KE DIR. STATUS KHUSUS PERBEDAAN TANGGAL LAHIR MEMBUAT MEMO DINAS KE DIR. STATUS BUAT SURAT PERBEDAAN DATA LAINNYA BUAT SURAT PERBEDAAN DATA LAINNYA YA TIDAK YA

17 BKN Rekonsiliasi Tahap I (Jab. Struktural) Data Masuk

18 BKN Rekonsiliasi Tahap I (Jab. Struktural) Rekapitulasi Perbedaan Data

19 BKN Hasil Rekonsiliasi Tahap I Kanreg IV BKN Makassar No. NAMA INSTANSI JUMLAH DATA INSTANSI DATA ADA DLM DB BKN DATA TIDAK ADA DALAM DB BKN PERBEDAAN DATA KETERANGAN TANGGAL LAHIR NIP LAMANIP BARUTMT CPNS JENIS KELAMIN GOL. RUANG INSTANSI KERJA INSTANSI INDUK Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah Data Bermasalah 2Pemerintah Kab. Poso Selesai 3Pemerintah Kab. Donggala Selesai 4Pemerintah Kab. Toli-Toli Selesai 5Pemerintah Kab. Banggai Selesai 6Pemerintah Kab. Buol Selesai 7Pemerintah Kab. Morowali Selesai 8Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan Selesai 9Pemerintah Kab. Parigi Moutong Data Bermasalah 10Pemerintah Kab. Tojo Una Una Selesai 11Pemerintah Kab. Sigi Selesai 12Pemerintah Kota Palu Selesai 13Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Selesai 14Pemerintah Kab. Pinrang Selesai 15Pemerintah Kab. Gowa Selesai 16Pemerintah Kab. Wajo Selesai 17Pemerintah Kab. Bone Data Bermasalah 18Pemerintah Kab. Tana Toraja Selesai 19Pemerintah Kab. Maros Selesai 20Pemerintah Kab. Luwu Selesai 21Pemerintah Kab. Sinjai Selesai 22Pemerintah Kab. Bulukumba Selesai 23Pemerintah Kab. Bantaeng Selesai 24Pemerintah Kab. Jeneponto Selesai 25Pemerintah Kab. Selayar Selesai 26Pemerintah Kab. Takalar Selesai 27Pemerintah Kab. Barru Proses 28Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Selesai 29Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan Selesai 30Pemerintah Kab. Soppeng Selesai 31Pemerintah Kab. Enrekang Selesai 32Pemerintah Kab. Luwu Utara Selesai 33Pemerintah Kab. Luwu Timur Selesai 34Pemerintah Kab. Toraja Utara Selesai

20 BKN Hasil Rekonsiliasi Tahap I Kanreg IV BKN Makassar No. NAMA INSTANSI JUMLAH DATA INSTANSI DATA ADA DLM DB BKN DATA TIDAK ADA DALAM DB BKN PERBEDAAN DATA KETERANGAN TANGGAL LAHIR NIP LAMANIP BARUTMT CPNS JENIS KELAMIN GOL. RUANG INSTANSI KERJA INSTANSI INDUK Pemerintah Kota Makassar Selesai 36Pemerintah Kota Pare-Pare Selesai 37Pemerintah Kota Palopo Selesai 38Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Cetak Listing 39Pemerintah Kab. Konawe Selesai 40Pemerintah Kab. Buton Selesai 41Pemerintah Kab. Muna Selesai 42Pemerintah Kab. Kolaka Selesai 43Pemerintah Kab. Konawe Selatan Selesai 44Pemerintah Kab. Kolaka Utara Selesai 45Pemerintah Kab. Bombana Cetak Listing 46Pemerintah Kab. Wakatobi Selesai 47Pemerintah Kab. Buton Utara Selesai 48Pemerintah Kab. Konawe Utara Selesai 49Pemerintah Kota Kendari Selesai 50Pemerintah Kota Baubau Selesai 51Pemerintah Propinsi Maluku Selesai 52Pemerintah Kab. Maluku Tengah Cetak Listing 53Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Selesai 54Pemerintah Kab. Buru Selesai 55Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat Cetak Listing 56Pemerintah Kab. Kepulauan Aru Selesai 57Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Proses 58Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur Selesai 59Pemerintah Kab. Buru Selatan Cetak Listing 60Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Selesai 61Pemerintah Kota Ambon Selesai 62Pemerintah Kota Tual Selesai 63Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat Selesai 64Pemerintah Kab. Mamuju Utara Selesai 65Pemerintah Kab. Mamuju Selesai 66Pemerintah Kab. Mamasa Selesai 67Pemerintah Kab. Polewali Mandar Selesai 68Pemerintah Kab. Majene Cetak Listing JUMLAH

21 BKN Jadwal Pelaksanaan Rekonsiliasi Database

22 BKN Rekonsiliasi Tahap II (JFT & JFU) Data Masuk

23 BKN Rekonsiliasi Tahap II (JFT & JFU) Data Masuk

24 BKN Hasil Rekonsiliasi Tahap II Kanreg IV BKN Makassar No. NAMA INSTANSI JUMLAH DATA INSTANSI DATA ADA DLM DB BKN DATA TIDAK ADA DALAM DB BKN PERBEDAAN DATA KETERANGAN TANGGAL LAHIR NIP LAMANIP BARUTMT CPNS JENIS KELAMIN GOL. RUANG INSTANSI KERJA INSTANSI INDUK Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah Pemerintah Kab. Poso Pemerintah Kab. Donggala Pemerintah Kab. Toli-Toli Pemerintah Kab. Banggai Pemerintah Kab. Buol Pemerintah Kab. Morowali Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan Pemerintah Kab. Parigi Moutong Pemerintah Kab. Tojo Una Una CETAK LISTING 11Pemerintah Kab. Sigi Pemerintah Kota Palu Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Kab. Pinrang Pemerintah Kab. Gowa Pemerintah Kab. Wajo Pemerintah Kab. Bone Pemerintah Kab. Tana Toraja Pemerintah Kab. Maros Pemerintah Kab. Luwu CETAK LISTING 21Pemerintah Kab. Sinjai CETAK LISTING 22Pemerintah Kab. Bulukumba Pemerintah Kab. Bantaeng Pemerintah Kab. Jeneponto Pemerintah Kab. Selayar Pemerintah Kab. Takalar Pemerintah Kab. Barru Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan Pemerintah Kab. Soppeng Pemerintah Kab. Enrekang Pemerintah Kab. Luwu Utara Pemerintah Kab. Luwu Timur Pemerintah Kab. Toraja Utara

25 BKN Hasil Rekonsiliasi Tahap II Kanreg IV BKN Makassar No. NAMA INSTANSI JUMLAH DATA INSTANSI DATA ADA DLM DB BKN DATA TIDAK ADA DALAM DB BKN PERBEDAAN DATA KETERANGAN TANGGAL LAHIR NIP LAMANIP BARUTMT CPNS JENIS KELAMIN GOL. RUANG INSTANSI KERJA INSTANSI INDUK Pemerintah Kota Makassar Pemerintah Kota Pare-Pare Pemerintah Kota Palopo Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara Pemerintah Kab. Konawe Pemerintah Kab. Buton Pemerintah Kab. Muna Pemerintah Kab. Kolaka Pemerintah Kab. Konawe Selatan Pemerintah Kab. Kolaka Utara Pemerintah Kab. Bombana Pemerintah Kab. Wakatobi Pemerintah Kab. Buton Utara Pemerintah Kab. Konawe Utara Pemerintah Kota Kendari CETAK LISTING 50Pemerintah Kota Baubau Pemerintah Propinsi Maluku CETAK LISTING 52Pemerintah Kab. Maluku Tengah Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Pemerintah Kab. Buru Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat Pemerintah Kab. Kepulauan Aru Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur Pemerintah Kab. Buru Selatan Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Pemerintah Kota Ambon CETAK LISTING 62Pemerintah Kota Tual CETAK LISTING 63Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat Pemerintah Kab. Mamuju Utara Pemerintah Kab. Mamuju CETAK LISTING 66Pemerintah Kab. Mamasa Pemerintah Kab. Polewali Mandar Pemerintah Kab. Majene JUMLAH

26 BKN CONTOH LISTING PERBEDAAN

27 BKN


Download ppt "BKN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. BKN Arah Pengembangan Database PNS  Database tunggal  Satu struktur data, regulasi, tabel refferensi  Database PNS bersifat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google