Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd. (Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim) Disampaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd. (Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim) Disampaikan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd. (Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim) Disampaikan pada Kegiatan Workshop Peningkatan Wawawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama Tahun 2012 KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd. (Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim) Disampaikan pada Kegiatan Workshop Peningkatan Wawawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama Tahun 2012

2 VISI DAN MISI Kanwil Kemenag Prov. Kaltim VISI “Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin”.

3 MISI Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Bragama Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Bragama Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,. Penciptaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa Penciptaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan berwibawa

4 A. Komitmen Pemerintah Tentang Agama di Indonesia Indonesia 1. Negara kita bukan negara agama Sambutan Presiden Soeharto pada upacara Pembukaaan Raker Depag tanggal 28 Maret 1989 di Bina Graha 2. Negara Pancasila bukan Negara Sekuler Pidato Menteri Agama pada Pembukaan Sidang Pidato Menteri Agama pada Pembukaan Sidang Raya X Dewan Gereja –Gereja tgl. 21 Okt.1984 Raya X Dewan Gereja –Gereja tgl. 21 Okt.1984 Pancasila menjamin pengamalan agama Sambutan Presiden Soeharto dalam acara Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke 41 tanggal 7 Desember 1985 Sambutan Presiden Soeharto dalam acara Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke 41 tanggal 7 Desember 1985

5 A. Kepedulian Kementerian Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Istilah Kerukunan Hidup Umat beragama pertama kali diperkenalkan pada saat Pidato Menteri Agama KH. M. Dachlan pada saat Pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 antara lain : ” Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera.

6 Musyawarah tersebut diatas merupakan pertemuan pertama antara semua pimpinan / pemuka agama –agama di Indonesia, dari musyawarah inilah mulai dibentuknya wadah atau lembaga musyawarah antar umat beragama diantaranya :

7 Pada masa Menteri Agama KH. M Dachlan di bentuk “Badan Kontak Antara Agama” Pada masa Menteri Agama KH. M Dachlan di bentuk “Badan Kontak Antara Agama” Pada masa Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara dibentuk “ Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama” lewat SK Menag Nomor 35 tahun Pada masa Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara dibentuk “ Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama” lewat SK Menag Nomor 35 tahun Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor : 9 Tahun 2006/ 8 Tahun 2006 lahir Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ). Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor : 9 Tahun 2006/ 8 Tahun 2006 lahir Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ).

8 Tanggungjawab dalam pembinaan kehidupan beragama tidak dapat semata- mata dipikulkan kepada pemerintah. Umat beragama sendirilah yang pertama-tama dan terutama harus memikul tanggungjawab itu. Pemerintah lebih banyak berperan sebagai kekuatan penunjang, dan memberikan kesempatan agar pelaksanaan ibadah dan amal agama itu dapat berjalan dengan tenang dan tenteram. Tanggungjawab dalam pembinaan kehidupan beragama tidak dapat semata- mata dipikulkan kepada pemerintah. Umat beragama sendirilah yang pertama-tama dan terutama harus memikul tanggungjawab itu. Pemerintah lebih banyak berperan sebagai kekuatan penunjang, dan memberikan kesempatan agar pelaksanaan ibadah dan amal agama itu dapat berjalan dengan tenang dan tenteram.

9 Usaha Konkrit Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim Terhadap KUB 1. Silaturrahmi Hari Raya/Besar Lintas Agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) 2. Dialog Pemuda Lintas Agama 3. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Guru Agama 4. Peningkatan Wawasan Multikultural Bagi Penyuluh Agama 5. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Agama Tahun 2007 Tahun Bantuan Dana Operasional Terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kabupaten/Kota se Kaltim secara bertahap 6. Bantuan Dana Operasional Terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kabupaten/Kota se Kaltim secara bertahap dalam DIPA Kanwil Prov. dan Kantor Kab./Kota Kemenag dalam DIPA Kanwil Prov. dan Kantor Kab./Kota Kemenag

10 C. Kebijakan Pemerintah Peraturan / regulasi Dalam upaya menciptakan ketenangan dan ketertiban serta keamanan bagi masyarakat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan/ kebijakan.

11 PERATURAN/ KEBIJAKAN antara lain : UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor : 0l/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk- Pemeluknya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor : 0l/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk- Pemeluknya

12 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1979 /1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1979 /1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Umat Beragama Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Umat Beragama Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran- Aliran Kepercayaan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran- Aliran Kepercayaan

13 D. Pluralisme Penduduk Kalimantan Timur Penduduk Kalimantan Timur terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat spt : Kutai, Dayak, Banjar,Bugis, Jawa, Madura, dll. serta menganut berbagai agama seperti : Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu, sehingga daerah kita merupakan masyarakat majemuk, mereka hidup tersebar di 14 Kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur, di perkotaan sampai ke pedesaan yang terpencil.

14 Jumlah Penganut Agama Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009* : Islam : Protestan : Katholik: Hindu: Budha: Konghucu: Lainnya: Jumlah : Sumber dari subbag. Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kanwil Kemenag Prov. Kaltim

15 E. FKUB Sebagai Wadah Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Keberadaan forum umat beragama di daerah mempunyai peran positif dalam menjaga kerukunan intern umat terlebih lagi membantu pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan. Untuk itu diharapkan semua pihak senantiasa menyadari kedudukan masing-masing sebagai komponen bangsa dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

16 Pembinaan kehidupan beragama sebagai salah satu dasar pembangunan kemajuan daerah, yang paling diharapkan oleh pemerintah adalah pelaksanaan Tiga Prioritas Nasional : 1. Pemantapan ideologi Pancasila, 2. Pemantapan stabilitas 3. Ketahanan nasional dan suksesnya pembangunan nasional di segala bidang.

17 F. Penutup Pokok-pokok kebijaksanaan tentang kerukunan umat beragama ini merupakan pedoman bagi setiap umat beragama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dengan mempedomani ketentuan-ketentuan ini diharapkan akan mampu menghindarkan diri dari perpecahan dan keretakan nasional dan terbina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang kokoh dan kuat.

18 WASSALAM SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd. (Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim) Disampaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google