Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MENINGKATKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MENINGKATKAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI Wakil Menteri Negara PPN/ Wakil Kepala Bappenas Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Bandung, 2 Desember 2010

2 Dinamika Ekonomi Global ProgressRPJMN Daya Saing Cost Of Doing Business 9 Instruksi Presiden (Raker III, Bogor) PP 19/2010 SEB 3 Menteri Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Peran Gubernur Inpres 1 & 3/2010 (Raker II, Tampak Siring)

3 Kawasan Asia pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang baru. Indonesia anggota G20 dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Sasaran pertumbuhan RPJMN relatif tinggi, namun potensi lebih tinggi Pencapaian sasaran tersebut tidak mudah, karena posisi daya saing yang masih diurutan ke 54 dari 133 Negara. Masalah pokok daya saing tersebut adalah Cost Of Doing Bussiness yang masih tinggi.

4 DIMANA KITA SEKARANG ? 4

5 Ekonomi Indonesia : 5-10 Tahun yang lalu Vs Sekarang Jun/Sep2010 Exchange rate2920/$10.250/$8.940/$ 8980/$- Gov’t debt (% GDP) 23% 77% 57% 28% Unemployment4.2 mil8 mil10.3 mil 8mi Avg. Income$1093pa$772 pa$1186 pa 2600$pa Inflation11% pa9% pa6% pa 5.8% Investment30% 20% 16% 26% Foreign Reserves17.4b$28.0b$36.3b$ 85.5b$ Stock Market Index600700> /-3600 Country risk-CCCSDB+ BB+

6 6 Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,5% per tahun, dengan angka pengangguran menurun ke 7,9% dan angka kemiskinan menjadi 14,1% Menurun karena krisis global, tidak banyak negara yang mengalami pertumbuhan positif Tertinggi setelah krisis tahun 1998

7 Notes : *) Data include the French overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, Martinique and Réunion. **) G20% of the World does not include Germany, Italy and France as they are part of the European Union/Euro area total. Sources: World Bank, CIA World Factbook, The Economist, International Monetary Fund.

8 BEBERAPA KONDISI KURANG MENGGEMBIRAKAN 8

9 9 / 47 EkonomiIndonesia Strategic Gap I “ Keluar dari Krisis ” Knowledge Economy Tingkat Kompetisi Global Selanjutnya Tingkat Kompetisi Global Saat Ini Krisis Ekonomi Strategic Gap II “ Posisi Daya Saing kita di Era New Economy ” Daya Saing Kita?

10 10

11 Cost of doing business di Indonesia masih terfokus pada inefisiensi birokrasi pemerintah.

12 Konsentrasi Ekonomi terlalu tinggi : Disparitas Wilayah  Kegiatan ekonomi terpusat di perkotaan (khusus Jawa)  Industri dengan potensi pertumbuhan yang meningkat tergabung dalam aglomerasi  Perbaikan infrastruktur transportasi dapat memperbaiki akses perusahaan kepada pusat pengolahan dan pasar: Hal yang sama terjadi di banyak negara

13 Source: WB Interviews with MAERSK, Garuda, Lion Air, 2009

14 PROGRAM NASIONAL 14

15 15 Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum 2014 tumbuh 7 persen, pada 2014 berkisar 7- 7,7 persen Inflasi Rata-rata persen pertahun Tingkat Pengangguran persen pada akhir tahun 2014 Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014

16 MENCAPAI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG SEIMBANG, PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN MENINGKATKAN DAYA SAING Pengalaman Di Berbagai Negara Konsentrasi ekonomi adalah fenomena global 1 Pertumbuhan ekonomi tidak seimbang, tetapi pembangunan dapat tetap inklusif 2 Dengan tumbuhnya perekonomian dari pendapatan rendah ke tinggi, produksi secara spatial menjadi lebih terpusat 3 Beberapa wilayah – kota, pantai, dan negara yang terhubung – lebih diminati produser 4 Ketika suatu negara berkembang maju, akan berusaha untuk mencapai standard hidup yang seragam di berbagai wilayah

17 17 / 47 Daya Saing Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal Moneter Kebijakan Perdagangan dan Investasi Kebijakan Luar Negeri Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal Moneter Kebijakan Perdagangan dan Investasi Kebijakan Luar Negeri Fokus Fundamental Modal SDM (individu dan masyarakat) Ristek Manajemen Kualitas Infrastruktur Fokus Fundamental Modal SDM (individu dan masyarakat) Ristek Manajemen Kualitas Infrastruktur SDAManufakturJasa-jasa Stabilitas, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, Hukum OrientasiInternasional Konteks: Kluster dan Pengembangan Wilayah

18 BAGAIMANA MENCAPAI PEMBANGUNAN YANG SEIMBANG DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF ? Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi dan manfaat jangka panjang konvergensi standar hidup Mencapai pertumbuhan inklusif Menghubungkan pusat- pusat pertumbuhan Perekonomian yang berhasil... Menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan wilayah melalui inter-modal supply chain systems Tumbuh maksimal melalui kesatuan bukan keseragaman (inclusive development) Surabaya Jakarta Makassar Papua Maluku Sulawesi Ambon Kendari Makassar Manado

19 KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL Integrasi Blue Print Sislognas, Sistranas (transportasi multi moda, rencana induk pelabuhan, bandara, jalan dan KA) dan rencana pembangunan daerah Kerangka tersebut mempertimbangkan kondisi kepulauan, geografi ekonomi dan demografi Ports Roads Railways Multimodal Airports

20 LOCAL Connectivity NATIONAL ConnectivityGLOBAL Connectivity Intra-island Inter-island International Indonesia International Gateway Asia Europe America Town Island Town City VISI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS: LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED Within Growth Poles (urban) Among Growth Poles (sub-regions) 1 1 Vision 3 Tingkat Konektivitas

21 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN 21

22 Perekonomian adalah agregasi perekonomian daerah Kontribusi perekonomian : +/- 20% Pemerintah (pusat dan daerah), 80% masyarakat Komposisi pelaksanaan APBN : 60-70% di Daerah (+/ % ditetapkan daerah) Strategi Utama 22 Membangun Sinergi Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kegiatan, khususnya produksi dan investasi, masyarakat dalam pembangunan

23

24

25 Membangun Sinergi Pusat Daerah 25 Sumber : Paparan Menteri Dalam Negeri, April 2010

26 Membangun Sinergi Pusat-Daerah 26 Sumber : Paparan Menteri Dalam Negeri, April 2010

27 27

28 Penerbitan PP 19 tahun 2010 Pelaksanaan 3 Raker Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur : – Cipanas : Penerbitan Inpres 1 tahun 2010 – Tampak Siring : Penerbitan Inpres 3 tahun 2010 – Bogor : 9 Direktif Presiden (termasuk penyempurnaan PP 19/2010 dan penyusunan SEB 3 Menteri untuk pelaksanaan Dekon dan TP) Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 28

29 Pertama, mengkoordinasi dan mensinergikan perencanaan pembangunan antartingkat pemerintahan (kementerian/lembaga [K/L], Provinsi, Kabupaten/Kota) sesuai dengan pembagian urusan/ kewenangan masing- masing tingkatan pemerintahan (berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007); Kedua, koordinasi kerja sama antar daerah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas wilayah dalam lingkup nasional dan regional;r serta mendukung penguatan konektivitas nasional Ketiga, Pembinaan dan koordinasi sinergi pemanfaatan sumber daya, termasuk pendanaan pembangunan; Keempat, mendorong proses koordinasi pembangunan yang partisipatif dilakukan melalui konsultasi yang efektif antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/ kota dengan pelaku pembangunan lainnya (masyarakat, LSM, dan dunia usaha) di setiap tingkatan pemerintahan. KelimaPercepatan penyelesaian penyusunan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota

30 Pertama, mempercepat prosedur pembahasan substansi teknis Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; Kedua, melakukan harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan penataan ruang, dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; dan Ketiga, mempercepat penyusunan dan penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, khususnya dalam kaitannya dengan berbagai rancangan Peraturan Presiden yang terkait dengan RTR Pulau, RTR kawasan strategis nasional, RTR kawasan perbatasan. Keempat, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mempercepat penyusunan Raperda RTRW dan penyampaiannya kepada Pemerintah Pusat (BKPRN), dan meningkatkan kapasitas BKPRD.

31 Instruksi Pertama, kepada Mendagri, Menteri Keuangan, dan unsur pimpinan daerah untuk segera merumuskan upaya peningkatan sinergi pusat dan daerah. Presiden meminta untuk melihat kembali PP No. 19 Tahun 2010 tentang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, agar lebih jelas, kuat, tegas, menyangkut siapa berbuat apa dan siapa bertanggung jawab tentang apa. Instruksi Kedua, juga diberikan kepada Mendagri dan Menkeu, untuk merumuskan standar yang pantas untuk tunjangan dan insentif jajaran pejabat di daerah. Instruksi Ketiga, kepada Mendagri dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah, untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah tetapi tetap dalam batas kemampuan anggaran, serta melihat kembali PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

32 Instruksi Keempat, kepada Menteri PU dan menteri terkait pembangunan dan penyediaan infrastruktur, bersama unsur daerah, untuk menentukan kembali prioritas pembangunan infrasturuktur. Agar dirumuskan sekaligus sisi penganggaran, paduan antara APBN, APBD provinsi, dan kabupaten serta kota sesuai dengan kemampuan masing-masing. Instruksi Kelima, kepada Gubernur, penentuan anggaran dekonsentrasi selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dikelola menteri secara sektoral. Presiden SBY meminta agar dilakukan koordinasi dengan gubernur agar semuanya betul-betul terintegrasi. Instruksi Keenam, kepada jajaran pemerintah pusat, untuk memperhatikan aspirasi dan rekomendasi para gubernur tentang pembangunan infrastruktur, penyediaan dan penambahan alat transportasi, dan kebijakan ekspor dan impor karena ekonomi nasional merupakan kumpulan dari ekonomi daerah.

33 Instruksi Ketujuh, agar para gubernur memahami situasi ekonomi makro dan APBN, terutama prioritas kemampuan dan batas kemampuan, pengeluaran, defisit, subsidi, dan lain-lain. Instruksi Kedelapan, kepada Kepala UKP4 dan BPKP, dengan telah diperbaikinya banyak peraturan, misalnya Keppres No. 80 Tahun 2003, peraturan jasa konstruksi, APBD, dan sebagainya, memberikan asistensi kepada daerah untuk penggunaan anggaran daerah dan menjalankan peraturan. Instruksi Kesembilan, Kepala UKP4 agar memonitor dan mengevaluasi atas semua yang telah diterbitkan dalam PP dan Perpres, sesuai instruksi diatas dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi 3 bulan dari sekarang serta menembuskan ke menteri, gubernur, dan bupati serta walikota.

34 34

35 Penerbitan PP

36 36 PENINGKATAN FEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI DAERAH SERTA PENINGKATAN PERAN AKTIF GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT

37 Memperhatikan pembagian urusan pusat-daerah Koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri dalam rangka identifikasi kegiatan yang merupakan urusan daerah untuk pengalihan PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum Renja K/L melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Pencantuman di renja K/L dan membahas didalam Musrenbang Pengalokasian dengan target kinerja untuk pencapaian prioritas nasional Mencantumkan kegiatan, daerah/lokasi dan kebutuhan dalam basis jangka menengah Tidak ada dana pendamping kecuali untuk Urusan Bersama Penyampaian informasi/keputusan ke daerah yang tepat waktu termasuk petunjuk pelaksana Mengevaluasi dan memperhatikan usulan dari Gubernur PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB

38 Meminta K/L untuk berkoordinasi sebelum Renja K/L melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Meminta Bupati/Walikota untuk berkoordinasi dalam TP dan UB KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB Menyampaikan rekomendasi kepada K/L terkait ketaatan untuk berkoordinasi dari Kabupaten/Kota REKOMENDASI KEPADA K/L S inkronisasi dan harmonisasi APBN-APBD Memberitahukan didalam pembahasan RAPBD Melaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di wilayahnya Melaporkan hasil penyelenggaraan sesuai PP No. 39/2006 KEWAJIBAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB

39 Bappenas akan mencantumkan kegiatan yang didanai D, TP dan UB pada Perpres RKP PENCANTUMAN KEGIATAN DI RKP Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri melakukan identifikasi bersama-sama dengan K/L dan memfasilitasi pengalihan PENGALIHAN Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri mengevaluasi penyelenggaraan D, TP dan UB di K/L untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L EVALUASI

40 40


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MENINGKATKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google