AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Presentasi berjudul: "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2 AKUNTABILITAS KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU PIMPINAN KOLEKTIF SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.

3 AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PARTISIPASI GOOD GOVERNANCE PLAN&BUDGET
REFORMASI TRANSPARANSI PARTISIPASI AKUNTABILITAS PLAN&BUDGET

4 Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Perbendaharaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Auditing

5 Reformasi Adm&Keuangan I Reformasi Adm & Keuangan II
PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2003 2004 2005 2006 OTDA UU 22/99 UU 25/99 PP 105/00 PP 108/00 PP 110/00 Penerapan Kepmendagri 29/02 . Kepmendagri 29/02 UU 17/03 . UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/04 UU 32/04 . UU 33/04 PP 24/05 PP 54-58/05 Permendagri 13/06 PP 24/04 PP 37/05 Permendagri 26/06 SE MDN 188 Reformasi Adm&Keuangan I Reformasi Adm & Keuangan II

6 ASPEK REFORMASI KELEMBAGAAN SDM SISTEM

7

8 Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah Penganggaran Terpadu Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

9 Implikasi SAP dalam Perencanaan dan Penganggaran
Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Ekonomi Basis Anggaran: Basis Kas

10 KLASIFIKASI ORGANISASI
Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)

11 Klasifikasi menurut fungsi
Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Perlindungan Sosial

12 Klasifikasi Ekonomi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga
Subsidi Bantuan Sosial Hibah Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga

13 Implikasi SAP dalam Pelaksanaan Anggaran
Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah Pengaturan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran Penataan sistem pelaksanaan anggaran

14

15 Implikasi SAP dalam Manajemen Aset
Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset Pengertian Klasifikasi Pengakuan Pengukuran Perubahan Penghentian/Penarikan

16 Implikasi SAP dalam Manajemen Utang
Penataan kembali tentang kebijakan tentang pinjaman daerah Klasifikasi Biaya Pinjaman Pengakuan Pengukuran

17 REFORMASI DALAM AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN
Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan. Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.

18 Implikasi SAP dalam Auditing
Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas laporan keuangan BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP. Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara). Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah

19

20 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan (setidak-tidaknya) : Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya). Pasal 30 dan 31 UUKN

21 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Pasal 32 UUKN

22 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP No. 24/2005)
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus KAS PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian Plus: Buletin Teknis tentang Penyusunan Neraca Awal

23 PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LRA NERACA LAK CALK IKHTISAR KINERJA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LK BUMN/BUMD IKHTISAR LAIN

24 CONTOH Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Dinas … Tahun Anggaran …, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Jakarta,…...., 2006 Kepala Dinas …, (………………..)

25 Sistem Akuntansi Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.

26 Institutional Arrangement
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN Business Process (Reforms, Regulation, Chart of Accounts) LOCAL GOV’T F/S Acct. Systems (Building) Acct. Standards (Development & Dissemination) Institutional Arrangement Spending Unit FS IT Support (Selection & Adoption) Personnel (Capacity Building)

27 Pengembangan Sistem Sistem akuntansi berbasis komputer
Sistem akuntansi yang dikembangkan secara manual

28 Pengembangan Sistem Akuntansi
Sentralisasi Desentralisasi

29 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem akuntansi
Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau desentralisasi; Ketersediaan hardware; Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan, seperti tenaga listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta bahan lainnya; dan Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan memelihara sistem.

30 Sistem Akuntansi - Sentralisasi
pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola keuangan tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber daya manusia pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola keuangan Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset antara satuan kerja, penghapusan aset, dan transaksi non-kas lainnya yang terjadi di unit pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera ke satuan kerja pengelola keuangan.

31 Sistem Akuntansi - Desentralisasi
pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja pengguna anggaran/barang sarana dan prasarana yang relatif banyak tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap satuan kerja

32 Penyusunan Neraca Awal
Pembentukan tim untuk penyusunan neraca; Perumusan pendekatan penyusunan neraca; Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca; Penyiapan formulir serta elemen data yang harus dikumpulkan; Pembekalan untuk tim penyusun neraca; Inventarisasi aset dan utang pemerintah; Pengolahan data hasil inventarisasi; Pembahasan hasil inventarisasi; Penyusunan draf neraca; dan Finalisasi penyusunan neraca.

33 ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi Pedoman sistem akuntansi Prosedur akuntansi Sumber daya manusia Formulir Catatan Buku-buku Laporan Prasarana lain, khususnya teknologi informasi

34 Kebijakan Akuntansi Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dituangkan dalam kebijakan akuntansi

35 Pedoman Akuntansi Format laporan keuangan Bagan Akun Jurnal Standar
Pengakuan Pengukuran Penyajian dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Buku/Dokumen/Formulir

36 BAGAN AKUN/PERKIRAAN Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh transaksi keuangan daerah Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi perlakuan akuntansi Bagan perkiraan standar (buku besar) akan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.

37 Klasifikasi APBD APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja

38 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem
Penyediaan anggaran yang cukup Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi dan pengetahuan komputer yang cukup dan pengembangan karier yang jelas di bidang akuntansi Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan memanfaatkan sistem Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan

39 PERMASALAHAN SDM yang kompeten di bidang akuntansi Sarana/prasarana
Anggaran Manajemen Politik Penyusunan neraca awal

40 SIMPULAN Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm penyusunan dan penyajian LK pemerintah. Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan per-UU-an dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi penting utk memandu pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam memahami sistem akuntansi Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg cukup. Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan dan akuntansi. Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi saldo pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah.

41 TERIMA KASIH