Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 REFORMASI CASH MANAGEMENT Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 REFORMASI CASH MANAGEMENT Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan."— Transcript presentasi:

1 1 REFORMASI CASH MANAGEMENT Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

2 2 OUTLINE PRESENTASI REFORMASI CASH MANAGEMENT I.DASAR HUKUM II.LATAR BELAKANG III.TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN KAS IV.KETERKAITAN PENGELOLAAN KAS V.IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAS A.TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) B.TREASURY NOTIONAL POOLING (TNP) C.CASH FORECASTING D.PENEMPATAN/PLACEMENT E.FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT VI.DEALING ROOM VII.BIG-eB VIII.LAIN-LAIN

3 A.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara B.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara C.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara D.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah E.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas F.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah 3 I.Dasar Hukum

4  Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening  Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum dan di Bank Indonesia  Tingginya biaya pengelolaan rekening  Idle cash  Float cash  Belum tersedianya perencanaan kas yang baik  Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat  Sulit untuk mendapat perkiraan penerimaan dan pengeluaran  Saldo kas belum mendapatkan remunerasi yang layak  Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal  Remunerasi Uang pemerintah di BI hanya 65% dari BI rate (Rupiah) dan 65% dari home currency rate (valas) 4 II.Latar Belakang

5 5 III.Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Kas TUJUAN : Pengelolaan dana yang dimiliki pemerintah secara efisien, efektif, dan menguntungkan SASARAN : Pengelolaan likuiditas yang terencana Penempatan/ investasi yang aman dan menguntungkan Mengurangi biaya transaksi keuangan Pemerintah

6 6 IV.Keterkaitan Pengelolaan Kas Cash Management Debt Management Monetary Policy (central bank) Monetary Policy (central bank) Aliran kas pemerintah berpengaruh pada kebijakan BI Penempatan uang pemerintah pada bank umum/sentral memiliki dampak berbeda

7 7 V.Implementasi Pengelolaan Kas 1.Prinsip-prinsip TSA  Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI)  Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI  Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash”  Tidak ada float penerimaan dan pegeluaran.  Rekening penampungan sementara (transit accounts) harus dinihilkan setiap hari.  Sistem pembayaran/penerimaan elektronik untuk mendukung fungsi treasury  Adanya imbalan yang diberikan kepada bank atas penyediaan jasa perbankan  Bank sentral memberikan imbalan kepada treasury atas saldo TSA 2.Pelaksanaan TSA TSA Penerimaan dan Pengeluaran telah dilaksanakan secara penuh

8 8 V.Implementasi Pengelolaan Kas 1.Definisi TNP Pengeluaran/ Penerimaan Treasury Notional Pooling Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan adalah program pengelolaan saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran/ penerimaan pada bank umum tanpa harus melakukan pemindahbukuan.

9 9 2.Mekanisme TNP Rek bend A Saldo: x Rek Bend B Saldo: y Rek Bend C Saldo: z Treasury Notional Pooling pada Bank A Saldo: x + y + z Saldo seluruh rekening bendahara pengeluaran & penerimaan dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak

10 10 3.Kelebihan TNP a.Segi Pendapatan Tingkat Remunerasi yang lebih menguntungkan b.Segi Administrasi Rekening Bendahara Pengeluaran (BP) teradministrasi dengan baik sehingga jumlah uang di seluruh rekening BP dapat diketahui dan jasa giro atas saldo rekening BP dapat dihitung dan dimonitor. c.Segi Waktu Saldo rekening BP pada akhir hari kerja tidak perlu dipindahbukukan tetapi cukup dikonsolidasikan pada Kantor Pusat Bank rekening BP, sehingga menjadi sangat efisien. d.Biaya Bank tidak mengenakan biaya atas penerapan TNP pada rekening BP

11 11 V.Implementasi Pengelolaan Kas 1.Latar Belakang a.Pemerintah belum dapat mengetahui berapa besar penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas secara bulanan, mingguan, dan harian. b.Pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang. c.Penyimpanan uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara. d.Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara surplus. a.BUN /Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban negara; b.BUN/Kuasa BUN dapat mengambil tindakan dalam rangka mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas; c.Kementerian/Lembaga memperoleh dana “senilai” Perkiraan Penarikan Dana untuk membiayai kegiatannya; d.Kementerian/Lembaga memperoleh dana “sesuai dengan waktu” pelaksanaan kegiatan. 2.Tujuan

12 Chief Operational Officer (COO) Satker Eselon I Depkeu yang menangani Penerimaan / Pengeluaran. (DJP, DJBC, DJPU, DJA, DJKN, DJPBN ) Eselon I Depkeu yang menangani Penerimaan / Pengeluaran. (DJP, DJBC, DJPU, DJA, DJKN, DJPBN ) Kementerian/Lembaga yang menangani Subsidi dan BUMN Kapan dicairkan? Jumlah yang dicairkan? Ketersediaan dana ? Kapan dicairkan? Jumlah yang dicairkan? Ketersediaan dana ? Jadual Pelaksanaan Kegiatan Jadual dan Jumlah Penarikan/Penyetoran Dana Jadual Pelaksanaan Kegiatan Jadual dan Jumlah Penarikan/Penyetoran Dana PERKIRAAN PENCAIRAN / PENERIMAAN DANA ( Monitor ) PERENCANAAN KAS 1.Memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban negara 2.Mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas dengan efisien 3.K/L memperoleh dana senilai perkiraan 4.K/L memperoleh dana sesuai waktu pelaksanaan kegiatan 1.Memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban negara 2.Mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas dengan efisien 3.K/L memperoleh dana senilai perkiraan 4.K/L memperoleh dana sesuai waktu pelaksanaan kegiatan Chief Financial Officer (CFO) TANGGUNG JAWAB Menyusun perencanaan kas yang terdiri dari perencanaan :  Penerimaan;  Pengeluaran;  Saldo Rek KUN. PERENCANAAN KAS KEWAJIBAN POK TUJUAN POK + Jadwal Pelaks Perkiraan Penarikan Kegiatan Perkiraan Penyetoran POK + Jadwal Pelaks Perkiraan Penarikan Kegiatan Perkiraan Penyetoran Batas Pencairan Tertinggi APBN DIPA 3.Pola Pikir Perencanaan Kas

13 a.Sumber Data: 1)Cash Planning Information Network:  DJPBN (RDI,RPD)  DJP (PPh, PPN, PBB,BPHTB, Pajak Lainnya)  DJA (Subsidi, PNBP,belanja lain-lain)  DJPU (bunga dan pokok utang, SBN)  DJBC (bea masuk /keluar (Pungutan ekspor), cukai)  DJPK (DAK, DBH, DAU )  DJKN (Penjualan aset restrukturisasi perbankan)  Kementerian/Lembaga Lain 2)Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga b.Kementerian Negara/ Lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/ Kuasa BUN c.Perencanaan kas yang baik sangat bergantung pada koordinasi dan dukungan dari seluruh Kementerian/ Lembaga serta kecermatan mereka dalam pembuatan proyeksi penerimaan dan pengeluaran 13 4.Pelaksanaan

14 14 V.Implementasi Pengelolaan Kas 1.Pola pikir Latar Belakang 1.Memastikan ketersediaan kas 2.Optimalisasi Return 3.Minimalisasi Idle Cash Pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas LKPP 1. Transparansi 2. Menguntungkan 3. Akuntable Jaminan SUN Bank Indonesia Bank Umum Jaminan SUN 100 % Nilai repo 120 % Nilai Reverse Repo Perencanaan Kas Dengan Jaminan (collateral) Tanpa Jaminan (collateral)

15 a.Pengelolaan kelebihan kas: 1)Instrumen di Pasar Uang (Mematuhi Regulasi Bank Sentral) melalui penempatan antara lain pada :  Bank Sentral (Rekening Giro);  Bank Umum (Giro, Overnight, Deposit on Call, Time Deposit); 2)Instrumen di Pasar Modal (Mematuhi Regulasi Bapepam-LK)  Membeli SBN dari pasar sekunder (Trade Motive); dan/atau  Reverse Repo b.Pengelolaan kekurangan kas: 1)Instrumen di Pasar Uang (Mematuhi Regulasi Bank Sentral)  Penarikan dari penempatan pada Bank Sentral;  Penarikan dari penempatan pada Bank Umum; 2)Instrumen di Pasar Modal (Mematuhi Regulasi Bapepam-LK)  Menjual SBN di pasar sekunder;  Repo  Mengusulkan Penerbitan SPN oleh DJPU 15 2.Pelaksanaan

16 Best Practices  Internasional Inggris, Perancis, dan Australia tidak perlu collateral, sebagai gantinya memilih bank yang terpercaya (salah satunya melalui informasi yang disampaikan oleh lembaga pemeringkat perbankan) untuk mitigasi risiko  Perbankan Nasional  Berdasarkan diskusi dengan Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan BNI, penempatan di Bank Umum tidak memerlukan collateral  Jika diterapkan, akan diikuti oleh lembaga lain seperti asuransi dan dana pensiun, sehingga dapat mengganggu sistem perbankan nasional 16 3.Collateral Penempatan di Bank Umum

17 17 V.Implementasi Pengelolaan Kas 1.Kondisi Pengelolaan Valuta Asing Saat Ini a.USD tidak langsung dikonversi ke Rupiah b.Digunakan untuk pembayaran Utang Rupiah dalam USD c.Hanya untuk memenuhi kebutuhan Bendahara Umum Negara (BUN), Belum digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan Kementerian/ Lembaga d.Tidak adanya metode/ policy dalam foreign exchange management e.Ada kerugian transaksi dan nilai tukar atas pengelolaan valas di Kementerian/ Lembaga khususnya di Kementerian Luar Negeri f.Belum jelasnya metode akuntansi untuk penyajian potential loss/ gain,  realize/unrealize g.Belum adanya payung hukum hedging untuk mitigasi risiko 2.Kondisi yang Diharapkan a.Pemenuhan seluruh kebutuhan Kementerian/ Lembaga b.Adanya metode/ policy yang jelas dalam foreign exchange management (Semua valas dikonversi ke Rupiah, Simpan valas sesuai kebutuhan, Simpan semua dalam bentuk valas) c.Memaksimalkan/ Optimalisasi saldo valas d.Adanya metode akuntansi forex (potential loss/ gain, realize / unrealize)

18 Tiga pertanyaan seputar foreign exchange management dalam Kas Negara : 1.Apakah menyimpan valas dalam R-KUN lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan Rupiah? 2.Bagaimanakah foreign exchange management yang tepat untuk meminimalkan risiko? 3.Bagaimana sistem pencatatan transaksi valuta asing seharusnya dilaksanakan? 3.Pokok Bahasan Foreign Exchange Management

19 Exchange rate fluctuation Foreign currency dalam R-KUN Accounting system Exchange rate forecasting Fundamental approach Technical approach Risk Mitigation Financial statement Natural Hedging Foreign exchange Derivatives Budget Regulation 4.Alur Pikir Pengelolaan Foreign Exchange dalam Keuangan Negara Forex Management 1.Simpan semua dalam Rupiah 2.Simpan Valas sesuai kebutuhan 3.Simpan semua dalam valas 4.Forex forecasting Forex Management 1.Simpan semua dalam Rupiah 2.Simpan Valas sesuai kebutuhan 3.Simpan semua dalam valas 4.Forex forecasting

20 5.Simulasi Perbandingan Penyimpanan dalam Valas (USD) dan Rupiah (Januari 2007 s/d Desember 2009) Uraian31 Desember Desember Oktober Desember 2009 Menyimpan USD Saldo awalUSD ,45 Rp ,50 USD ,27 Rp ,13 USD ,42 Rp ,00 USD ,00 Rp ,00 PenerimaanUSD ,25 Rp ,00 USD ,74 Rp ,00 USD ,87 Rp ,00 USD ,78 Rp ,00 PengeluaranUSD ,44 Rp ,00 USD ,59 Rp ,00 USD ,40 Rp ,00 USD ,47 Rp ,00 Saldo akhirUSD ,27 Rp ,02 USD ,42 Rp ,10 USD ,00 Rp ,00* USD ,84 Rp ,04* Menyimpan Rupiah Saldo awalRp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,00 PenerimaanRp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,00 PengeluaranRp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,00 Saldo akhir Rp ,00Rp ,00Rp ,00(Rp ,46) a.Tanpa Memperhitungkan Penerimaan Bunga

21 5.Simulasi Perbandingan Penyimpanan dalam Valas (USD) dan Rupiah (Januari 2007 s/d Desember 2009) b.Dengan Memperhitungkan Penerimaan Bunga Uraian31 Desember Desember Oktober Desember 2009 Menyimpan USD Saldo awalUSD ,45 Rp ,00 USD ,65 Rp ,00 USD ,32 Rp ,00 USD ,79 Rp ,00 PenerimaanUSD ,25 Rp ,00 USD ,74 Rp ,00 USD ,87 Rp ,00 USD ,78 Rp ,00 PengeluaranUSD ,44 Rp ,00 USD ,59 Rp ,00 USD ,40 Rp ,00 USD ,47 Rp ,00 Penerimaan bungaUSD ,38 Rp ,00 USD ,52 Rp ,00 ** Saldo akhirUSD ,65 Rp ,00 USD ,32 Rp ,00 USD ,79 Rp ,00 USD ,63 Rp ,53 Menyimpan Rupiah Saldo awalRp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,00 PenerimaanRp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,00 PengeluaranRp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,00 Penerimaan bungaRp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,13 Saldo akhir Rp ,00Rp ,00Rp ,00Rp ,69

22  Simulasi untuk mengetahui untung/rugi mengelola valas dalam R-KUN didasarkan pada data Januari 2007 s/d Desember Dengan asumsi tidak memasukkan perhitungan bunga, menyimpan USD lebih menguntungan daripada menyimpan Rupiah.  Januari 2007 s/d Desember 2008, dengan asumsi memasukkan perhitungan bunga, menyimpan penerimaan dalam valas masih menguntungkan. Namun demikian, saldo akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa menyimpan Rupiah lebih menguntungkan.  Keuntungan periode tahun 2007 dan 2008 diakibatkan oleh selisih kurs jual dan kurs beli. Asumsi jika pemerintah memegang Rupiah maka harus membeli USD dengan harga yang lebih mahal pada saat terjadi pelemahan Rupiah. Penyimpanan valas di R-KUN dibandingkan dengan rupiah 5.Simulasi Perbandingan Penyimpanan dalam Valas (USD) dan Rupiah (Januari 2007 s/d Desember 2009)

23 6.Faktor-faktor dalam Pengelolaan Valas Cash flows profile Forex Management Exchange rate BI rate Fed rate Risk

24 24

25  Alternatif I: Menukarkan/mengkonversi secara langsung penerimaan negara yang berbentuk valas ke dalam mata uang Rupiah.  Alternatif II: Menyimpan secukupnya valas dalam batas kebutuhan kas minimum (buffer-cash/ optimal need), termasuk cadangan kas untuk kebutuhan yang sifatnya tidak terduga.  Alternatif III: Menyimpan semua saldo R-KUN ke dalam valas 8.Upaya meminimalkan Risiko Foreign Exchange Management a.Minimalisasi risiko b.Foreign Exchange Management yang diterapkan  Dalam upaya optimalisasi pengelolaan valuta asing, diperlukan koordinasi/ kerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) untuk memantau profile transaksi dan pergerakan pasar.  Perlu menentukan buffer cash dalam bentuk valas, berdasarkan kewajiban pemerintah yang didenominasi dalam valas, yang harus dipenuhi pada jangka waktu tertentu.  Kelebihan valas perlu dikelola sehingga menghindarkan risiko/potensi risiko. Untuk saat ini, hal yang mungkin untuk dilakukan adalah menggunakan cara menukarkan valas dalam R-KUN pada saat yang tepat.  Perlu strategi investasi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara dalam jumlah yang ditentukan, dengan mempertimbangkan aspek finansial, fiskal dan moneter.  Perlu payung hukum yang melindungi pengambil keputusan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan valas dalam hal terjadinya risiko atas penempatan dan/investasi sebagai bagian dari pengambilan kebijakan.  Mekanisme lindung nilai (derivatives) membutuhkan legalitas dalam bentuk payung hukum yang memberikan perlindungan, pengakuan dan keleluasaan dalam pengambilan kebijakan.

26  Pada dasarnya, keuntungan/kerugian sebagai akibat translation/unrealized transaction bukan merupakan arus kas. Namun demikian, perubahan nilai karena translasi/transaksi yang belum direalisasikan dimaksud dapat dicatat pada laporan manajerial (managerial report).  Untuk realized transaction misal : akibat penukaran valuta asing (valas) ke rupiah perlu disepakati harga pada saat valas diterima (FIFO, LIFO, tertinggi/ terendah).  Dalam hal tersebut, diperlukan Laporan Keuangan yang menyajikan informasi akuntansi yang dapat dibandingkan dengan laporan akuntansi lainnya dengan suatu standardisasi dan harmonisasi. Sistem Pencatatan Transaksi Valuta Asing 9.Exchange Rate Accounting

27 Penempatan/Investasi 27 VI.DEALING ROOM NEEDS MORE ACTIVE CASH MANAGEMENT Latar Belakang 1.Idle cash yang sangat besar, disebabkan :  Front Loading Strategy belum diimbangi strategi penempatan kas untuk mengurangi cost/ cost recovery/ gain  Disbursement K/L belum terencana dan cenderung menumpuk pada triwulan IV 2.Instrumen penempatan terbatas di BI dengan remunerasi hanya 65% dari BI rate DEALING ROOM SUPPORTING Pre-Requisite : Perencanaan Kas Tujuan : Optimalisasi Idle cash untuk : 1.Peningkatan Remunerasi/ Revenue 2.Efisiensi Pengelolaan Kas Supporting : 1.Regulasi 2.SDM 3.Equipments Dasar Hukum 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/ Pola Pikir Pembentukan Dealing Room

28 a.BANK INDONESIA b.BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2.KOORDINASI DENGAN UNIT TERKAIT 1)Sepanjang penempatan kas Pemerintah di Bank Indonesia (BI), tidak diperlukan koordinasi dengan Bank Indonesia 2)Dalam hal penempatan kas Pemerintah di Bank Umum, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia :  BI menghendaki bahwa besaran dan jangka waktu penempatan uang negara berdasar kesepakatan bersama pada high level meeting (Menkeu bersama Gubernur BI)  Kementerian Keuangan mengusulkan besaran dan jangka waktu penempatan uang negara ditetapkan oleh Menkeu, selanjutnya Direktur Jenderal Perbendaharaan mendiskusikan hal tersebut dengan Deputi Gubernur BI 3)Masih diperlukan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengenai bentuk koordinasi dalam rangka penempatan kas Pemerintah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memberikan informasi Ekonomi Makro sebagai sumber informasi pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas

29 2.KOORDINASI DENGAN UNIT TERKAIT c.DITJEN PENGELOLAAN UTANG d.BAPEPAM-LK 1)Koordinasi dalam rangka penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) di Pasar Perdana 2)Pertukaran informasi berkaitan dengan tenor dan seri-seri Surat Berharga Negara (SBN) 3)Pembuatan proyeksi penerbitan SBN dan pembayaran pinjaman yang akurat 4)Pemantauan tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penetapan return penempatan untuk menghindari arbitrase dalam perdagangan SUN 1)Permintaan Informasi mengenai langkah-langkah protokoler yang berupa prosedur perizinan, regulasi/ ketentuan yang berlaku, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah C.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat S-2228/ PB/2010 tanggal 13 April )Masuknya pemerintah dalam pasar uang dapat mempengaruhi imej terhadap kinerja pemerintah 3)Perlunya disclosure : lawan transaksi pemerintah harus melapor dalam 30 menit sejak terjadi transaksi untuk validasi dan komparasi 4)Perlu dihindari adanya insider trading dan market manipulation

30 Sedang dibahas mengenai perlakuan akuntansi terhadap aktivitas pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas Pemerintah. Contoh : Perlakuan akuntansi terhadap keuntungan yang dihasilkan dari selisih harga jual dengan harga beli (capital gain) 3.AKUNTANSI DAN PELAPORAN

31 a.Segregation of Duties 4.KONSEP DASAR Front office (FO) Fungsi Dealing transaksi Middle Office (MO) Fungsi Analisis pasar, manajemen risiko, dan kontrol Back Office (BO) Fungsi Setelmen transaksi Pemisahan fungsi Dealing Room, dituangkan dalam tiga bagian yaitu : Front Office, Middle Office, dan Back Office

32 1. Evaluasi kondisi pasar 2. Finalisasi Penawaran 3. Menyerahkan ke Middle Office untuk precheck Analisis Pasar 1. Perencanaan kas & Pengelolaan arus kas 2. Verifikasi ketersediaan & Kebutuhan dana 3. Analisis Fiskal dan Moneter 1.Pre settlement check transaksi 2.Evaluasi alternatif instrumen investasi jk.pendek dan memberi advis kepada pimpinan. 3.Pengendalian risiko 4.Penyelesaian risiko 5.Asset & Liability Management 1.Mencatat transaksi. 2.Verifikasi bukti transaksi 3.Membuat setelmen 4.Kompilasi rekening dan laporan Dirjen Perbendaharaan (Pengarah) Komite Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Direktur PKN (Penanggung Jawab) Kasubdit Kas Umum Negara (KUN) Ketua Back Office (BO) Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kas (PPK) Ketua Front Office (FO) dan Middle Office (MO) Seksi Optimalisasi Kas (Koordinator FO) 4 dealer Seksi Perencanaan Kas (Koordinator MO I) Seksi Pengendalian Kas (Koordinator MO II) Seksi Akuntansi & Pelaporan (Koordinator BO) b.STRUKTUR DEALING ROOM

33 Kerangka acuan pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas meliputi : 1.Pre-requisite a.Pejabat Pengelola Kelebihan/ Kekurangan Kas b.Komite Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas c.Strategi meliputi target return, risk appetite, dan credit limit. 2.Pra-deal a.Liquidity Management b.Risk and Portfolio Management c.Pemilihan Mitra Kerja (Counterpart) 3.Deal Proses kesepakatan penempatan pada money market dan/ atau fix market memperhatikan pedoman pelaksanaan. 4.Settlement a.Pencatatan b.Verifikasi dan Pelaporan c.INVESTMENT GUIDELINES

34 NOURUTANKEGIATANWAKTU 1TAHAP PERTAMA Pelaksanaan dummy transaksi penempatan/ penarikan di Bank Indonesia dan Bank Umum Agustus s.d Desember 2010 Pelaksanaan transaksi penempatan/ penarikan di Bank Indonesia dan Bank Umum Mulai Januari TAHAP KEDUA Pelaksanaan dummy transaksi pembelian/ penjualan SUN di Pasar Sekunder Januari s.d Juli 2011 Pelaksanaan Transaksi : penempatan/ penarikan di Bank Indonesia dan Bank Umum transaksi pembelian/ penjualan SUN di Pasar Sekunder Mulai Juli TAHAP KETIGA Pelaksanaan dummy transaksi repo/ reverse repo Juli s.d Desember 2011 Pelaksanaan Transaksi : penempatan/ penarikan di Bank Indonesia dan Bank Umum transaksi pembelian/ penjualan SUN di Pasar Sekunder Repo/ reverse repo Mulai Januari 2012 d.TAHAPAN PELAKSANAAN

35 a.Regulasi b.Sumber Daya Manusia 5.HAL-HAL YANG DIPERLUKAN Dalam rangka pengelolaan kelebihan/ kekurangan kas Pemerintah melalui Dealing Room, diperlukan payung hukum dalam pelaksanaannya, meliputi : 1)Penetapan Pejabat Pengelola Kelebihan/ Kekurangan Kas 2)Investment Guidelines 3)Standard Operating Procedure (SOP) 1)Kebutuhan :  Diperlukan 4 orang staf dealer dan 6 orang non dealer dengan kualifikasi pendidikan S1/D4, usia 25 s.d. 35 tahun dan lolos seleksi khusus dealer  Diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pengelola Dealing Room  Diberikan insentif khusus

36 2)Pendidikan dan Pelatihan NOPOSISIJUMLAH USIA (TAHUN) LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TRAINING YANG AKAN DIIKUTI 1Dealer4 Orang25 – 35Minnimal D4/S-1 Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Teknologi Informasi 1.Treasury for Officer Development Program (ODP) 2.Intermediate Treasury for Dealer 3.Advance Treasury for Dealer 4.Treasury Special Program 2Staff Front Office Non Dealer 2 Orang25 – 35Min. D4/S-1 Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Teknologi Informasi 1.Treasury for Officer Development Program (ODP) 2.Introduction to Treasury 3.Intermediate Treasury 4.Treasury Special Program 3Staff Middle Office 2 Orang25 – 35Min. D4/S-1 Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 4Staff Back Office2 Orang25 – 35Min. D4/S-1 Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Teknologi Informasi

37 1.Ruangan Luas 6 m x 10 m 2.Peralatan a.Hardware  Digital Turret System4 buah  Voice Recording & Backup System4buah  LCD Screen4buah  Printer, Scanner, Fax, dan Photocopiers3 buah  Computer16buah b.Software  Inter-Process Communication (IPC) / Etreli  Bloomberg, Reuters  Online Processing Integrated Control System (OPICS) / KONDOR  Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIG-eB)  Real Time Gross Settlement (RTGS)  Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) 3.Meubelair khusus Dealing Room c.EQUIPMENTS

38 Penempatan/Investasi 38 VII.BIG-eB (Bank Indonesia Government Electronic Banking) VII.BIG-eB (Bank Indonesia Government Electronic Banking) a.Tujuan Penggunaan Sistem Big-eb Adalah Dalam Rangka Penatausahaan Rekening Pemerintah Di Bank Indonesia Dan Pengelolaan Kas Yang Efisien, Efektif, Dan Modern b.Sistem Big-eb Digunakan Untuk : 1)Memperoleh Informasi Secara Elektronik dan On-line Mengenai Saldo Dan Mutasi Transaksi dengan :  Query yaitu melihat saldo dan mutasi rekening secara real time;  Mencetak laporan; dan  Mengunduh data rekening Pemerintah di Bank Indonesia 2)Melakukan Transaksi :  Antara rekening nomor “Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah” dengan rekening nomor “Rekening SAL”;  Dari rekening ke RPK-BUN-P dalam rangka penyediaan dana untuk pelaksanaan APBN; dan  Antar rekening Kas Umum Negara dengan rekening Penempatan di Bank Indonesia sebagai implementasi SK Bersama Menteri Keuangan Dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 Dan 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara. 1.Tujuan dan Manfaat

39 a.Seluruh kewajiban pihak pertama (Bank Indonesia) dan pihak kedua (Departemen Keuangan) yang tertuang dalam SKB antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor BI 9/1/DPG/DASP dan S-9526/PB/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-2563/PB/2009 tanggal 7 Mei 2009 dan Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia no. 11/3/DPG/DASP tanggal 9 Juni 2009, sudah dilaksanakan baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua; b.Ruang lingkup penggunaan sistem BIG-eB sudah diimplementasikan dalam sistem aplikasi BIG-eB 39 2.PELAKSANAAN

40 SEBELUM BIG-EB*** SESUDAH BIG-EB*** WARKAT YANG DIGUNAKANBILYET GIRO BANK INDONESIA DAN WARKAT PEMBEBANAN REKENING (WPR) YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA SURAT PEMINDAHBUKUAN DANA (SPD) YANG DITERBITKAN OLEH DEPARTEMEN KEUANGAN ALUR PROSES PENYELESAIAN TRANSAKSI (SETELMEN) WAKTU PENYELESAIAN TRANSAKSIMEMERLUKAN WAKTU PALING CEPAT SEKITAR + 60 MENIT MEMERLUKAN WAKTU PALING CEPAT SEKITAR + 15 MENIT 40 3.KEUNTUNGAN BIG-eB PENERBITAN BGBI DENGAN CARA MENULIS MANUAL OLEH PETUGAS BGBI DISAMPAIKAN KEPADA PETUGAS PENGANTAR DI SUBBAG TU DIT. PKN PETUGAS PENGANTAR MENGANTAR KE BI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN MOBIL PETUGAS BI MENERIMA DAN MELAKUKAN SETELMEN PEMINDAHBUKUAN DANA BERDASARKAN BGBI PENERBITAN SPD DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI OLEH PETUGAS PETUGAS DI UNIT OPERASIONAL BIG-EB MENERIMA DAN MELAKUKAN SETELMEN PEMINDAHBUKUAN DANA BERDASARKAN SPD SPD DISAMPAIKAN KEPADA PETUGAS DI UNIT OPERASIONAL BIG-EB

41  Identifikasi dan mitigasi segala resiko operasional pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui sistem BIG-eB.  Perbaikan dan penyempurnaan standar prosedur operasional (SOP) pelaksanaan penyelesaian transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dalam rangka penyediaan dana pelaksanaan TSA pengeluaran.  Penunjukkan atau pembentukkan unit pengelola sistem BIG-eB yang bertugas menjamin kelancaran sistem BIG-eB dan mengembangkan sistem BIG-eB yang disesuaikan dengan kebutuhan Ditjen Perbendaharaan ke depan.  Bekerja sama dengan Bank Indonesia, Tim Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Tim Modul Penerimaan Negara (MPN), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk melakukan kajian bersama dalam rangka pengembangan sistem BIG-eB ke depan agar lebih fokus mendukung tugas pokok Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pengelola kas yang modern, efisien dan efektif.  Melakukan kajian dan kerjasama dengan perbankan umum untuk dapat menerapkan government electronic banking lebih luas PENGEMBANGAN KE DEPAN

42 A.Asset and Liability Management (ALM) B.Pembinaan Bendahara Instansi (PMK No.73/PMK.05/2008 dan Perdirjen No.47/PB/2009) C.Pemberian Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos/Devisa Persepsi (Peraturan Menteri Keuangan No. 295/PMK.05/2009) D.Penunjukkan Bank Persepsi Luar Negeri (S-2503/ MK.5/ 2009) E.Pelaksanaan Pelayanan Bank Persepsi/Devisa Persepsi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Perdirjen No.PER- 63/PB/2009) F.Kontrak Jasa Layanan Perbankan sebagai Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN. 42 VIII.Lain-Lain

43 Terima Kasih… 43

44 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat Telp (ext.5400) Fax


Download ppt "1 REFORMASI CASH MANAGEMENT Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google