Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM MENINGKATKAN PERAN ORMAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL” (UNDANG –

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM MENINGKATKAN PERAN ORMAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL” (UNDANG –"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM MENINGKATKAN PERAN ORMAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL” (UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf h) 1 Makasar, Oktober 2013

2 AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 Th Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h PENJELASAN Pasal 5 huruf h BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SOSIAL (ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD 1945 ) 2 ORMAS BERTUJUAN MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH TUJUAN NASIONAL OPTIMAL

3 IPOLEKSOSBUDHANKAMIPOLEKSOSBUDHANKAM IPOLEKSOSBUDHANKAMIPOLEKSOSBUDHANKAM a. Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) b. Kepulauan terbesar di dunia ( pulau) c. Jumlah Penduduk 234 jt d. Kekayaan SDA hayati non hayati e. Pertumbuhan ekonomi nasional 6,4% (No.2 di dunia) f. Besaran PDB 1 Trilyun US Dolar (No. 15 di Dunia) a. Posisi yang strategis (antara 2 benua dan 2 samudra) b. Kepulauan terbesar di dunia ( pulau) c. Jumlah Penduduk 234 jt d. Kekayaan SDA hayati non hayati e. Pertumbuhan ekonomi nasional 6,4% (No.2 di dunia) f. Besaran PDB 1 Trilyun US Dolar (No. 15 di Dunia) Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 RAKSASA DI ASIA TIMUR Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia Sikap dan cara pandang Bangsa Indonesia Konsepsi Geopolitik 3 TANNAS TANGGUH Satu Kesatuan (Integrated) Peng ungkit -UU -PP -Perpres -Perda -Perkada STRATEGI GEOPOLITIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL STRATEGI GEOPOLITIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL Global Regional Nasional Global Regional Nasional PeluangKendala HUKUM IPTEK HUKUM IPTEK  Suprastruktur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas)  Suprastruktur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas)

4 Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Vertikal, Pemda)  RPJPN /RPJPD  RPJMN/RPJMD  RKP/RKPD  APBN/APBD Dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Vertikal, Pemda)  RPJPN /RPJPD  RPJMN/RPJMD  RKP/RKPD  APBN/APBD Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945 Strategi Geostrategi 4 STRATEGI GEOSTRATEGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL STRATEGI GEOSTRATEGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL Sektor Dunia Usaha BUMN/ BUMD Tannas Tangguh Capaian 14 Program Aksi Prioritas Nasional Optimal (Mis:Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Polhukam) Selaras/ Sinergi  Suprastruktur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas)  Suprastruktur Pol,  Infrastruktur Pol,  Substruktur Pol. (Incl. Ormas) RAKSASA DI ASIA TIMUR

5 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1.Pasal 22 Huruf a UU 32 Th Pasal 22 Huruf b dan d UU 32 Th Pasal 22 Huruf a UU 32 Th Pasal 22 Huruf b dan d UU 32 Th 2004 TUJUAN NASIONAL OPTIMAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945) /agregat daerah TUJUAN NASIONAL OPTIMAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945) /agregat daerah 5 KEWAJIBAN PEMDA 1.Melindungi masy. menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI 2.Peningkatan kualitas kehidupan masy., serta mewujudkan keadilan dan pemerataan (ANGKA 1 DAN 2 SELARAS DGN KONSEPSI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI) KEWAJIBAN PEMDA 1.Melindungi masy. menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI 2.Peningkatan kualitas kehidupan masy., serta mewujudkan keadilan dan pemerataan (ANGKA 1 DAN 2 SELARAS DGN KONSEPSI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI) TANNAS TANGGUH (agregat daerah)

6 KEWAJIBAN KDH/ WAKIL KDH 1.Meningkatkan kesejahteraan Rakyat 2.Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat (ANGKA 1 DAN 2 SELARAS DGN KONSEPSI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI) KEWAJIBAN KDH/ WAKIL KDH 1.Meningkatkan kesejahteraan Rakyat 2.Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat (ANGKA 1 DAN 2 SELARAS DGN KONSEPSI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI) Pasal 27 ayat (1) Huruf b dan c UU UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah TUJUAN NASIONAL OPTIMAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945) /agregat daerah TUJUAN NASIONAL OPTIMAL (ALINEA KE EMPAT PEMBUKAAN UUD 1945) /agregat daerah TANNAS TANGGUH (agregat daerah)

7 7 KONDISI OBJEKTIF POTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INI, aL : o KURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. o KURANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. o SEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI- HARI o MARAKNYA TINGKAT KORUPSI DI PENYELENGGARA NEGARA/DAERAH o MASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT o TINGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG POLEKSOSBUD o RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILUKADA POTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INI, aL : o KURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. o KURANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. o SEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI- HARI o MARAKNYA TINGKAT KORUPSI DI PENYELENGGARA NEGARA/DAERAH o MASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT o TINGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG POLEKSOSBUD o RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILUKADA ???... TUJUAN NASIONAL (ALINEA KE-4 PEMBUKAAN UUD 1945) ? ? PERAN  SUPRASTRUKTUR POL.  INFRASTRUKTUR POL.  SUBSTRUKTUR POL. PERAN  SUPRASTRUKTUR POL.  INFRASTRUKTUR POL.  SUBSTRUKTUR POL. Capaian 14 PROGRAM PRIORITAS RPJMN TANNAS TANGGUH ?

8 LANGKAH STRATEGIS PEMBERDAYAAN ORMAS DALAM RANGKA MEMINIMALISIR POTRET2 PERMASALAHAN FAKTUAL (Pasal 40 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6)) PEMERINTAH /PEMDA MENINGKAT KAN KINERJA ORMAS 8 1.Fasilitasi kebijakan  Peraturan per-UU-an (PP, Permendagri, Perda, Perkada) 2.Penguatan Kapasitasn Kelembagaan  Dukungan keahlian, program dan pendampingan  Pengembangan kemitraan  Penyediaan data dan informasi  Penguatan Manajemen organisasi 3.Peningkatan kualitas SDM  Pendidikan dan pelatihan  Pemagangan  Kursus (Mis. background bidang wasbang, budaya, politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, pertanian, perikanan) 1.Fasilitasi kebijakan  Peraturan per-UU-an (PP, Permendagri, Perda, Perkada) 2.Penguatan Kapasitasn Kelembagaan  Dukungan keahlian, program dan pendampingan  Pengembangan kemitraan  Penyediaan data dan informasi  Penguatan Manajemen organisasi 3.Peningkatan kualitas SDM  Pendidikan dan pelatihan  Pemagangan  Kursus (Mis. background bidang wasbang, budaya, politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, pertanian, perikanan) Pemberdayaan

9 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BERBAGAI BIDANG OLEH ORMAS (Pasal 6 huruf d) Masyarakat Masukan untuk musrenbang dan KUA/PPAS 9 Bidangnya antara lain : 1.Bidang Kebudayaan 2.Bidang Politik 3.Bidang keagamaan 4.Bidang Perekonomian Mis. pemberdayaan UKM 3.Bidang kesehatan 4.Bidang pertanian 5.Bidang perikanan 6.Bidang Pendidikan 7.Bidang Wasbang Bidangnya antara lain : 1.Bidang Kebudayaan 2.Bidang Politik 3.Bidang keagamaan 4.Bidang Perekonomian Mis. pemberdayaan UKM 3.Bidang kesehatan 4.Bidang pertanian 5.Bidang perikanan 6.Bidang Pendidikan 7.Bidang Wasbang ORMAS Pemberdayaan

10 OPERASIONALISASI PERAN ORMAS DALAM PENJABARAN PELAKS. GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL (Agregat Daerah) DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD Tujuan Nasional Optimal (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD 1945) /agregat daerah PEMDA DPRD 10 SUBSTRUKTUR POLITIK -BUMD/BUMN -INSTANSI VERTIKAL (Mis. TNI/POLRI) -K/L INFRASTRUKTUR POLITIK SUPRASTRUKTUR POLITIK KEBIJAKAN OPERASIONAL KESBANGP OL BPKD/ DPKAD BAPPEDA DINAS/ BADAN/ KANTOR/ LTD Capaian 14 Program Aksi Prioritas Nasional Optimal (Mis:Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Polhukam)/ agregat daerah TANNAS TANGGUH (agregat daerah) Masyarakat

11 REKOMENDASI o PEMDA melakukan pemberdayaan ORMAS untuk meningkatkan kinerja melalui program/kegiatan pada SKBD Kesbangpol dan SKBD teknis lainnya sebagaimana amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 tahun o ORMAS melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat pasal 6 huruf d UU Nomor 17 tahun Pemberdayaan masyarakat mencakup aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM, misal. Bidang ideologi, wasbang, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pertanian. o ORMAS sebagai mitra pemerintah daerah dan DPRD memberikan input/masukan berbagai bidang sebagaimana tersebut diatas kepada DPRD, BAPEDA, BPKD, Kesbangpol, dan SKBD teknis lainnya untuk bahan musrenbang dan KUA/PPAS dalam rangka capaian agenda pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h UU Nomor 17 tahun 2013, yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional (agregat daerah) o Dalam rangka optimalisasi dalam mewujudkan tujuan nasional/daerah perlu sinergitas kerjasama antar ORMAS sebagaimana amanat pasal 20 huruf f baik lingkup Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan untuk ORMAS yang didirikan oleh WNA wajib bermitra dengan pemerintah dan ORMAS yang didirikan oleh WNI. o PEMDA melakukan pemberdayaan ORMAS untuk meningkatkan kinerja melalui program/kegiatan pada SKBD Kesbangpol dan SKBD teknis lainnya sebagaimana amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 tahun o ORMAS melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat pasal 6 huruf d UU Nomor 17 tahun Pemberdayaan masyarakat mencakup aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM, misal. Bidang ideologi, wasbang, politik, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pertanian. o ORMAS sebagai mitra pemerintah daerah dan DPRD memberikan input/masukan berbagai bidang sebagaimana tersebut diatas kepada DPRD, BAPEDA, BPKD, Kesbangpol, dan SKBD teknis lainnya untuk bahan musrenbang dan KUA/PPAS dalam rangka capaian agenda pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 huruf h UU Nomor 17 tahun 2013, yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional (agregat daerah) o Dalam rangka optimalisasi dalam mewujudkan tujuan nasional/daerah perlu sinergitas kerjasama antar ORMAS sebagaimana amanat pasal 20 huruf f baik lingkup Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan untuk ORMAS yang didirikan oleh WNA wajib bermitra dengan pemerintah dan ORMAS yang didirikan oleh WNI. 11

12 12


Download ppt "PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM MENINGKATKAN PERAN ORMAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA/NASIONAL” (UNDANG –"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google