Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TATA KELOLA OLEH : BAYUDONO. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TATA KELOLA OLEH : BAYUDONO. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang."— Transcript presentasi:

1 TATA KELOLA OLEH : BAYUDONO

2 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penan BENCANA ADALAH PERISTIWA ATAU RANGKAIAN PERISTIWA YANG MENGANCAM DAN MENGGANGGU KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG DISEBABKAN, BAIK OLEH FAKTOR ALAM DAN/ATAU FAKTOR NON-ALAM SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA MANUSIA, KERUSAKAN LINGKUNGAN, KERUGIAN HARTA BENDA DAN DAMPAK PSIKOLOGIS Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatka Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatka BENCANA ALAM ADALAH BENCANA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERISTIWA ATAU SERANGKAIAN PERISTIWA YANG DISEBABKAN OLEH ALAM ANTARA LAIN BERUPA ; GEMPA BUMI, TSUNAMI, GUNUNG MELETUS, BANJIR, KEKERINGAN, ANGIN TOPAN DAN TANAH LONGSOR BENCANA NON-ALAM ADALAH BENCANA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERISTIWA ATAU SERANGKAIAN PERIS- TIWA YANG ANTARA LAIN BERUPA ; GAGAL TEKNOLOGI, GAGAL MODER- NISASI, EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT BENCANA SOSIAL ADALAH BEN- CANA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERIS- TIWA ATAU SERANGKAIAN PERISTIWA YANG DIAKIBATKAN OLEH MANUSIA YANG MELIPUTI KONFLIK SOSIAL ANTAR KELOMPOK ATAU ANTARKOMUNITAS MASYARAKAT DAN TEROR DEFINISI BENCANA (U.U. NO. 24/2007)

3 U.U.D 1945 Ps. 20 & Ps. 21 U.U. 24/2007 Ps. 7 ayat 3 PPres……….. ttg Pedoman Status & Tingkatan Bencana Ps. 17 PPres 8/2008 ttg Pembentukan BNPB Ps. 25 Perda…… ttg Pembentukan BPBD Ps. 30 PP 23/2008 ttg Peran Lembaga Asing Ps PP 22/2008 ttg Pe- ngelolaan Ban- tuan & Penda- naan Ps. 50, 58, 59 PP 21/2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Ps. 35, 36 PerKa BNPB ttg Pedoman Pe- nyusunan RPB Ps. 35 Perda/Pergub…… ttg RPB Ps. 51 PPres ……… ttg Penetapan Status Bencana Ps. 35 Pergub…… ttg Penetapan Status Bencana Ps. 61 Perda…… ttg Alokasi Anggaran Bencana

4 U.U. NO. 24/2007 Pasal 3. ayat (2). Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c.koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi.

5 U.U. NO. 24/2007 Pasal 7 (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihakpihak internasional lain; e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional

6 (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

7 REHABILITASI Tujuan: PENYELAMATAN KORBAN  Penyelamatan Korban  Penanganan Korban Luka2  Pembentukan Tim Tanggap Darurat/Satkorlak  Pembentukan Pusat2 Layanan (Posko)  Distribusi Supplies (Logistik, tenda dll)  Penyediaan hunian sementara  Penguatan Jalur Distribusi  Pendataan Korban & Akibat Bencana (Media Center)  Pendampingan Psikologis  Pengalihan Program Pembangunan ke Program Darurat Tujuan: PEMULIHAN STANDAR PELAYANAN MINUM :  Pemulihan sistem pe- merintahan (Kab, Kec, Desa)  Pemulihan Pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dll)  Pembangunan kembali perumahan  Pemulihan Pelayanan sosial dasar  Rekonstruksi Prasa-rana & sarana dasar  Pemulihan fasilitas perekonomian  Rehabilitasi psikologis  dll Tujuan: PEMBANGUNAN KEMBALI SELURUH SISTEM :  Sistem ekonomi (pro-duksi, perdagangan, perbankan)  Sistem transportasi  Sistem telekomunikasi  Pemulihan sosial dan budaya  Pemulihan kelembagaan  Pengembalian (main- streaming) program darurat ke Program Pembangunan  Dll. KEGIATAN DALAM SETIAP TAHAPAN PROGRAM PENANGANAN PASCA BENCANA DI D.I. YOGYAKARTA TANGGAP DARURAT & PEMULIHAN REKONSTRUKSI ??

8 BEBERAPA KETENTUAN YANG PERLU DICERMATI ; TANGGAP DARURAT Keterkaitannya dengan status keadaan darurat (status kedaruratan yang mana) Persyaratan ditetapkannya kegiatan tanggap darurat Siapa yang menetapkan diambilnya kegiatan tanggap darurat (penentu status & tingkatan bencana) Konsekuensi yang timbul bagi pejabat penentu pengambilan kegiatan tanggap darurat (kalau ternyata kedaruratan tidak separah perkiraan) STATUS KEADAAN DARURAT Ditetapkan oleh Presiden ? (bagaimana di daerah) Sequence/urutan status keadaan (kalau mendadak) Bersifat responsif atau antisipatif (menunggu sampai terjadi bencana) Konsekuensi bagi pejabat yang menetapkan status (kalau ternyata tidak terjadi bencana) Pengakhiran status kedaruratan (kasus DIY & Klaten) CATATAN : STATUS KEADAAN DARURAT NAMPAKNYA HANYA BERLAKU HANYA UNTUK KEJADIAN BENCANA YANG DAPAT DIPERKIRAKAN SEBELUMNYA (SEPERTI; Gn. MERAPI)

9 BEBERAPA KETENTUAN YANG PERLU DICERMATI ; STATUS BENCANA Proses penilaian kerusakan & kerugian (DLA) yang memerlukan waktu (prinsip cepat tepat tidak terpenuhi) Penetapan metode penilaian kerusakan & kerugian (banyak metode, mis; ECLAC) Kuantifikasi indikator untuk menentukan status bencana (ukuran dari ; ringan, sedang, berat) Kemungkinan peningkatan status bencana dan prosedurnya (dari ringan ke sedang dst dan dari lokal ke daerah dst) Cakupan wilayah (mestinya masuk ke indikator tingkatan bencana) TINGKATAN BENCANA Proses penilaian kerusakan & kerugian (DLA) yang memerlukan waktu(prinsip cepat tepat tidak terpenuhi) Kuantifikasi nilai kerusakan untuk menentukan tingkat bencana (misal; dampak sosek dari bencana tingkat lokal, daerah, nasional) Kemungkinan peningkatan status bencana dan prosedurnya (bencana makin meluas, mis; pandemi penyakit) Keterkaitannya dengan pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan (otonomi daerah dan desentralisasi)

10 U.U. NOMOR 24/2007 Pasal 1 10.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

11 U.U. NOMOR 24/2007 Pasal Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. DRAFT PERATURAN PRESIDEN R.I. TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA 20.Status keadaan darurat dibedakan menjadi; awas, siaga dan waspada, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang dilakukan secara akurat oleh Badan atau Lembaga yang berkompeten 21.Status keadaan darurat waspada adalah suatu keadaan darurat yang menunjukkan peningkatan suatu gejala dari suatu proses atau peristiwa yang memungkinkan timbulnya ancaman bencana dan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan secara akurat 22.Status keadaan darurat siaga adalah peningkatan dari keadaan darurat waspada, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akurat 23.Status keadaan darurat awas adalah peningkatan dari keadaan darurat siaga yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akurat

12 STATUS BENCANA Keadaan bencana di suatu tempat pada saat terjadi, dengan indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana-sarana, cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi, yang dapat dibedakan menjadi ; bencana ringan, sedang dan berat TINGKATAN BENCANA Keadaan di suatu tempat yang terlanda oleh jenis bencana tertentu dan dinilai berdasarkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana-sarana, cakupan wilayah dan dampak sosial ekonomi, yang dibedakan menjadi lokal, daerah dan nasional DRAFT PERATURAN PRESIDEN R.I. TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA

13 PENENTUAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA TINGKAT INDIKATOR (DRAFT PERPRES) KOMENTAR LOKAL (KABUPATEN- KOTA) Jumlah korban (jiwa?) kurang dari 100 orang Kerugian harta benda kurang dari Rp. 1 milyar Kerusakan sarpras ringan Cakupan wilayah kurang dari 10 km2 Dampak sosek terbatas Pemerintah (kab/kota) mampu menangani ber- dasar SDM, sumberdaya finansial dan dari segi teknologi Perlu kejelasan apakah indikator-indikator ters- ebut bersifat kumulatif (dan) atau alternatip (atau), misalnya ; korban kurang dari 100 orang tapi kerugian > Rp. 1 milyar Kerusakan sarpras di- ukur dari fungsi Apa keuntungan dita- ngani sendiri dibanding jika diserahkan kepada level lebih tinggi (de- ngan “surat takluk”)

14 PENENTUAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA TINGKAT INDIKATOR (DRAFT PERPRES) KOMENTAR DAERAH (PROPINSI) Jumlah korban (jiwa?) ku- rang dari 500 orang Kerugian harta benda ku- rang dari Rp. 1 trilyun Kerusakan sarpras mene- ngah (beberapa meng- ganggu kehidupan masya- rakat) Cakupan wilayah lebih dari 1 kab/kota dalam propinsi Dampak sosek menengah, sebagian besar kegiatan sosek terganggu Pemerintah bersama Pem kab/kota mampu mena- ngani berdasar SDM, sum- berdaya finansial dan dari segi teknologi Perlu kejelasan apakah indikator-indikator ters- ebut bersifat kumulatif (dan) atau alternatip (atau), misalnya ; korban kurang dari 500 orang tapi kerugian > Rp. 1 trilyun Kerusakan sarpras di- ukur dari fungsi Apa keuntungan dita- ngani sendiri dibanding jika diserahkan kepada level lebih tinggi (de- ngan “surat takluk”)

15 PENENTUAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA TINGKAT INDIKATOR (DRAFT PERPRES) KOMENTAR NASIONAL Jumlah korban (jiwa?) lebih dari 500 orang Kerugian harta benda lebih besar dari Rp. 1 trilyun Kerusakan sarpras sangat berat sehingga tidak dapat berfungsi mendukung kehi- dupan Cakupan wilayah sangat lu- as mencakup beberapa kab/kota di lebih dari 1 propinsi Pemerintah (kab/kota) ti- dak mampu lagi menangani berdasar SDM, sumberda- ya finansial, srapras, ke- lembagaan, manajemen dan dari segi teknologi

16 BENCANA RINGAN BENCANA SEDANG BENCANA BERAT LOKAL/ KABUPATEN- KOTA bencana ringan di kab/kota dalam propinsi KAB/KOTA YBS bencana se- dang di kab/ kota dalam propinsi KAB/KOTA YBS bencana berat di kab/ kota dalam propinsi PROPINSI YBS DAERAH/ PROPINSI bencana ringan meliputi > 1 kab/kota dalam propinsi MASING2 KAB/KOTA DGN KOORD PROPINSI bencana sedang meliputi > 1 kab/kota dalam propinsi PROPINSI YBS bencana berat meliputi > 1 kab/kota dalam propinsi PROPINSI DGN KOORD PUSAT NASIONAL bencana ringan meliputi > 1 propinsi MASING2 KAB/KOTA DGN KOORD PUSAT bencana sedang meliputi > 1 propinsi MASING2 PROPINSI DGN KOORD PUSAT bencana berat meliputi > 1 propinsi PUSAT USULAN LEMBAGA PENENTU STATUS DAN TINGKATAN BENCANA CATATAN : MESTINYA PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA TIDAK MERUPAKAN ALASAN UNTUK PENGALIHAN KEWENANGAN PENANGGULANGAN BENCANA

17 MANAJEMEN BANTUAN TIDAK ADA NEGARA/DAERAH DI DUNIA INI YANG MAMPU MENANGGULANGI BENCANA YANG MELANDA TANPA BANTUAN DARI LUAR (NEGERI/DALAM NEGERI) Aspek kemitraan dan kerjasama internasional adalah salah satu kunci utama dalam penanganan bencana. Hal ini merupakan elemen yang sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam memandang dan mengelola bencana,

18 BANTUAN ASING DI D.I.Y SAAT GEMPA BUMI 27 MEI Austria 2.Amerika Serikat 3.AusSAID 4.Brunei Darussalam 5.China 6.Cruz Roja Espanola 7.Chairperson Good Neighbour International 8.Direct relief Interna-tional St. Barbara 9.European Community 10.Philipina 11.India 12.Italia (World Food Program) 13.Iran 14.Islamic Relief 15.Inggris (Oxfam) 16.Japan (JICS, JICA, JBIC, Hyogo Pref. Kyoto Pref. etc) 17.Jerman 19.Jordan 20.Korea Selatan 21.Kuba 22.Kuwait 23.Malaysia 24.Moldova 25.Norwegia 26.Pakistan 27.Perancis 28.Polandia 29.Qatar 30.Red Cross Iran 31.Rotary International 32.Rusia 33.Saudi Arabia, 34. …dst sampai 480 negara/institusi

19 BAGAIMANA AGAR BANTUAN YANG DITERIMA ; 1.EFEKTIP DAN EFFISIEN 2.BERMANFAAT 3.CEPAT SAMPAI KE SASARAN 4.TEPAT SASARAN 5.SESUAI KEBUTUHAN (TIDAK MESTI MEMENUHI KEBUTUHAN) 6.TERCATAT (DALAM SISTEM DATA BASED BERBASIS I.T) 7.DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 8.TRANSPARAN/AKSESIBEL BANTUAN DAPAT BERWUJUD ; BARANG/LOGISTIK JASA MEDIS KONSTRUKSI PELAYANAN CASH KONSULTASI

20 PRINSIP DALAM PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI DI D.I.Y. 1.Masyarakat Yogyakarta akan membangun kemandiriannya. 2.Bantuan dari Pemerintah (Pusat, Propinsi dan Kabupa-ten/Kota) adalah merupakan bagian dari tugas peme-rintah untuk membantu dan melindungi warga-negaranya 3.Masyarakat Yogyakarta tidak bersedia menerima ban-tuan dalam wujud pinjaman/loan yang nantinya akan membebani rakyat Indonesia 4.Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi didasarkan pada prinsip Pemberdayaan Masyarakat (Community Based Development) dan dilaksanakan secara gotong-royong, 5.Bantuan dari luar masyarakat adalah untuk “membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri” 6.Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak semata-mata untuk aspek fisik tetapi juga aspek ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu, nilai budaya dan kearifan lokal harus dipertim-bangkan dan akan menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan program

21 1. menjamin penghormatan terhadap peran dan tindakan Pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatan penanggulangan bencana; 2. memungkinkan masyarakat internasional memberikan dukungan dan kontribusi secara efektif dalam kegiatan penanggulangan bencana; 3. memperjelas proses, peran, dan tanggung jawab Pemerintah dan komunitas internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana; 4. meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan internasional dalam situasi darurat; dan 5. menjamin kerjasama dan bantuan internasional yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kualitas standar baik secara nasional maupun internasional. Bantuan (dari luar/dalam negeri, bilateral, multilateral, swasta/lsm dsb) diarahkan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Selain itu juga untuk ; P.P. NOMOR 23 tahun 2008

22 PP. 22 tahun 2008 mengatur tentang “PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA” PP. 23 tahun 2008 mengatur tentang “PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA” Keduanya kurang memberi arahan bagaimana mengelola bantuan (luar negeri/dalam negeri/individu/private/LSM) baik pada saat ; tanggap bencana, rehabilitasi maupun rekonstruksi Bagaimanapun, pemberi bantuan berharap agar bantuannya; EFEKTIP DAN EFFISIEN BERMANFAAT CEPAT SAMPAI KE SASARAN TEPAT SASARAN SESUAI KEBUTUHAN (TIDAK MESTI MEMENUHI KEBUTUHAN) DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN TRANSPARAN/AKSESIBEL

23 AGAR MEMENUHI KRITERIA TERSEBUT, PERLU DISIAPKAN STRATEGI PENGELOLAAN BANTUAN SEBAGAI BERIKUT ; 1.Perlu dibentuk Media Center untuk menyampaikan kepada dunia luar kondisi terkini dari akibat bencana 2.Perlunya dirilis hasil penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana melalui Media Center 3.Melalui Media Center juga perlu dirilis mengenai kebutuhan- kebutuhan darurat yang diperlukan sehingga calon donor mengetahui apa yang harus diperbantukan 4.Pelaksanaan kebijakan penerimaan dan penyaluran bantuan satu pintu sulit dilaksanakan, tetapi pada pintu-masuk (terminal, airport, stasiun KA dsb) perlu disediakan desk untuk membantu para donor 5.Ada unit kerja khusus yang mengelola bantuan-bantuan tersebut yang dilengkapi dengan perangkat IT 6.Pada saat tanggap darurat selesai, perlu adanya handing over bantuan dari unit kerja khusus ke unit kerja sektoral untuk selanjutnya ditangani melalui program rehab/rekon 7.Kepala Daerah mewakili masyarakat harus menyampaikan ucapan terimakasih kepada para donor, baik secara tertulis maupun melalui media elektronik

24 R.P.B. PEMDA & INSTANSI VER- TIKAL DAERAH R.A.D. DAERAH WHO PLAN WHAT WHO DO WHAT FACILITATING PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DIBANTU STAKEHOLDERS UNTUK MENANGGULANGI BENCANA PEMERINTAH (PUSAT/DAERAH), MASYARAKAT, SWASTA, DONOR AGENCIES, LEMBAGA BANTUAN ASING, DLL UNTUK MENANGGULANGI BENCANA, SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM R.P.B. PEME- RINTAH PEMDA MASY. L.S.M. N.G.O. INTL. AGENCI- ES DLL S.K.P.D INST. VERT L.S.M. MASY.

25 KEDUDUKAN R.P.B DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

26 Renstra KL Renja KL RKA-KL Rincian RAPBN RPJM Nasional RKPRAPBNAPBN RPJM Daerah RKP Dae- rah (incl. kebencanaa n) RAPBD APBD Renstra SKPD Renja SKPD (incl. kebencanaa n) RKA- SKPD Rincian APBD RPJP Nasional RPJP Daerah DiacuDiperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang P U S A T D A E R A H 20 TAHUNAN 5 TAHUNAN TAHUNAN R.P.B.

27 ILUSTRASI MUATAN RPB DALAM PENYUSUNAN RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah terpilih BAPPEDA menyusun Rancangan Awal RPJMD Muatan yang dimasukkan/diacu: a)Visi, Misi RPB b)Strategi RPB c)Program dan Kegiatan RPB Secara inklusif masuk dalam Dokumen RPJMD BAPPEDA menyusun Rancangan Akhir RPJMD a)Visi, Misi Kepala Daerah b)Strategi Pemb. Daerah c)Kebijakan Umum d)Program SKPD SKPD menyusun Renstra-SKPD dengan : Menjabarkan muatan RPB pada Renstra-SKPD Mengadopsi Strategi dan Program RPB yang relevan/terkait dalam Program SKPD MUSRENBANG RPJMD (Stakeholder memastikan bahwa program RPB sudah termuat dalam dokumen) Penetapan RPJMD (sudah berisi muatan RPB) Digunakan sebagai pedo- man Penyusunan Rancangan RKPD

28 DALAM HAL RPJMD SUDAH DITETAPKAN BELUM MEMASUKKAN/MENGACU KEPADA VISI/MISI/ STRATEGI RPB VISI/MISI/STRATEGI RPJMD BPBD (BAKESBANGLINMAS) menyusun kerangka RPB dengan ; Muatan yang diacu: a)Visi, Misi RPJMD b)Strategi RPJMD c)Program dalam RPJMD BPBD menyusun Rancangan Akhir RPB a)Visi, Misi RPB b)Strategi RPB c)Kebijakan Umum d)Program RPB (sektoral) SKPD menyusun usulan program RPB dengan : Memperhatikan kebutuhan program RPB yang dapat difasilitasi dalam Renstra SKPD Mengadopsi Strategi dan Program RPB yang relevan/terkait dalam Program SKPD FGD RPB (Stakeholder memastikan bahwa usulan program RPB sudah lengkap) Penetapan RPB (dengan Keputusan Gubernur) dengan kemungkinan peninjauan ulang Digunakan sebagai pedo- man Penyusunan Rancangan RKPD

29 BPBD menyusun Rancangan Akhir RPB a)Visi, Misi RPB b)Strategi RPB c)Kebijakan Umum d)Program RPB (sektoral) AKAN MEMERLUKAN SINERJI DARI SKPD & INSTANSI VERTIKAL KEWENANGAN/ URUSAN KOMPETENSI KELEMBAGAAN KEMAMPUAN KEUANGAN KEMAMPUAN S.D.M. URUTAN PRIORITAS PENYUSUNAN SINERJA

30 RENCANA PE- NANGGULANG AN BENCANA (RPB) PROGRAM- PROGRAM SEKTORAL LAINNYA RENSTRA SKPD RENCANA KERJA SKPD R.K. ANGGARAN SKPD RINCIAN A.P.B.D. SKPD BAGAN ALIR PADA LEVEL SKPD 5 tahunantahunan

31 BAGAN ALIR RANCANGAN APBD KEBENCANAAN

32 Di dalam melaksanakan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini, terdapat prinsip-prinsip pengarus- utamaan yang menjadi landasan operasional, yaitu: pro rakyat miskin pro lapangan pekerjaan pro lingkungan hidup berwawasan gender partisipasi masyarakat pembangunan berkelanjutan tata pengelolaan yang baik pengurangan kesenjangan antar wilayah percepatan pembangunan daerah tertinggal tanggap bencana R.K.P.D. 2010

33 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penan Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatka Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatka BENCANA ALAM BENCANA NON-ALAM BENCANA SOSIAL SEKTOR YANG MUNGKIN TERKENA DAMPAK BENCANA BIDANG INFRASTRUKTUR BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG PEREKONOMIAN BIDANG PEMERINTAHAN, KEAMANAN, KETERTIBAN Perhubungan Pengendalian Ling- kungan PU, Perumahan, ESDM Sosial Kesehatan Pendidikan Kebudayaan Pertanian Perikanan/Kelautan Kehutanan/Perkebun an Nakertrans Pariwisata Indagkop Hukum & HAM Pemerintahan Keamanan Ketertiban

34 PENGARUS-UTAMAAN PRB DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI BEBERAPA TINGKATAN (contoh : PPAS APBD 2010); 1. Tingkat Program PRIORITASSASARANARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS 4. Peningkatan Pe- layanan Publik melalui Penata- an Kawasan dan Peningkatan Sa- rana & Prasara- na Ekonomi dan Fisik 3. Terwujudnya ke- sadaran masya- rakat terhadap bahaya dan pe- nanggulangan bencana secara mandiri 1. Memantapkan manajemen pe- nanggulangan bencana Urusan Pemerin- tahan Umum 1. Program Mana- jemen Pencegahan dan penanggu- langan bencana

35 3. Tingkat Sub Kegiatan : BIDANG SASARAN PROGRAM/KEGIATAN POSISI PENGARUS- UTAMAAN LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup Workshop Pengembangan Kelembagaan Pengelola- an Lingkungan Hidup Kawasan Sungai Dimasukkannya isu-isu mengenai “PENCEGAHAN BENCANA BANJIR dan TANAH LNGSOR” 2. Tingkat Kegiatan : BIDANG SASARAN PROGRAM/KEGIATAN POSISI PENGARUS- UTAMAAN SOSIAL Dinas Sosial Penanganan masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pemberian bantuan kesiapsiagaan Penyegaran Tagana dalam rangka kesiapsia- gaan penanggulangan bencana

36 MONITORING & EVALUASI

37 IMPLEMEN TASI EVAL/ANALI SIS/REKOM PERENCA- NAAN MONITOR ANALISIS/ PENYESUAI -AN IMPLEMEN TASI MONITOR ANALISIS/ PENYESUAI -AN Gambar 5.1. Siklus MONEV

38 Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Kerangka Logis Monev. Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam kerangka pelaksanaan MONEV, yaitu ; (i). Pengukuran Kinerja dan, (ii). Penilaian terhadap hasil.

39 a. Pengukuran Kinerja : Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana secara umum mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, melalui pendekatan sebagai berikut; INPUT: segala sesuatu yang dibutuhkan, yang dalam hal ini adalah Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) PROSES: terdiri dari kegiatan-kegiatan; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang di dalamnya terkait dengan aspek; kelembagaan, manajemen dan SDM yang dianggap melekat di dalamnya, termasukAnggaran dan Material OUTPUT: hasil dari suatu proses kegiatan. Terhadap aspek output (keluaran) yang telah sesuai, maka dilanjutkan dengan proses menuju outcome (hasil), sedangkan terhadap output yang belum sesuai akan menjadi feedback (umpan balik) dalam proses untuk mencapai output pada tahun mendatang.

40 R.P.B.D. R.A.D. SASARAN- SASARAN INPUT/ MASUKAN PROSESOUTPUT OUTCOME/ HASIL SASARAN- DANA INDIKATOR SASARAN (KINERJA) pemantauan & pengendalian KESIMPULAN REKOMENDASI PERENCANAAN & ANGGARAN Gambar 5.2. Kerangka Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Bencana evaluasi

41 b.Penilaian outcome (hasil) Penilaian terhadap outcome/hasil dilaksanakan untuk mengetahui capaian dari tujuan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan indikator, yaitu dengan membandingkan antara fungsi/manfaat antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Penilaian fungsi atau manfaat hasil ditinjau dari indikator 5K sebagai berikut;

42 KONSISTENSI : dinilai melalui indikator; (i) ketersediaan mekanisme dan strategi pelaksanaan, (ii) ketersediaan kriteria dan sumber pembiayaan, (iii) ketersediaan strategi operasional pemulihan akibat bencana dan, (iv) keterkaitan antara prioritas dan pelaksanaan. KOORDINASI : dinilai melalui indikator (i) ketersediaan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dan, (ii) efektivitas forum koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. KONSULTASI : dinilai melalui indikator; (i) ketersediaan fasilitasi bagi masyarakat, (ii)ketersediaan informasi akurat bagi masyarakat KAPASITAS : dinilai melalui indikator; (i) penyediaan pedoman operasional, (b) penyediaan mekanisme pementauan, pengendalian dan pengawasan, (iii) ketersediaan sumber pembiayaan lokal, (iv) adanya kemampuan kelembagaan, sumberdaya manusia dan sumber pendanaan, sumberdaya alam, yang dapat didayagunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan akibat bencana KEBERLANJUTAN : dinilai melalui indikator; (i) tersedianya RPJM yang memfasilitasi RPBD, (ii) tersedianya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, (iii) tersedianya RAD-PRB, (iv) tersedianya RTRW berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan, (v) tersedianya Rencana Pemulihan Sektoral Jangka Menengah dan Jangka Panjang dalam kerangka Pembangunan Daerah Pasca Bencana.

43 B E N C A N A


Download ppt "TATA KELOLA OLEH : BAYUDONO. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google