Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POLA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN Disampaikan dalam kegiatan Harmonisasi Jafung Bidang Perikanan,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POLA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN Disampaikan dalam kegiatan Harmonisasi Jafung Bidang Perikanan,"— Transcript presentasi:

1 POLA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN Disampaikan dalam kegiatan Harmonisasi Jafung Bidang Perikanan, Bandung 11 Sep. 2014

2 6

3 PROFIL PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU LINGKUP BKIPM (  840 ORANG )

4 DASAR HUKUM PEMBINAAN PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN Kepmen KP Nomor KEP.45/MEN/2012 Tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan KKP. Badan KIPM ditetapkan sebagai Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional : 1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) 2. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan (Wastu)

5 Jabatan fungsional PHPI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian HPI serta lingkungan. PHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian HPI dan lingkungan Tugas Pokok PHPI adalah melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian HPI dan lingkungan JAFUNG PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

6 Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh PNS. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Perikanan. Tugas Pokok Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan adalah melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan pengawaan, pengujian, pengelolabiakan murni, toksin, monitoring, penerapan sisem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan. JAFUNG PENGAWAS PERIKANAN

7 TUGAS UNIT KERJA PEMBINA Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing Penyusunan juknis jabatan fungsional Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Penyusunan pedoman sertifikasi Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Sosialisasi jabatan fungsional serta Juklak FUNGSI UNIT KERJA PEMBINA

8 Melakukan koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau teknis Melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau teknis Mengembankan sistem informasi jabatan fungsional Fasilitasi penerapan jabatan fungsional Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Fasiltasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional

9 Tujuan pembinaan SDM PHPI dan WASTU  Membangun PHPI dan WASTU yang berkinerja tinggi yang mampu menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder  Membangun PHPI dan WASTU yang tepat jumlah dan tepat fungsi yang mampu menjalankan sistem manajemen pelayanan secara efektif dan efisien.

10 POLA PEMBINAAN PHPI dan WASTU I. MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI BERSINERGI DENGAN BPSDMKP a. Diklat Dasar Merupakan diklat yang harus diikuti oleh Jafung/calon Jafung baik ahli maupun terampil dalam jabatan awal fungsionalnya. b. Diklat penjenjangan Jafung : 1) Tingkat Terampil - Jafung Pemula melalui diklat dasar - Jafun Pelaksana melalui Diklat penjenjangan Pelaksana - Jafung Pelaksana Lanjutan melalui Diklat penjenjangan Pelaksana Lanjutan - Jafung Penyelia melalui Diklat penjenjangan Penyelia

11 2) Tingkat Ahli - Jafung Ahli Pertama melalui pelatihan Dasar - Jafung Ahli Muda melalui diklat penjenjangan Muda - Jafung Ahli Madya melalui diklat penjenjangan Madya - Jafung Ahli Utama melalui diklat penjenjangan Utama 3) Diklat Teknis Merupakan diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan keahlian/keterampilan yang lebih spesifik kepada para Jafung. c. Uji Kompetensi Pejabat Fungsional ( Pelaksanaan tahun 2015)

12 PENINGKATAN KOMPETENSI JAFUNG NOJENIS PENINGKATAN KOMPETENSIJUMLAH PESERTA 1.Pelatihan Penjenjangan PHPI Tingkat Madya30 Pegawai 2.Pendidikan dan Pelatihan PHPI Angkatan I78 Pegawai 3.Pendidikan dan Pelatihan PHPI Angkatan II80 Pegawai 4.Pendidikan dan Pelatihan PHPI Angkatan III78 Pegawai 5.Pelatihan TOT Tim Penilaian DUPAK Pengawas Perikanan Bid. Mutu Hasil Perikanan 22 Pegawai Tugas Belajar Ijin Belajar 26 Pegawai 46 Pegawai

13 II. Melalui Pembinaan Etika dan Disiplin Penerapan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Penerapan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Penerapan Perka BKM Tentang Kode Etik Khusus PHPI dan Wastu (Draft Final) III. Melalui Standardisasi kebutuhan jabatanFungsional PHPI dan WASTU

14 NoUPT JABATAN FUNGSIONAL Jumlah PHPI A. MadyaA. MudaA. PertamaPenyeliaP. LanjutanPelaksanaPemula BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT. 1Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Jakarta II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Semarang Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang STANDARDISASI KEBUTUHAN SDM JABATAN FUNGSIONAL PHPI

15 NoUPT JABATAN FUNGSIONAL Jumlah PHPI A. MadyaA. MudaA. PertamaPenyeliaP. LanjutanPelaksanaPemula BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT. 25Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merak Stasiun KIPM Kelas II Merauke Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau Stasiun KIPM Kelas II Tj.Pinang Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu Stasiun KIPM Kelas II Tj.Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bandung Balai Uji Standar KIPM JUMLAH

16 NoUPT JABATAN FUNGSIONAL Jumlah PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN A. MadyaA. MudaA. PertamaPenyeliaP. LanjutanPelaksana BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT. 1Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Jakarta II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Mataram 00 12Balai KIPM Kelas II Semarang Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru STANDARDISASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN LINGKUP BKIPM

17 NoUPT JABATAN FUNGSIONAL Jumlah PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN A. MadyaA. MudaA. PertamaPenyeliaP. LanjutanPelaksana BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT.BEZ.KBT. 24Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merak Stasiun KIPM Kelas II Merauke Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau Stasiun KIPM Kelas II Tj.Pinang Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu Stasiun KIPM Kelas II Tj.Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bandung Balai Uji Standar KIPM JUMLAH

18 SEBARAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN DILUAR BKIPM NOUNIT KERJATOTAL PENGAWAS PERIKANAN TERAMPILPENGAWAS PERIKANAN AHLI PEMULA PELAKSA NA LANJUTA N PENYELIAJUMLAHPERTAMAMUDAMADYAUTAMAJUMLAH 1PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA PPS KENDARI PPS BUNGUS PPS BELAWAN PPS BITUNG PPN AMBON PPN PALABUHANRATU PPN TERNATE PPN PRIGI PPN PEMANGKAT PPN SIBOLGA PPN KEJAWANAN PPN PEKALONGAN PPN BRONDONG PPN TG. PANDAN PPN PENGAMBENGAN PPN KARANGANTU DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL DIREKTORAT PEMASARAN LUAR NEGERI DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN DINAS PERIKANAN LPPMHP SURABAYA TOTAL

19 PERMASALAHAN PENGELOLAAN JAFUNG Komposisi jabatan antara PHPI ahli dan terampil belum ideal. Banyaknya keluhan tentang kesulitan memperoleh kredit poin Jafung PHPI pada UPT tertentu. Belum disepakati pola penilaian DUPAK PHPI yang lebih praktis mengingat jumlah PHPI sudah mencapai 777 orang. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan belum berkembang dengan baik.

20


Download ppt "POLA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PHPI DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN Disampaikan dalam kegiatan Harmonisasi Jafung Bidang Perikanan,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google