LUAS WILAYAH: 15.273,60 Km JUMLAH PENDUDUK: 2.186.810 Jiwa. JUMLAH KAB/KOTA: 15 Kab/Kota. JUMLAH KEC/DESA: 149 Kec / 1.496 Desa RS PEMERINTAH: 10 RS.

Presentasi berjudul: "LUAS WILAYAH: 15.273,60 Km JUMLAH PENDUDUK: 2.186.810 Jiwa. JUMLAH KAB/KOTA: 15 Kab/Kota. JUMLAH KEC/DESA: 149 Kec / 1.496 Desa RS PEMERINTAH: 10 RS."— Transcript presentasi:

1

2

3 LUAS WILAYAH: 15.273,60 Km JUMLAH PENDUDUK: 2.186.810 Jiwa. JUMLAH KAB/KOTA: 15 Kab/Kota. JUMLAH KEC/DESA: 149 Kec / 1.496 Desa RS PEMERINTAH: 10 RS. RS SWASTA: 14 RS. RS TNI/POLRI: 5 RS. PUSKESMAS: 159 Puskesmas. PUSTU: 530 Pustu POSYANDU: 1.420 Posy. POLINDES: 425 Polindes. JUMLAH PNS KES: 5.617 orang.

4

5 NOINDIKATOR PERKEMBANGAN BANGKES SULUT 2005 IND.2005 SASARAN BANGKES 2009 (RPJMN) 1IMR (Per 1000 KH)25 3225 2MMR (Per 100.000 KH) 150 262226 3UHH (Tahun)70,9 (2005) 69 72,01(2008) 70,6 4 Gizi Kurang Balita (%) 6,07 2620 %

6 1.Peningkatan kualitas, jumlah dan jaringan puskesmas 2.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 3.Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin 4.Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat 5.Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini

7 NOJENIS TENAGAJML NAKES DI SULUT RASIO KEBUTUHAN JUMLAH KEBUTUHAN 1Dokter Umum786668+ 121 2Dokter Gigi93245 - 152 3Dokter Spesialis315200+ 115 4Bidan9681.671 - 703 5Tenaga Keperawatan3.6463.789 - 143 6Tenaga Kefarmasian267601 - 334 7.Tenaga Kesehatan Masy568401+ 167 8.Tenaga Gizi217401 - 184 9.Tenaga Keterapian Fisik4189 - 48 10.Tenaga Keteknisan Medis15133 - 118

8 1. Nakes rangkap tugas 2. Tupoksi tidak sesuai dengan kompetensi. 3. Pemekaran wilayah menyebabkan mutasi nakes. 4. Penyebaran nakes tidak merata, ada yg kelebihan tetapi ada yg kekurangan. 5. Kurangnya kaderisasi ditempat kerja.

9 1. Pemerataan nakes terutama daerah dtpk dengan sistem kontrak. 2. Mendekatkan pelayanan kesehatan dengan program dokter ptt. 3. Beasiswa sekolah kesehatan sampai dokter spesialis. 4. Pemberian insentif bagi nakes untuk daerah tertentu.

10 1. Menambahkan apa yang belum dimiliki. 2. Meningkatkan apa yang sudah dimiliki. 3. Menyempurnakan apa yang seharusnya dilakukan. PERLU PENGEMBANGAN KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KEBUTUHAN LOCAL SPESIFIK DAERAH.

11 1. Pelatihan SDM Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan yang bermutu dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

12 2. Pelatihan diselenggarakan dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan :  Mengacu pada penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna  Dilaksanakan secara berjenjang dan berlanjut  Meningkatkan kompetensi dan menunjang pengembangan karir  Memenuhi kebutuhan individu, tim dan organisasi

13 3.Pelatihan kesehatan mengikutkan peran aktif unit diklat daerah, masyarakat, organisasi profesi dan swasta dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan ( membangun jejaring kediklatan) 4. Pembinaan SDM Kesehatan diklat melalui peningkatan kapasitas individu maupun institusi. 5.Peningkatan sarana dan prasarana Institusi Diklat di Bapelkes.

14

15

16 Peningkatan Kapasitas SDM Diklat Bapelkes  Pelatihan Training Officer Course ( TOC )  Pelatihan Akreditasi pelatihan  Pelatihan Management Of Training ( MOT )  Fasilitator TB  Pelatihan CPD  Pelatihan TNA  TOT Surveylance  TOT Kesling  MOT ( Master of Training )  Pelatihan Widyaiswara dengan pendekatan NLP  TOT Adminkes

17 NO.PENYELENGGARAJUMLAHKET. 1SWASTA25 2PUSAT15 3PEMDA5 4DINAS KESEHATAN16 5POLTEKES5 6NON PEMDA4

18 NO.JENIS PELATIHANJUMLAHPENYELENGGARA 1P2TB1 Bina Pengendalian Masalah Kesehatan 2AIDS1Sda 3KUSTA1Sda 4SURVEILANS1Sda 5TB PARU2Sda 6TB KUSTA1Sda 7GIZI1 Bina Kesehatan Keluarga & Gizi 8ANAK1Sda 9HIPERBARIK1 10WOC1Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

19 I.PERSIAPAN Tahap persiapan akreditasi meliputi : *Pembentukan Tim Akreditasi Propinsi Tim akreditasi propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas KesehatanNomor 188.4/SK.DINKES/2997/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 dengan masa bakti 2 tahun dan akan diperbaharui kemudian.

20  Ketua: Dr. Editha K (Kepala Bapelkes)  Wk Ketua: Dr. A. Sumarau, M.Kes (Wi)  Sekretaris: Kasie Pengendalian Mutu Bapelkes  Anggota Tetap : 11 orang terdiri dari unsur pejabat struktural eselon III dan Unsur Bapelkes.  Anggota Tidak Tetap : 8 orang terdiri dari unsur Kepala UPTD dan Ketua Organisisasi Profesi.

21 1. Melakukan sosialisasi informasi Akreditasi Pelatihan di wilayah Propinsi. 2. Melaksanakan akreditasi terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten. 3. Mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap komponen yang dinilai. 4. Membuat laporan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

22 II.KEGIATAN : a. Sosialisasi / Desiminasi Informasi. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Dinas dihadir oleh semua pejabat struktural baik eselon III maupun IV dari Dinas Kesehatan maupun UPTD. Ada pemamaran oleh Wakil Ketua Tim Akreditasi tentang :  Apa akreditasi pelatihan.  Mengapa perlu dilakukan.  Bagaimana melakukan akreditasi pelatihan.

23 b.Surat kepada para Kabid dan Kepala UPTD oleh Ketua Tim Akreditasi Pelatihan berisi penegasan sudah terbentuknya Tim Penilai Akreditasi Pelatihan dan penyampaian formulir akreditasi pelatihan. c.Uji coba pelaksanaan akreditasi pelatihan. Mengingat tahun anggaran 2009, pelaksanaan kegiatan proyek ada keterlabatan maka untuk tahun 2009 pelaksanaan akreditasi hanya beberapa pelatihan saja. Lanjutan…...

24 Kendala yang dihadapi saat dilakukan uji coba : Waktu yang terlalu singkat antara pengajuan akreditasi dan waktu pelaksanaan pelatihan. Kurikulum pelatihan sudah dibatasi oleh ketersediaan jam dalam DIPA, sehingga sulit untuk ada penyesuaian. Perencanaan usulan pelatihan belum melibatkan Tim akreditasi pelatihan Lanjutan…...

25 NOBIDANG / UPT JML PELATIHAN 1SEKRETARIAT2 2BIDANG KESGA DAN GIZI10 3BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN5 4BIDANG PROMOSI KESEHATAN2 5BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN2 JUMLAH 21

26 › Semua pelatihan melalui akreditasi pelatihan. › Tersedia jadwal pelatihan selama setahun untuk menghindari penumpukan pelatihan pada bulan- bulan tertentu. › Perlu koordinasi waktu yang tepat khususnya bagi pelatihan yang ada narasumber/fasilitator dari pusat untuk pengaturan jadwal. › Tim akreditasi dapat terlibat memberi masukan dalam penyusunan rencana pelatihan yang dilakukan program yang tertuang dalam rkakl 2011. › Tim akreditasi melakukan pendampingan dalam pembuatan kurikulum pelatihan untuk pelatihan yang belum ada juklak / juknisnya dari pusat. › Bapelkes sebagai institusi pendidikan dan pelatihan kesehatan harus pro aktif menyediakan kurikulum pelatihan yang berbasis kebutuhan local spesifik daerah.

27 TERIMAKASIH