Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL."— Transcript presentasi:

1 1 PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

2 2 11 AGENDA PEMBAHASAN Organisasi KSAP22 Peran KSAP Strategi Implementasi SAP Akrual SAP Berbasis Akrual Rencana KSAP 55

3 DASAR HUKUM KSAP  UU 17/2003 Pasal 32:  Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).  SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.  UU 1/2004 Pasal 57:  Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk KSAP.  KSAP bertugas menyusun SAP yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemda sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum.  Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja KSAP ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 3

4 ORGANISASI KSAP: SUSUNAN KEANGGOTAAN & TUGAS  KSAP ditetapkan dengan Keppres No. 84/2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 21/2013.  Tugas KSAP: menyiapkan, menyusun, dan merumuskan RPP tentang SAP, serta mendorong implementasi SAP.  KSAP terdiri dari:  Komite Konsultatif (Keppres 84/2004: 9 orang; Keppres 21/2013: 6 orang) Bertugas memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP.  Komite Kerja (9 orang) Bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep RPP SAP.  Dibantu oleh:  Kelompok Kerja (30 orang)  Sekretariat (10 orang) 4

5 SUSUNAN KOMITE KERJA SUSUNAN KEPPRES No. 21/2013 KetuaDr. Binsar H. Simanjuntak, CMA Wakil KetuaDrs. AB Triharta, Ak., MM SekretarisSonny Loho, Ak., MPM AnggotaDr. Jan Hoesada, Ak., MM Yuniar Yanuar, Ak., MM. Dr. Dwi Martani. Sumiyati, Ak., MFM Drs. Hamdani, MM, MSi, Ak. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc. 5

6 DUE PROCESS 6 1. Identifikasi Topik; 2. Pembentukan Kelompok Kerja; 3. Riset Terbatas; 4. Penulisan Draf oleh Kelompok Kerja; 5. Pembahasan Draf oleh komite Kerja; 6. Pengambilan Keputusan Draf utk Dipublikasi; 7. Peluncuran draf Publikasi 8. Dengar Pendapat Publik Terbatas dan Dengar Pendapat Publik; 9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Dengar Pendapat; 10. Finalisasi Standar. 1. Identifikasi Topik; 2. Pembentukan Kelompok Kerja; 3. Riset Terbatas; 4. Penulisan Draf oleh Kelompok Kerja; 5. Pembahasan Draf oleh komite Kerja; 6. Pengambilan Keputusan Draf utk Dipublikasi; 7. Peluncuran draf Publikasi 8. Dengar Pendapat Publik Terbatas dan Dengar Pendapat Publik; 9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Dengar Pendapat; 10. Finalisasi Standar. Setelah Finalisasi Standar ada Proses Penerbitan Peraturan Pemerintah:  Permintaan Pertimbangan BPK;  Pembahasan dengan Kementerian Keuangan;  Pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM (sering memakan waktu yang panjang);  Penerbitan PP.

7 RAIHAN KSAP (1) (2004 s.d. Saat Ini ) 7 A. Produk KSAP 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (berbasis kas menuju akrual); 2. SAP versi Bahasa Inggris; 3. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (berbasis akrual) sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP; 4. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)  3 IPSAP 5. Buletin Teknis (Bultek) SAP  12 Bultek SAP; 6. Surat Jawaban terhadap Konsultasi Permasalahan Stakeholders  53 surat; 7

8 RAIHAN KSAP (2) (2004 s.d. Saat Ini) 8 B. Training dan Komunikasi 1.Melakukan sosialisasi, workshop, Training of Trainers untuk Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis; 2.Melakukan pelayanan helpdesk; C. Hubungan Internasional 1. Menyelenggarakan Governmental Accounting Standard-Setters Meeting of Asean Member Countries, di Bali 5-6 Agustus Bekerja sama dengan International Public Sector Accounting Standards Board; Mendukung riset kesesuaian SAP dengan IPSAS yang dilakukan oleh IPSAS Board ; Memfasilitasi pertemuan IPSAS Board di Jakarta; 3. Keikutsertaan dalam kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan internasional: (India, Belgia, Vietnam, Australia, dll) 8

9 KEGIATAN KSAP SAAT INI 1. Menyusun konsep Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual (2 PSAP) 2. Menyusun konsep revisi PSAP berbasis akrual (1 PSAP) 3. Menyusun Buletin Teknis baru (5 buletin teknis) 4. Menyusun konsep revisi Buletin Teknis berbasis CTA menjadi Buletin Teknis berbasis Akrual (6 buletin teknis) 5. Memberikan konsultasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah 9

10 10 Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 1 UaU17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 DASAR HUKUM

11 11 SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Pertimbangan: SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya. PENYUSUNAN SAP AKRUAL

12 12 PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 PP SAP Berbasis Akrual  Lampiran I Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP Berlaku paling lambat TA 2015 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP Tidak berlaku mulai TA 2015 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP Tidak berlaku mulai TA 2015 Menjadi

13 13 KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

14 14 Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baikMemfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baikMemfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

15 Manfaat Penerapan Akrual Pengukuran beban dan pendapatan dan perbandingan kinerja antar tahun yang lebih baik. Dapat mengukur keseluruhan biaya pelayanan Memberikan penekanan lebih pada output daripada input Memberika indikasi yang lebih baik atas keberlanjutan kebijakan pemerintah. Informasi komparasi yang lebih baik atas kinerja manajemen (Wayne, ACCA) 15

16 16 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I)

17 17 Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PUSAP (PASAL 6) PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

18 18 Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PUSAP (PASAL 6) PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

19 19 Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)

20 20 LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN LAPORAN FINANSIAL AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL ANGGARAN BERBASIS KAS ANGGARAN BERBASIS KASLOSurplus/Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas EkuitasNeracaLRASILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN 20

21 KETERKAITAN LAPORAN Neraca Awal Posisi Aset Posisi Liabilitas Posisi Ekuitas Neraca Akhir Posisi Aset Posisi Liabilitas Posisi Ekuitas Laporan Operasional Pendapatan LO Beban LO Surplus/Defisit LO Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA Belanja Pembiayaan SILPA Lap. Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO & Koreksi Ekuitas Akhir Laporan Perubahan SAL SAL Awal Penggunan SILPA, SILPA dan Koreksi Sal Akhir Perubahan Perubahan kas

22 3.Neraca 4.Laporan Arus Kas 5.Laporan Operasional 6.Laporan Perubahan Ekuitas 7.Catatan atas Laporan Keuangan 3.Neraca 4.Laporan Arus Kas 5.Laporan Operasional 6.Laporan Perubahan Ekuitas 7.Catatan atas Laporan Keuangan 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) KOMPONEN LK – PP 71/2010

23 PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI KSAP SEBAGAI PENYUSUN STANDAR (STANDARD SETTER); 2. MENYUSUN TURUNAN STANDAR; 3. MENDORONG IMPLEMENTASI DENGAN KOORDINASI; 4. MEMBANTU PEMAHAMAN.

24 STRATEGI IMPLEMENTASI Koordinasi dengan Regulasi dan Auditor 1. Pertemuan dengan Kemendagri dan Kemenkeu; 2. High-Level Meeting Kemendagri, Kemenkeu, BPK 2. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sustansi SAP (surat dari stakeholder);

25 RENCANA KSAP 25 Menyelesaikan penyusunan PSAP dan Buletin Teknis Akrual yang belum selesai tahun 2013 Melengkapi PSAP dan buletin Teknis berbasis akrual yang dibutuhkan Menjadi partner pemerintah dalam menyusun strategi implementasi akuntansi berbasis akrual Meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dengan sosialisasi, training of trainers dan lain-lain; 2014 Mengawal implementasi akuntansi berbasis akrual agar berjalan dengan baik Menjadi partner pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah akuntansi berbasis akrual pada tahun pertama implementasi serentak 2015

26 MASUKAN KSAP UNTUK IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL Desain strategis penerapan PP No.71/2010 di K/L oleh Kementerian Keuangan (PP No. 71/2010 pasal 7 ayat 2) dan Pemprov/Kabupaten/Kota oleh Kementerian Dalam Negeri (PP No. 71/2010 pasal 7 ayat 3) Arah kebijakan pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual pada entitas pusat oleh Kementerian Keuangan dan pada entitas daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Pengembangan SAP dan bultek akuntansi berbasis akrual oleh KSAP Pengembangan kompetensi SDM akuntansi, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk prioritas rekrutmen SDM akuntansi dan keikutsertaan perguruan tinggi dan IAI dalam peningkatan kompetensi akuntansi 26

27 27


Download ppt "1 PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google