Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERKEMBANGAN LINGTRA YANG DIPENGARUHI OLEH ISU GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL MEMBERI PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KAMDAGRI IMPLIKASI PERKEMBANGAN TERSEBUT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERKEMBANGAN LINGTRA YANG DIPENGARUHI OLEH ISU GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL MEMBERI PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KAMDAGRI IMPLIKASI PERKEMBANGAN TERSEBUT."— Transcript presentasi:

1

2 PERKEMBANGAN LINGTRA YANG DIPENGARUHI OLEH ISU GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL MEMBERI PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KAMDAGRI IMPLIKASI PERKEMBANGAN TERSEBUT APABILA TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK AKAN MENGGANGGU STABILITAS KAMTIBMAS BRIMOB POLRI SEBAGAI FUNGSI OPERASIONAL KEPOLISIAN BERTUGAS MENANGGULANGI GANGGUAN KAMTIBMAS BERINTENSITAS TINGGI, DENGAN MELAKSANAKAN PERAN : MEMBANTU, MELANGKAPI, MELINDUNGI, MEMPERKUAT DAN MENGGANTIKAN TUGAS KEPOLISIAN PADA SATUAN KEWILAYAHAN IMPLEMENTASI STRATEGI SEBAGAI PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KAMDAGRI 2

3 1.PENGAMANAN PAM PEMILU 2.MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI 3.MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISME 4.PENGUATAN INTREGITAS SELURUH PERSONIL POLRI 5.PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS 6.MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS – KASUS MENONJOL 7.PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS LEMBAGA 8.PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONIL 9.PENINGKATAN PROFESIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10.MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI 11.PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN EFEKTIF 12.PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI DAN MISI POLRI 3

4 LINGTRA 12 KEBIJAKAN KAPOLRI FOKUS UTAMA STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL STRATEGI PENGUATAN SINERGI POLISIONAL STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 4

5 TAHUN 2015 TAHAP 1 NOVEMBER 2013 – JANUARI 2014 TAHAP 2 TAHUN

6 KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN / MENONJOL & MERESAHKAN MASYARAKAT TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PADA SAAT DIBUTUHKAN DISETIAP KEGIATAN MASYARAKAT MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA 6

7 STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN STRATEGI PEGUATAN BIDANG OPERASIONAL STRATEGI PEGUATAN SINERGI POLISIONAL STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN 7

8 STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN - PROGRAM SDM - PROGRAM SARANA & PRASARANA - PROGRAM STRATEGI ANGGARAN - PROGRAM PENATAAN SISTEM MELALUI PERCEPATAN RBP STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL - PROGRAM HARKAMTIBMAS - PROGRAM BID. GAKKUM - PROGRAM BIDANG LINDUNG,AYOM & LAYAN 8

9 STRATEGI PENGUATAN SINERGI POLISIONAL - PROGRAM KERMA DALAM NEGERI - PROGRAM KERMA LUAR NEGERI STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN - PROGRAM OPTIMALISASI PENGAWASAN - PROGRAM PROGRAM GKPLIN - PROGRAM BUKA AKSES INFO DAN PENERAPAN REAWORD 9

10 1.TINGKATKAN SINERGITAS DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2.TINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BESAR KORBRIMOB 3.TINDAK LANJUT KELOLA PUSLAT KORBRIMOB 4.PROYEKSI FOSTUR KORBRIMOB BAGI KESIAPA ANTISIPASI KONTIJENSI DAN PAM PEMILU EVALUASI & PENERTIBAN SYSTEM PENGAMANAN KESATRIAN 6.EVEKTIFITAS KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI SERTA INFORMASI DILINGKUNGAN BRIMOB 7.OPTIMALISASI RAYONISASI KUAT BACK-UP BRIMOB KPD SATWIL 8.OPTIMALISASI JEMEN SDM GUNA TUNJANG KESIAPAN OPSNAL PAM PEMILU

11 11

12 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 1.SIAP PILUN 2.SIAP POSKO 3.SIAP LAT PRA OPS 4.SIAP KONDISI KAMTIBMAS 5.SIAP MASYARAKAT 6.SIAP KUAT PERSONIL 7.SIAP SARPRAS 8.SIAP DUK ANGGARAN 12

13 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) PILUN YANG DIPERSIAPKAN : 1.OPERASI MANTAP BRATA LODAYA – 2014 POLDA JABAR TENTANG PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR; 2.PERINTAH PELAKSANAAN OPERASI MANTAP BRATA LODAYA ; 3.PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TENTANG PENGENDALIAN MASSA; 4.PERATURAN KAPOLRI NOMOR 08 TENTANG LINTAS GANTI PHH; 5.PROTAP 01 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN TINDAKAN ANARKHIS; 6.PERKAP 01 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN; 7.PERKAP 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME; 8.PERKAP 11 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM; 9.UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. PILUN YANG DIPERSIAPKAN : 1.OPERASI MANTAP BRATA LODAYA – 2014 POLDA JABAR TENTANG PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR; 2.PERINTAH PELAKSANAAN OPERASI MANTAP BRATA LODAYA ; 3.PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TENTANG PENGENDALIAN MASSA; 4.PERATURAN KAPOLRI NOMOR 08 TENTANG LINTAS GANTI PHH; 5.PROTAP 01 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN TINDAKAN ANARKHIS; 6.PERKAP 01 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN; 7.PERKAP 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME; 8.PERKAP 11 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM; 9.UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. 13

14 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) MENYIAPKAN POSKO OMB 2014 DI MAKO SATBRIMOB SBG POSKO UTAMA SERTA DIJAJARAN SATBRIMOB POLDA JABAR DGN KELENGKAPAN POSKO : 1.PEMBUATAN PANEL DATA 2.MEKANISME PELAPORAN 3.PENGGELARAN JARINGAN KOMUNIKASI 4.PENYIAPAN ATK, KOMPUTER DAN PERANGKATNYA MENYIAPKAN POSKO OMB 2014 DI MAKO SATBRIMOB SBG POSKO UTAMA SERTA DIJAJARAN SATBRIMOB POLDA JABAR DGN KELENGKAPAN POSKO : 1.PEMBUATAN PANEL DATA 2.MEKANISME PELAPORAN 3.PENGGELARAN JARINGAN KOMUNIKASI 4.PENYIAPAN ATK, KOMPUTER DAN PERANGKATNYA 14

15 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 1.MELAKSANAKAN LATIHAN PRA OPS MANTAP BRATA 2014; 2.MELAKSANAKAN LATIHAN PRA OPS MENGHADAPI KONTIJENSI; 3.MELAKSANAKAN LATIHAN SATGAS BRIMOB; 4.MELAKSANAKAN LATIHAN PENGAMANAN VVIP CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; 5.MELAKSANAKAN LATIHAN FOOD SECURITY; 6.MELAKSANAKAN LATIHAN DALAM MENGHADAPI KONTIJENSI; 7.MELAKSANAKAN LATIHAN TERPADU ANTAR FUNGSI, ADAPUN KOMPONEN LATIHAN MELIPUTI : A.TENAGA INSTRUKTUR; B.BAHAN AJAR; C.PESERTA LATIHAN; D.SARANA PRASARANA PENDUKUNG LATIHAN; E.PENYELENGGARAAN LATIHAN; F.ANGGARAN LATIHAN; G.JADWAL LATIHAN. 1.MELAKSANAKAN LATIHAN PRA OPS MANTAP BRATA 2014; 2.MELAKSANAKAN LATIHAN PRA OPS MENGHADAPI KONTIJENSI; 3.MELAKSANAKAN LATIHAN SATGAS BRIMOB; 4.MELAKSANAKAN LATIHAN PENGAMANAN VVIP CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; 5.MELAKSANAKAN LATIHAN FOOD SECURITY; 6.MELAKSANAKAN LATIHAN DALAM MENGHADAPI KONTIJENSI; 7.MELAKSANAKAN LATIHAN TERPADU ANTAR FUNGSI, ADAPUN KOMPONEN LATIHAN MELIPUTI : A.TENAGA INSTRUKTUR; B.BAHAN AJAR; C.PESERTA LATIHAN; D.SARANA PRASARANA PENDUKUNG LATIHAN; E.PENYELENGGARAAN LATIHAN; F.ANGGARAN LATIHAN; G.JADWAL LATIHAN. 15

16 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 1.MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT (POLMAS) DAN HIMBAUAN BAIK MELALUI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF. 2.MEMBERDAYAKAN FKPM SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PERSIAPAN, PENTAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014; 3.MELAKUKAN UPAYA CIPTA KONDISI MELALUI PENGGALANGAN INTEIJEN; 4.MENDUKUNG PELAKSANAAN OPERASI-OPERASI KEPOLISIAN SEPERTI OPS PATUH, OPS SIKAT, OPS PEKAT, OPS ANTIK DSB, SEHINGGA SITUASI KAMTIBMAS MENJADI KONDUSIF DAN DAPAT MENDUKUNG MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA SECARA DEMOKRASI. 5.PEMBERDAYAAN DA’I KAMTIBMAS, JUMLING, PROGRAM BRIMOB SAHABAT SEKOLAH DAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT. 1.MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT (POLMAS) DAN HIMBAUAN BAIK MELALUI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF. 2.MEMBERDAYAKAN FKPM SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PERSIAPAN, PENTAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014; 3.MELAKUKAN UPAYA CIPTA KONDISI MELALUI PENGGALANGAN INTEIJEN; 4.MENDUKUNG PELAKSANAAN OPERASI-OPERASI KEPOLISIAN SEPERTI OPS PATUH, OPS SIKAT, OPS PEKAT, OPS ANTIK DSB, SEHINGGA SITUASI KAMTIBMAS MENJADI KONDUSIF DAN DAPAT MENDUKUNG MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA SECARA DEMOKRASI. 5.PEMBERDAYAAN DA’I KAMTIBMAS, JUMLING, PROGRAM BRIMOB SAHABAT SEKOLAH DAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT. 16

17 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) KESIAPAN SELURUH KOMPONEN BANGSA DALAM MELAKSANAKAN PEMILU TAHUN 2014 MELALUI PERAN : 1.PERPOLISIAN MASYARAKAT BRIMOB; 2.PENGGALANGAN INTELIJEN; 3.MAPPING ATAU PEMETAAN TERHADAP PROFIL MASYARAKAT, POTENSI DUKUNGAN, POTENSI GANGGUAN DAN POLA PENGAMANAN YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI PENILAIAN SITUASI GUNA MERANCANG STRATEGI PENGAMANAN PEMILU TAHUN KESIAPAN SELURUH KOMPONEN BANGSA DALAM MELAKSANAKAN PEMILU TAHUN 2014 MELALUI PERAN : 1.PERPOLISIAN MASYARAKAT BRIMOB; 2.PENGGALANGAN INTELIJEN; 3.MAPPING ATAU PEMETAAN TERHADAP PROFIL MASYARAKAT, POTENSI DUKUNGAN, POTENSI GANGGUAN DAN POLA PENGAMANAN YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI PENILAIAN SITUASI GUNA MERANCANG STRATEGI PENGAMANAN PEMILU TAHUN

18 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : )NOKESATUANDSPRIIL + / - 1STAF SAT DETASEMEN A PELOPOR DETASEMEN B PELOPOR DETASEMEN C PELOPOR DETASEMEN GEGANA JML TOTAL

19 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) NOKESATUAN KUAT PERSONIL 2/3 KUAT1/3 KUAT1/4 KUAT1/5 KUAT1/6 KUAT 1/8 KUAT 1STAF SAT DEN GEGANA DEN A POR DEN B POR DEN C POR JUMLAH

20 NOTAHAPAN JML HARI PELAKSANAAN KUAT PERS KET 1.MASA KAMPANYE2116 MAR S/D 5 APRIL 20141/3 KUAT535 PERS 2.MASA TENANG306 S/D 08 APRIL 20141/6 KUAT258 PERS 3.MASA PUNGUT SUARA109 APRIL 20142/3 KUAT1.228 PERS 4.MASA HITUNG & REKAP3110 APRIL S/D 6 MEI 20141/4 KUAT535 PERS 5.MASA PENETAPAN HSL SUARA307 S/D 09 MEI 20141/5 KUAT324 PERS 6.MASA PELANTIKAN711 S/D 17 MEI 20141/5 KUAT324 PERS Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 20

21 NOTAHAPANPELAKSANAANKUAT PERSKET PUTARAN I 1.PENDAFTARAN CAPRES1 HARI 1/8 KUAT198 PERS 2.PENETAPAN CAPRES1 HARI 3.MASA KAMPANYE21 HARI 4.MASA TENANG3 HARI 5.MASA PUNGUT SUARA1 HARI 6.MASA HITUNG & REKAP16 HARI 7.PENETAPAN SUARA1 HARI1/4 KUAT535 PERS PUTARAN 2 1.MASA KAMPANYE10 HARI 1/8 KUAT198 PERS 2.MASA TENANG3 HARI 3.MASA PUNGUT1 HARI 4.MASA HITUNG & REKAP13 HARI 5.MASA PENETAPAN1 HARI 6.MASA PELANTIKAN- Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 21

22 1.R2=174UNIT 2.R4=40UNIT 3.R6=24UNIT Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 1.BARACCUDA= 4UNIT 2.APC 10= 1UNIT 3.APC 14= 2UNIT 4.AWC= 4UNIT 5.EOD (JIBOM)= 2UNIT 6.APC LC. WOLF= 2UNIT 22

23 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 23

24 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) AX SNIPER CAL.338 MM SS2-V4 CAL.5.56 MM STEYR CAL.5.56 MM 24

25 Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) DUK OPS PAM PEMILU 2014 : 1.UANG MAKAN= Rp ,- / Hari 2.UANG SAKU= Rp ,- / hari 3.BEKAL KESEHATAN= Rp ,- / hari 4.KODAL = Rp ,- / hari 5.DANA SATUAN = Rp ,- / hari 6.BBM : A.R2= 5 Liter / Hari (Pertamax) B.R4= 15 Liter / Hari (Pertamax) C.R6 = 30 Liter / Hari (DEX) D.Rantis= 60 Liter / Hari (DEX) 25

26 PERSONIL YANG DIPERSIAPAN TERDIRI DRI : 1.DEN A POR = 1 SSS 2.DEN B POR= 1 SSS 3.DEN C POR= 1 SSS 1.R-4= 4 UNIT 2.R-6= 12 UNIT Satuan Brimob Polda Jawa Barat Jalan Kolonel Achmad Syam No.17/A Jatinangor – Sumedang (Tel / fax : ) 26

27 TITIK KONTINJENSI JAKARTA KORBM dan PMJ SATBM PMJ13 SSK1.300 SAT I GEGANA 2 AA 40 SAT II POR 5 SSK + 3 AA 560 SAT III POR 5 SSK+ 2 AA 540 JUMLAH 23 SSK 7 AA LAMPUNG, JATENG, JATIM dan DIY SATBM JATENG3 SSK300 SATBM JATIM2 SSK200 SATBM DIY1 SSK100 SATBM LAMPUNG2 SSK200 JUMLAH8 SSK800 SUMSEL, KALBAR, KALSEL dan BALI SATBM SUMSEL2 SSK200 SATBM KALBAR2 SSK200 SATBM KALSEL2 SSK200 SATBM BALI2 SSK200 JUMLAH8 SSK800 KETENTUAN 1 UNIT WTR 1 UNIT AA 10 PERS 20 PERS 1 SSK 100 PERS KORBM, PMJ, BANTEN dan JBR SATBM PMJ3 SSK 300 SAT I GEGANA6 WTR 60 SAT II POR 5 SSK + 3 AA 560 SAT III POR 5 SSK + 2 AA 540 SATBM BANTEN1 SSK 100 SATBM JABAR2 SSK 200 JUMLAH 16 SSK 5 AA 6 WTR Jumlah keseluruhan : pers (12 Unit AA, 6 UNIT WTR, 55 SSK) 27

28 M ako S atbrimobda Jbr – Tol Purbaleunyi – Tol Cikampek – Tol Cawang Grogol – Jl. Gatot Subroto – Jl. Jenderal Sudirman – P olda Metrojaya JARAK = ± 170 KM WAKTU TEMPUH = ± 3.45 JAM M ako S atbrimobda Jbr – Tol Purbaleunyi – Tol Cikampek – Tol Cawang Grogol – Jl. Gatot Subroto – Jl. Jenderal Sudirman – P olda Metrojaya JARAK = ± 170 KM WAKTU TEMPUH = ± 3.45 JAM Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Polda Metrojaya Jl. Jenderal Sudirman -Jakarta Polda Metrojaya Jl. Jenderal Sudirman -Jakarta 28

29 M ako S atbrimobda Jbr – Tol Purbaleunyi –Padalarang – Cianjur – Bogor – Depok – Jl Jenderal Sudirman - P olda Metro Jaya JARAK = ± 216 KM WAKTU TEMPUH = ± 5 JAM M ako S atbrimobda Jbr – Tol Purbaleunyi –Padalarang – Cianjur – Bogor – Depok – Jl Jenderal Sudirman - P olda Metro Jaya JARAK = ± 216 KM WAKTU TEMPUH = ± 5 JAM Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Polda Metrojaya Jl. Jenderal Sudirman -Jakarta Polda Metrojaya Jl. Jenderal Sudirman -Jakarta 29

30 M ako S atbrimobda Jbr – Tol Purbaleunyi –Bandara H usein S astranagara– B andara H alim P erdanakusuma – Jl. Jenderal sudirman – P olda Metrojaya JARAK = ±40 KM WAKTU TEMPUH = ± 2 JAM 40 MENIT M ako S atbrimobda Jbr – Tol Purbaleunyi –Bandara H usein S astranagara– B andara H alim P erdanakusuma – Jl. Jenderal sudirman – P olda Metrojaya JARAK = ±40 KM WAKTU TEMPUH = ± 2 JAM 40 MENIT Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Polda Metrojaya Jl. Jenderal Sudirman -Jakarta Polda Metrojaya Jl. Jenderal Sudirman -Jakarta 30

31 Mapolda D.I. Yogya Jl. Raya Yogya-Solo, Kalasan Mapolda D.I. Yogya Jl. Raya Yogya-Solo, Kalasan Mapolda Jateng Jl. Pahlawan No. 1, Semarang Mapolda Jateng Jl. Pahlawan No. 1, Semarang Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Mako Satbrimob Jl. Kol Achmad Syam-SMD Mako Den C Por Jl.. Winong No.1 - Cirebon Mako Den C Por Jl.. Winong No.1 - Cirebon MAKO SAT BRIMOB – TASIKMALAYA -CIAMIS, BANJAR – MAJENANG – WANGON - GOMBONG, KEBUMEN – KUTOARJO – PURWOREJO – WATES - POLDA DIY WAKTU TEMPUH ± 7 JAM 19 MENIT ( DGN JARAK ± 389 KM). MAKO DEN C POR CIREBON, BREBES, TEGAL, PEMALANG, PEKALONGAN, BATANG, KENDAL, POLDA JATENG WAKTU TEMPUH ± 4 JAM 15 MENIT ( DGN JARAK ± 246 KM). 31

32 Pemilu 2014 Pengawalan Logistik Kepemiluan Pengamanan TPS Pengawalan Pimpinan Partai Pengawalan Penyelenggara Pemilu Pengawalan Capres & Capares Pengamanan Obyek Vital Politik & Kepemiluan Penanganan konflik dan ekses kepemiluan 32

33 Rencana Aksi Standar Pelayanan Publik Quick Win Pusat Pelaporan Bom, SAR, KBR Quick Respon Jibom, SAR, KBR Standar Pelayanan Publik Peningkatan Partisipasi Publik Standar Pelayanan Minimal 33

34 Reformasi Brimob Polri Tali KOmando Pendekatan Nir-Kekerasan Sebaran Personil Skill & Penguasaan Medan Implementasi Perpolisian Demokratik Struktur Kelembagaan Pinushment & Rewards Interaksi Internal Rekruitmen 34

35 35

36 Pendekatan Kekerasan & Interaksi Internal Koordinasi dengan Instansi Lain Mobilitas Personil Duplikasi Peran dan Fungsi Gradasi & Sebaran Ekses Pemilu Ego Sektoral 36

37 BRIMOB POLRI MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK MEDIA ELEKTRONIK HUMAS POLRI HUMAS POLRI MEDIA SOSIAL PELAYANAN INFO LANGSUNG MEDIATOR KELOLA INFO PELAYANAN INFO LANGSUNG 37

38 SIMBIOSIS MUTUALISME POLRI MEDIA MASSA MEMBUTUHKAN INFORMASI TTG PROSES / AKTIFITAS TUGAS KEPOLISIAN (UU NO. 40/1995 TTG PERS) MENYAMPAIKAN INFORMASI TTG TUGAS DAN KINERJA KEPOLISIAN (UU NO. 14/2008 TTG KIP 38

39 BERTEMAN LAYANI DENGAN INFORMASI YANG FAKTUAL TEGAS TIDAK MENGGUNAKAN KEKERASAN RAMAH MURAH SENYUM, MUDAH DIHUBUNGI PENOLONG KETIKA MEDIA BUTUH PERTOLONGAN SABAR MENGELOLA INFORMASI NEGATIF MENJADI POSITIF MELALUI HUMAS / PID 39

40 Polri Yang Legitimate. Power: Jumlah pasukan cukup SDM professional Teknologi update Peralatan memadai Anggaran mencukupi Legitimasi: Bervisi pelayanan Bersih Efektif menjalankan tugas Mengutamakan peirsuasi Menghindari kekerasan dan paksaan Taat prosedur dan protap Mengimplementas ikan HAM Achievement and gain: Capaian dan prestasi tugas kepolisian meningkat Transformasi dari takut polisi menjadi hormat Kepercayaan dan wibawa Polri makin besar Masyarakat taat hokum karena tanggungjawab bukan karena takut Dukungan masyarakat kepada Polri menjadi besar Polri menjadi sumber kepemimpinan nasional 4040

41 Sebab-sebab Keragu-raguan /tidak tegas  Crime by ommission: 1. Tersandra oleh kelompok kuat atau kelompok mayoritas. Mobokrasi NO!!! 2. Tidak mau kerja keras menindak pelaku yang lebih kuat atau Mayoritas: korban yang dituntut “mengalah” --- tidak boleh membela diri, diungsikan/diusir, disuruh menghentikan aktivitas, dll. 2. Keberpihakan tidak pada korban. (alasan pragmatis, ideolgis atau agama) 3. Pertimbangan Keselamatan Polisi Prinsip: perlindungan minimal; nesessity; proporsional. 4. Takut koflik kekerasan meluas. 5. Takut melanggar HAM Pengunaan represi sebagai jalan terakhir. Dengan sesuai protap (Perkapolri no. 8 Tahun 2009) akan terbebas dari pelanggaran HAM. Sebab-sebab Keragu-raguan /tidak tegas  Crime by ommission: 1. Tersandra oleh kelompok kuat atau kelompok mayoritas. Mobokrasi NO!!! 2. Tidak mau kerja keras menindak pelaku yang lebih kuat atau Mayoritas: korban yang dituntut “mengalah” --- tidak boleh membela diri, diungsikan/diusir, disuruh menghentikan aktivitas, dll. 2. Keberpihakan tidak pada korban. (alasan pragmatis, ideolgis atau agama) 3. Pertimbangan Keselamatan Polisi Prinsip: perlindungan minimal; nesessity; proporsional. 4. Takut koflik kekerasan meluas. 5. Takut melanggar HAM Pengunaan represi sebagai jalan terakhir. Dengan sesuai protap (Perkapolri no. 8 Tahun 2009) akan terbebas dari pelanggaran HAM. 41

42 Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri haruslah tidak tebang pilih. Tidak boleh ada “orang kuat” yang menikmati “impunitas”. Dan tidak boleh ada korban yang dikriminalisasi. Dewi Keadilan harus terus menutup mata sehingga tidak terjadi “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”. Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri haruslah tidak tebang pilih. Tidak boleh ada “orang kuat” yang menikmati “impunitas”. Dan tidak boleh ada korban yang dikriminalisasi. Dewi Keadilan harus terus menutup mata sehingga tidak terjadi “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”. 42

43 Pasal 18 (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. Pasal 3 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Pasal 18 (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag- undangan. (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbutan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 18 (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. Pasal 3 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Pasal 18 (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag- undangan. (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbutan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 43

44 Polisi yang Akuntable, Transparan dan Adil Pasal 18 (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 3 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri dituntut menjalankan prosedur hukum yang berlaku secara bertanggungjawab, memberikan informasi yang terbuka kepada tersangka mulai dari surat penangkapan hingga memberikn copy BAP kepada tersangka. Selain itu, Polri harus adil dalam memenuhi hak-hak tersangka mulai dari hak didampingi pengacara hingga hak-hak membela diri, dan bebas dari tekanan. Pasal 18 (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 3 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Polri dituntut menjalankan prosedur hukum yang berlaku secara bertanggungjawab, memberikan informasi yang terbuka kepada tersangka mulai dari surat penangkapan hingga memberikn copy BAP kepada tersangka. Selain itu, Polri harus adil dalam memenuhi hak-hak tersangka mulai dari hak didampingi pengacara hingga hak-hak membela diri, dan bebas dari tekanan. 44

45 Hak untuk bebas dari pidana dan tindakan yang kejam dan tidak biasa; Pasal 33 (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Pasal 34 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenag-wenang. Dalam menangkap dan menahan, Polri bertindak manusiawi menghindari tindakan yang kejam, melecehkan dan tindakan lain yang menurunkan martabat manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Polri tidak boleh melakukan kekerasan (torture) atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. Pasal 33 (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Pasal 34 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenag-wenang. Dalam menangkap dan menahan, Polri bertindak manusiawi menghindari tindakan yang kejam, melecehkan dan tindakan lain yang menurunkan martabat manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Polri tidak boleh melakukan kekerasan (torture) atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. 45

46 Pasal 19 (1) Tiada suatu perlanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. Pasal 33 (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Para tahanan memiliki hak akan jaminan kesehatan; tempat, sarana dan makanan yang layak; ada pelayanan kerohanian; hak bertemu dg keluarga, bertemu kuasa hukum, dsb. Polri harus memastikan bahwa tidak ada kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, pemerasan dan tindakan yang menurunkan harkat martabat manusia dalam proses penahanan. Pasal 19 (1) Tiada suatu perlanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. Pasal 33 (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Para tahanan memiliki hak akan jaminan kesehatan; tempat, sarana dan makanan yang layak; ada pelayanan kerohanian; hak bertemu dg keluarga, bertemu kuasa hukum, dsb. Polri harus memastikan bahwa tidak ada kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, pemerasan dan tindakan yang menurunkan harkat martabat manusia dalam proses penahanan. Polisi yang Menghormati Hak-hak terpidana dan orang dalam tahanan; 46

47 Polisi yang Menjaga “fair trial”; Pasal 5 (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Polri sebagai pihak yang berwenang menyelidiki dan menyidik perkara hukum, maka keadilan dan kejujuran sangat menentukan terwujudnya pengadilan yang jujur dan adil atau tidak. Sebab,jika rusak di proses awal akan rusak pula di putusan pengadilannya. Pasal 5 (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Polri sebagai pihak yang berwenang menyelidiki dan menyidik perkara hukum, maka keadilan dan kejujuran sangat menentukan terwujudnya pengadilan yang jujur dan adil atau tidak. Sebab,jika rusak di proses awal akan rusak pula di putusan pengadilannya. 47

48 Polisi yang sensitif pada perempuan dan anak-anak; Pasal 5 (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 41 (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 66 (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Pasal 5 (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 41 (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 66 (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. 48

49 Dalam penangkapan dan penahanan anak-anak dan perempuan mempunyai hak untuk ditempatkan terpisah dari laki-laki dan dari orang dewasa. Ketika ditangkap, anak-anak berhak didampingi wali dan penasehat hukum, sementara perempuan seyogyanya ditangkap oleh polisi wanita dan berhak didampingi kuasa hukum. Dalam pemeriksaan, anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas); hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. Dalam pemeriksaan terhadap perempuan, Polri wajib menghormati hak-hak mereka untuk diperiksa di ruang khusus perempuan; perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan; hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. Dan hak-hak lainnya, seperti diatur dalam Perkpolri no. 8 tahun Dalam penangkapan dan penahanan anak-anak dan perempuan mempunyai hak untuk ditempatkan terpisah dari laki-laki dan dari orang dewasa. Ketika ditangkap, anak-anak berhak didampingi wali dan penasehat hukum, sementara perempuan seyogyanya ditangkap oleh polisi wanita dan berhak didampingi kuasa hukum. Dalam pemeriksaan, anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak; hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas); hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. Dalam pemeriksaan terhadap perempuan, Polri wajib menghormati hak-hak mereka untuk diperiksa di ruang khusus perempuan; perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan; hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. Dan hak-hak lainnya, seperti diatur dalam Perkpolri no. 8 tahun

50 Polisi yang Respek terhadap ”non-derogation rights”; Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam menjalankan fungsinya Polri dituntut sensitif betul terhadap hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun ini. Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam menjalankan fungsinya Polri dituntut sensitif betul terhadap hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun ini. 50

51 Polisi yang Patuh pada Aturan dan “code of conduct” dan Menjaminnya Resolusi PBB 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement); Declaration on the Police Part A Etihics Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No.Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Sistem dan Mekanisme Kontrol dan pengendalian, berjalan secar baik dan terlembaga serta tersistem. (Irwasum;/Inspektorat Pengawasan Umum: Propam/ Pelanggaran Profesionalisme dan Kode etik, Biro Wassidik. ) Penegakan disiplin dan sistem reward and punishment. Resolusi PBB 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement); Declaration on the Police Part A Etihics Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No.Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Sistem dan Mekanisme Kontrol dan pengendalian, berjalan secar baik dan terlembaga serta tersistem. (Irwasum;/Inspektorat Pengawasan Umum: Propam/ Pelanggaran Profesionalisme dan Kode etik, Biro Wassidik. ) Penegakan disiplin dan sistem reward and punishment. 51

52


Download ppt "PERKEMBANGAN LINGTRA YANG DIPENGARUHI OLEH ISU GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL MEMBERI PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KAMDAGRI IMPLIKASI PERKEMBANGAN TERSEBUT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google