Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dewan Ketahanan Pangan 2009 DRAFT INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dewan Ketahanan Pangan 2009 DRAFT INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015."— Transcript presentasi:

1 Dewan Ketahanan Pangan 2009 DRAFT INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015

2 nuhfil hanani : PENDAHULUAN Latar Belakang Ruang Lingkup Landasan Hukum KONDISI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI SAAT INI Produksi dan Ketersediaan Pangan Distribusi dan Akses Pangan Konsumsi dan Keamanan Pangan Status Gizi Masyarakat ISU STRATEGIS MENUJU INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015 Sistem Produksi Pangan Nasional Ketersediaan Pangan dan Keterjangkaun Pangan di Seluruh Daerah Kecukupan Konsumsi Pangan dan Gizi Konsumsi Pangan Beragam dan Bergizi Seimbang Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan Kerawanan Pangan Berkaitan Erat dengan Kemiskinan Beban Ganda Status Gizi Masyarakat STRATEGI DAN KEBIJAKAN INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015 Pelajaran dari Kebijakan Ketahanan Sebelumnya Visi dan Misi Tujuan Sasaran Kebijakan Strategi DAFTAR ISI

3 Panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat pusat maupun propinsi dan kabupaten/ kota,swasta,BUMN/BUMD,perguruan tinggi, petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional dan wilayah tahun 2015 TUJUAN UMUM INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015

4 JUSTIFIKASI 1: PANGAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA 1.Universal Declaration of Human Right (1948) dan The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) yang menyebutkan bahwa “everyone should have an adequate standard of living, including adequate food, cloothing, and housing and that the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition”. 2.Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996 yang ditanda tangani oleh 112 kepala negara atau penjabat tinggi dari 186 negara peserta, dimana Indonesia menjadi salah satu di antara penandatangannya. Isinya adalah pemberian tekanan pada human right to adequate food (hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup), dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan 3.Millenium Development Goals (MDGs) menegaskan bahwa tahun 2015 setiap negara teramsuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuhnya 4.Hari Pangan Sedunia tahun 2007 menekankan pentingnya pemenuhan Hak Atas Pangan.

5 JUSTIFIKASI 2 : KONDISI OBYEKTIF INDONESIA 1.Masalah gizi berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. 2.Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar dalam bebagai wilayah memerlukan penanganan Ketahanan Pangan yang terpadu. 3.Penanganan ketahanan pangan memerlukan perencanaan lintas sektor dan dengan sasaran serta tahapan yang jelas dan terukur sehingga memerlukan perencanaan jangka menengah dan panjang 4.Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2006 para Gubernur selaku Ketua DKP Provinsi seluruh Indonesia telah mencanangkan beberapa butir kesepakatan yang telah yang salah satunya adalah untuk penyusunan Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015 dan telah dideklarasikan dihadapan Presiden RI selaku Ketua DKP pada tanggal 21 Nopember 2006 di Istana Bogor.

6 6 JUSTIFIKASI 3 : PERUBAHAN KONDISI GLOBAL YANG MENUNTUT KEMANDIRIAN 1.Harga pangan internasional mengalami lonjakan drastis dan semakin tida menentu 2.Negara-negara di dunia semakin egois untuk mementingkan kebutuhannya sendiri 3.Kompetisi penggunaan komoditas pertanian: pangan vs pakan vs energi 4.Resesi Ekonomi global diambang pintu 5.Serbuan pangan asing (“westernisasi diet”) berpotensi besar penyebab gizi lebih dan meningkatkan ketergantungan pada impor

7 LANDASAN HUKUM 1.UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 2.UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan 3.PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 4.PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 5.PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6.PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 7.Perpres No. 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 8.Perpres 8.Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal 9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 – Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (pencanangan oleh Presiden tanggal 11 Juni 2005), termasuk kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan 11.Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Arahan Presiden pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan, 18 April Komitmen Gubernur pada 20 November 2006

8 SITUASI PANGAN DUNIA nuhfil hanani :

9

10 Food Protests (2008) Source: United Nations World Food Programme nuhfil hanani :

11 Haiti food riot, April 2008 nuhfil hanani :

12 Mexico Argentina nuhfil hanani :

13 Pakistani women buy subsidized flour in Lahore. The price of staple foods and fuel has risen drastically in the country in the last few months. Many people in Pakistan are now dependent on state subsidies. nuhfil hanani :

14 In Manila, the capital of the Philippines, soldiers stand guard during the sale of government rice. With the price of rice soaring, the government is looking at ways to ensure none of its citizens starve. Philippine s nuhfil hanani :

15 Bangladesh: Food queues have become longer as prices have gone up. Fights over food frequently break out in the queues.

16 nuhfil hanani :

17

18 18 Ketersediaan Lahan Per Kapita nuhfil hanani :

19 Produksi pangan dunia Source: Data from FAO 2003, Million tons Total Million tons nuhfil hanani :

20

21 Perkembangan Cadangan Pangan Dunia nuhfil hanani : Batas toleransi cadangan 20 %)

22 Rasio Cadangan Pangan-Penggunaan, Harga Dunia Untuk Beras FAPRI, 2008 Lampu kuning karena kurang 20 %)

23 Rasio Cadangan Pangan-Penggunaan, Harga Dunia Untuk Gandum FAPRI, 2008 Menurun dibandingkan sebelum th 2000

24 Rasio Cadangan Pangan-Penggunaan, Harga Dunia Untuk Jagung FAPRI, 2008 Lampu kuning karena kurang 20 %)

25 Rasio Cadangan Pangan-Penggunaan, Harga Dunia Untuk Gula FAPRI, 2008

26 nuhfil hanani :

27 Perkembangan Harga pangan dunia Source: Data from FAO 2008 and IMF (As of Sept. 2008) New trend? nuhfil hanani :

28 RAMALAN HARGA PANGAN DUNIA

29 Keberhasilan Produksi (Swasembada Pangan)

30 nuhfil hanani : Cadangan Pangan untuk Ketahanan Pangan Indonesia sangat kritis karena kurang 20 %)

31 Ramalan Neraca Pangan Dunia

32 BERBAGAI ESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH Trade restriction Trade liberaliz. Consumer subsidy Social protection Increase supply Asia Bangladesh XXXX ChinaXXXX IndiaXXXXX IndonesiaXXXXX MalaysiaXXX ThailandXXX Latin America Argentina XXXX Brazil XXX Mexico XXX Peru XXX Venezuela XXXX Africa EgyptXXXX EthiopiaXXXX GhanaXX KenyaX Nigeria XXX Tanzania XXX Source: IMF, FAO, and news reports, KEBIJAKAN DALAM PANGAN

33 SITUASI KETAHANAN PANGAN INDONESIA nuhfil hanani :

34 PRODUKSI PANGAN INDONESIA nuhfil hanani :

35

36 Trend Produksi pangan nabati untuk padi dan jagung konstan, sedangkan komoditas laiinya cenderung menurun

37 PRODUKSI PANGAN INDONESIA (LANJ’) nuhfil hanani :

38 Trend Produksi pangan hewani meningkat

39

40

41

42 KETERGANTUNGAN IMPOR PANGAN DI INDONESIA nuhfil hanani :

43

44 Cadangan Pangan untuk Ketahanan Pangan Indonesia sangat kritis karena kurang 20 %)

45 KETERSEDIAAN PANGAN PER KAPITA (KKAL/KAPITA/HARI) Minimum 2200 Minimum 57 gram nuhfil hanani :

46 KONSUMSI 2000 ProteinEnergi 52

47

48

49

50 Konsumsi Beras (gram/kapita/hari) Myanmar Laos Viet Nam Bangladesh Cambodia Indonesia Philippines Thailand Timor-Leste Madagascar Sri Lanka Nepal Guinea-Bissau China Korea, Republic of Sierra Leone Guyana Guinea Malaysia India Senegal Korea, Dem People's Suriname Cuba Solomon Islands Côte d'Ivoire Brunei Darussalam Mauritius Vanuatu Japan Costa Rica Comoros Liberia Peru United Arab Emirates Kuwait Maldives Ecuador Congo, Dem Republic of Angola Congo, Republic of Mozambique Ghana Benin Tanzania, United Rep of Liberia Central African Republic Madagascar Paraguay Togo Guinea Nigeria Rwanda Uganda Burundi Cameroon Côte d'Ivoire Gabon Zambia Malawi Comoros Sierra Leone Timor-Leste Indonesia Brazil Chad Colombia Sao Tome and Principe Philippines Kenya Malaysia Laos Venezuela, Boliv Rep of Dominican Republic Senegal French Polynesia Thailand Konsumsi Ketela (gram/kapita/hari)

51 Konsumsi Sayuran (gram/kapita/hari) Brunei Darussalam China Indonesia Japan Korea, Republic of Japan Malaysia Philippines Thailand Viet Nam Konsumsi Buah (gram/kapita/hari) Brunei Darussalam Japan Indonesia Malaysia Thailand Philippines Viet Nam Korea

52 Konsumsi Ikan laut (gram/kapita/hari) Malaysia Brunei Darussalam Japan Viet Nam Indonesia Korea, Dem People's Rep Myanmar Israel United Arab Emirates United States of America China Malaysia Brunei Darussalam Viet Nam Japan Thailand Philippines Indonesia Konsumsi daging (gram/kapita/hari)

53 Konsumsi Telur (gram/kapita/hari) Japan China Brunei Darussalam America Malaysia Israel Thailand Brazil Philippines Saudi Arabia Indonesia Japan Thailand Malaysia Indonesia Philippines Brunei Darussalam China Viet Nam Konsumsi Susu (gram/kapita/hari)

54 Konsumsi Kedelai (gram/kapita/hari)

55

56

57

58

59 MASALAH GIZI DI INDONESIA

60 Persentase Pelanggaran Produk Pangan 15,65 46,2 25,91 26,5 12,18 14,06 6,71 16,22 30,45 5,65 2,62 57,97 37,76 40,8 21,45 4,13 5,49 11,71 16,37 7,29 6,52 9,81 7,17 6,77 8,43 9,1 7,8 16,94 12,92 13,61 11,31 20,54 5,72 23,55 17,04 10, Tahun Persentase Pemanis buatan TMSPengawet TMS FormalinBoraks Pewarna bukan untuk makananCemaran mikroba TMS Lain-lain

61 Incident Rate Case fatalit y rate ∑ Meninggal ∑ Sakit ∑ Terpapar ∑ KLB Tahun Jumlah Kasus Keracunan Tahun 2001 – 2007

62 ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN 1.Sistem Produksi Pangan Nasional 2.Ketersediaan Pangan dan Keterjangkaun Pangan di Seluruh Daerah 3.Kecukupan Konsumsi Pangan dan Gizi 4.Konsumsi Pangan Beragam dan Bergizi Seimbang 5.Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan 6.Kerawanan Pangan Berkaitan Erat dengan Kemiskinan 7.Beban Ganda Status Gizi Masyarakat

63 ISU STRATEGIS KETAHANAN PANGAN 1.Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non pertanian, 2.Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan 3.Rusaknya prasarana pengairan sekitar 30 persen 4.Persaingan pemanfaatan sumberdaya air dengan sektor industri dan pemukiman 5.Kurang terealisasinya harga pupuk bersubsidi 6.Lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial ekonomi petani 7.Masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif, 8.Masih tingginya luas areal tanam tebu rakyat dengan pertunasan lama (ratoon) 9.Anomali ikllim dan menurunnya kualitas lingkungan. 1. Sistem Produksi Pangan Nasional

64 2. Ketersediaan Pangan dan Keterjangkaun Pangan di Seluruh Daerah 1.Aspek Ketersediaan : (a) laju peningkatan produksi cenderung melandai dengan rata-rata pertumbuhan 1 % per tahun, (b) melemahnya sistem penyuluhan dan kapasistas kelembagaan petani, (c) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi sesifik lokasi, (d) kondisi Sosek petani yang rendah menyebabkan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi 2.Distribusi Pangan : (a) prasarana dan sarana distribusi, (b) prasarana dan sarana pemasaran seperti jalan usaha tani, pasar desa, fasilitas penampungan produksi, (c) sarana dan prasarana pasca panen, (d) kelembagaan pemasaran, (e) standard kualitas, (e) jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah, (f) sistem informasi pasar, (g) informasi dan data konsumsi, produksi, dan stok 3.Cadangan pangan : Belum berkembangannya sistem cadangan pemerintah dan masyarakat 4.Stabilitas Harga : Masa panen dan gejolak harga internasional

65 3. Kecukupan Konsumsi Pangan dan Gizi 1.Ketersedian pangan Indonesia telah melebihi standar yakni sebesar 3031 kilo kalori (standar 2200) dan protein 76,28 gram per kapita per hari ( standar 54 gram) 2.Kemandirian pangan yang diukur dengan ketergantungan impor (rasio impor terhadap ketersediaan), tampak bahwa umumnya kurang dari 10 persen (padi 0,77 %, jagung 9,14 %, kacang tanah 7,87 %, ubi kayu 0%, ubi jalar 0 %, sayuran 6,95 %, buah-buahan 0,47 %, minyak goreng 0 %, dan daging 4,07 %, sedangkan yang melebihi dari 10 persen terjadi pada komoditas kedelai 60,98 % dan susu 92, 38 %. 3.Namun perkembangan kemandirian pangan dari komoditas pangan Indonesia relatif konstan dan daya saingnya rendah.

66 4. Konsumsi pangan Beragamdan Bergizi Seimbang 1.Konsumsi beras masih cukup tinggi yaitu sebesar 105,2 kg/kap/thn (Susenas 2005). Skor PPH 2005 mencapai 79,1 dan 2007 mencapai 83.1, namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Konsumsi pangan dengan bahan baku terigu mengalami peningkatan yang sangat tajam yakni sebesar sebesar 19,2 persen untuk makanan mie dan makan lain berbahan terigu 7.9 persen pada periode Faktor penyebab adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optomalnya

67 5. Keamanan pangan 1.Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. 2.Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan. 3.Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan

68 1.Pada Tahun 2008 persentase penduduk yang termasuk sangat rawan konsumsi pangan (< 70% AKG) mencapai 11.07% (25.1 juta jiwa). 2.Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang diperkirakan sekitar 14.7 persen atau sekitar 34.9 juta pada tahun Dari jumlah penduduk miskin tersebut, sekitar 68 persen tinggal di pedesaan damana umumnya adala petani. 3.Kerawanan yang terjadi erat dengan kemiskinan. 6. Kerawanan Pangan

69 1.Jumlah anak balita dengan status gizi buruk diperkirakan sebesar 8.81 persen (sekitar 5 juta jiwa) dan gizi kurang sebesar 19,0 persen dan beberapa masalah gizi lainnya seperti anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) dan kurang vtamin A (KVA) masih terjadi (2005). Masalah kurang energi kronis (KEK) adalah 16,7 persen pada Pada saat yang bersamaan pada kelompok usia produktif juga terdapat masalah kegemukan (IMT>25) dan obesitas (IMT>27). 2.Peningkatan staus gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (2) penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (3) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi 7. Beban Ganda Status Gizi Masyarakat

70 KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian 2.Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan 3.Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang 4.Peningkatan status gizi masyarakat 5.Peningkatan mutu dan keamanan pangan

71 KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015

72 Visi “ Terwujudnya rumahtangga tahan pangan dan gizi yang berlandaskan pada kemandirian penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal yang efisien dan berkelanjutan ” Nilai yang terkadung dalam visi ini adalah 1.Rumahtangga tahan pangan dan gizi adalah kelompok sasaran ketahanan pangan jangka panjang yang hendak dicapai yakni rumah tangga dengan konsumsi pangan yang cukup, beragam berdasarkan prinsip gizi seimbang dan aman yang dapat mendukung status gizi yang baik dan terwujudnya hidup aktif, sehat dan produktif 2.Sumberdaya lokal yang efisien dan berkelanjutan mengandung pengertian hendaknya dalam penyediaan pangan bersumber pada sumberdaya domestik yang spesifik lokal yang dimanfaatkan secara arif dan efisien dengan memperhatikan kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta memperkokoh kemandirian dalam penyediaan pangan

73 Misi 1.Memantapkan ketersediaan pangan di tingkat nasional dan wilayah 2.Meningkatkan aksesibilitas pangan setiap rumahtangga setiap saat secara berkelanjutan 3.Mempercepat upaya penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya local menuju konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang untuk mewujudkan status gizi yang baik dan menunjang hidup sehat, aktif dan produktif

74 TUJUAN 1.Memantapkan ketersediaan pangan secara mandiri berbasikan pada sumberdaya lokal 2.Meningkatkan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan bagi setiap rumahtangga di berbagai wilayah di tanah air seiring upaya menurunkan prevalensi penduduk rawan pangan 3.Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang. 4.Meningkatkan mutu dan keamanan pangan 5.Meningkatkan status gizi masyarakat.

75 1.Meningkatnya produksi pangan domestik untuk mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari, terutama protein yang diiringi dengan menurunnya ketergantungan impor pangan maksimal 5 persen pada tahun 2015 serta tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk kondisi darurat karena bencana alam dengan cadangan minimal 3 bulan dan berkembangnya cadangan pangan masyarakat 2.Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen 3.Turunnya jumlah penduduk miskin minimal 1 persen per tahun dan berkurang 50 persennya menjadi 8 persen pada tahun Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun SASARAN

76 5.Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 10 persen 6.Prevalensi penduduk sangat rawan pangan (deficit konsumsi energy tingkat berat) menurun hingga 5 persen pada tahun 2015; 7.Gizi kurang bukan masalah kesehatan masyarakat, dengan prevalensi gizi kurang turun 1- hingga 2% per tahun dan prevalensi gizi buruk turun dari 5.4% menjadi 2.5% pada tahun Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan, khususnya PKK, Posyandu dan lembaga cadangan pangan komunitas 9.Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada setiap kabupaten/kota pada tahun SASARAN (Ljt)

77 KEBIJAKAN 1.Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian 2.Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan 3.Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang 4.Peningkatan status gizi masyarakat 5.Peningkatan mutu dan keamanan pangan

78 1.Menjamin ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang 2.Mengembangkan dan memperkuat kemampuan dalam pemupukan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas 3.Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air. 1. Arah kebijakan Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian

79 1.Meningkatkan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin dan kelaparan 2.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan sarana dan prasarana distribusi dan menghilangkan hambatan distribusi pangan antar daerah 3.Mengembangkan teknologi dan kelembagaan pengolahan dan pemasaran pangan untuk menjaga kualitas produk pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah 4.Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan skema distribusi pangan kepada kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kerawanan pangan 2. Arah kebijakan Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan

80 1.Meningkatkan kemampuan rumahtangga dalam mengakses pangan untuk kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dan halal dikonsumsi dan bergizi seimbang 2.Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; 3.Mengembangkan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A 4.Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi 5.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang. 3. Arah kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang

81 1.Mengutamakan upaya preventif, promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) 2.Memprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya 3.Meningkatkan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daeah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah. 4. Arah kebijakan Peningkatan status gizi masyarakat

82 1.Meningkatkan pengawasan keamanan pangan 2.Melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan 3.Meningkatkan kesadaran produsen, importir, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan 4.Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan, 5.Mengembangkan teknologi pengawet dan pewarna makanan yang aman dan tidak memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen makanan dan jajanan. 5. Arah kebijakan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

83 A. Strategi Memantapkan Ketersediaan Pangan berbasis Kemandirian STRATEGI 1.Peningkatan Kapasitas produksi domestik, melalui : (1) pengembangan produksi pangan sesuai dengan potensi daerah, (2) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dengan teknologi spesifik lokasi, (3) pengembangan dan menyediakan benih/bibit unggul dan jasa alsintan, (4) peningkatan pelayanan dan pengawasan pengadaan sarana produksi, (5) peningkatan layanan kredit yang mudah diakses petani 2.Pelestarian sumberdaya lahan dan air, melalui : (1) pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian untuk mewujudkan lahan abadi, (2) sertifikasi lahan petani, (3) konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan air pada daerah aliran sungai (DAS), (4) pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan (agroforestry dan pertanian organik), (5) pemantapan kelompok pemakai air untuk peningkatan pemeliharaan saluran irigasi, (6) penataan penggunaan air untuk pertanian, pemukiman dan industri, (7) pengembangan sistem informasi bencana alam dalam rangka Early Warning System (EWS), (8) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam, (9) perbaikan dan peningkatan jaringan pengairan

84 3.Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya

85 1.Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masayarakat untuk peningkatan daya beli pangan beragam dan bergizi seimbang 2.Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan, melalui: (1) peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi, (2) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, (3) pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir, (4) pengembangan sistem informasi pasar, (5) penguatan lembaga pemasaran daerah, (6) pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk; B. Strategi Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal

86 3.Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis, (2) perlindungan harga domestik dari pengaruh harga dunia melalui kebijakan tarif, kuota impor, dan/ pajak ekspor, kuota ekspor pada komoditas pangan strategis, (3) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (4) pencegahan impor dan/ ekspor illegal komoditas pangan, (5) peningkatan dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (6) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (7) pengembangan sistem tunda jual, (8) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan 4.Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan mengembangkan pangan bersubsidi bagi kelompok khusus yang membutuhkan terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang

87 C. Strategi Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal 1.Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepungumbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya 2.Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah- masyarakat-dan swasta; 3.Pengembangan materi dan cara ajar diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal

88 4.Penguatan pola konsumsi pangan lokal yang didaerah dan kelompok masyarakat tertentu telah beragam; 5.pengembangan aspek kuliner dan daya terima konsumen, melalui berbagai pendidikan gizi, penyuluhan, dan kampanye gizi untuk peningkatan citra pangan lokal, serta peningkatan pendapatan dan pendidikan umum. 6.Pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A;

89 D. Strategi Peningkatan status gizi masyarakat, melalui 1. Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya; 2.Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan guna mendorong terbentuknya keluarga dan masyarakat sadar gizi yang tahu dan berperilaku positif untuk mencegah gangguan kesehatan karena kelebihan gizi seperti kegemukan dan penyakit degeneratif lainnya

90 3.Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam promosi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan penapisan serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk; 4.Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daeah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah untuk promosi keluarga sadar gizi, pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk secara dini dan terpadu.

91 F. Strategi Peningkatan mutu dan keamanan pangan, melalui 1.Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan di tingkat rumahtangga, industri rumahtangga dan UKM serta importir, distributor dan ritel serta pemahaman tentang implikasi hukum pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku; 2.Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan, law enforcement bagi produsen, importir, distributor dan ritel yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan pangan; 3. Peningkatan kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan

92 TAHAP PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN KE DEPAN Kemandirian Pangan : penurunan impor, peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga Kecukupan energi : kecukupan energi termasuk protein dan penurunan masy awan pangan Mutu Pangan: peningkatan mutu dan gizi mayarakat termasuk gizi mikro & keamanan pangan Bisnis Pangan: pengembangan agroindusti pangan dan pangan lokal Kemandirian pangan WaktuWaktu OrientasiOrientasi Kecukupuan energi Bisnis pangan Orientasi kecukupan energi Orientasi kualitas pangan Orientasi bisnis pangan Kecukupuan energi Bisnis pangan Kecukupuan energi Bisnis pangan Mutu Pangan Mutu pangan Kita masih disini

93 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA


Download ppt "Dewan Ketahanan Pangan 2009 DRAFT INDONESIA TAHAN PANGAN DAN GIZI 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google