Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Dr Hj Alma Lucyati MKes, MSi, MHuk Kes PADA : Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Program Pelatihan Kesehatan 2010 dan Perencanaan Pelatihan Tahun 2011 Batam, Maret 2010

2 VISI VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN DALAM TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROV. JABAR ADALAH : VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN DALAM TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROV. JABAR ADALAH : “ TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA”

3 MISI 1.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing. 2.Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 3.Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 4.Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan 5.Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Tujuan : 1.Mendorong tingkat pendidikan,, kompetensi kerja masyarakat Jabar 1.Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan, kompetensi kerja masyarakat Jabar 2.Menjadikan masyarakat Jabar yang, berbudi pekerti luhur serta menguasai iptek. 2.Menjadikan masyarakat Jabar yang Sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai iptek.

5 Strategi dan Kebijakan Bid. Kesehatan : a.Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak b.Mengembangkan sistem kesehatan c.Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular d.Meningkatkan kualitas d.Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

6 Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, melalui : Pendidikan berkelanjutan : Bea siswa untuk pendidikan D1 ke D3 bagi 1000 bidan di desa. Diklat/pelatihan : – Teknis – Fungsional BPTKM – Diklatpim Bandiklat Prov. Jabar

7 BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT (BPTKM) DINKES PROV JABAR, sebagai UPTD Dinkes Prov. Jabar, berdasarkan : Keputusan Gubernur No. 50/2002 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Pada UPTD dilingkungan Dinkes Prov. Jabar TUPOKSI : MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENAGA KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

8

9 PP 38 TAHUN 2007 KEPMENKES RI NO 725/MENKES/SK/V/2003 KEPMENKES RI NO 922/MENKES/SK/X/2008 PERDA JABAR NO 10 TAHUN 2009 PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DIBIDANG KES

10 RINCIAN URUSAN PROVINSI Sub Bidang Sub-sub BidangURUSAN BERDASAR PERDA Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan 1.Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. 2.Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. 3.Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi 4.Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.

11 Pengelolaan Diklat fungsional dan teknis skala provinsi (Perda Jabar no 10 tahun 2009) Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar nasional dan lokal. Pembinaan diklat teknis dan fungsional. Pengendalian diklat teknis dan fungsional melalui akreditasi pelatihan. Evaluasi diklat tingkat provinsi.

12 Dasar Hukum Penyelenggaraan Diklat : 1. PP 101/2000 : Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi. 2.Kep. Ka LAN RI 193/2001 Penyelenggaraan diklat fungsional diatur dalam pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh instansi jabatan fungsional dan diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi

13 Penyelenggaraan diklat teknis diatur dalam pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh instansi pembina jabatan teknis dan diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi. 3.Kepmenkes 725/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan ditetapkan bahwa pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan.

14 4. Pergub No. 52/2005 tentang Jejaring Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Balai pelatihan pada dinas di lingkungan prov. Jabar, sesuai dgn tupoksi berwenang melaksanakan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dgn kewenangannya. SKPD selain Bandiklat dan Balai Pelatihan sesuai dgn tupoksinya dapat melaksanakan kegiatan peningkatan aparatur di lingkungan masing-masing melalui kegiatan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis. STTPP bagi diklat yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan yg terakreditasi ditandatangani oleh instansi Pembina teknis dan Kepala Balai.

15 KEGIATAN DIKLAT BIDANG KESEHATAN DILINGKUNGAN DINKES PROV. JABAR: 1.BIDANG/SEKSI/PROGRAM BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 2.BIDANG BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PRIORITAS DIKLAT 3.PELATIHAN DILAKSANAKAN OLEH BPTKM 4.FASILITATOR : WI BPTKM, PEJABAT STRUKTURAL, PROGRAMER KESEHATAN PROV. JABAR 5.SERTIFIKASI DIKLAT OLEH BPTKM

16 SOTK DINAS KESEHATAN PERDA NO 21 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Kepala Dinas Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan Seksi Farmasi, kosalkes dan mamin Seksi Promkes dan pemb masy Seksi Teknologi Informasi dan surveilance kes Bidang Bina Penyehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Pengendalian Penyakit Seksi pengamatan, pencegahan peny dan matra Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Seksi yankesdas dan khusus Seksi Kesga dan Gizi Seksi Rumah Sakit Bidang Regulasi dan Kebijakan Kesehatan Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan Seksi Akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan Seksi Legislasi & kebijakan kesehatan Sekretariat Subag Keuangan Subag Umum & kepeg Subag Perencanaan & Program Kelompok Jabatan Fungsional UPTD BPLKUPTD BKKM UPTD BPTKM UPTD JAMKESDA UPTD GUDANG fARMASI 16rkk_dinkesjabar

17 SEKSI-SEKSI PD BIDANG RKK SEKSI LEGISLASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN (LEGISJAKES) SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN (DITGUNAKES) SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN (DITSARKES) rkk_dinkesjabar17

18 PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009 (TUPOKSI SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DIKLAT) Melaksanakan fasilitasi pendidikan tenaga kesehatan Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kesehatan

19 KEBIJAKAN DIKLAT JABAR ALUR PERENCANAAN, PENGANGGARAN,KEGIATAN & PELAKSANA PROGRAM TRAINING NEED ASSESMENT PENYUSUNAN PROGRAM BPTKM USULAN REKAP, ANALISA & PEMILAHAN DIKLAT FUNGSIONAL DIKLAT TEKNIS PEMBINAAN DIKLAT AKREDITASI PELATIHAN EVALUASI DIKLAT BPTKM DITGUNAKES KEGIATANPELAKSANA PROGRAM ORPROF

20 KEBIJAKAN DIKLAT JABAR ALUR PEMBIAYAAN APBD APBN PHLN SUMBER BIAYA TOPDOWN JENIS PELATIHAN DIKLAT FUNGSIONAL DIKLAT TEKNIS PEMBINAAN DIKLAT AKREDITASI PELATIHAN EVALUASI DIKLAT BPTKM DITGUNAKES KEGIATANPELAKSANA USULAN PROGRAM PROGRAM ORPROF


Download ppt "KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google