Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Agung Suprojo, S.Kom., MAP.  Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Agung Suprojo, S.Kom., MAP.  Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami."— Transcript presentasi:

1 Agung Suprojo, S.Kom., MAP

2  Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami disfungsi.  Meminjam metafor kedokteran, patologi birokrasi disini dipahami sebagai penyakit yang melekat dalam suatu birokrasi yang membuat birokrasi menjadi disfungsional.

3  Telah banyak diketahui, struktur birokrasi weberian memiliki berbagai masalah internal yang pada tingkat tertentu memiliki potensi untuk menjadikan birokrasi menjadi disfungsional.  Setiap aspek dari struktur birokrasi, disamping memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi, memiliki potensi untuk menciptakan patologi birokrasi.

4 Struktur Lingkungan Budaya & Nilai Patologi Birokrasi Kinerja Birokrasi

5  Birokrasi Paternalistik  Pembengkakan Anggaran  Prosedur Yang Berlebihan  Fragmentasi Birokrasi

6 PERMASALAHAN BIROKRASI Efektivitas peraturan perundang- undangan Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain Pola pikir (mind- set) dan budaya kerja (culture- set) Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah Pelayanan PublikPelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak- hak dasar warga negara/penduduk SDM AparaturManajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi 6

7 Makna Reformasi Birokrasi Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah- langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK GRAND DESIGN ROAD MAP

8 8 Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). (Sumber: Roadmap RB Kemenkes) Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). (Sumber: Roadmap RB Kemenkes)

9 Area Perubahan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip- prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 1. Organisasi 2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Sumber Daya Manusia Aparatur 4. Sumber Daya Manusia Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Mind set dan Culture set Aparatur 8. Mind set dan Culture set Aparatur AREAHASIL YANG DIHARAPKAN 9

10 Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi 10 ORIENTASI OUTCOME TERUKUREFISIEN EFEKTIFREALISTIKKONSISTEN SINERGISINOVATIFPATUH DIMONITOR

11 AREA PERUBAHAN RB PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGAWASAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR TATA LAKSANA ORGANISASI POLA PIKIR & BUDAYA KERJA POLA PIKIR & BUDAYA KERJA People & Organization Internal Process Customer

12 Struktur Lingkungan internal Lingkungan eksternal Patologi birokrasi Kinerja Birokrasi

13   Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia hanya akan berhasil merubah kinerja birokrasi kalau mampu menyentuh semua dimensi masalah yang dihadapi oleh birokrasi publik.

14  Kegagalan reformasi birokrasi publik di Indonesia sebagian disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia selama ini cenderung hanya memperbaiki struktur birokrasi.  Pemerintah melakukan pembenahan dengan menyederhanakan prosedur pelayanan, memperpendek jenjang hierarkhi, dan berbagai bentuk debirokratisasi lainnya, tetapi pemerintah cenderung mengabaikan dimensi-dimensi masalah lainnya, seperti merubah budaya birokrasi yang salah yang mendasari munculnya sikap dan perilaku birokrasi yang selalu berorientasi pada kekuasaan dan anggaran.

15  Struktur hirarkhik: kekuasaan terkonsentrasi pada pimpinan, ketergantungan bawahan pada atasan  Lingkungan budaya: kewajiban melayani pemimpin, tradisi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin  Ciri:Bos menjadi pusat kehidupan birokrasi, promosi atas dasar loyalitas, dan orientasi pada jabatan struktural

16  Orientasi pada kekuasaan bukan pada pelayanan  Praktik-praktik KKN yang meluas  Hak-hak istimewa kepada mereka yang dekat dengan elit politik dan birokrasi

17  Mengapa?  Politik Dagang sapi  Tidak ada legislative review untuk jabatan publik  Hak prerogratif terlalu besar  Ciri: Terlalu banyak departemen dan LND  Implikasi:  Prosedur pelayanan menjadi kompleks  Pelayanan satu atap sulit dikembangkan  Terlalu banyak stakeholders dari kegiatan bisnis; distorsi dalam program dan kelompok sasaran

18  Mengapa?  Tidak ada hubungan antara cost dan revenue  Anggaran yang besar menguntungkan  Sistim kontrol anggaran lemah  Ciri: budget mark up, budget oriented behavior  Implikasi: Inefisiensi, incentives for spending, dan biaya birokrasi yang tinggi

19  Mengapa?  Orientasi pada kekuasaan dan anggaran  Kontrol Politik dan legislatif yang lemah  Ciri: Perluasan misi dan fungsi  Implikasi:  Pembengkakan birokrasi  Konflik antar departemen  Distorsi dalam program dan kelompok sasaran

20  Mengapa?  Regulasi yang rinci menguntungkan  Security approach yang berlebihan  Orientasi pada rente  Ciri:  prosedur pelayanan yang rigid dan kompleks  Implikasi  Praktik KKN  Biaya pelayanan yang mahal

21  Holistik, menyentuh semua dimensi persoalan  Gunakan semua leverage yang tersedia  Sesuaikan dengan kapasitas manajemen  Bisa bertahap asal konsisten

22 Pemahaman Konsep “Publik” Dalam pembicaraan sehari-hari kata “Publik” mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu : Pertama : Publik diartikan sebagai “negara” atau “Pemerintah” Kedua : Kata Publik sebagai padanan dari kata “Umum” Ex: Public Phone (telepon umum), Pubilc Transportation (Transportasi umum)

23  Adanya pergeseran makna dari administrasi negara menjadi administrasi publik perlu dibakukan, sebab mengandung harapan agar kepentingan umum (orang banyak) akan lebih menjadi perhatian utama (main concern) dari administrasi publik, baik ditataran konsep maupun ditataran praktis, dan bukan kepentingan kekuasaan negara seperti yang selama ini terjadi.


Download ppt "Agung Suprojo, S.Kom., MAP.  Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google