Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sistem Penggajian PNS Lina Miftahul Jannah 1 Administrasi Kepegawaian Negara.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sistem Penggajian PNS Lina Miftahul Jannah 1 Administrasi Kepegawaian Negara."— Transcript presentasi:

1 Sistem Penggajian PNS Lina Miftahul Jannah 1 Administrasi Kepegawaian Negara

2 Konsep Dasar Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja, yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak, sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanya Skala penggajian yang baik dan mampu memacu prestasi kerja adalah yang memiliki rasio 120 antara gaji terendah dan gaji tertinggi 2

3

4

5 Perbandingan penggajian publik dan privat At the low end of the scale, state and local governments paid better than private industry. Among white collar jobs, the private sector usually paid better. State and local government pay lagged far behind that for professional and administrative jobs. Pay patterns were mixed for technical, clerical, and blue-collar employees. Occupations with workers in lower-paying jobs were better paid in government. Occupations with workers in higher- paying jobs were more likely to be paid in the private sector.

6 Konsep Dasar 6 NoPeraturanTMT Gaji Pokok TerendahTertinggiRasio 1.PGP :16 2.PGPN :20 3.PGPN :20 4PGPS :25 5.PGPS :10 6.PP 15/ :8 7.PP 51/ :7,8 8.PP 15/ :6,9 9.PP 6/ :5,3 10.PP 26/ :3

7 Konsep Dasar Dalam PGPS, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dikenal gaji pokok terendah sebesar Rp (Gol. I/a dengan masa kerja 0 tahun) dan gaji tertinggi Rp (Gol. IV/e dengan masa kerja 32 tahun). Rasionya? 7

8 Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibel hendaknya mencerminkan 5 (lima) hal pokok, yaitu: Upah/gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan/tugas Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan produktivitas kerja Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan negara dan penampilan individu PNS Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang permanenAdanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.

9 Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: 9 (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. (3)) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

10 Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: 10 Gaji yang adil dan layak : gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memuaskan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya

11 Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian: 11 Mengapa ADIL: untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Mengapa LAYAK: untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.

12 Sistim penggajian SISTEM SKALA TUNGGAL: sistim penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. SISTEM SKALA GANDA: sistim penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. SISTEM SKALA GABUNGAN (TUNGGAL+GANDA) 12

13 Sistim penggajian 13

14 Sistim penggajian UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajian berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala ganda, yaitu: pegawai yang berpangkat sama diberi gaji pokok yang sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga 14

15 Tunjangan Isteri (5%)Anak (2%)JabatanCacat Daerah Terpencil JABATAN: kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi Jabatan Struktural : kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan Fungsional : kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan tertentu.

16 Tunjangan Anak yang ditanggung sampai usia 18 tahun Diberikan haknya untuk 2 anak Tunjangan kemahalan: Papua, Daerah Pelosok atau Pulau Terpencil, dan Daerah Konflik

17 Tunjangan PNS yang sakit karena Dinas mengalami kecelakaan sehingga sakit dan cacat, yang bersangkutan mendapatkan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi dengan biaya negara PNS yang cacat karena dinas dan tidak bisa bekerja lagi pada semua jabatan diberikan tunjangan cacat sehingga dapat hidup layak. Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan PNS sakit, cacat –Dalam dan karena menjalankan tugas –Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas –Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab.

18 Penetapan Gaji Pokok Bagi CPNSdiberikan gaji pokok sebesar 80 % dari GP; Bagi PNS penuh diberikan 100 % dari GP, berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tertentu sesuai dengan masa kerja yang dimiliki PNS. 18

19 Penetapan Gaji Pokok 19 Kenaikan Gaji pokok Berkala : diberikan kepada PNS yg memenuhi syarat tertentu, yaitu memenuhi masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan penilaian DP3 rata-rata cukup. Istimewa : diberikan kepada PNS yang DP3 nya ber nilai “amat baik”, sehingga perlu dijadikan teladan, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala.

20 Bagaimana dengan gaji pejabat negara (PP No 34 tahun 2007) , per bulan dalam Rp Jabatan Gaji PokokTunjangan Jabatan( Presiden Wakil Presiden Ketua DPR Wakil Ketua DPR Ketua MA Wakil Ketua MA Ketua BPK Wakil Ketua BPK Ketua Muda MA Anggota DPR sbg Ketua Komisi/Badan Anggota DPR sbg Wakil Ketua Komisi/Badan Anggota DPR sbg Anggota Komisi/Badan JabatanGaji Pokok( Tunjangan Jabatan Anggota MA Anggota BPK Menteri Negara Jaksa Agung Panglima TNI Pejabat lain setara Menteri Kepala Daerah Provinsi Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepala Daerah Kabupaten /Kota Wakil Kepala Daerah

21 Penerima Pensiunan Pensiunan Pegawai Negeri; Penslunan Pejabat Negara; Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima Penslun Penerima pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.

22 Penerima Tunjangan Penerlma Tunjangan Veteran; Penerlma Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Naslonal Indonesia Pusat; Penerlma Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan ; Penerlma Tunjan$an Janda/Duda dari Penerima TunJangan Penerima Tunjangan Bekas Tentara Kontnkllik Nederland Indoneslsch Leger/Koninklgk Marlne (KNIL/KM); Penerlrna Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNr/PoLRI; Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya 5-<15 tahun Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang dlberhentikan dengan hormat yang masa dinas kepraJuritannya 15-<20 tahun; Penerlma TunJangan Orang T\ra bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan Penerima TunJangan Cacad.

23 Kondisi saat ini: Indonesia meletakkan landasan menuju sistim penggajian berdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala gabungan dikemudian hari apabila keadaan sudah memungkinkan. Dalam menentukan besarnya gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Harus memperhatikan keadaan tempat dimana Pegawai Negeri itu dipekerjakan. 5 masalah sistem penggajian PNS 23

24 5 masalah penggajian di Indonesia Penghasilan yang diterima PNS belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem penggajian yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip equitable (keadilan). Penetapan gaji pokok tidak berorientasi pada prinsip equal pay for works of equal value. PNS yang rajin dan PNS yang malas tidak ada bedanya Rasa ketidakadilan pada PNS yang memegang jabatan struktural. Ini mendorong PNS berlomba-lomba mengejar dan mengincar jabatan struktural yang jumlahnya relatif sedikit. 24

25 5 masalah penggajian di Indonesia Kenaikan gaji karena kenaikan pangkat kurang mendorong motivasi kerja. Ratio antara gaji terendah dengan gaji tertinggi berbanding 1 : 3,6 Tidak transparannya penggajian PNS. Adanya sejumlah honorarium dari berbagai sumber. 25

26 Langkah yang harus diupayakan: 26 Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan yang ‘benar’ Membuat struktur gaji yang berorientasi pada fungsi dan misi jangan memakai eselon dalam menentukan tinggi- rendahnya pemberian gaji Pemberantasan KKN dan penerapan sanksi dan hukuman

27 Strategi BKN dan KemenPAN RB strategi re-design : –Pencapaian Keadilan Internal dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang pada akhirnya akan menghasilkan harga jabatan (job price), –Pencapaian Keadilan Eksternal dengan menyesuaikan harga pasar atau swasta. –Kelayakan Gaji PNS dalam konsep re-design ini diharapkan dapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS. –Ketersediaan Anggaran dan strategi Kebijakan Pusat dan Derah.


Download ppt "Sistem Penggajian PNS Lina Miftahul Jannah 1 Administrasi Kepegawaian Negara."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google