Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ANALISA RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT Th. 2012-2016 ANALISA ISU GENDER.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ANALISA RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT Th. 2012-2016 ANALISA ISU GENDER."— Transcript presentasi:

1 ANALISA RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT Th ANALISA ISU GENDER

2 DASAR HUKUM: PERDA PROV SULBAR NO: 01 TAHUN 2013, TENTANG: PRPJMD PROV. SULAWESI BARAT Th Sistematika RPJMD terdiri dari: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI : PENUTUP RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT

3 PENDAHULUAN (Bab I) Berisi struktur penulisan dan tujuan RPJMD Provinsi Sulbar al. sbb: ◦Menjabarkan visi misi Gubernur ◦Menjadi acuan SKPD utk prioritas program dan kegiatan ◦Menjamin alokasi penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (p.12) Fokus pada keterkaitan RPJMD Sulbar dengan dokumen perencanaan lainnya spt: RPJPD , RPJMN , Rancangan Tata Ruang Wilayah/RTRW Provinsi Sulbar dan Renstra SKPD serta dasar hukum

4 PENDAHULUAN (Bab I) Berisi struktur penulisan dan tujuan RPJMD Provinsi Sulbar al. sbb: Latar Belakang: - Pembentukan Prov SulBar,(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004) provinsi ke-33 - Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten yaitu - Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mamasa (berdasarkan PP No: 74 Tahun 2005) berubah nama menjadi: Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara Dasar Hukum Penyusunan Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan

5 PENDAHULUAN (Bab I) Maksud dan Tujuan Maksud menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Menjadi acuan dan pedoman resmi dalam penyusunan Renstra-SKPD, RKPD dan sekaligus sebagai acuan penentuan program pembangunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Prov Sulawesi Barat secara berjenjang. Tujuan ◦ Menjabarkan visi misi Gubernur ◦ Menjadi acuan SKPD utk prioritas program dan kegiatan ◦ Menjamin alokasi penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (p.12) ◦ Fokus pada keterkaitan RPJMD Sulbar dengan dokumen perencanaan lainnya spt: RPJPD , ◦ RPJMN , Rancangan Tata Ruang Wilayah/ RTRW Provinsi Sulbar dan Renstra SKPD serta dasar hukum ANALISA: Walaupun tidak mencantumkan kata KG namun dalam tujuan sudah mencantumkan berkeadilan dalam alokasi penggunaan sumberdaya dan upaya untuk mendorong integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD

6 2.1 Aspek Geografis dan Demografi Karakteristik Lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Rawan Bencana Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.3 Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur Fokus Iklim Berinvestasi Fokus Sumber Daya Manusia GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (Bab II)

7 2.1 Aspek Geografis dan Demografi Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terletak pada sisi Barat Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan ,16 Km2, sekitar 9,76% dari luas Pulau Sulawesi. Luas perairan laut Sulawesi Barat mencapai 7.668,84 km² dengan panjang garis Pantai Barat memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang 639,07km² dengan jumlah pulau sebanyak 40 buah. Luas (Km2,) Persentase Terhadap Luas Sulawesi Barat 1. Majene 947,84 5,60 2. Polewali Mandar 2.729,23 16,11 3. Mamasa 2.202,30 13,00 4. Mamuju 8.014,06 47,32 5. Mamuju Utara 3.043,75 17,97 TOTAL ,18 (100,00) Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat Dalam Angka GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (Bab II)

8 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (Bab II) KARAKTERISITIK LOKASI & WIL. Dominasi usaha: pertanian (80%), perikanan (7,5%) p.28, p.49 Sudah ada kajian kerentanan; wilayah rentan bbrp bencana alam akibat situasi geografisnya_p.41 DEMOGRAFI Rasio laki-laki : perempuan >1 (lebih banyak laki-laki) : jiwa (2010) dg laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,68% Penduduk miskin di perdesaan 2x lipat dari perkotaan (IKK Kota 0,90; Desa 1,90)_p. 61 Konsumsi RT terbesar utk bahan makanan (60%) dan 28%-nya untuk padi-padian ANALISA: Data terpilah belum ada selain pada rasio jumlah penduduk al. anak laki-laki & anak perempuan, kelompok lansia, marginal

9 APM: Angka Partisipsi Murni APK: Angka Partisipasi KASAR Pembangunan sesuai kemampuan (kebutuhan) penduduk (SDM) dan potensi SDA setempat No.Indikator/KategoriIndeks/Angka/ Persentase Prov. Sulbar 2011 Indeks/Angka/ Persentase Std. Nasional IPM69,6472,77 2A. Harapan Hidup67,8 th68,5 th 3A. Merek Huruf88,5%93,81% 4Rata-rata lama sekolah7.15 th12 th 5APK SD/MI/Paket A110%102,30% 6APK SMP/MTs/Paket B65%89,57% 7APK SMA/SMK/MA/SL B/Paket C52%64,66% 8AKB11.6/ /1.000 (MDGs) 9AKI185/ (MDGs)

10 Fokus Iklim Investasi dan Daya Saing No.Indikator/KategoriIndeks/Angka/ Persentase Prov. Sulbar 2011 Keterangan 1Angka kriminalitas27Turun dari 225 (2010) 2Jumlah demonstrasi21Turun dari 40 (2010) 3Rasio Lulusan S1, S2, dan S3272,70Naik dari 181,97 (2010) 4Rasio ketergantungan (2010)67% ANALISA: Data IPG, IDG dan indikator MDGs lainnya belum dicantumkan Data terpilah menurut jenis kelamin dan wilayah belum ada Sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan belum cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduk & belum merata antar kabupaten Data dukung tentang daya saing provinsi masih belum tersedia al: ekspor/impor, kesempatan kerja,UMKM dan koperasi, ketersediaan dan akses air bersih dan sanitasi, dsb

11 ANALISA ISU STRATEGIS (Bab IV) No.KategoriKeterangan 1Pendidikan kualitas da kuantitas guru msh rendah dan tidak merata Sarpras belum sesuai standar nasional pendidikan (SNP) Pelayanan PAUD masih rendah << Distribusi & ∑ guru + tenaga pendidik Pengembangan iptek masih rendah 2KesehatanPelayanan kesehatan berkualitas msh terbatas >>> AKB dan AKI Kebutuhan SDM kesehatan belum terpenuhi dan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan belum optimal 3Pekerjaan Umum Rendahnya kualitas air minum dan sanitasi perkotaan dan pusat industri Rendahnya kapasitas jalan provinsi Penggunaan air irigasi kurang efektif dan efisien 4PerumahanTerbatasnya alokasi pembiayaan perumahan bagi masy. Tidak mampu Rendahnya kualitas kawasan dan infrastruktur permukiman

12 ANALISA ISU STRATEGIS (Bab IV) No.KategoriKeterangan 11Pemberdayaan Perempuan IPG dab IDG masih sangat rendah Masih rendahnya keterlibatan perempun dalam jabatan politik dan jabatan publik; akses pendidikan; dan sumberdaya Prevalensi kekerasab thd pr dan anak masih tinggi 13SosialCakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal 15KUKMKebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan menumbuhkan Koperasi menjadi prioritas, namun kenyataannya masih banyak Koperasi yang tidak aktif Pengembangan UKM belum didukung oleh pengoptimalan peningkatan SDM para pelaku usaha  gerakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru bagi lulusan sarjana (P2SW) dimaksimalkan

13 ANALISA ISU STRATEGIS (Bab IV) ANALISA: Isu-isu gender di bidang sosekbudpol sudah lengkap, namun masih bersifat kualitatif; belum didukung data terpilah dan terkini Terkait dengan pembangunan PP-PA, sudah mengangkat isu prioritas nasional spt AKI, AKB, KTPA, buta huruf, dsb Sudah ada statement ttg perubahan iklim dan upaya mitigasi bencana; namun belum spesifik dinyatakan dalam isu strategis terbatas pada energi terbarukan dan bencana alam geologi

14 VISI RPJMN ( ): “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” Maksud : Kebijakan + Program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu-p.11 Tujuan: Membangun Kebersaman, kerjasama, kemitraan antara Pemerintah-Swasta-Masyarakat _p.13 ANALISA: Walaupun Kata KG belum tegas, masih umum dalam kata berkeadilan, kebersamaan, namun kata berkeadilan dapat dijadikan sebagai entry point dalam mengintegrasikan gender dalam rencana pembangunan

15 Visi misi (Bab V) -KategoriKeterangan 1VISITerwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada tahun Adilmencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkeadilan.. Dpt dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan -Sejahterasejahtera secara ekonomi dan sosial, menikmati pelayanan kebutuhan umum yang baik 2Strategi kebijakan 1. pro pertumbuhan (pro growth), 2.pro penanggulangan kemiskinan (pro poor); 3. pro pembukaan lapangan kerja (pro job); 4. pro pembangunan manusia (pro human development); 5. pro pelestarian lingkungan (pro environment).  pendekatan anggaran berbasis kinerja, kerangka penganggaran jangka menengah (KPJM) dan anggaran terpadu. 3Misi1: Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. 2: Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. 3: Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. 4: peningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. 5: Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

16 GRAND STRATEGY (Bab VI) No.KategoriKeterangan 1Strategi Kebijakan pro pertumbuhan (pro growth), pro pembukaan lapangan kerja (pro jobs), pro penanggulangan kemiskinan (pro poor), pro pembangunan manusia (pro human development) dan pro penanggulangan kemiskinan (pro environment) 2Arah Kebijakanpembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; Pengelolaan hasil rotan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional. No.KategoriANALISA 1Strategi Kebijakan -Sudah ditujukan pada PERBAIKAN KUALITAS HIDUP -Belum menyebutkan strategi PUG -Belum spesifik pada kategori anak laki-laki & anak perempuan -Belum menyebutkan kelompok marginal 2Arah Kebijakan-Sudah mengindikasikan ketimpangan / diskriminasi gender -Diskriminasi gender baru pada aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial - Sdh sebutkan PUG dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

17 Keb. Umum & PROG. PEMB. DAERAH_p.1 (Bab VII) Analisa: Program sudah mencakup kebutuhan (APKM) bagi perempuan dan anak, belum meneyentuh APKM bagi kelompok marginal guna mengurangi Kesenjangan Gender No.KategoriProg. 1Urusan Wajib24 urusan, 322 program; termasuk PP-PA, KB, Sosial, Pendidkan dan kesehatan 2Urusan Pilihan8 urusan, 56 program

18 IND. Rencana prog pemb. & Keb. Pendanaan (Bab VIII) No.KategoriProg.Anggaran 1Urusan PP-PA juga ada di program sosial, kesehatan, KB&KS, dan Pemerintahan Umum 0,30% < dari total anggaran (7,3T) 2Urusan Kesehatan Al. ProgramPeningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 5,8% dari total anggaran (7,3T) 3Urusan Pendidika n Al. PAUD, Wajar 9 tahun, pendidikan menengah dan pendidikan non formal 4,14% dari 7,3T Analisa: Program sudah mencakup kebutuhan (APKM) bagi perempuan dan anak, namun belum menyajikan data terpilah sebagai indikator kinerja (masih netral gender)

19 Kesimpulan 1. Visi+Misi Sulbar  pembangunan ekonomi, pertumbuhan adil merata bagi semua dan berkelanjutan; 2. Sulbar sebaiknya sudah memberikan APKM  minimalisir Kesenjangan Gender  Growth with Equity & Good Gov.  indikator kinerja belum terpilah menurut jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal 3. Prog. KG sudah cukup banyak dan cross-cutting  perlu sinergi SKPD dan dukungan PP&PA untuk realisasi Prog. yg RG. 4. Masukan bagi RPJMD untuk melengkapi Data terpilah Provinsi dan Data Standar Nasional untuk kelengkapan sistem informasi data di next RPJMD

20 Sekian dan terima kasih


Download ppt "ANALISA RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT Th. 2012-2016 ANALISA ISU GENDER."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google