Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Upaya Kesehatan Masyarakat Lasiah Susanti. Upaya Kesehatan “ setiap kegiatan yang dilaksanakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Upaya Kesehatan Masyarakat Lasiah Susanti. Upaya Kesehatan “ setiap kegiatan yang dilaksanakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk."— Transcript presentasi:

1 Upaya Kesehatan Masyarakat Lasiah Susanti

2 Upaya Kesehatan “ setiap kegiatan yang dilaksanakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,kelompok dan masyarakat “

3 Upaya kesehatan masyarakat dan perorangan Upaya kesehatan masyarakat Upaya kesehatan perorangan PenyelenggaraPemerintah dengan peran aktif masyarakat (sarana pelayanan kesehatan masyarakat) Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (sarana pelayanan medis) SifatMenyeluruh Terpadu Berkelanjutan Terjangkau Bermutu Berjenjang (strata 1,2,3) Menyeluruh Terpadu Berkelanjutan Terjangkau Bermutu Berjenjang (strata 1,2,3) IntervensiPerilaku Lingkungan Manajemen Ilmu dan teknologi kedokteran

4 Puskesmas “ unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja “ (Kepmenkes RI No.128/Menkes/SK/II/2004)

5 Fungsi dan Pelayanan Puskesmas 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan ▪ Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yg berwawasan kesehatan ▪ Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya ▪ Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan

6 2. Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat untuk: ▪ Memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup Sehat ▪ Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan ▪ Ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan

7 3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama ▪ Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan a. Pelayanan kesehatan perorangan b. Pelayanan kesehatan masyarakat

8 Struktur organisasi 1. Kepala Puskesmas 2. Unit Tata Usaha 3. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan perorangan 4. Jaringan Pelayanan Puskesmas pembantu Puskesmas Keliling Bidan di Desa/Komunitas

9 Tatakerja Puskesmas ▪ Koordinasi dengan pemerintah daerah (kecamatan) ▪ Bertanggung jawab kepada Dinkes kab/kota ▪ Bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan lainnya ▪ Menjalin kerjasama yg erat dg fasilitas rujukan ▪ Koordinasi lintas sektoral ▪ Bermitra dengan organisasi pemuka masyarakay

10 UPAYA PUSKESMAS Upaya kesehatan wajib puskesmas 1. Upaya promosi kesehatan 2. Upaya kesehatan lingkungan 3. Upaya perbaikan gizi 4. Upaya pencegahan & pemberantasan penyakit menular 5. Upaya kesehatan ibu, anak & kb 6. Upaya pengobatan dasar

11 Upaya kesehatan pengembangan puskesmas ▪ Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang ada dan kemampuan Puskesmas ▪ Bila ada masalah kesehatan, tetapi puskesmas tidak mampu menangani, maka pelaksanaan dilakukan oleh dinkes kab/Kota

12 AZAS PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 1. Azas pertanggungjawaban wilayah 2. Azas pemberdayaan masyarakat 3. Azas keterpaduan Lintas program Lintas sektoral 4. Azas rujukan Rujukan medis Rujukan kesehatan masyarakat

13

14 MANAJEMEN PUSKESMAS A. Perencanaan  usulan dan pelaksanaan kegiatan B. Pelaksanaan dan pengendalian upaya kesehatan 1. Pengorganisasian penanggung jawab dan koordinasi antar sektor 2. Penyelenggaraan memperhatikan SPM, kendali mutu dan biaya 3. Pemantauan, kinerja dan evaluasi masalah 4. Penilaian– sumber data utama SIMPUS C. Pengawasan internal dan eksternal serta pertanggungjawaban dengan laporan

15 PEMBIAYAAN DAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

16 Sumber pembiayaan kesehatan ▪ Pajak ▪ Social health insurance ▪ Private health insurance ▪ Out of pocket payments ▪ Donations/ charities

17 Health care provider payment method ▪ Fee for service (Jepang, Jerman, Kanada, dll) ▪ Capitation (Inggris, Austria, Irlandia,Swedia)

18 Sistem Jaminan kesehatan ▪ National Health System ▪ Social Health Insurance ▪ Jaminan Kesehatan Nasional

19 Problematika pembiayaan kesehatan Indonesia ▪ Orientasi : kuratif ▪ Kurangnya peran serta masyarakat ▪ Inefisiensi pengeluaran masyarakat, terbatasnya dana pemerintah, regulasi sistem pembayaran

20 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ▪ JKN : Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah

21 21 Tentang SJSN UU No 40 / 2004 Tentang Kesehatan UU No 36 / 2009 Tentang BPJS UU No 24 / 2011 Tentang PBI PP No 101 / 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Perpres No 12 / 2013 Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan

22 ▪ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Badan hukum yang di bentuk utk penyelenggaraan program jaminan kesehatan ▪ Kepesertaan bersifat wajib ▪ Peserta JKN: PBI dan non PBI (Perpres no 12 th 2013 tentang JKN))

23 Portabilitas Kehati- hatian 23 PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT UU SJSN Akuntabilitas Nirlaba Keterbukaan Pengelolaan dana untuk kepentingan peserta Dana amanat Kegotong royongan Peserta Wajib ASURANSI SOSIAL

24 24 JKN diselenggarakan oleh BPJS Kes. yg merupakan badan hukum publik milik negara yg bersifat non profit & bertanggungjawab kepada Presiden BPJS terdiri atas Dewan Pengawas & Direksi Dewan Pengawas  2 orang unsur Pemerintah, 2 orang unsur Pekerja, 1 orang unsur Pemberi Kerja, 1 orang Masyarakat, 1 orang unsur Tokoh Masyarakat Dewan Pengawas diangkat & diberhentikan oleh Presiden LEMBAGA PENYELENGGARA JKN

25 25 Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program Jamkes (Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan) Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah. Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & Pekerja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah & peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan PEMBIAYAAN

26 26 CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN (1) BPJS Kesehatan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dgn Kapitasi Sedangkan utk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan BPJS membayar dgn cara INA CBG’s Jika disuatu daerah tdk memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi, BPJS Kesehatan diberi wewenang utk melakukan pembayaran dgn mekanisme lain yg lebih berhasil guna

27 Penyelenggaraan Jaminan sosial 1. Semua fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS, dapat berupa: Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, dokter gigi, klinik pratama atau setara, RS kelas D pratama 2. Fasilitas kesehatan rujukan berupa: klinik utama atau setara, RS umum dan RS khusus

28 Besaran Iuran Peserta 1. PBI  Pemerintah 2. Non PBI: ▪ Pekerja penerima upah lembaga pemerintahan: 5% dari upah; 3% oleh pemberi kerja;2% Pekerja ▪ Pekerja penerima upah BUMN,swasta: 4,5% upah; 4% oleh pemberi kerja; 0,5% pekerja ▪ Keluarga pekerja penerima upah (anak,ayah,ibu,mertua) 1% upah, dibayar pekerja

29 ▪ kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja a. Sebesar Rp ,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. Sebesar Rp (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. c. Sebesar Rp ,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

30 ▪ Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

31 Manfaat Jaminan Kesehatan ▪ Medis: tidak terikat besar iuran ▪ Non medis: akomodasi dan ambulans, sesuai besar iuran ▪ Promotif dan preventif :  penyuluhan kesehatan (faktor risiko penyakit dan PHBS)  imunisasi dasar (BCG,DPT,Hep B,polio, campak)  KB (konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi,tubektomi)  Skrining kesehatan (deteksi risiko dan mencegah dampak lanjutan)

32 Pelayanan kesehatan tingkat pertama  administrasi pelayanan  promotif dan preventif  pemeriksaan,pengobatan dan konsultasi medis  tindakan medis non spesialistik, operatif dan non operatif  obat dan BHP  Transfusi darah  pemeriksaan penunjang diagnostik lab  rawat inap tingkat pertama

33 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan  administrasi pelayanan  pemeriksaan,pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis  tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis  obat dan BHP  implan  pelayanan darah  kedokteran forensik dan jenazah  rawat inap intensif dan non intensif

34 34 Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes yg bekerjasama dgn BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik General check up, pengobatan alternatif Pengobatan utk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi Yankes pd saat bencana Pasien bunuh diri /penyakit yg timbul akibat kesengajaan utk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/narkoba PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

35 Tarif pelayanan 1. Tingkat pertama ▪ Kapitasi: pembayaran dimuka sebesar jumlah peserta tanpa memperhitungkan pelayanan yang diberikan untuk pelayanan rawat jalan komprehensif ▪ Non kapitasi: pembayaran untuk pelayanan rawat inap, kebidanan dan neonatal

36 2. Tingkat lanjutan/rujukan ▪ INA-CBG  case based group, berdasar paket layanan ▪ Untuk RS kelas A,B,C,D, Umum dan khusus rujukan nasional ▪ Untuk klinik setara RS kelas D : rawat jalan :50-100% dari INA-CBG rawat inap : 35-70% dari INA-CBG

37 Besaran tarif

38

39


Download ppt "Upaya Kesehatan Masyarakat Lasiah Susanti. Upaya Kesehatan “ setiap kegiatan yang dilaksanakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google