Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

2 I. Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran II. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran III.Revisi DIPA IV. Mekanisme Pendapatan Negara V. Pembayaran dan Pencairan Dana VI. Prosedur Penarikan/Penyaluran PHLN SISTEMATIKA 2

3 3

4 1.UU No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara 2.UU No.1 Th tentang Perbendaharaan Negara 3.UU No.22 Th.2011 tentang APBN TA

5 Siklus Anggaran Perencanaan APBN Penyusunan APBN PembahasanPenetapanPelaksanaan Pertanggung jawaban Perumusan kerangka asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; Penyusunan resource envelope; Penetapan Pagu Indikatif; Pelaksanaan Trilateral Meeting. Penetapan Pagu Sementara; Penelaahan RKA-KL; Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-KL. Pembahasan dengan Komisi XI; Pembahasan dengan Badan Anggaran. Penetapan Pagu Definitif; Penetapan RKA-KL ; Penyusunan Keppres Rincian APBN. Pengesahan DIPA. Pencairan anggaran; Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan LKPP; Penyusunan RUU Pertangungjawab an Pelaksanaan Anggaran. Tupoksi DJA Tupoksi DJPBN Tupoksi DJA dan DJPBN 5

6 THE EXPENDITURE CYCLE APPROPIATION (voted by Parliament) APPORTIONMENT AND ALLOTMENT (commitment basis) COMMITMENT (contract awarded) VERIFICATION of deliveries PAYMENT order delivery SUPPLIER PENETAPAN UU APBN PERPRES RINCIAN APBN PENYUSUNAN PENGESAHAN DIPA PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN TAGIHAN PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA PENYEDIA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN ANGGARAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN 6

7 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN SATKER Kuasa Pengguna Anggaran MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Kuasa Bendara Umum KPPN Kuasa Bendara Umum 7

8 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS 8 Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7) Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)

9 9

10 1.Permenkeu Nomor 93/PMK.02/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL 2.Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA ; 10

11 Pengertian DIPA DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kakanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan selaku BUN 11

12 TA 2010 Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT) PROGRAM KEGIATAN KELUARAN (OUTPUT) JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT)  Tdk spesifik;  Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L.  Tdk spesifik;  Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker.  Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur;  Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam  Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir.  Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi;  Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU.  Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi;  Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK.  Rumusannya sangat spesi- fik jenis dan satuannya;  Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran.  Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir. Sesudah Restrukturisasi Mulai TA 2011 Sebelum Restrukturisasi 12

13 POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN DIPA mulai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Penyempurnaan IT penyusunan Dokumen Penyempurnaan Proses Administrasi Perubahan Format dan isi DIPA Pendaerahan Penyusunan & Pengesahan DIPA Penerapan integrated databaseDIPA-RKAKL DIPA-RKAKL Integrasi Aplikasi DIPA dan RKAKL Penuangan Informasi Kinerja dalam DIPA Penyederhanaan Proses Penyusunan DIPA Awal Tahun Percepatan Penyusunan DIPA Awal Tahun DNA Sebagai Pengganti SRAA

14 14

15 15

16 Setiap satuan kerja, dalam rangka penyusunan DIPA menggunakan data secara otomatis yang berasal dari RKA-KL yang sudah ditelaah antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan Kertas Kerja (KK) RKA-KL. Informasi tambahan yang harus diinput secara manual adalah terkait dengan rencana penarikan, perkiraan penerimaan, pejabat perbendaharaan, saldo awal kas BLU, saldo akhir kas BLU, ambang batas, persentase penggunaan langsung PNBP, dan status BLU, yang diisi pada saat penyusunan DIPA. 16 Penerapan Integrated Database.

17 Integrasi Aplikasi RKA-KL dan DIPA Satker 17 SEBELUM INTEGRASI (2010)SESUDAH INTEGRASI (mulai 2011) Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA terpisah Struktur Database RKAKL dan DIPA berbeda Perlu Proses Reformat Data Aplikasi RKAKL-DIPA terintegrasi menjadi satu Database satu (Struktur Database sama) Referensi sama Tidak perlu proses reformat data Aplikasi RKAKL DB RKAKL Aplikasi DIPA DBDIPA Aplikasi RKAKL-DIPA DB RKAKL- DIPA INTEGRASIINTEGRASI ProsesReformatData DJA DJPBN 17

18 18 Integrasi Database RKA-KL dan DIPA mulai Tahun 2011 Struktur Database & Referensi sama Intranet

19 BAHAN PENYUSUNAN DIPA : 1.Keppres mengenai rincian APBN sebagai dasar Alokasi Anggaran 2.RKA-KL yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Dirjen Anggaran 3.Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Dirjen Anggaran 4.Bagan Akun Standar 5.Daftar Nominatif Anggaran (DNA) 19

20 20 Daftar Nominatif Anggaran yang selanjutnya disingkat DNA adalah ringkasan alokasi anggaran Satuan Kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi kementerian negara/lembaga dan provinsi sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN. Daftar Lampiran DNA hanya memuat antara lain Kode dan Nama Satker, Alokasi Anggaran per jenis belanja dan jumlah dana yang diblokir.

21 K/L/ SATKER DJA DJPBN PUSAT KANWIL 5 UU APBN Penelaahan DIPA + ADK DIPA DIPA DIPA Proses Bisnis Penyusunan DIPA RKAKL SP RKAKL Pengesahan Pengesahan Data SP RKAKL/ Provinsi SP RKAKL a4a 4a4a 5b 4b4b 4b4b 4c4c 4c4c 6a 6b 5a 7a 7b 8a 8b 21

22 Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker Restore Data RKAKL Pengisian Data PHLN Pengisian Data Rencana Penarikan dan Perkiraan Penerimaan Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan, Pejabat Penandatangan SPM, Cetak DIPA Kirim Data DIPA 22

23 KOMPOSISI DIPA 23 SP RKA-KL+ADK 1.PEJABAT PERBENDAHARAAN 2.HAL III DIPA (RENCANA PENERIMAAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA) 3.ISIAN LAIN SURAT PENGESAHAN ISIAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATKER PENGESAHAN OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN HASIL PENELAAHAN RKAKL

24 Catatan : terutama informasi Blokir dan informasi yang khusus/spesifik 24 Berisi informasi mengenai Pengesahan DIPA Rekap Isi DIPA dan Informasi Umum dan Uraian Fungsi/Sub Fungsi, outcome Program, IKU Program, IKK, output kegiatan Rekap Isi DIPA dan informasi Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Uraian Satker/Kegiatan/ Ouput/Sumber Dana dan Uraian Belanja Rencana Penarikan Dana per Bulan dan Perkiraan Penerimaan

25 Proses Validasi DIPA oleh DJPBN Restore DIPA Validasi OK SP DIPA 25

26 26

27 Tanggal DIPA. DIPA yang disusun oleh PA/KPA bertanggal 9 Desember Desember 2011 Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas adalah bertanggal 9 Desember 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember

28 DIPA Sementara Disusun apabila Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja tidak menyampaikan DIPA sampai batas waktu yang ditentukan Disusun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan/Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan SP RKAKL Tidak perlu ditandatangani PA/KPA 28

29 DIPA Sementara Dana yang dapat dicairkan adalah : –Gaji Pegawai, –Keperluan sehari-hari perkantoran, –langganan daya dan jasa dan lauk pauk/bahan makanan Selain keperluan diatas dananya diblokir Apabila DIPA diterima dari PA/KPA setelah DIPA Sementara terbit, maka dilakukan validasi dan pengesahan revisi pertama DIPA bersangkutan 29

30 30

31 Fungsi POK Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas Alat perencanaan kebutuhan dana Sarana meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran 31

32 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DIPA tidak diperkenankan meralat/merevisi 1. Pada saat penyusunan DIPA tidak diperkenankan meralat/merevisi DIPA. 2. Perubahan hanya dilakukan untuk Kode kabupaten/kota, Kode kewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN). sangat terbatas harus stand by 3. Mengingat waktu penyelesaian DIPA yang sangat terbatas, maka KPA dan/atau Penanda tangan DIPA di pusat/daerah harus stand by selama proses penyusunan dan validasi, untuk menandatangani DIPA. 4.DIPA akan diserahkan pada Menteri/Ketua Lembaga/ Gubernur oleh Presiden di Istana Negara tanggal 20 Desember Penyerahan dari Guberrnur kepada Satuan kerja di daerah tanggal Desember

33 33

34 1.PMK Nomor 49/PMK.02/2012 tanggal 18 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012; 2.Perdirjen Nomor PER-15/PB/2011 tanggal 11 April 2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran

35 Revisi DIPA adalah perubahan rincian dalam DIPA akibat revisi rincian anggaran pada halaman SP dan/atau halaman I dan/atau halaman II dan/atau halaman III dan/atau halaman IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena kesalahan administratif. R E V I S I D I P A 35

36 36

37  Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN, cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi.  Ralat kode akun.  Pembukaan tanda blokir.  Pergeseran dana dalam satu DIPA.  Perubahan nomenklatur satker. 37

38 Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L. Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L. Revisi POK tanpa perubahan DIPA. Ruang Lingkup Revisi DIPA

39 Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang : TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK: a.kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker lain sepanjang masih dalam peruntukan yang sama dan kebutuhan Biaya Operasional masih mencukupi; b.alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain c.kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/ narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain d.Pembayaran berbagai tunggakan; e.Kegiatan yg bersifat multiyears; dan/atau f.Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau g.paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. 39

40 Revisi DIPA dapat dilakukan : SETELAH VOLUME KELUARAN YANG TERCANTUM DALAM DIPA TERCAPAI DAN/ATAU DIJAMIN TERCAPAI DAN TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN VOLUME KELUARAN TERHADAP : a.Kegiatan Prioritas Nasional; dan/atau b.Kebijakan prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan

41 1.Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L yang ditetapkan oleh Direktur Jnederal Anggaran yang menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan 2.DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan Revisi DIPA Berdasarkan Perubahan SP RKA-K/L

42 Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/L

43 1.Penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Pengajuan Usul pengesahan revisi DIPA berupa penerimaan HLN/HDN dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga, dilampiri Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah, yang memuat antara lain Identitas Pemberi Hibah, Nomor Register, Ijin Pembukaan Rekening dan Jumlah Hibah Revisi Yang Mengakibatkan Penambahan atau Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya (1)

44 2.Penggunaan Anggaran Belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU). Dasar Hukum : a.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.05/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. b.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 55/PB/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Tata Cara Revisi RBA Definitif dan Revisi DIPA Badan Layanan Umum Penambahan Pagu BLU meliputi : a.Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang batas. b.Belanja melebihi ambang batas c.Penambahan Pagu DIPA BLU bertahap akibat PNBP melampau target d.Penggunaan Saldo awal Kas Revisi Yang Mengakibatkan Penambahan atau Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya (2)

45 1.Pergeseran dalam keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker 2.Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama meliputi: 3.pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker 4.pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program Pergeseran anggaran untuk angka 3 dan 4 dapat dilakukan sepanjang merupakan hasil optimalisasi dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda. Pengajuan usul revisi dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga selaku Kuasa PA. Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/L Dalam Hal Perubahan Atau Pergeseran Rincian Anggaran Belanja Dengan Pagu Anggaran Tetap (1)

46 5. pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional 6. pergeseran antar Program dan antar Unit Eselon I dalam satu Bagian Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 7. Pencairan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya syarat administratif meliputi: a. Loan agreement dan/atau grant agreement dan Nomor Register; dan b. Hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan 8. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan; 9. perubahan berupa pergantian/penambahan kantor bayar; 10. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

47 Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran atau pergeseran anggaran dan volume Keluaran dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan/atau dijamin tercapai. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran atau pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan volume Keluaran terhadap Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan Catatan : Pergeseran anggaran yang mengakibatkan pengurangan volume keluaran diajukan kepada Ditjen Anggaran

48 A. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Biaya Operasional maupun kelebihan belanja non operasional yang tidak digunakan pada satu Satker untuk menambah Biaya Operasional. B. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antar satker/Kegiatan/Program dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk Biaya Operasional; dan 2) Tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan Biaya Operasional pada Satker/Kegiatan/Program asal setelah dilakukan pergeseran.

49 Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan. Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, belanja perjalanan dinas pindah, langganan daya dan jasa, tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/ narapidana tetapi alokasi dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Revisi DIPA. Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu (1)

50 Pengajuan usul pengesahan Revisi DIPA dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu, dilampiri: a.Halaman IV DIPA yang telah dicantumkan catatan mengenai uraian pembayaran tunggakan dan jumlah pagu; b.Surat Pernyataan PA/Kuasa PA mengenai tanggung jawab kebenaran tagihan dan kecukupan sisa dana tahun lalu; c.Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk jumlah seluruh tunggakan Rp (lima ratus juta rupiah) ke atas per DIPA per Satker. Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu (2)

51 Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs merupakan pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dapat dilakukan sepanjang selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan; b. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs termasuk juga penyelesaian selisih kurs uang persediaan (UP) yaitu selisih dana UP dalam mata uang rupiah yang harus dipertanggungjawabkan antara pembukuan Bendahara Pengeluaran Satker Kantor Perwakilan RI/Atase Teknis Kementerian/Lembaga dan pembukuan pada KPPN.

52 1.Pencairan blokir karena telah dilengkapinya syarat administratif dilakukan sepanjang informasi penyebab pemblokiran anggaran karena belum dilengkapinya syarat administratif berupa loan agreement, grant agreement, nomor register dan/atau hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan telah tercantum dalam halaman IV DIPA. 2.Syarat administratif yang diperlukan dalam rangka pencairan blokir yaitu: a. Loan agreement dan/atau grant agreement dan nomor register yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan; dan/atau b. Hasil verifikasi tagihan pembayaran tahun lalu yang telah ditetapkan menjadi tunggakan yang dapat dibayar pada tahun anggaran berjalan oleh BPKP.

53 3.Dalam hal informasi penyebab pemblokiran anggaran karena belum dilengkapinya syarat administratif berupa loan agreement, grant agreement, nomor register dan/atau hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan tidak tercantum dalam halaman IV DIPA maka usul revisi pencairan blokir dapat diproses setelah mendapatkan kejelasan informasi penyebab pemblokiran dari Direktorat Jenderal Anggaran, berupa: a.Asli surat keterangan tentang informasi penyebab pemblokiran dari Direktorat Jenderal Anggaran yang disampaikan oleh Satker; atau b.Hasil konfirmasi tertulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Direktorat Jenderal Anggaran tentang informasi penyebab pemblokiran.

54 Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, berupa perubahan (updating) rencana penarikan dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA. Perubahan (updating) dilaksanakan setiap ada perubahan atau paling lambat per triwulan melalui mekanisme revisi.

55 Perubahan kantor bayar, berupa perubahan kantor bayar akibat adanya perpindahan lokasi Satker termasuk penambahan kantor bayar baru dan perpindahan kantor bayar setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan

56 Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi meliputi: ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama dan sudah direalisasikan; ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap; ralat kode nomor register PHLN/PHDN; ralat kode kewenangan; ralat kode lokasi; ralat cara penarikan PHLN/PHDN; ralat kesalahan pencantuman sumber dana; ralat pencantuman volume Keluaran yang berbeda dengan penjumlahan volume sub keluaran; dan/atau ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan DIPA.

57 Kesalahan administrasi yang menjadi dasar perubahan/ralat DIPA diperoleh setelah dilakukan penelitian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Satker/Eselon I yang bersangkutan. Dalam hal kesalahan administrasi merupakan hasil penelitian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perubahan/ralat DIPA disampaikan kepada Kuasa PA. Atas hasil penelitian, Kuasa PA melakukan penelitian atas kebenarannya sebagai dasar pengajuan usul perubahan/ralat DIPA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan/ralat DIPA karena kesalahan administrasi dilakukan berdasarkan usul revisi dari Kuasa PA dan melakukan perbaikan data ADK DIPA berkenaan melalui aplikasi RKAKLDIPA

58 1.Revisi POK tanpa perubahan DIPA meliputi : a. pergeseran antar Akun/antar Subkomponen dalam satu Komponen dan/atau antar Komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama; b. antar Akun/antar Subkomponen dalam satu Komponen dan/atau pergeseran antar Komponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama; dan/atau c. penambahan/pengurangan Akun/Subkomponen/Komponen dalam satu Keluaran 2.Revisi POK dapat dilaksanakan oleh Kuasa PA dengan berpedoman pada batasan revisi DIPA. 3.Revisi POK dilakukan dengan cara mengubah ADK RKA-Satker berkenaan melalui aplikasi RKAKL/DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Kuasa PA menetapkan perubahan POK.

59 Berdasarkan perubahan SP RKA-K/L dan/atau tanpa perubahan SP RKA-K/L, PA/Kuasa PA menyusun dan menandatangani Revisi DIPA untuk selanjutnya mengajukan usulan pengesahan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal usulan Revisi DIPA lokasi Satker-Satker yang mengusulkan Revisi DIPA berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda maka usulan Revisi DIPA diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA (1)

60 Usulan pengesahan Revisi DIPA diajukan oleh: a.Kepala Kantor Wilayah atau Satker atasannya yang memiliki eselon yang lebih tinggi pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu wilayah kerja; atau b.Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Menteri Negara atau Pejabat Eselon I Satker berkenaan apabila pergeseran dana dilakukan antar wilayah kerja Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA

61 Pengajuan usulan pengesahan Revisi DIPA dilampiri sekurang-kurangnya: a.Surat Pernyataan PA/Kuasa PA bahwa usul pengesahan Revisi DIPA dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan/atau dijamin tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume Keluaran terhadap Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan. b.ADK DIPA

62 Atas dasar usulan revisi DIPA yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokan dan penelitian. Pencocokan dan Penelitian Revisi DIPA dilaksanakan dalam rangka: a.revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan batasan revisi DIPA; dan b.menyesuaikan data DIPA dengan data pada Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Revisi DIPA atas nama Menteri Keuangan yang dituangkan dalam pengesahan Revisi DIPA paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Pengesahan Revisi DIPA (1)

63 Pengesahan Revisi DIPA diatur sebagai berikut : a.Revisi DIPA Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. b.Revisi DIPA Satker Pusat yang berlokasi di daerah (di luar DKI Jakarta termasuk DIPA yang awalnya disahkan di pusat), DIPA Satker Vertikal (KD), DIPA Dekonsentrasi (DK), DIPA Tugas Pembantuan (TP), dan DIPA Urusan Bersama (UB), disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pengesahan revisi DIPA yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan termasuk melakukan penyesuaian data ADK DIPA atas revisi POK yang telah dilakukan oleh Kuasa PA dalam rangka updating data dan meneliti revisi POK berkenaan telah sesuai dengan batas kewenangan Kuasa PA Pengesahan Revisi DIPA (2)

64 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan validasi data berdasarkan Revisi DIPA dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil validasi data, selanjutnya diunggah (upload) pada server bersama. Pelaporan Revisi DIPA

65  Batas akhir penerimaan usul Revisi DIPA untuk Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik berdasarkan perubahan SP RKA-K/L maupun tanpa perubahan SP RKA-K/L adalah tanggal 29 Oktober 2012 pada jam kerja.  Pengajuan Revisi DIPA yang bersumber dari PNBP, PLN berupa Kredit Ekspor, HLN, HDN, Pinjaman Dalam Negeri dan/atau Kegiatan dalam lingkup Bagian Anggaran BUN serta Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga tetap dapat diproses sampai dengan batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran  Pada saat penerimaan usul Revisi DIPA seluruh dokumen telah diterima secara lengkap dan benar. Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi DIPA

66 Pengesahan Revisi DIPA dalam rangka hibah langsung dalam bentuk uang yang mengakibatkan penambahan Keluaran baru dan/atau Kegiatan baru terlebih dahulu diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Pengesahan Revisi DIPA dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu yang mengakibatkan penambahan Keluaran baru dan/atau Kegiatan baru terlebih dahulu diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Ketentuan Lain – Lain (1)

67 Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2012, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2012 merupakan penyesuaian administratif. Penyelesaian pagu minus diatur dengan ketentuan: a.Selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan; dan/atau b.Dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program. Mekanisme Penyelesaian pagu minus diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara Revisi DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Batas akhir penyelesaian pagu minus paling lambat tanggal 28 Desember Ketentuan Lain – Lain (2)

68 Revisi SP RKA-K/L atau DRA yang mengakibatkan penghapusan/penggantian kode Satker yang telah disahkan DIPA-nya oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka terlebih dahulu dilakukan konfirmasi ke KPPN untuk mengetahui realisasi anggaran pada DIPA yang kode satkernya akan dihapus/diganti. Dalam hal hasil konfirmasi dari KPPN atas kode Satker yang akan dihapus/diganti belum terdapat realisasi anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat pencabutan DIPA dan menghapus data DIPA dari database DIPA. Atas dasar surat pencabutan DIPA, KPPN menghapus data pagu atas DIPA berkenaan pada database KPPN. Dalam hal hasil konfirmasi dari KPPN atas kode Satker yang akan dihapus/diganti sudah terdapat realisasi anggaran maka Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan Revisi Anggaran tersebut ke Direktur Jenderal Anggaran. Ketentuan Lain – Lain (3)

69 69

70 Jenis-jenis Penerimaan Negara Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Hibah Penerimaan Pengembalian Belanja Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 70

71 PENERIMAAN PAJAK Semua penerimaan negara  dari pajak dalam negeri dan perdagangan internasional Disetorkan oleh wajib pungut/wajib setor. Terdiri dari: 1.Pajak Penghasilan 2.Pajak Pertambahan Nilai 3.Pajak Ekspor 4.Cukai dsb 71

72 PNBP Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Harus disetor oleh Bendahara Penerima maksimal 1 hari setelah diterima. Terdiri dari: 1.Sumber Daya Alam 2.Laba Pemerintah atas BUMN 3.PNBP lainnya 72

73 HIBAH Penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri DN serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah LN yg menjadi hak pemerintah Dapat berupa uang, barang dan jasa termasuk tenaga ahli atau pelatihan 73

74 PENERIMAAN LAINNYA Pengembalian Belanja  dari belanja pegawai, barang, modal tahun berjalan maupun dari tahun yang lalu Penerimaan Pembiayaan  penerimaan pinjaman, hasil privatisasi, penjualan aset restrukturisasi, penerimaan SUN Penerimaan PFK  potongan 10% gaji pusat, Bulog, Askes, Taperum 74

75 Mulai TA 2007, dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Negara telah dikembangkan Modul Penerimaan Negara (MPN) MPN adalah Modul Penerimaan yang merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Negara dan memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berkenaan dengan Penerimaan Negara Sistem Penerimaan 75

76 Meningkatkan Pelayanan Meningkatkan validitas penerimaan negara Meningkatkan Akuntabilitas Mendukung Pelaksanaan TSA Tujuan diterapkannya MPN : 76

77 Setoran Pajak Setoran Bukan Pajak Setoran PBB & BPHTB Setoran Bea Masuk & Cukai Setoran Pungutan Ekspor Pengembalian Belanja Potongan SPM Seluruh Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi / Devisa Persepsi dan Pos Persepsi Belum termasuk penerimaan negara melalui BI (Setoran dalam valas, setoran Migas dan setoran lain yang langsung ke BI) Ruang Lingkup MPN : 77

78 Setiap penerimaan negara disetor penuh ke Rekening Kas Umum Negara Penerimaan negara tidak boleh digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Setiap penerimaan negara disetor ke Rekening Kas Umum Negara melalui Bank/pos Persepsi Penyetoran kas: –Paling lambat dalam waktu 1 hari –Berkala sesuai ketetapan PRINSIP PENERIMAAN NEGARA 78

79 79

80 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; 2.Perdirjen Perbendaharaan No.Per- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban APBN; 3.Perdirjen Perbendaharaan No.Per- 11/PB/2011 tentang Perubahan atas Per- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban APBN. 80

81 Pengurusan Komtabel (Comptabel beheer) Pengurusan Administratif (Administratief beheer) PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA 81 PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran MENTERI KEUANGAN Selaku BUN

82 PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA 82 MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif MENTERI KEUANGAN Selaku BUN Tahapan Komtabel PEMBUATAN KOMITMEN SPM PENGUJIAN Pengujian: Wetmatigheid Rechmatigheid Doelmatigheid PENGUJIAN Pengujian: Substansial: Wetmatigheid Rechmatigheid Formal BANK SP2D BENDAHARA PIHAK KE 3

83 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 83 PENGGUNA ANGGARAN MENTERI/PIMP.LEMBAGA (1) KUASA PA KEPALA SATKER (2) BENDAHARA PENGELUARAN (5) PENGUJI SPP PENANDATANGAN SPM (4) PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMBUAT KOMITMEN (3)  (2) tidak boleh merangkap (5)  (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :  (2) Dapat merangkap (3) atau (4)

84 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 1)Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan. a.Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen; b.Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM; c.Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan angaran belanja. 2)Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk : 84

85 PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPBN menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tembusan Surat Keputusan para Pejabat dimaksud disampaikan kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. 85

86 MEKANISME PEMBAYARAN 1.Uang Persediaan : Pembayaran melalui uang kas persediaan 2.Pembayaran Langsung : Pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atau Bendahara untuk dibayarkan kepada Pegawai/yang berhak. 86

87 UANG PERSEDIAAN Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bend.Pengeluaran Pembantu (BPP) UP dapat dibagi pada BPP GUP bila telah mencapai 75 % BPP sudah 75 % dapat GUP tanpa menunggu BPP yang lain Pengajuan UP dilampiri rincian uang yang dikelola BPP 87

88 UANG PERSEDIAAN UP diberikan untuk klasifikasi belanja: 1.belanja barang (52), 2.belanja Modal (53) yaitu: pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset, 3.Belanja lain-lain (58) 4.Pengecualian dari butir 1 sd 3, oleh Dirjen Perbendaharaan (DIPA Pusat) dan Kanwil DJPBN (DIPA pusat lok.daerah dan DIPA y disahkan Kwl DJPBN) (Con’t) 88

89 UANG PERSEDIAAN Besaran UP : -1/12 maks 50 jt utk pagu s.d 900 jt. -1/18 maks 100 jt untuk pagu diatas 900 jt s.d 2,4 M -1/24 maks 200 jt untuk pagu diatas 2,4 M s.d. 6 M - 1/30 maks 500 jt untuk pagu diatas 6 M. (Con’t) 89

90 UANG PERSEDIAAN UP kurang dapat mengajukan TUP TUP s.d 500 jt disetujui oleh Kepala KPPN TUP diatas 500 jt hrs mendapat dispensasi Kepala Kanwil DJPBN. Pembayaran oleh Bend.Peng maksimal 20 jt kepada 1 rekanan kecuali untuk honor dan perjadin. (Con’t) 90

91 PEMBAYARAN LANGSUNG 1.Ditujukan kepada rekening Pihak Ketiga (penyedia barang dan jasa) Pengadaan barang dan jasa. 2.Ditujukan kepada rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas, honor pegawai, gaji pegawai. 91

92 PEMBAYARAN LANGSUNG Digunakan untuk pembayaran : 1.Belanja Gaji dan Belanja Pegawai lainnya. 2.Pengadaan barang dan jasa. 3.Biaya Langganan Daya dan Jasa. 4.Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA 2007 akan disesuaikan dengan mekanisme uang persediaan melalui uang muka/persekot untuk perjadin jabatan dan LS untuk perjadin pindah). (Con’t) 92

93 PENGUJIAN OLEH PEJABAT PENGUJI 1.Memeriksa dokumen pendukung SPP. 2.Memeriksa ketersediaan pagu. 3.Memeriksa kesesuaian dengan rencana kerja. 4.Memeriksa kebenaran hak tagih : - Pihak penerima pembayaran - Nilai tagihan - Jadwal waktu pembayaran 93

94 BUKTI ATAS HAK TAGIH 1.Kontrak/SPK 2.Surat Pernyataan penetapan rekanan 3.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 4.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 5.Berita Acara Pembayaran 6.Kuitansi 7.Jaminan bank/yang dipersamakan 8.Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang sebagian/seluruhnya dari PHLN BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PA/KPA 94

95 PENERBITAN SPM 1. SPM LS belanja pegawai dilampiri : - Daftar gaji - SK Kepegawaian - SK Honor, SPK lembur - SSP. 2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri : - Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas - SPTB - Faktur Pajak dan SSP 95

96 PENERBITAN SPM 3. SPM UP dilampiri dengan surat pernyataan PA/KPA. 4. SPM TUP dilampiri dengan : - Rincian rencana penggunaan dana - Surat Dispensasi - Surat Pernyataan PA/KPA 5. SPM GUP dilampiri dengan : - SPTB - Faktur Pajak dan SSP (Con’t) 96

97 PENGUJIAN OLEH KPPN Substantif : Kebenaran perhitungan Ketersediaan dana Pengujian dokumen dasar Pengujian SPTB. Formal : Mencocokan td tangan dg specimen Cara penulisan jumlah uang Kebenaran penulisan. 97

98 PELAPORAN REALISASI ANGGARAN Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran beserta ADK kepada Menteri/Ketua lembaga secara berjenjang. Dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan secara berjenjang sampai Menteri Keuangan. 98

99 DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIT. PA/ KANWIL DJPb DIT. PA/ KANWIL DJPb KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER PANITIA PENGADAAN PANITIA PENGADAAN SK. PANITIA TENDER DIPA KEPUTUSAN PEMENANG KONTRAK MEKANISME PENGADAAN KPPN 4 1a 99

100 MEKANISME PENCAIRAN (LS) DAERAH KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DJPb SPM KAS NEGARA REKENING BERITA ACARA SERAH TERIMA 8 7 SP2D KPPN PENYELESAIAN PEKERJAAN KANWIL DJPb KANWIL DJPb 100

101 MEKANISME PENCAIRAN (UP) DAERAH BENDAHARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SPM/GU KAS NEGARA REKENING SP2D KPPN DAERAH SUPLIER BUKTI

102 Benar UJI DAN PERIKS A PEMBEBANAN Proses SAI SPM GU BUKTI SP2D LAPORAN KEUANGAN Draft SPM - GU PENERBIT SPM BENDAHARA PENGELUARAN UNIT AKUNTASI SATKER PENGUJI TAGIHAN PEMBUAT KOMITMEN SK SPK KONTRAK Daftar Lembur DAFTAR GAJI BA PK BA PB BA SERAH TERIMA BUKTI DAN TAGIHAN Salah Bayar Draft SPM - LS SPM KPPN Transfer UP/GU BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA SPM LS Transfer pihak III BUKTI 102

103 103

104 I. Dasar Hukum  Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 104

105  Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Keppres No. 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Perpres No. 53 tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri 105

106 II. Prosedur Penarikan PHLN melalui KPPN Khusus Jakarta VI Ketentuan Umum: 1. DIPA telah diterima oleh KPPN; 2. Loan/Grant yang tercantum di dalam DIPA telah memiliki No. Register (telah efektif); 3. Tata Cara Penarikan yang tercantum dalam DIPA harus benar sesuai dengan Loan/Grant Agreement yaitu PL, LC, RK, atau PP; 4. Pencantuman Kode Kantor Bayar harus sesuai dengan KPPN pembayar yaitu 140 untuk KPPN Khusus Jakarta VI; 5. Dana yang tersedia dalam DIPA mencukupi (rupiah atau valas); 106

107 III. Tata Cara Penarikan/Penyaluran Dana PHLN Berdasarkan PMK Nomor :143/PMK.05/2006 perihal Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, penarikan PHLN dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 1. Pembukaan Letter of Credit (L/C); 2. Pembayaran Langsung (PL)/Direct Payment; 3. Pembayaran Pembiayaan Pendahuluan (PP); 4. Rekening Khusus (RK). Berdasarkan PP No.10 tahun 2011 selain ke 4 cara di atas terdapat satu cara sebagai tambahan yaitu : Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (Pasal 40 dan Pasal 73) 107

108 III.1. Pembukaan Letter of Credit (L/C) Mekanisme ini diperlukan : Pengadaan barang/jasa dilakukan antar negara Kontraktor selaku penyedia barang/jasa di luar negeri memerlukan penjaminan pembayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. 108

109 III.1. Pembukaan … Tahapan pembayaran dengan mekanisme L/C adalah sebagai berikut : 1. PA/KPA mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) dengan melampirkan data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI. 2. KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dan mengirimkannya kepada : - Ditjen Bea dan Cukai; - PA/KPA; - Bank Indonesia. 3. Satker/Kontraktor mengajukan pembukaan L/C ke Bank Indonesia. 4. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari bank koresponden, BI menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. 5. Atas dasar Nota Disposisi/NOD, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3). 6. KPPN menyampaikan SP3 kepada: - PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI; - Bank Indonesia. 109

110 Nominated/ Negotiating Bank Rekanan/ Aplikan Bank Indonesia Supplier/ Benficiary P P H L N Dep. Teknis / BUMN KEMENKEU b 5a LUAR NEGERI DALAM NEGERI Bagan Mekanisme L/C

111 Keterangan gambar: 1. KPBJ ANTARA KEM. TEKNIS DENGAN REKANAN; 2. KEM. TEKNIS MENGAJUKAN PENERBITAN SKP KEPADA KPPN KHUSUS JAKARTA VI- KEMENKEU; 3. ASLI SKP DISAMPAIKAN OLEH KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU KEPADA BI DENGAN TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA KEM. TEKNIS DAN DITJEN BEA & CUKAI; 4. REKANAN YG MEMILIKI API (APPLICANT) MENGAJUKAN APLIKASI PENERBITAN L/C KE BANK INDONESIA; 5. BI MENERBITKAN L/C (SWIFT MT700) KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK; 5a. BI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENERBITAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA PPHLN; 5b. PPHLN MENYAMPAIKAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK; 6. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN L/C KEPADA SUPPLIER/BENEFICIARY; 7. SUPPLIER/BENEFICIARY MENGIRIMKAN BARANG/JASA KEPADA REKANAN/APLIKAN; 8. SUPPLIER/BENEFICIARY MEMPRESENTASIKAN DOKUMEN L/C KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK 9. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN DOKUMEN KEPADA BI UNTUK MEMINTA OTORISASI REIMBURSEMENT KEPADA PPHLN; 10. BI MEMBERIKAN OTORISASI DALAM HAL DOKUMEN COMPLIED WITH L/C TERMS,DALAM HAL DISCREPANCY AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN APLIKAN TERLEBIH DAHULU; 11. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENGAJUKAN REIMBURSEMENT CLAIM KEPADA PPHLN; 12. PPHLN MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI REIMBURSEMENT CLAIM YANG DIAJUKAN; 13. ATAS DASAR REALISASI L/C, PPHLN MENGIRIMKAN NOTICE OF DISBURSEMENT (NOD) KEPADA KEMENKEU; 14. KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU MENERBITKAN SP3 ATAS REALISASI L/C; 15. KEM. TEKNIS MENERIMA SP3 DAN MEMBUKUKAN KE DALAM SAI. 111

112 III.2. Pembayaran Langsung (PL) / Direct Payment Mekanisme pembayaran langsung adalah mekanisme pembayaran atas kegiatan/proyek Kementerian/Lembaga dengan dana bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang aplikasi penarikan dana diajukan melalui KPPN Khusus Jakarta VI dan pembayarannya dilaksanakan oleh pemberi pinjaman/hibah secara langsung kepada kontraktor sebagai penyedia barang/jasa. 112

113 A. Tahapan Pembayaran Langsung Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung adalah sebagai berikut : 1. KPA/Satker mengajukan aplikasi permintaan dana pembayaran langsung (APD-PL) beserta data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI. 2. Berdasarkan APD-PL dan data pendukungnya, KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Withdrawal Application (WA). 3. KPPN menyampaikan WA kepada Lender/Donor dengan melampirkan data pendukung yang dipersyaratkan. 4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan, Lender/Donor melakukan pembayaran kepada kontraktor/rekanan. 113

114 5. Setelah melakukan pembayaran kepada kontraktor, Lender/Donor menerbitkan Notice Of Disbursement (NOD) sebagai bukti telah melakukan pembayaran dan mengirimkannya kepada Ditjen Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta VI. 6. Atas dasar NOD yang diterima, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3 untuk keperluan pembukuan dan dikirimkan kepada:  Bank Indonesia  Kementerian/Lembaga (Satker) untuk dicatat dalam SAI. 114

115 Kementerian/ Lembaga/ BUMN/BUMD/ PEMDA KPPN Khusus Jakarta VI Bank Indonesia Dit. Pengelolaan Utang Kontraktor Penyedia Barang/Jasa Pemberi Pinjaman/ Hibah BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG Keterangan : 1.Permintaan pembayaran oleh kontraktor; 2.APD-PL; 3.Cover Letter (WA); 4.Pembayaran; 5.NOD; 6.SP3 115

116 III.3. Mekanisme Rekening Khusus Mekanisme Rekening Khusus (RK) adalah mekanisme pembayaran dengan membebankan pada satu rekening Menteri Keuangan yang dibuka secara khusus untuk menampung dana in advance atas pinjaman/hibah yang sifatnya revolving. Penarikan dana dengan cara RK dapat dilakukan diseluruh KPPN, kecuali untuk tagihan dengan mata uang asing/valas hanya dapat dilakukan melalui KPPN Khusus Jakarta VI. 116

117 Prosedur Penarikan PHLN melalui Rekening Khusus Prosedur penarikan PHLN dengan rekening khusus terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 1. Tahap Pendahuluan  Pembukaan rekening,  Pengisian dana awal,  Penerbitan Perdirjen Perbendaharaan 2. Tahap Pelaksanaan 2.1.Pembayaran dengan SPM-LS Syarat-syarat pengajuan SPM-LS:  SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)  Resume kontrak  Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)  Faktur Pajak untuk PPN dan PPH 117

118 2.2. Penyediaan dana Uang Persediaan (UP) A. Syarat-syarat pengajuan SPM-TUP: 1. SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) 2. Rincian Rencana Penggunaan Dana 3. Surat Dispensasi Kepala Kanwil DJPB untuk TUP diatas Rp. 500 juta 4. Surat Pernyataan dari KPA/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:  Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D  Apabila terdapat sisa dana TUP harus disetorkan ke rekening kas negara.  Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. Berdasarkan SE-77/PB/2005, pembayaran SP2D-UP dan SP2D TUP pada prinsipnya masih merupakan uang muka kerja, sehingga KPPN KBI tidak dapat membebankan SP2D-UP/TUP kepada Rekening Khusus. 118

119 B. Syarat-Syarat Pengajuan SPM-GUP: SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) SPTB Faktur Pajak dan SSP Daftar Rincian Permintaan Pembayaran lembar B (GU). Rekap Pengeluaran Perkategori NPLN (GU) 119

120 3. Tahap Pertangungjawaban Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penarikan dana pinjaman dengan Rekening Khusus adalah replenishment. Replenishment ditujukan untuk mengganti dana Rekening Khusus yang telah didebet dengan penerbitan SP2D RK oleh KPPN. Replenishment diajukan oleh Kementerian/Lembaga melalui Direktorat PKN kepada lender. 120

121 III.4. Mekanisme Pembayaran Pembiayaan Pendahuluan (PP) Mekanisme pembayaran pembiayaan pendahuluan (PP) adalah mekanisme pembayaran atas pembiayaan yang sudah terlebih dahulu dibayar oleh Kementerian/Lembaga menggunakan dana yang dimilikinya. Dalam metode penarikannya, mekanisme penarikan dana dengan mekanisme ini sama dengan mekanisme pembayaran langsung (PL) dimana tagihan diajukan dengan cover letter WA dan dokumen pendukungnya kepada pemberi PHLN. Yang membedakan mekanisme ini dengan mekanisme PL adalah pebayaran kepada pihak ketiga sudah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, sehingga pembayaran oleh pemberi pinjaman/hibah ditujukan kepada Kementerian/Lembaga. 121

122 Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran pendahuluan adalah sebagai berikut : 1. KPA/Satker mengajukan aplikasi permintaan dana pembayaran pendahulan (APD-PP) beserta data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI (KPPN). 2. Berdasarkan APD-PP dan data pendukungnya, KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Cover Letter Withdrawal Aplication. 3. KPPN mengirimkan WA kepada pemberi pinjaman dan data pendukung yang dipersyaratkan. 4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan, pemberi pinjaman melakukan pembayaran sebagai penggantian atas pengeluaran ke rekening Kementerian/Lembaga 122

123 Kementerian/ Lembaga/ BUMN/BUMD/ PEMDA KPPN Khusus Jakarta VI Bank Indonesia Dit. Pengelolaan Utang Kontraktor Penyedia Barang/Jasa Pemberi Pinjaman/ Hibah BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN Keterangan : 1.Permintaan pembayaran oleh kontraktor; 2.Pembayaran ; 3.SPP-PP; 4.Pembayaran; 5.NOD; 6.SP3 123

124 TERIMA KASIH 124


Download ppt "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google