Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

2 I. Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran II. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran III.Revisi DIPA IV. Mekanisme Pendapatan Negara V. Pembayaran dan Pencairan Dana VI. Prosedur Penarikan/Penyaluran PHLN SISTEMATIKA

3

4 1.UU No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara 2.UU No.1 Th tentang Perbendaharaan Negara 3.UU No.22 Th.2011 tentang APBN TA.2012

5 Siklus Anggaran Perencanaan APBN Penyusunan APBN PembahasanPenetapanPelaksanaan Pertanggung jawaban Perumusan kerangka asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; Penyusunan resource envelope; Penetapan Pagu Indikatif; Pelaksanaan Trilateral Meeting. Penetapan Pagu Sementara; Penelaahan RKA-KL; Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-KL. Pembahasan dengan Komisi XI; Pembahasan dengan Badan Anggaran. Penetapan Pagu Definitif; Penetapan RKA-KL ; Penyusunan Keppres Rincian APBN. Pengesahan DIPA. Pencairan anggaran; Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan LKPP; Penyusunan RUU Pertangungjawab an Pelaksanaan Anggaran. Tupoksi DJA Tupoksi DJPBN Tupoksi DJA dan DJPBN 5

6 THE EXPENDITURE CYCLE APPROPIATION (voted by Parliament) APPORTIONMENT AND ALLOTMENT (commitment basis) COMMITMENT (contract awarded) VERIFICATION of deliveries PAYMENT order delivery SUPPLIER PENETAPAN UU APBN PERPRES RINCIAN APBN PENYUSUNAN PENGESAHAN DIPA PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN TAGIHAN PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA PENYEDIA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN ANGGARAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN

7 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN SATKER Kuasa Pengguna Anggaran MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Kuasa Bendara Umum KPPN Kuasa Bendara Umum

8 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS 8 Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7) Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)

9 9

10 1.Permenkeu Nomor 93/PMK.02/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL 2.Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA ;

11 Pengertian DIPA DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kakanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan selaku BUN

12 TA 2010 Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT) PROGRAM KEGIATAN KELUARAN (OUTPUT) JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT)  Tdk spesifik;  Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L.  Tdk spesifik;  Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker.  Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur;  Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam  Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir.  Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi;  Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU.  Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi;  Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK.  Rumusannya sangat spesi- fik jenis dan satuannya;  Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran.  Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir. Sebelum Restrukturisasi Mulai TA 2011 Sesudah Restrukturisasi 12

13 POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN DIPA mulai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Penyempurnaan IT penyusunan Dokumen Penyempurnaan Proses Administrasi Perubahan Format dan isi DIPA Pendaerahan Penyusunan & Pengesahan DIPA Penerapan integrated databaseDIPA-RKAKL DIPA-RKAKL Integrasi Aplikasi DIPA dan RKAKL Penuangan Informasi Kinerja dalam DIPA Penyederhanaan Proses Penyusunan DIPA Awal Tahun Percepatan Penyusunan DIPA Awal Tahun DNA Sebagai Pengganti SRAA

14 14

15 15

16 Setiap satuan kerja, dalam rangka penyusunan DIPA menggunakan data secara otomatis yang berasal dari RKA-KL yang sudah ditelaah antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan Kertas Kerja (KK) RKA-KL. Informasi tambahan yang harus diinput secara manual adalah terkait dengan rencana penarikan, perkiraan penerimaan, pejabat perbendaharaan, saldo awal kas BLU, saldo akhir kas BLU, ambang batas, persentase penggunaan langsung PNBP, dan status BLU, yang diisi pada saat penyusunan DIPA. 16 Penerapan Integrated Database.

17 Integrasi Aplikasi RKA-KL dan DIPA Satker 17 SEBELUM INTEGRASI (2010)SESUDAH INTEGRASI (mulai 2011) Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA terpisah Struktur Database RKAKL dan DIPA berbeda Perlu Proses Reformat Data Aplikasi RKAKL-DIPA terintegrasi menjadi satu Database satu (Struktur Database sama) Referensi sama Tidak perlu proses reformat data Aplikasi RKAKL DB RKAKL Aplikasi DIPA DBDIPA Aplikasi RKAKL-DIPA DB RKAKL- DIPA INTEGRASIINTEGRASI ProsesReformatData DJA DJPBN 17

18 18 Integrasi Database RKA-KL dan DIPA mulai Tahun 2011 Struktur Database & Referensi sama Intranet

19 BAHAN PENYUSUNAN DIPA : 1.Keppres mengenai rincian APBN sebagai dasar Alokasi Anggaran 2.RKA-KL yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Dirjen Anggaran 3.Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Dirjen Anggaran 4.Bagan Akun Standar 5.Daftar Nominatif Anggaran (DNA)

20 20 Daftar Nominatif Anggaran yang selanjutnya disingkat DNA adalah ringkasan alokasi anggaran Satuan Kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi kementerian negara/lembaga dan provinsi sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN. Daftar Lampiran DNA hanya memuat antara lain Kode dan Nama Satker, Alokasi Anggaran per jenis belanja dan jumlah dana yang diblokir.

21 K/L/ SATKER DJA DJPBN PUSAT KANWIL 5 UU APBN Penelaahan DIPA + ADK DIPA DIPA DIPA Proses Bisnis Penyusunan DIPA RKAKL SP RKAKL Pengesahan Pengesahan Data SP RKAKL/ Provinsi SP RKAKL a4a 4a4a 5b 4b4b 4b4b 4c4c 4c4c 6a 6b 5a 7a 7b 8a 8b 21

22 Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker Restore Data RKAKL Pengisian Data PHLN Pengisian Data Rencana Penarikan dan Perkiraan Penerimaan Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan, Pejabat Penandatangan SPM, Cetak DIPA Kirim Data DIPA 22

23 KOMPOSISI DIPA 23 SP RKA-KL+ADK 1.PEJABAT PERBENDAHARAAN 2.HAL III DIPA (RENCANA PENERIMAAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA) 3.ISIAN LAIN SURAT PENGESAHAN ISIAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATKER PENGESAHAN OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN HASIL PENELAAHAN RKAKL

24 Catatan : terutama informasi Blokir dan informasi yang khusus/spesifik 24 Berisi informasi mengenai Pengesahan DIPA Rekap Isi DIPA dan Informasi Umum dan Uraian Fungsi/Sub Fungsi, outcome Program, IKU Program, IKK, output kegiatan Rekap Isi DIPA dan informasi Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Uraian Satker/Kegiatan/ Ouput/Sumber Dana dan Uraian Belanja Rencana Penarikan Dana per Bulan dan Perkiraan Penerimaan

25 Proses Validasi DIPA oleh DJPBN Restore DIPA Validasi OK SP DIPA 25

26 26

27 Tanggal DIPA. DIPA yang disusun oleh PA/KPA bertanggal 9 Desember Desember 2011 Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas adalah bertanggal 9 Desember 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember

28 DIPA Sementara Disusun apabila Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja tidak menyampaikan DIPA sampai batas waktu yang ditentukan Disusun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan/Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan SP RKAKL Tidak perlu ditandatangani PA/KPA 28

29 DIPA Sementara Dana yang dapat dicairkan adalah : –Gaji Pegawai, –Keperluan sehari-hari perkantoran, –langganan daya dan jasa dan lauk pauk/bahan makanan Selain keperluan diatas dananya diblokir Apabila DIPA diterima dari PA/KPA setelah DIPA Sementara terbit, maka dilakukan validasi dan pengesahan revisi pertama DIPA bersangkutan 29

30 30

31 Fungsi POK Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas Alat perencanaan kebutuhan dana Sarana meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran 31

32 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DIPA tidak diperkenankan meralat/merevisi 1. Pada saat penyusunan DIPA tidak diperkenankan meralat/merevisi DIPA. 2. Perubahan hanya dilakukan untuk Kode kabupaten/kota, Kode kewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN). sangat terbatas harus stand by 3. Mengingat waktu penyelesaian DIPA yang sangat terbatas, maka KPA dan/atau Penanda tangan DIPA di pusat/daerah harus stand by selama proses penyusunan dan validasi, untuk menandatangani DIPA. 4.DIPA akan diserahkan pada Menteri/Ketua Lembaga/ Gubernur oleh Presiden di Istana Negara tanggal 20 Desember Penyerahan dari Guberrnur kepada Satuan kerja di daerah tanggal Desember

33

34 1.PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011; 2.Perdirjen Nomor PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Surat Dirjen Perbendaharaan No.S- 519/PB/2012 tgl.17 Januari 2012 tentang Revisi DIPA TA.2012

35 Revisi DIPA adalah perubahan rincian dalam DIPA akibat revisi rincian anggaran pada halaman SP dan/atau halaman I dan/atau halaman II dan/atau halaman III dan/atau halaman IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena kesalahan administratif. R E V I S I D I P A

36

37  Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN, cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi.  Ralat kode akun.  Pembukaan tanda blokir.  Pergeseran dana dalam satu DIPA.  Perubahan nomenklatur satker.

38 Batasan Revisi DIPA Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang : TIDAK MENGUBAH TARGET KINERJA :  tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang; dan  tidak mengurangi spesifikasi Keluaran TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN ALOKASI ANGGARAN THD : a.kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama. b.alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain; c.kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada Satkerlain; d.pembayaran berbagai tunggakan; e.paket pekerjaan yang bersifat multiyears; dan f.paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

39 KEWENANGAN REVISI Jenis RevisiKewenangan I.Revisi Rincian ABPP yaitu revisi rincian anggaran menurut alokasi SP RKA-K/L DPR-RI; Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Anggaran II.Revisi DIPA yaitu perubahan rincian anggaran dalam DIPA Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan III.Revisi POK yaitu perubahan rincian anggaran dalam POK Kuasa Pengguna Anggaran

40 Revisi DIPA berdasarkan Perubahan SP-RKA K/L; Revisi DIPA tanpa Perubahan SP-RKA K/L.

41 Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI, Menteri Keuangan, dan/atau Direktur Jenderal Anggaran; Perubahan SP RKA-K/L menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan; DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Revisi DIPA berdasarkan Perubahan SP RKA-K/L

42 Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L c. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional c. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional d.Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan d.Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan Revisi DIPA tanpa Perubahan SP RKA-K/L a.Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah U mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga a.Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah U mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga b.Penerimaan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU b.Penerimaan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU e.Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satker e.Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satker f. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi f. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi

43 Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA -/L h.Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia, dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja h.Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia, dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja Revisi DIPA tanpa Perubahan SP RKA-K/L (Lanjt) g. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah g. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah i.Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP i.Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP j.Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan j.Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan l. Perubahan berupa pergantian/penambahan kantor bay ar l. Perubahan berupa pergantian/penambahan kantor bay ar k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan m. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi m. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi

44 a.Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional, dapat dilakukan:  dalam rangka menjamin penyelenggaraan satuan kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;  sepanjang tidak mengurangi Sasaran Kinerja satuan kerja b.Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada, dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja; c.Revisi dilakukan dengan cara mengubah ADK DIPA satuan kerja melalui aplikasi RKAKLDIPA, mencetak POK dan KPA menetapkan perubahan POK. Revisi POK Tanpa Perubahan DIPA

45 ADK RKA- Satker KPA Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA melakukan perubahan RKA- Satker sesuai dengan kewenangannya ADK RKA- Satker DIPA berubah? No Yes Cetak POK Cetak DIPA Revisi DJPBN 4 Pengesahan DIPA Revisi 6 Cetak POK 5 2a 5 hari kerja 45

46 Dokumen pendukung Revisi DIPA pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA- Satker ADK RKA- Satker Setuju? No Yes Cetak DIPA Revisi Pengesahan DIPA Revisi 7 Cetak POK 5 2 Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi DIPA 6 5 hari kerja Pencocokan & penelitian DJPBN

47 PENGATURAN PENGESAHAN REVISI DIPA

48 Pengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA Pengesahan Revisi DIPA KP DJPBN KANWIL DJPBN  DIPA Satker Pusat yg berlokasi di DKI Jakarta;  Revisi DIPA antar Provinsi;  DIPA Satker Pusat yg berlokasi di luar DKI Jakarta;  DIPA Satker Vertikal;  DIPA Dekonsentrasi;  DIPA Tugas Pembantuan;  DIPA Urusan Bersama. 1a 1b Revisi DIPA disampaikan kpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusan kpd : 1.Menteri/Ketua Lembaga; 2.Ketua BEPEKA; 3.Gubernur Prov. ybs. 4.DJA; 5.Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN; 6.Kanwil DJPBN. Revisi DIPA disampaikan kpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusan kpd : 1.Menteri/Ketua Lembaga; 2.Ketua BEPEKA; 3.Gubernur Prov. ybs. 4.DJA; 5.Dir. Pelaksanaan Anggaran DJPBN; 6.Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN;

49 Kegiatan A Output-1 Komponen-1 Komponen-2 Jenis Belanja-1 Output : volume, jenis dan satuan Target kinerja tidak berubah Ketentuan : Pergeseran antar komponen dalam satu Output  tdk mnmbh honorarium dan dlm jenis belanja yg sama. Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker) Komponen-3 Jenis Belanja-1 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3

50 Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Output-1 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Jenis Belanja-1 Output : volume, jenis dan satuan Target kinerja tidak berubah Ketentuan : Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama. Output-2 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Output : volume, jenis dan satuan Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Jenis Belanja-1 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3

51 Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN) Kegiatan A Output Layanan Perkantoran Komponen 001 Komponen 002 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Output-2 Kegiatan B Output Layanan Perkantoran Komponen 001 Komponen 002 Komponen-1 Komponen-2 Output-2 Satker A Satker B Target kinerja tidak berubah

52 a.Untuk penambahan pagu belanja yang berasal dari Hibah LN/DN setelah APBN TA 2011 ditetapkan; b.Hibah LN/DN dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga, c.Pengalokasian senilai nominal dalam rupiah; d.Tata cara pencatatan dan pelaporannya berpedoman pada PMK No. 255/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang a. Revisi DIPA untuk Penerimaan Hibah LN/DN Go Back

53 Tata cara Revisi DIPA Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan no. 44/PMK.05/2009. b. Penggunaan Anggaran Belanja yg Bersumber dr PNBP Utk Satker BLU Go Back

54 Dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a.pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk Biaya Operasional; dan b.tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan Biaya Operasional pada Program asal setelah dilakukan pergeseran. c. Pergeseran Antar Program dalam satu BA untuk Biaya Operasional Go Back

55 a.Dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang dan sesuai dengan kaidah akuntansi; b.Dalam revisi anggaran ini termasuk juga pergeseran antarsatuan kerja dan antarlokasi. c.Pergeseran rincian anggaran belanja antarlokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan sepanjang bukan merupakan Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, atau Urusan Bersama d. Pergeseran Antar Jenis Belanja dalam Satu Kegiatan Go Back

56 Dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA sudah tercapai. b.Sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. e. Perubahan Volume Keluaran Go Back

57 a.Dapat sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. b.Satker pelaksanaan kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama wajib melaporkan kepada unit eselon I Kementerian Negara/ Lembaga yang memberikan penugasan atau pelimpahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Revisi DIPA ditetapkan. f. Pergeseran Revisi DIPA DK, TP dan UB Go Back

58 a.Dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan kekurangan Biaya Operasional pada Satuan Kerja yang bersangkutan; b.Biaya Operasional terdiri atas:  Komponen 001 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai; dan  Komponen 002 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor c.Dalam revisi anggaran ini termasuk juga pergeseran antarsatuan kerja dalam Program yang sama. g. Perubahan Alokasi Anggaran Antar Provinsi/Kabupaten/Kota Go Back

59 a.Dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang b.Tunggakan tahun yang lalu merupakan merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia dan pekerjaan/ penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. c.Tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau uang makan, dan/atau belanja perjalanan dinas pindah, dan/atau langganan daya dan jasa, tunjangan profesi guru/dosen, dan tunjangan kehormatan profesor, tetapi alokasi dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Revisi DIPA. h. Penyelesaian Tunggakan Tahun yang Lalu Go Back

60 Tata cara Revisi DIPA Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.05/2009. i. Pergeseran Rincian Anggaran Satker BLU Go Back

61 Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja. j. Pergeseran AntarKomponen dan AntarKeluaran Go Back

62 a.Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, berupa perubahan (updating) rencana penarikan dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA b.Perubahan (updating) dimaksud dilaksanakan setiap ada perubahan atau paling lambat per triwulan melalui mekanisme revisi. k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan Go Back

63 Perubahan kantor bayar berupa perubahan kantor bayar akibat adanya: a.Perpindahan lokasi satker termasuk penambahan kantor bayar baru atau dalam rangka mendekatkan dengan kantor bayar; b.Perpindahan kantor bayar setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. l. Perubahan Kantor Bayar Go Back

64 Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi meliputi: a.ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan; b.ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); c.perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau satuan kerja sepanjang kode tetap, berdasarkan keputusan dari Kementerian Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah; d.ralat kode nomor register PHLN/PHDN; e.ralat kode kewenangan; f.ralat kode lokasi; g.perubahan Pejabat Perbendaharaan; h.ralat cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau i.ralat pada DIPA sebagai akibat kekeliruan pencantuman data DIPA yang tidak sesuai dengan SP RKA-K/L. m. Perubahan/Ralat Karena Kesalahan Administrasi Go Back

65

66 Jenis-jenis Penerimaan Negara Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Hibah Penerimaan Pengembalian Belanja Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

67 PENERIMAAN PAJAK Semua penerimaan negara  dari pajak dalam negeri dan perdagangan internasional Disetorkan oleh wajib pungut/wajib setor. Terdiri dari: 1.Pajak Penghasilan 2.Pajak Pertambahan Nilai 3.Pajak Ekspor 4.Cukai dsb

68 PNBP Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Harus disetor oleh Bendahara Penerima maksimal 1 hari setelah diterima. Terdiri dari: 1.Sumber Daya Alam 2.Laba Pemerintah atas BUMN 3.PNBP lainnya

69 HIBAH Penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri DN serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah LN yg menjadi hak pemerintah Dapat berupa uang, barang dan jasa termasuk tenaga ahli atau pelatihan

70 PENERIMAAN LAINNYA Pengembalian Belanja  dari belanja pegawai, barang, modal tahun berjalan maupun dari tahun yang lalu Penerimaan Pembiayaan  penerimaan pinjaman, hasil privatisasi, penjualan aset restrukturisasi, penerimaan SUN Penerimaan PFK  potongan 10% gaji pusat, Bulog, Askes, Taperum

71 Mulai TA 2007, dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Negara telah dikembangkan Modul Penerimaan Negara (MPN) MPN adalah Modul Penerimaan yang merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Negara dan memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berkenaan dengan Penerimaan Negara Sistem Penerimaan

72 Meningkatkan Pelayanan Meningkatkan validitas penerimaan negara Meningkatkan Akuntabilitas Mendukung Pelaksanaan TSA Tujuan diterapkannya MPN :

73 Setoran Pajak Setoran Bukan Pajak Setoran PBB & BPHTB Setoran Bea Masuk & Cukai Setoran Pungutan Ekspor Pengembalian Belanja Potongan SPM Seluruh Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi / Devisa Persepsi dan Pos Persepsi Belum termasuk penerimaan negara melalui BI (Setoran dalam valas, setoran Migas dan setoran lain yang langsung ke BI) Ruang Lingkup MPN :

74 Setiap penerimaan negara disetor penuh ke Rekening Kas Umum Negara Penerimaan negara tidak boleh digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Setiap penerimaan negara disetor ke Rekening Kas Umum Negara melalui Bank/pos Persepsi Penyetoran kas: –Paling lambat dalam waktu 1 hari –Berkala sesuai ketetapan PRINSIP PENERIMAAN NEGARA

75

76 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; 2.Perdirjen Perbendaharaan No.Per- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban APBN; 3.Perdirjen Perbendaharaan No.Per- 11/PB/2011 tentang Perubahan atas Per- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban APBN.

77 Pengurusan Komtabel (Comptabel beheer) Pengurusan Administratif (Administratief beheer) PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA 77 PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran MENTERI KEUANGAN Selaku BUN

78 PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA 78 MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif MENTERI KEUANGAN Selaku BUN Tahapan Komtabel PEMBUATAN KOMITMEN SPM PENGUJIAN Pengujian: Wetmatigheid Rechmatigheid Doelmatigheid PENGUJIAN Pengujian: Substansial: Wetmatigheid Rechmatigheid Formal BANK SP2D BENDAHARA PIHAK KE 3

79 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 79 PENGGUNA ANGGARAN MENTERI/PIMP.LEMBAGA (1) KUASA PA KEPALA SATKER (2) BENDAHARA PENGELUARAN (5) PENGUJI SPP PENANDATANGAN SPM (4) PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMBUAT KOMITMEN (3)  (2) tidak boleh merangkap (5)  (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :  (2) Dapat merangkap (3) atau (4)

80 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 1)Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan. a.Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen; b.Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM; c.Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan angaran belanja. 2)Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk :

81 PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPBN menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tembusan Surat Keputusan para Pejabat dimaksud disampaikan kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

82 MEKANISME PEMBAYARAN 1.Uang Persediaan : Pembayaran melalui uang kas persediaan 2.Pembayaran Langsung : Pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atau Bendahara untuk dibayarkan kepada Pegawai/yang berhak.

83 UANG PERSEDIAAN Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bend.Pengeluaran Pembantu (BPP) UP dapat dibagi pada BPP GUP bila telah mencapai 75 % BPP sudah 75 % dapat GUP tanpa menunggu BPP yang lain Pengajuan UP dilampiri rincian uang yang dikelola BPP

84 UANG PERSEDIAAN UP diberikan untuk klasifikasi belanja: 1.belanja barang (52), 2.belanja Modal (53) yaitu: pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset, 3.Belanja lain-lain (58) 4.Pengecualian dari butir 1 sd 3, oleh Dirjen Perbendaharaan (DIPA Pusat) dan Kanwil DJPBN (DIPA pusat lok.daerah dan DIPA y disahkan Kwl DJPBN) (Con’t)

85 UANG PERSEDIAAN Besaran UP : -1/12 maks 50 jt utk pagu s.d 900 jt. -1/18 maks 100 jt untuk pagu diatas 900 jt s.d 2,4 M -1/24 maks 200 jt untuk pagu diatas 2,4 M s.d. 6 M - 1/30 maks 500 jt untuk pagu diatas 6 M. (Con’t)

86 UANG PERSEDIAAN UP kurang dapat mengajukan TUP TUP s.d 500 jt disetujui oleh Kepala KPPN TUP diatas 500 jt hrs mendapat dispensasi Kepala Kanwil DJPBN. Pembayaran oleh Bend.Peng maksimal 20 jt kepada 1 rekanan kecuali untuk honor dan perjadin. (Con’t)

87 PEMBAYARAN LANGSUNG 1.Ditujukan kepada rekening Pihak Ketiga (penyedia barang dan jasa) Pengadaan barang dan jasa. 2.Ditujukan kepada rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas, honor pegawai, gaji pegawai.

88 PEMBAYARAN LANGSUNG Digunakan untuk pembayaran : 1.Belanja Gaji dan Belanja Pegawai lainnya. 2.Pengadaan barang dan jasa. 3.Biaya Langganan Daya dan Jasa. 4.Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA 2007 akan disesuaikan dengan mekanisme uang persediaan melalui uang muka/persekot untuk perjadin jabatan dan LS untuk perjadin pindah). (Con’t)

89 PENGUJIAN OLEH PEJABAT PENGUJI 1.Memeriksa dokumen pendukung SPP. 2.Memeriksa ketersediaan pagu. 3.Memeriksa kesesuaian dengan rencana kerja. 4.Memeriksa kebenaran hak tagih : - Pihak penerima pembayaran - Nilai tagihan - Jadwal waktu pembayaran

90 BUKTI ATAS HAK TAGIH 1.Kontrak/SPK 2.Surat Pernyataan penetapan rekanan 3.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 4.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 5.Berita Acara Pembayaran 6.Kuitansi 7.Jaminan bank/yang dipersamakan 8.Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang sebagian/seluruhnya dari PHLN BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PA/KPA

91 PENERBITAN SPM 1. SPM LS belanja pegawai dilampiri : - Daftar gaji - SK Kepegawaian - SK Honor, SPK lembur - SSP. 2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri : - Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas - SPTB - Faktur Pajak dan SSP

92 PENERBITAN SPM 3. SPM UP dilampiri dengan surat pernyataan PA/KPA. 4. SPM TUP dilampiri dengan : - Rincian rencana penggunaan dana - Surat Dispensasi - Surat Pernyataan PA/KPA 5. SPM GUP dilampiri dengan : - SPTB - Faktur Pajak dan SSP (Con’t)

93 PENGUJIAN OLEH KPPN Substantif : Kebenaran perhitungan Ketersediaan dana Pengujian dokumen dasar Pengujian SPTB. Formal : Mencocokan td tangan dg specimen Cara penulisan jumlah uang Kebenaran penulisan.

94 PELAPORAN REALISASI ANGGARAN Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran beserta ADK kepada Menteri/Ketua lembaga secara berjenjang. Dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan secara berjenjang sampai Menteri Keuangan.

95 DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIT. PA/ KANWIL DJPb DIT. PA/ KANWIL DJPb KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER PANITIA PENGADAAN PANITIA PENGADAAN SK. PANITIA TENDER DIPA KEPUTUSAN PEMENANG KONTRAK MEKANISME PENGADAAN KPPN 4 1a

96 MEKANISME PENCAIRAN (LS) DAERAH KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DJPb SPM KAS NEGARA REKENING BERITA ACARA SERAH TERIMA 8 7 SP2D KPPN PENYELESAIAN PEKERJAAN KANWIL DJPb KANWIL DJPb

97 MEKANISME PENCAIRAN (UP) DAERAH BENDAHARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SPM/GU KAS NEGARA REKENING SP2D KPPN DAERAH SUPLIER BUKTI2 4 5

98 Benar UJI DAN PERIKS A PEMBEBANAN Proses SAI SPM GU BUKTI SP2D LAPORAN KEUANGAN Draft SPM - GU PENERBIT SPM BENDAHARA PENGELUARAN UNIT AKUNTASI SATKER PENGUJI TAGIHAN PEMBUAT KOMITMEN SK SPK KONTRAK Daftar Lembur DAFTAR GAJI BA PK BA PB BA SERAH TERIMA BUKTI DAN TAGIHAN Salah Bayar Draft SPM - LS SPM KPPN Transfer UP/GU BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA SPM LS Transfer pihak III BUKTI

99

100 I. Dasar Hukum  Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah 100

101  Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 tahun 2004  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri  Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah 101

102 II. Prosedur Penarikan PHLN melalui KPPN Khusus Jakarta VI Ketentuan Umum: 1. DIPA telah diterima oleh KPPN; 2. Loan/Grant yang tercantum di dalam DIPA telah memiliki No. Register (telah efektif); 3. Tata Cara Penarikan yang tercantum dalam DIPA harus benar sesuai dengan Loan/Grant Agreement yaitu PL, LC, RK, atau PP; 4. Pencantuman Kode Kantor Bayar harus sesuai dengan KPPN pembayar yaitu 140 untuk KPPN Khusus Jakarta VI; 5. Dana yang tersedia dalam DIPA mencukupi (rupiah atau valas); 102

103 III. Tata Cara Penarikan/Penyaluran Dana PHLN Berdasarkan PMK Nomor :143/PMK.05/2006 perihal Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, penarikan PHLN dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 1. Pembukaan Letter of Credit (L/C); 2. Pembayaran Langsung (PL)/Direct Payment; 3. Pembayaran Pembiayaan Pendahuluan (PP); 4. Rekening Khusus (RK). 103

104 III.1. Pembukaan Letter of Credit (L/C) Mekanisme ini diperlukan : Pengadaan barang/jasa dilakukan antar negara Kontraktor selaku penyedia barang/jasa di luar negeri memerlukan penjaminan pembayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. 104

105 III.1. Pembukaan … Tahapan pembayaran dengan mekanisme L/C adalah sebagai berikut : 1. PA/KPA mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) dengan melampirkan data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI. 2. KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dan mengirimkannya kepada : - Ditjen Bea dan Cukai; - PA/KPA; - Bank Indonesia. 3. Satker/Kontraktor mengajukan pembukaan L/C ke Bank Indonesia. 4. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari bank koresponden, BI menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. 5. Atas dasar Nota Disposisi/NOD, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3). 6. KPPN menyampaikan SP3 kepada: - PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI; - Bank Indonesia. 105

106 Nominated/ Negotiating Bank Rekanan/ Aplikan Bank Indonesia Supplier/ Benficiary P P H L N Dep. Teknis / BUMN KEMENKEU b 5a LUAR NEGERI DALAM NEGERI Bagan Mekanisme L/C

107 Keterangan gambar: 1. KPBJ ANTARA KEM. TEKNIS DENGAN REKANAN; 2. KEM. TEKNIS MENGAJUKAN PENERBITAN SKP KEPADA KPPN KHUSUS JAKARTA VI- KEMENKEU; 3. ASLI SKP DISAMPAIKAN OLEH KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU KEPADA BI DENGAN TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA KEM. TEKNIS DAN DITJEN BEA & CUKAI; 4. REKANAN YG MEMILIKI API (APPLICANT) MENGAJUKAN APLIKASI PENERBITAN L/C KE BANK INDONESIA; 5. BI MENERBITKAN L/C (SWIFT MT700) KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK; 5a. BI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENERBITAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA PPHLN; 5b. PPHLN MENYAMPAIKAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK; 6. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN L/C KEPADA SUPPLIER/BENEFICIARY; 7. SUPPLIER/BENEFICIARY MENGIRIMKAN BARANG/JASA KEPADA REKANAN/APLIKAN; 8. SUPPLIER/BENEFICIARY MEMPRESENTASIKAN DOKUMEN L/C KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK 9. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN DOKUMEN KEPADA BI UNTUK MEMINTA OTORISASI REIMBURSEMENT KEPADA PPHLN; 10. BI MEMBERIKAN OTORISASI DALAM HAL DOKUMEN COMPLIED WITH L/C TERMS,DALAM HAL DISCREPANCY AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN APLIKAN TERLEBIH DAHULU; 11. NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENGAJUKAN REIMBURSEMENT CLAIM KEPADA PPHLN; 12. PPHLN MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI REIMBURSEMENT CLAIM YANG DIAJUKAN; 13. ATAS DASAR REALISASI L/C, PPHLN MENGIRIMKAN NOTICE OF DISBURSEMENT (NOD) KEPADA KEMENKEU; 14. KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU MENERBITKAN SP3 ATAS REALISASI L/C; 15. KEM. TEKNIS MENERIMA SP3 DAN MEMBUKUKAN KE DALAM SAI. 107

108 III.2. Pembayaran Langsung (PL) / Direct Payment Mekanisme pembayaran langsung adalah mekanisme pembayaran atas kegiatan/proyek Kementerian/Lembaga dengan dana bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang aplikasi penarikan dana diajukan melalui KPPN Khusus Jakarta VI dan pembayarannya dilaksanakan oleh pemberi pinjaman/hibah secara langsung kepada kontraktor sebagai penyedia barang/jasa. 108

109 A. Tahapan Pembayaran Langsung Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung adalah sebagai berikut : 1. KPA/Satker mengajukan aplikasi permintaan dana pembayaran langsung (APD-PL) beserta data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI. 2. Berdasarkan APD-PL dan data pendukungnya, KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Withdrawal Application (WA). 3. KPPN menyampaikan WA kepada Lender/Donor dengan melampirkan dan data pendukung yang dipersyaratkan. 4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan, Lender/Donor melakukan pembayaran kepada kontraktor/rekanan. 109

110 5. Setelah melakukan pembayaran kepada kontraktor, Lender/Donor menerbitkan Notice Of Disbursement (NOD) sebagai bukti telah melakukan pembayaran dan mengirimkannya kepada Ditjen Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta VI. 6. Atas dasar NOD yang diterima, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3 untuk keperluan pembukuan dan dikirimkan kepada:  Bank Indonesia  Kementerian/Lembaga (Satker) untuk dicatat dalam SAI. 110

111 Kementerian/ Lembaga/ BUMN/BUMD/ PEMDA KPPN Khusus Jakarta VI Bank Indonesia Dit. Pengelolaan Utang Kontraktor Penyedia Barang/Jasa Pemberi Pinjaman/ Hibah BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG Keterangan : 1.Permintaan pembayaran oleh kontraktor; 2.APD-PL; 3.Cover Letter (WA); 4.Pembayaran; 5.NOD; 6.SP3 111

112 III.3. Mekanisme Rekening Khusus Mekanisme Rekening Khusus (RK) adalah mekanisme pembayaran dengan membebankan pada satu rekening Menteri Keuangan yang dibuka secara khusus untuk menampung dana in advance atas pinjaman/hibah yang sifatnya revolving. Penarikan dana dengan cara RK dapat dilakukan diseluruh KPPN, kecuali untuk tagihan dengan mata uang asing/valas hanya dapat dilakukan melalui KPPN Khusus Jakarta VI. 112

113 Prosedur Penarikan PHLN melalui Rekening Khusus Prosedur penarikan PHLN dengan rekening khusus terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 1. Tahap Pendahuluan  Pembukaan rekening,  Pengisian dana awal,  Penerbitan Perdirjen Perbendaharaan 2. Tahap Pelaksanaan 2.1.Pembayaran dengan SPM-LS Syarat-syarat pengajuan SPM-LS:  SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK)  Resume kontrak  Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)  Faktur Pajak untuk PPN dan PPH 113

114 2.2. Penyediaan dana Uang Persediaan (UP) A. Syarat-syarat pengajuan SPM-TUP: 1. SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) 2. Rincian Rencana Penggunaan Dana 3. Surat Dispensasi Kepala Kanwil DJPB untuk TUP diatas Rp. 200 juta 4. Surat Pernyataan dari KPA/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:  Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D  Apabila terdapat sisa dana TUP harus disetorkan ke rekening kas negara.  Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. Berdasarkan SE-77/PB/2005, pembayaran SP2D-UP dan SP2D TUP pada prinsipnya masih merupakan uang muka kerja, sehingga KPPN KBI tidak dapat membebankan SP2D-UP/TUP kepada Rekening Khusus. 114

115 B. Syarat-Syarat Pengajuan SPM-GUP: SPM yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) SPTB Faktur Pajak dan SSP Daftar Rincian Permintaan Pembayaran lembar B (GU). Rekap Pengeluaran Perkategori NPLN (GU) 115

116 3. Tahap Pertangungjawaban Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penarikan dana pinjaman dengan Rekening Khusus adalah replenishment. Replenishment ditujukan untuk mengganti dana Rekening Khusus yang telah didebet dengan penerbitan SP2D RK oleh KPPN. Replenishment diajukan oleh Kementerian/Lembaga melalui Direktorat PKN kepada lender. 116

117 III.4. Mekanisme Pembayaran Pembiayaan Pendahuluan (PP) Mekanisme pembayaran pembiayaan pendahuluan (PP) adalah mekanisme pembayaran atas pembiayaan yang sudah terlebih dahulu dibayar oleh Kementerian/Lembaga menggunakan dana yang dimilikinya. Dalam metode penarikannya, mekanisme penarikan dana dengan mekanisme ini sama dengan mekanisme pembayaran langsung (PL) dimana tagihan diajukan dengan cover letter WA dan dokumen pendukungnya kepada pemberi PHLN. Yang membedakan mekanisme ini dengan mekanisme PL adalah pebayaran kepada pihak ketiga sudah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, sehingga pembayaran oleh pemberi pinjaman/hibah ditujukan kepada Kementerian/Lembaga. 117

118 Tahapan pembayaran dengan mekanisme pembayaran pendahuluan adalah sebagai berikut : 1. KPA/Satker mengajukan aplikasi permintaan dana pembayaran pendahulan (APD-PP) beserta data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI (KPPN). 2. Berdasarkan APD-PP dan data pendukungnya, KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Cover Letter Withdrawal Aplication. 3. KPPN mengirimkan WA kepada pemberi pinjaman dan data pendukung yang dipersyaratkan. 4. Atas dasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan, pemberi pinjaman melakukan pembayaran sebagai penggantian atas pengeluaran ke rekening Kementerian/Lembaga 118

119 Kementerian/ Lembaga/ BUMN/BUMD/ PEMDA KPPN Khusus Jakarta VI Bank Indonesia Dit. Pengelolaan Utang Kontraktor Penyedia Barang/Jasa Pemberi Pinjaman/ Hibah BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN Keterangan : 1.Permintaan pembayaran oleh kontraktor; 2.Pembayaran ; 3.SPP-PP; 4.Pembayaran; 5.NOD; 6.SP3 119

120 TERIMA KASIH


Download ppt "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google