Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014 1 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 01.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014 1 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 01."— Transcript presentasi:

1 LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 01 Mei 2014

2 Biodata Nama : Tagor Alamsyah Harahap. M.Kom Tgl Lahir : Batangtoru, 19 Oktober 1969 Pendidikan :  SDN : 3 Gunungtua Padang bolak - Lulus1982  SMPN : 1 Gunungtua Padang bolak - Lulus1985  SMAN 4 Padang Sidempuan – Lulus 1988  S1 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2004)  S2 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2008)  S3 : Universitas Pertanian Bogor, Jurusan PSL (Kuliah)  Bergabung di Depdiknas sejak Tahun 1994  Staf pada Direkorat Dikmenum 1994 – 1996  Kasi Kompetensi Guru, Direktorat PMPTK 2009  Kasi Penyusunan Program Direktorat P2TK Dikdas, sekarang

3 Reformasi Birokrasi Agenda Reformasi Kemdiknas 2.PENATAAN TATA LAKSANA 3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 7. PENGUATAN PENGAWASAN 6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 4. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIK a.Layanan Satuan Pendidikan b.Layanan Peserta Didik c.Layanan PTK d.Layanan Substansi Pendidikan e.Layanan Kebudayaan/Kebahasaan 4. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIK a.Layanan Satuan Pendidikan b.Layanan Peserta Didik c.Layanan PTK d.Layanan Substansi Pendidikan e.Layanan Kebudayaan/Kebahasaan Hasil yang Diharapkan Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size) Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih & bebas KKN Adanya perubahan mind set dan culture set. Serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi Terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera Terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima

4 1 1 Apa itu dapodik?

5 Skema Kebijakan Pengembangan Pendidikan Nasional

6

7

8 Sekolah : penggandaan, entri data, kirim data UPTD Kecamatan / sekolah gugus/ Sekolah induk/ Forum operator : sebagai technical support operational aplikasi Dinas Pendidikan Kabkota : sosialisasi dan bimbingan teknis, verifikasi dan validasi front end (cek Dokumen) Dinas Pendidikan Provinsi : medorong, membina dan memonitoring sekolah Pengawas Sekolah : Memonitoring dan Memverifikasi kebenaran data sekolah binaannya. (cek fisik) Pusat : -Sekretariat : membangun sistem, helpdesk, validasi backend pengumpul-pengguna- penyaji data -Direktorat : membangun sistem pengolahan dan pemanfaatan data sesuai dengan TUPOKSI D. Mekanisme Pendataan 2013

9 Cek Data Guru setiap saat OPERATOR DAPODIK DISEKOLAH SERVER P2TK DIKDAS Kirim dapodik Setiap Semester, minimal setiap saat jika ada perubahan Ambil Data Guru, Siswa dan Rombel untuk tunjangan Info data guru baik yg valid atau tidak Memenuhi syarat atau tidak? Feedback Perbaikan data jika belum valid Cetak SK jika sudah Valid (Yg dibayar melalui Pusat) SERVER DIT. SD SERVER DIT. SMP SERVER DIT. PKLK Ambil Data SISWA, UNTUK BOS, BSM, REHAB RUANG SIKLUS DATA DAN INFORMASI PENERBITAN SK TUNJANGAN SIKLUS DATA DAN INFORMASI PENERBITAN SK TUNJANGAN WEBSITE TUNJANGAN KAB. AAAA SERVER DAPODIK KAB. BBBB OPERATOR KAB/KOTA MENERIMA SOFTCOPY SK TRANSFER SECARA ON-LINE (Yg dibayar Kab/Kota)

10 2 2 Penggunaan Dapodik Untuk Tunjangan Guru

11 11 1.Mengajar sesuai sertifikat pendidik 2.Melaksanakan Beban Mengajar min. 24 Jam /minggu 3.Sebagai Guru Tetap di Departemen 4.Mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio minimal 5.Usia max 60 tahun 6.Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi lain 1.Mengajar sesuai sertifikat pendidik 2.Melaksanakan Beban Mengajar min. 24 Jam /minggu 3.Sebagai Guru Tetap di Departemen 4.Mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio minimal 5.Usia max 60 tahun 6.Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi lain Persyaratan menerima Tunjangan Profesi Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15 Persyaratan menerima Tunjangan Profesi Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15

12 PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI PNSD, TH PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI PNSD, TH DIREKTORAT P2TK SEKOLAH KAB/KOTA Dapodik Informasi Dari sekolah Pemutahiran data dan informasi dari Direktorat status SK dan pencairan tunjangan SK Tunjangan Baru & Lama) Penyaluran Tunjangan Minggu ke-3 bulan Maret Memenuhi Syarat? ya Tdk Display di website BADAN PSDM & PMP Kelulusan baru 2013 Rekening Guru Lulusan baru Pencairan (SPP/SPM) SK Tunjangan Baru & Lama) KPPN/BANK PENYALUR Penyaluran ke rekening penerima Buku Tabungan Penerima Penerbitan SP2D SP2D Penerima Lama Cek persyaratan penyaluran sesuai PP 74 th Beban mengajar 24 Jam 2.Rasio siswa guru 3.Masa Kerja, Gol, 4.Gaji Pokok, NPWP Februari 2014 Maret 2014 Minggu ke-4 Bulan Maret Mengirimkan laporan online NRG dan Sertifikat mengajar

13 .....MAR APRMEIJUNJULAGUSEPOKTNOVDES DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015 SK yg terbit di Semester I dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW I dan II (Jan – Juni) 3 bulan waktu untuk perbaikan data SK yg terbit di Semester II dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW III dan IV (Juli – Des) 5 bulan waktu untuk perbaikan data JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik Batas Pergantian tahun ajaran baru sehingga dapodik harus diupdate

14 Setelah sekolah mengirimkan data online melalui aplikasi DAPODIK ke server pusat, maka guru dapat melihat status kebenaran data di Layanan INFO PTK yang berbasis website dgn alamat : dan dapat mengirimkan kembali hasil koreksi jika terdapat kesalahan. Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum penerbitan SK tunjangan. Setelah sekolah mengirimkan data online melalui aplikasi DAPODIK ke server pusat, maka guru dapat melihat status kebenaran data di Layanan INFO PTK yang berbasis website dgn alamat : dan dapat mengirimkan kembali hasil koreksi jika terdapat kesalahan. Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum penerbitan SK tunjangan. LAYANAN INFO PTK BERBASIS WEBSITE

15 3 3 Contoh Informasi PTK Yang Sudah Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

16 CONTOH INFO DATA GURU YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT

17 Halaman Lanjutan......

18

19

20

21

22 4 4 Contoh Informasi PTK Yang Belum Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

23 CONTOH INFO DATA GURU YANG BELUM MEMENUHI SYARAT

24 Halaman Lanjutan......

25

26 26 KEBIJAKAN PENATAAN RASIO SISWA : GURU TAHUN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 08 Februari 2014

27 KELAS 1 KELAS 2KELAS 3KELAS 4KELAS 5KELAS PAGI Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari /9 = 13,3 JENJANG SD BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015

28 KELAS 1 KELAS 2KELAS 3KELAS 4KELAS 5KELAS PAGI SIANG /9 = 26,6 JENJANG SD BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015

29 KELAS 1 KELAS 2KELAS 3KELAS 4KELAS 5KELAS PAGI Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari /9 = 13,3 JENJANG SD BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015

30 KELAS 1 KELAS 2KELAS 3KELAS 4KELAS 5KELAS PAGI SIANG /13 = 18,5 JENJANG SD BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015

31 Kelas Kelas Kelas JENJANG SMP

32 Kelas Kelas Kelas JENJANG SMP

33 Kelas Kelas Kelas JENJANG SMP BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015

34 Kelas Kelas Kelas JENJANG SMP BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015

35 Kelas Kelas Kelas JENJANG SMP MULAI BERLAKU JANUARI 2016

36

37

38

39

40

41 PEMANFAATAN DAPODIK UNTUK KOMPETENSI GURU DENGAN TUNJANGAN PROFESI

42 PERMENDIKNAS 35 TAHUN 2010 Pasal 2 (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Catatan : Jika pembayaran dilakukan pusat maka tugas diatas dapat dikendalikan pusat, dengan dukungan SIMPAK dan DAPODIK Juknis Permendiknas 35 Tahun 2010 H. S A N K S I 1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. a. dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi; 2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. a.diberhentikan sebagai guru; b.wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; c.wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; dan 3.Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai kewenangannya. a.Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu. REGULASI PEMBAYARAN/PEMBERHENTIAN TUNJANGAN GURU

43 PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIR PENILAIAN DOKUMEN PENILAIAN DOKUMEN PNS ? SUDAH INPASSING ? PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS (SESUAI PERMENEGPAN 16) PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS (SESUAI PERMENEGPAN 16) TIDAK YA PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS (PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014)) PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS (PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014)) YA PENGEMBANGAN DIRI melalui CPD PENGEMBANGAN DIRI melalui CPD PUBLIKASI ILMIAH dan/atau KARYA INOVATIF PENILAIAN KINERJA Penyesuaian Ijazah tidak relevan, tanda jasa, dsb UNSUR UTAMA (Min. 90%) UNSUR PENUNJANG (Max. 90%) Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe KECUKUPAN ANGKA KREDIT? 1.Naik Pangkat 2.Tunj. Profesi YA Guru Profesional 1. Tidak Naik Pangkat 2. Jam mengajar dikurangi 3. Tunj. Profesi tidak terima TIDAK Inpassing sudah Berakhir des 2011 (Permendiknas 22 th. 2010) TARGET ANGKA KREDIT PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG) Proses pengganti Inpassing Penyesuaian Ijazah yg relevan SK INPASSING SESUAI PERMENEGPAN 84

44 KESEJAHTERAAN PEMBINAAN KARIR INPASSING PERENCANAAN KEBUTUHAN PTK

45 DUKUNGAN DAPODIK TERKAIT PENDATAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN (Penentuan Gaji Terbaru Guru dari SIMPAK) Kemdikbud Sekolah Dapodik P2TK DIKDAS PENILAIAN ANGKA KREDIT TUNJANGAN PROFESI TUNJANGAN PROFESI PETA KELEBIHAN /KEKURANGAN GURU RASIO DAN BEBAN MENGAJAR Kecukupan Angka Kredit TUNJANGAN KHUSUS TUNJANGAN KHUSUS STF BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK Status telah Sertifikasi Bertugas di daerah khusus Status GBPNS Kebutuhan Guru Data Guru Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam PENYETARAAN GBPNS/PENYE SUAIAN JAFUNG DAN ANGKA KREDIT AWAL Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam BANK MITRA Guru Profesional Kesejahteraan Data Guru Status Kuliah dan Ijazah NPSN NISN NUPTK Rombel Daerah khusus Data Individu Siswa/PTK No. Rek Guru Kebutuhan Guru Kebutuhan Guru Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guru dan dimungkinkan tunjangan disalurkan setiap bulan KEMENKEU Bisa menginformasikan gaji terbaru berdasarkan Penilaian Angka Kredit (Permenegpan No.16/2009)

46 DATA DAPODIK DAPAT MENDUKUNG INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN GURU SECARA ON-LINE (KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA ) KEMDIKBUD Dapodik BANK MITRA Data Individu Siswa/PTK KEMENKEU SEKOLAH KAB/KOTA 1.Peta Kelebihan/ kekurangan guru (M) 2.Angka Kredit (M) 3.SK Tunj. Profesi PNSD (M) BKD 1.Usulan Mutasi dari Kab/Kota (K) 2.Permintaan pengangkatan dari Kab/Kota (K) MENPAN Formasi CPNS Guru dari BKD Informasi Kebutuhan guru per Kab/kota (M) Informasi Kebutuhan per Kab/kota P2TK 1.Row data individu guru (M) 2.Perencanaan Kebutuhan PTK (K) 3.Tunj. Profesi (K) 4.Pembinaan Karir (K) 5.Kebutuhan Angaran Tunjangan Profesi (K) PUSBANG PRODIK 1. Usulan Tunjangan Profesi Transfer Daerah (M). 2.Kekurangan Dana (M) 1. Tranfer Tunj. Profesi Non PNS (M) 2.Laporan Realisasi Transfer Tunj. Profesi (K) 1.Kuota Sertifikasi (M) 2.Kelulusan Sertifikasi (K) 3.Nilai PKB dan PK Guru (K) 4.Nilai UKG (K) PDSP 1.Kode Referensi (K) 2.Statistik Pendidikan (K) 3.Row Data Pendidikan (M) Ketarangan : M = Masuk ke Sistem eksternal K = Keluar dari Sistem eksternal PUSAT DATA KEMDIKBUD DIKTI 1.Kuota Calon Guru menurut Jurusan (M) 2.Lulusan dan Kuota PPG (K)

47 RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru JenjangPP 74/2008Permendiknas No. 41/2007 SD1:201:28 Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 17 KELEBIHAN GURU

48 RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru JenjangPP 74/2008Permendiknas No. 41/2007 SMP1:201:32 Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 16 KELEBIHAN GURU

49 RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru JenjangPP 74/2008Permendiknas No. 41/2007 SD1:201:28 Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 17 KELEBIHAN GURU

50 RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013 Rasio Minimal Siswa:Guru JenjangPP 74/2008Permendiknas No. 41/2007 SMP1:201:32 Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41 Nasional 1 : 16 KELEBIHAN GURU

51 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

52 KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013 KABUPATEN KAB. GORONTALO PNS PNS Bersertifikat 78,9%67,6%81,4%87,0%92,8%80,4%65,4%70,3%79,4%33,3%0,0%81,1% Bukan PNS (BPNS) BPNS Bersertifikat 6,5%0,0% 4,2%17,2%10,0%6,3%10,0%0,0%9,4%0,0%50,0% Jumlah Guru Kebutuhan Selisih Jumlah guru : Jumlah Guru yg ada melebihi kebutuhan Jumlah Guru PNS yg ada melebihi kebutuhan

53

54 KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013 KABUPATEN KAB. BLITAR PNS PNS Bersertifikat 97,9%93,1%97,0%96,3%98,9%100,0%85,3%93,7%88,4%66,0%2,9%88,3% Bukan PNS (BPNS) BPNS Bersertifikat 20,0%18,2%50,0%0,0% 25,0%0,0%16,7%6,1%4,0%0,0%8,3% Jumlah Guru Kebutuhan Selisih Jumlah guru : Hampir semua mapel menunjukkan Jumlah yg disertifikasi melebihi kebutuhan guru Tidak dibutuhkan


Download ppt "LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014 1 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 01."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google