Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

2 LAY OUT

3 LATAR BELAKANG

4 4 Pelayanan kesehatan di RS menggunakan Sistem Indonesian Case Base Groups (INA CBG’s) agar rasional, efisien, dan efektif, namun penggunaan obat tetap harus dapat dipantau. Diperlukan daftar obat yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari INA CBG’s, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai kaidah dan standar yang berlaku. Perlu disusun suatu daftar obat yang digunakan sebagai acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan SJSN untuk menjamin aksesibilitas, keterjangkauan dan penggunaan obat secara rasional  FORMULARIUM NASIONAL

5 PromotifPreventif Kuratif Rehabilitatif Pelayanan Obat dan BMHP KEBIJAKAN OBAT NASIONAL KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT POR Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA UU No. 36/2009 Kesehatan Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial UU No. 40/2004 SJSN Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah Perpres No. 111/2013 Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium Alkes SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional

6 Upaya Peningkatan Ketersediaan Obat Dalam Mendukung Keselamatan Pasien Formularium NasionalE- KatalogueStandar Pelayanan Kefarmasian Kebijakan dan Program Peningkatan Ketersediaan Obat dan POR Jaminan Ketersediaan Obat yang bermutu, aman dan berkhasiat Keselamatan Pasien (Patient Safety) RUMAH SAKIT

7

8 Alokasi Obat terbatas, Kebutuhan Obat semakin meningkat Peresepan obat berdasarkan pengalaman Obat yang beredar mungkin saja tergolong obat yang tidak aman dan palsu) Penggunaan obat tanpa pedoman dapat menyebabkan kendala dalam kendali mutu dan biaya Penggunaan Antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi Banyak obat yang belum didukung EBM Mengapa Memerlukan Fornas?

9 Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. DEFINISI (SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013)

10  Menjadi acuan penetapan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  Meningkatkan penggunaan obat yang rasional  Mengendalikan biaya dan mutu pengobatan  Mengoptimalkan pelayanan kepada pasien  Memudahkan perencanaan dan penyediaan obat  Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan MANFAAT T UJUAN U MUM Menjadi acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin aksesibilitas obat yang berkhasiat, bermutu, aman, dan terjangkau dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). T UJUAN K HUSUS Menjadi acuan dalam memilih obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau dan berbasis bukti ilmiah Menjadi acuan dalam perencanaan dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan

11 Konsep Obat Esensial Dalam JKN OBAT BEREDAR (Safety, Efficacy, Quality) OBAT BEREDAR (Safety, Efficacy, Quality) FORNAS (Benefit Risk, Cost-Effective) FORNAS (Benefit Risk, Cost-Effective) DOEN KONSEP OBAT ESENSIAL

12 STRATEGI PENYUSUNAN FORNAS Daftar Obat disusun oleh Komite Independen Mengakomodir usulan stakeholder Disusun berdasarkan kelas terapi Daftar obat menyeluruh dan tersegmen Tingkat Pelayanan kesehatan Standar Kompetensi Nakes

13 MEKANISME PENYUSUNAN Kajian yg dilakukan bukan hanya membahas usulan yang disampaikan oleh instansi pengusul tapi juga mengkaji ulang isi DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013 Pemilihan anggota Komnas Penyusunan Fornas 2013 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Pembahasan teknis telah melibatkan pengelola program di lingkungan Kemenkes, organisasi profesi, dan PT. Askes Prosedur perekrutan anggota Komnas serta tahap penilaian dan pembahasan didokumentasikan Transparansi proses pelaksanaan penyusunan

14 KRITERIA PEMILIHAN OBAT Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi. Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.

15 KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL Terdiri dari: - Tim Ahli - Tim Evaluasi - Tim Pelaksana Ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 228/MENKES/SK/VI/2013 Bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan

16 USULAN/MASUKAN Instansi yang dimintakan usulan (347 instansi) terdiri dari: 201 RS Pemerintah (vertikal, RSUD, TNI/Polri, Khusus) 49 RS Swasta 33 Dinkes Provinsi 33 Dinkes Kab/Kota 8 Unit Kemenkes pengelola program + BKKBN 23 Organisasi Profesi Usulan yang diterima 135 instansi memberikan usulan PT. Askes memberikan kompilasi usulan berdasarkan penyusunan DPHO Jumlah obat yang diusulkan: 1208 item (dalam 2003 sediaan/kekuatan)

17 17 FORMAT FORMULARIUM NASIONAL Kelas terapi Nama generik obat Kekuatan dan bentuk sediaan Obat Rujuk Balik Restriksi peresepan (Indikasi/Kontraindikasi/ Perhatian Khusus) Fasilitas Kesehatan (TK 1, TK 2, TK 3) SEBARAN KEBUTUHAN OBAT BERDASARKAN TINGKAT PELAYANAN DALAM FORNAS Tingkat III Tingkat II Tingkat I RS rujukan tersier (tipe A/B) RS rujukan sekunder (tipe C/D)/ Klinik utama Puskesmas/ Klinik pratama/ praktek dokter 513/ / /919 S ISTEMATIKA P ENULISAN

18 18 FORMULARIUM NASIONAL Terdiri dari : Kelas Terapi : 29 Sub kelas terapi : item obat/zat aktif, (dalam 923 kekuatan/bentuk sediaan), terdiri dari: 468 item obat /zat aktif (dalam 838 kekuatan/bentuk sediaan) yang sudah ada di dalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas obat/zat aktif (dalam 55 kekuatan/bentuk sediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013, 30 kekuatan dan bentuk sediaan baru (dari 30 item obat/zat aktif yang sudah ada didalam DOEN 2013, DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013)

19 LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS

20 20 KEBIJAKAN FORNAS 1.Fornas menjadi acuan dalam pelaksanaan JKN. 2.Obat yang ada dalam Fornas harus tersedia di faskes. 3.Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit. 4.Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah mendapatkan rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas)

21 PENGOBATAN PENYAKIT KRONIS O Pada masa transisi, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis (berdasarkan Formularium Nasional) diluar paket INA CBG’s sesuai indikasi medis sampai kontrol berikutnya apabila penyakit belum stabil. Resep tersebut dapat diambil di Instalasi Farmasi RS /Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. O Obat Penyakit kronis dapat diberikan oleh Faskes Tk. Pertama sebagai Program Rujuk Balik (PRB) melalui apotek/ Instalasi Farmasi RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. O Ketentuan ini diberlakukan untuk penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, skizofren, stroke dan SLE SE MENKES NO. HK/MENKES/32/I/ 2014

22 PENGOBATAN KEMOTERAPI, THALASEMIA DAN HEMOFILIA O Disamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3, dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. O Peresepan obat sesuai dengan protokol terapi dari dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat peserta pada fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mengacu pada rekomendasi pengobatan sebelumnya dari dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat 3. O Dalam kondisi tertentu pemberian obat thalassemia dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan. O Pada pelayanan rawat inap hemophilia A dan Hemofilia B, berlaku penambahan pembayaran klaim diluar tarif INA-CBG’s yang besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua kelas perawatan. O Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: O Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBG’s ditambah dengan obat kemoterapi O pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBG’s Lanjutan

23 PELAYANAN OBAT RUJUK BALIK O Biaya obat program Rujuk Balik terdiri atas harga dasar obat sesuai E-katalog dan ditambah faktor pelayanan dan Embalage. O Peresepan Obat PRB sesuai dengan Daftar Obat Fornas untuk PRBDaftar Obat Fornas untuk PRB O Faktor pelayanan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: O Embalage yang dapat ditambahkan dengan ketentuan sebagai berikut: Embalage untuk setiap resep (per R/) obat jadi adalah Rp. 300,- Embalage untuk setiap resep obat racikan adalah Rp. 500,- SE MENKES NO. HK/MENKES/31/I/ 2014 Harga Satuan ObatFaktor Pelayanan Maksimal Sampai dengan RP ,000,20 >Rp , 00 sampai dengan Rp ,000,15 >Rp ,00 sampai dengan Rp ,000,10 >Rp ,00 sampai dengan Rp ,000,05 >Rp ,000,02

24 Adendum Fornas dilakukan untuk mengakomodir dinamika yang terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pasien. Adendum dilaksanakan setelah mendapat masukan dari stake holders dan dibahas oleh Tim Konas FORNAS Adendum, contoh: perubahan restriksi obat: penggunaan obat yang memerlukan keahlian khusus, penambahan bentuk sediaan obat, dan perubahan kriteria obat rujuk balik dari 2 penyakit menjadi 9 penyakit ADENDUM FORNAS

25 PEDOMAN PENERAPAN FORNAS

26 TUJUAN O Meningkatkan pemahaman tentang proses penyusunan dan kriteria pemilihan obat dalam Fornas. O Meningkatkan penerapan Fornas di fasilitas pelayanan kesehatan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam memilih obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah. O Mengoptimalkan penerapan Fornas sebagai acuan dalam perencanaan dan penyediaan obat di fasilitas kesehatan O Meningkatkan peran tenaga kesehatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan obat dalam sistem JKN berdasarkan Fornas

27 Kerangka Penulisan PENDAHULUAN Latar Belakang PENYUSUNAN FORNAS Mekanisme Penyusunan Fornas Kriteria Pemilihan Obat Revisi Fornas Sistematika Penulisan Formularium Nasional PENGELOLAAN OBAT FORNAS Penyediaan Obat Berdasarkan Fornas Penggunaan Obat diluar Fornas Pelayanan Obat Peresepan Obat PEMANTAUAN DAN EVALUASI Monitoring Penggunaan Obat Monitoring Ketersediaan Obat Penanganan Keluhan Obat LAMPIRAN Daftar Peresepan Maksimal dalam Fornas Daftar Obat PRB dalam Formularium Nasional Formulir Usulan Revisi Fornas Formulir Permintaan Obat Khusus Non Formularium Formulir Pelaporan Efek Samping Obat III III V IV

28 LATAR BELAKANG EVALUASI PENGGUNAAN OBAT DALAM JKN

29 LATAR BELAKANG Permenkes No. 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, pasal 33 Ayat 1 Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, menteri berwenang melakukan : a)Penilaian teknologi kesehatan (HTA) b)Pertimbangan klinis (clinical advisory) c)Perhitungan standar tarif d)Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan Ayat 2 Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan telah sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh Menteri

30 TUJUAN KEGIATAN Tujuan Umum Memperoleh gambaran tentang obat yang digunakan dalam JKN di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Tujuan Khusus Untuk memberikan gambaran penggunaan obat dalam JKN di fasyankes dasar dan rujukan Untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan obat dalam JKN dengan Formularium Nasional di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Untuk menentukan pola penggunaan obat pada pasien penyakit tertentu Untuk mengetahui proporsi biaya obat terhadap biaya pelayanan kesehatan (biaya medis langsung)

31 OUTPUT dan INDIKATOR KELUARAN Pola penggunaan obat dalam JKN di Puskesmas Pola penggunaan obat untuk rujuk balik JKN di Apotek 10 jenis obat yang paling sering digunakan (frekuensi) Kesesuaian penggunaan obat JKN dgn Fornas Pola penggunaan antibiotik dan obat generik Jenis obat dengan biaya tertinggi Total biaya obat per kapita Data Penggunaan Obat di Faskes Dasar Pola penggunaan obat untuk penyakit tertentu, misal penyakit kronik tertentu, hemofilia, onkologi dan thalasemia 10 jenis obat yang paling sering digunakan (frekuensi) Kesesuaian penggunaan obat dengan Formularium Nasional Pola penggunaan antibiotik dan obat generik Pola penggunaan obat menurut penjamin (JKN-non JKN) Proporsi total biaya obat terhadap total klaim RS untuk JKN Data Penggunaan Obat di Faskes Rujukan

32 MONEV IMPLEMENTASI FORNAS Bertujuan memperoleh gambaran terkait pemanfaatan FORNAS di Faskes dan menjadi bahan bagi pengambilan kebijakan obat, termasuk FORNAS Menggunakan data penggunaan obat di Faskes secara berkala

33 EVALUASI AWAL PEMANFAATAN FORNAS Dari data RS yang dikumpulkan, beberapa hal yang disampaikan: 1. Kesesuaian obat yang digunakan di RS dengan FORNAS berkisar antara 60 – 86%. 2.Penggunaaan obat dalam FORNAS dipengaruhi oleh Manajemen; utamanya dalam hal kendali biaya. Diharapkan: kendali mutu, disamping kendali biaya

34 PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT

35 Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di RS PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI Patient Safety Kolaborasi dgn Nakes lain Edukasi Pasien Kolaborasi dgn Nakes lain Edukasi Pasien PELAYANAN FARMASI KLINIK

36 KEBIJAKAN KEFARMASIAN DI RS MELALUI SISTEM SATU PINTU 36 Kebijakan kefarmasian satu pintu: acuan formularium, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi standardisasi sediaan farmasi penjaminan mutu sediaan farmasipengendalian harga sediaan farmasi penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan habis pakai kemudahan akses data sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan habis pakai yang akurat MANFAAT SISTEM 1 PINTU

37 Kesiapan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan IFRS menyusun rencana kebutuhan obat (RKO) satu tahun. Pengelolaan obat dan BMHP yang baik dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan monitoring evaluasi Implementasi Formularium Nasional. Monitoring implemantasi Fornas diintegrasikan dengan sistem informasi RS Diperoleh dari hasil lelang harga satuan dan negosiasi berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Prov/Kab/Kota dan RS Pemerintah; Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchusing (pengadaan langsung) berdasarkan e-catalogue. Ketersediaan Obat Seleksi Obat E-catalogue E-purchusing

38 38 Implementasi FORNAS dan e-katalog sebagai upaya menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu serta cost-effective Upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan mewujudkan patient safety. Implementasi FORNAS, e-katalog dan kompendium alkes seyogyanya bersinergi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terkait penyediaan obat dan alkes yang cost- effective PENUTUP

39


Download ppt "KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google